cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Banyualam Permana
Contact Email
jhp@ui.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jhp@ui.ac.id
Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gedung D, Lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok 16124
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Pembangunan
Published by Universitas Indonesia
ISSN : 01259687     EISSN : 25031465     DOI : https://doi.org/10.21143
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) is one of the oldest published law journals in Indonesia. Published in 1971 by the Faculty of Law, Universitas Indonesia originally titled "Hukum & Pembangunan". JHP adopts a double-blind peer review policy, and focused on various subdisciplines of the legal science, among others: Basic principle of jurisprudence Private law Criminal law Procedural law Economic and business law Constiutional law Administrative law International law Law and society In addition to these fields, JHP also accepts texts covering topics between law and other scientific fields such as legal sociology, legal anthropology, law and economics, and others. Published 4 (four) times a year in March, June, September and December. Each issue contains 15 articles, both conceptual articles and research articles. JHP is published in Indonesian, but an English text is also accepted.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,663 Documents
 84   85   86   87   88 
Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia Hadana, Farid Al; Sukarman, Sukarman; Margono, Farhan; Hamzah, Hamzah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat adat di kedua negara. Makalah ini menemukan adanya keselarasan yang terus-menerus antara pengakuan simbolis dan substantif di Indonesia, sementara Australia mencapai prosedur perlindungan yang lebih kuat tetapi pembagian manfaatnya tidak merata; Makalah ini menyimpulkan bahwa pengakuan keberlanjutan membutuhkan reformasi kelembagaan, FPIC wajib dalam undang-undang sektoral, mekanisme tata kelola bersama, dan harmonisasi regulasi pusat-daerah.
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Nanda, Arsyianti Mega; Ferdinansyah, Erland
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori kedaulatan rakyat dan teori representasi politik, yang dijadikan alat analisis untuk mengkaji dan merumuskan mekanisme ideal dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Variabel utama yang dianalisis adalah tingkat ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi indikator untuk mengevaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional terkait representasi politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, penerapan ambang batas parlemen dalam Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan teori kedaulatan rakyat Rousseau, karena suara pemilih partai yang tidak lolos ambang batas tidak dihitung, sehingga sebagian rakyat kehilangan representasi. Kedua, Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa ambang batas 4% menimbulkan ketidakproporsionalan. Oleh karena itu, ambang batas 0% dinilai sebagai alternatif untuk menjamin semua suara dihitung dan terwakili, apalagi hingga kini belum ada Grand Design ambang batas yang ideal. Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Multipartai, Ambang Batas Parlemen
Analisis Demokrasi pada Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Putra, Akbar Ardya; Candrakirana, Rosita; Puri Maharani, Andina Elok
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the nomination of Governors and Deputy Governors in the special region of Yogyakarta does not violate the principles of democracy already present in Indonesia, because the Constitution directly regulates this issue, but does not use general elections in the process. The study also showed that the 1945 Constitution also strengthened the establishment of the post of Governor and Deputy Governor in Yogyakarta's special region, as Indonesia's independence was a strong historical background.
Menguak Status dan Legalitas Rupiah Digital sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat) Setjoatmadja, Sylvia; Kameo, Jeferson
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments. However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful means of payment or legal tender. Using a normative legal research method, this study finds that Article 23B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) does not explicitly regulate the types of digital currency. There exists a *rechtsvacuum* (legal void) concerning the legal tender status of Digital Rupiah at the constitutional level. Additionally, from a technical-juridical perspective, concrete legal regulations regarding the status and legal tender legality of Digital Rupiah, in parity with paper and coin Rupiah, remain insufficiently comprehensive. Such legal conditions have the potential to create ambiguity and uncertainty. Nevertheless, this study identifies the emergence of a new law in the form of an omnibus law, which serves as a supporting framework for the solidity of the legal structure as well as a source of clarity on the meaning, status, and legality of Digital Rupiah. The clarity of such a legal framework is essential to solidify the innovation in the issuance and use of Digital Rupiah in the digital era. The legal framework for Digital Rupiah will support payment system efficiency, promote financial inclusion, and contribute to sustainable national economic growth. The legal theory guiding the research findings, which emphasizes the comprehensive regulation of CBDC, is the Dignified Justice Theory. According to this theory, while the need for legal comparison is unavoidable, Pancasila must remain the ultimate source of all legal principles governing the existence of Digital Rupiah.
Realitas Hak-Hak Untuk Mendapat Kan Informasi Dan Berkomunikasi Di Indonesia Lub
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 16, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Peranan Notaris Dalam Pembangunan Hukum Ramelan, S.H., Soetomo
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 16, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Pranata-Pranata Hukum Yang Baru Dan Tinjauan Terhadap Undang-Un Dang Rumah Susun Mohs
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 16, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Contempt Of Court Dalam Proses Peradilan Di Indonesia Wahjono, S.H., Prof Padmo
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 16, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Beberapa Sumbangan Antropologi Dalam Usaha Pengembangan Hukum Nasional Ihrom
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 16, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
Hukum Yang Harus Dipakai Dalam Perkara Arbitrase Internasional Gautama, Prof Mr. Dr. S.
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 16, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract

Page 86 of 167 | Total Record : 1663

 84   85   86   87   88 

Filter by Year

1971 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 55, No. 4 Vol. 44, No. 4 Vol. 44, No. 3 Vol. 44, No. 2 Vol. 44, No. 1 Vol. 43, No. 4 Vol. 43, No. 3 Vol. 43, No. 2 Vol. 43, No. 1 Vol. 42, No. 4 Vol. 42, No. 3 Vol. 42, No. 2 Vol. 42, No. 1 Vol. 41, No. 5 Vol. 41, No. 4 Vol. 41, No. 2 Vol. 41, No. 1 Vol. 40, No. 4 Vol. 40, No. 3 Vol. 40, No. 2 Vol. 40, No. 1 Vol. 39, No. 4 Vol. 39, No. 3 Vol. 39, No. 2 Vol. 39, No. 1 Vol. 38, No. 4 Vol. 38, No. 3 Vol. 38, No. 2 Vol. 38, No. 1 Vol. 37, No. 4 Vol. 37, No. 3 Vol. 37, No. 2 Vol. 37, No. 1 Vol. 36, No. 4 Vol. 36, No. 3 Vol. 36, No. 2 Vol. 36, No. 1 Vol. 35, No. 4 Vol. 35, No. 3 Vol. 35, No. 2 Vol. 35, No. 1 Vol. 34, No. 4 Vol. 34, No. 3 Vol. 34, No. 2 Vol. 34, No. 1 Vol. 33, No. 4 Vol. 33, No. 3 Vol. 33, No. 2 Vol. 33, No. 1 Vol. 32, No. 4 Vol. 32, No. 3 Vol. 32, No. 2 Vol. 32, No. 1 Vol. 31, No. 4 Vol. 31, No. 3 Vol. 31, No. 2 Vol. 31, No. 1 Vol. 30, No. 4 Vol. 30, No. 3 Vol. 30, No. 2 Vol. 30, No. 1 Vol. 29, No. 4 Vol. 29, No. 3 Vol. 29, No. 2 Vol. 29, No. 1 Vol. 28, No. 4 Vol. 28, No. 3 Vol. 28, No. 2 Vol. 28, No. 1 Vol. 27, No. 2 Vol. 27, No. 1 Vol. 26, No. 6 Vol. 26, No. 5 Vol. 26, No. 4 Vol. 26, No. 3 Vol. 26, No. 2 Vol. 26, No. 1 Vol. 25, No. 6 Vol. 25, No. 5 Vol. 25, No. 4 Vol. 25, No. 3 Vol. 25, No. 2 Vol. 25, No. 1 Vol. 24, No. 6 Vol. 24, No. 5 Vol. 24, No. 4 Vol. 24, No. 3 Vol. 24, No. 2 Vol. 24, No. 1 Vol. 23, No. 6 Vol. 23, No. 5 Vol. 23, No. 4 Vol. 23, No. 3 Vol. 23, No. 2 Vol. 23, No. 1 Vol. 22, No. 6 Vol. 22, No. 5 Vol. 22, No. 4 Vol. 22, No. 3 Vol. 22, No. 2 Vol. 22, No. 1 Vol. 21, No. 6 Vol. 21, No. 5 Vol. 21, No. 4 Vol. 21, No. 3 Vol. 21, No. 2 Vol. 21, No. 1 Vol. 20, No. 6 Vol. 20, No. 5 Vol. 20, No. 4 Vol. 20, No. 3 Vol. 20, No. 2 Vol. 20, No. 1 Vol. 19, No. 6 Vol. 19, No. 5 Vol. 19, No. 4 Vol. 19, No. 3 Vol. 19, No. 2 Vol. 19, No. 1 Vol. 18, No. 6 Vol. 18, No. 5 Vol. 18, No. 4 Vol. 18, No. 3 Vol. 18, No. 2 Vol. 18, No. 1 Vol. 17, No. 6 Vol. 17, No. 5 Vol. 17, No. 4 Vol. 17, No. 3 Vol. 17, No. 2 Vol. 17, No. 1 Vol. 16, No. 6 Vol. 16, No. 5 Vol. 16, No. 4 Vol. 16, No. 3 Vol. 16, No. 2 Vol. 16, No. 1 Vol. 15, No. 6 Vol. 15, No. 5 Vol. 15, No. 4 Vol. 15, No. 3 Vol. 15, No. 2 Vol. 15, No. 1 Vol. 14, No. 6 Vol. 14, No. 5 Vol. 14, No. 4 Vol. 14, No. 3 Vol. 14, No. 2 Vol. 14, No. 1 Vol. 13, No. 6 Vol. 13, No. 5 Vol. 13, No. 4 Vol. 13, No. 3 Vol. 13, No. 2 Vol. 13, No. 1 Vol. 12, No. 6 Vol. 12, No. 5 Vol. 12, No. 4 Vol. 12, No. 3 Vol. 12, No. 2 Vol. 12, No. 1 Vol. 11, No. 6 Vol. 11, No. 5 Vol. 11, No. 4 Vol. 11, No. 3 Vol. 11, No. 2 Vol. 11, No. 1 Vol. 10, No. 6 Vol. 10, No. 5 Vol. 10, No. 4 Vol. 10, No. 3 Vol. 10, No. 2 Vol. 10, No. 1 Vol. 9, No. 6 Vol. 9, No. 5 Vol. 9, No. 4 Vol. 9, No. 3 Vol. 9, No. 2 Vol. 9, No. 1 Vol. 8, No. 6 Vol. 8, No. 5 Vol. 8, No. 4 Vol. 8, No. 3 Vol. 8, No. 2 Vol. 8, No. 1 Vol. 50, No. 3 Vol. 50, No. 2 Vol. 49, No. 1 Vol. 5, No. 3 Vol. 52, No. 4 Vol. 52, No. 2 Vol. 51, No. 3 Vol. 45, No. 3 Vol. 45, No. 1 Vol. 7, No. 6 Vol. 7, No. 5 Vol. 7, No. 4 Vol. 7, No. 3 Vol. 7, No. 2 Vol. 7, No. 1 Vol. 6, No. 6 Vol. 6, No. 4 Vol. 6, No. 3 Vol. 6, No. 2 Vol. 6, No. 1 Vol. 5, No. 2 Vol. 5, No. 1 Vol. 1, No. 3 Vol. 1, No. 2 Vol. 1, No. 1 More Issue