cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
L. Hendri Nuriskandar
Contact Email
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Phone
+6282340765650
Journal Mail Official
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sukarno – Hatta Bermi, Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat
ISSN : 29629640     EISSN : 29639891     DOI : https://doi.org/10.59259
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Perbandingan Mazhab, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi sejak tahun 2022 (versi online). Jurnal ilmiah ini mengkhususkan pada kajian pemikiran hukum Islam atau perbandingan hukum umum yang memuat karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran di bidang hukum, baik hukum umum (positif) maupun hukum Islam. Keberadaan Al-Muqaronah tentunya sangat penting dalam menggali, memperkaya, dan mengembangkan pemikiran dan teori hukum baik itu Hukum Islam maupun Positif.. Dengan demikian, Al-Muqaronah akan memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Jurnal ini berupaya menyajikan berbagai hasil penelitian terkini, baik konseptual-doktrinal maupun empiris, di lapangan. Redaksi “Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab” menyambut baik kontribusi berupa artikel yang akan diterbitkan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, double-blind peer-review, dan proses editing. Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan MAdzhab dan Hukum terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para ahli hukum Islam, ulama, peneliti dan ahli hukum untuk menulis atau menyebarluaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum Islam serta hukum positif. Artikel tidak mencerminkan opini editorial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum" : 6 Documents clear
PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM DAN KONSEP POLITIK PROFETIK Hamdi, Muh. Rizal
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i2.15

Abstract

Persoalan pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Kepimpinan berkaitan dengan hubungan manusiawi (hablum minannas). Kepemimpinan merupakan gejala sosial, yang berlangsung sebagai interaksi antarmanusia di dalam kelompoknya, baik kelompok besar atau kelompok kecil. Pergolakan politik Islam dalam hal menentukan pemimpin terjadi ketika Rasulullah meninggal dunia pada tahun 632 M. Umat Islam dihadapkan pada kenyataan untuk menetukan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Dalam situasi seperti ini maka dipandang sangat perlu diselenggarakannya musyawarah untuk menentukan pemimpin umat. Kepemimpinan profetik merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan, dengan pola yang dilaksanakan nabi (prophet). Kekuatan kepemimpinan profetik terletak pada kondisi spiritualitas pemimpin. Artinya, seorang pemimpin profetik adalah seorang yang telah selesai memimpin dirinya. Sehingga, upaya mempengaruhi orang lain, merupakan proses leading by example atau memimpin dengan keteladanan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normative. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Dalam ajaran Islam, istilah kepemimpinan dikenal dengan kata imamah, sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada 7 (tujuh) macam, yaitu: khalifah, malik, wali, ‘amir, ra’in, sultan, rais, serta ulil ‘amri. Politik Propetik terdapat tiga nilai penting yang dijadikan sebagai pijakan atau pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatiknya, yaitu; humanisasi, liberasi dan transendensi.
NILAI SOLIDARITAS MASYARAKAT SUKU SASAK DALAM MENJALANKAN TRADISI MAULID NABI DI DESA SESAIT, KECAMATAN KAYANGAN, KABUPATEN LOMBOK UTARA. Nurhalifah, Nurhalifah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.16

Abstract

Penelitian ini berangkat dari Nilai Solidaritas Masyarakat dalam menjalankan tradisi Maulid nabi Muhammad SAW di Dusun Sentul, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Dusun Sentu, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara yang masih Mempertahankan Tradisi Maulid Nabi Muhammmad SAW sebagai wujud rasa syukur dari Masyarakat kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas atas kelahiran Nabi Muhammmad SAW, di mana Masyarakat suku sasak yang ada di Dusun Sentul masih menjalankan tradisi maulid nabi sebagai warisan Nenek Moyang terdahulu atau Para Leluhur yang mewariskanya ke Generasi sekarang. Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya Nilai Solidaritas Masyarakat suku sasak dalam tradisi Maulid nabi Muhammad SAW di Dusun Sentu, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi Maulid nabi Muhammad SAW di Dusun Sentul. Dalam penelitian tentang Nilai Solidaritas Masyarakat suku sasak dalam Tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW, penulis mengacu pada teori solidaritas sosial Emile Durkheim. Solidaritas sosial mekanis cenderung terjadi pada masyarakat desa, sedangkan solidaritas organis cenderung terjadi pada masyarakat kota. Dalam Penelitian ini menggunakan Solidaritas Mekanis adalah Solidaritas Sosial yang berkembang pada masyarakat yang masih sangat sederhana, bersahaja atau primitip.
EKSPANSI POLITIK BANI UMAYYAH Murtadho, Ibnu
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i2.102

Abstract

Abstrak Ekspansi militer Islam menurut Montgomerry Watt disebut sebagai jihad atau perang suci tidaklah mutlak kebenarannya, karena tidak ada misi agama yang khusus dalam hal ini Islam, tuduhan bahwa Islam disebarkan dengan kekuatan senjata dan bahwa orang-orang disuruh memeluk ‘Islam atau pedang’, hanya benar pada batas tertentu. Muawwiyah memegang jabatan sebegai khalifah pertama dinasti Umayyah dengan penuh pada periode 660-680 M, daerah yang berhasil ditaklukan kembali adalah front Timur dikendalikan oleh Panglima dan Gubernur Ziyad bin Abih yang setelah menaklukan Mekran, Sizistan, dan Kabul juga berhasil ke Sugdiana, (Barangkali Shughud daerah kekuasaan salah satu anak suku dari bangsa Turki), ekspedisi ini dipimpin oleh putranya Ziyad bin Abih dan Ubaidillah. Terlepas dari beberapa kontroversi yang terjadi pada masa dinasti Umayyah, sekiranya dapat diakui bahwa ekspansi terluas bangsa Arab terjadi pada era dinasti Umayyah ini. Berbicara mengenai sejarah, suatu kajian tentang masa lampau perlu kiranya rujukan yang matang, ini biasanya menjadi kendala karena sedikitnya sejarah yang mencatat keotentikan peristiwa. Pada masa ini pula Islam mengembangkan sayapnya jauh ke Afrika Timur, Eropa, Asia guna memperlancar dakwah Islam Kata Kunci : Ekspansi, Bani Umayyah, Politik Islam
SUPREMASI HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI, SOSIAL, POLITIK UNTUK INDONESIA ADIL MAKMUR Ardhani, Hasbi; Basriadi, Basriadi; Hamroni, Hamroni
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i2.70

Abstract

This writing aims to analyze the cencept of the rule of law in perspective philosopical, social, and political for a just and prosperous Indonesia through inspection and rearrangement of laws and regulations to create order laws and regulations be taking into account the general principles and hierarchy of invitation, reforming the legal structure through institusional strengthening with increase the profesionalism of law enforcers. The research method used in this writing is a descriptive study that describes the rule of law in a philosopical, social, and political perspective for Indonesia fair prosperous. The rule of law philosopically, the law must be in accordance with the system, theory, principles, functions and objectives of law. The sosiological aspect of the law emerged from the aspirations of the community so that it is accepted and obeyed by the community. Meanwhile, from a political perspective, the law must be made by the goverment an independent state and not a colonial legacy.
ANALISIS MASLAHAH DALAM MEMBANGUN HARMONISASI PLURALISME HUKUM PADA MASYARAKAT MAJEMUK Sugitanata, Arif; Nisa’, Ihda Shofiyatun
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i2.115

Abstract

This research examines the phenomenon of legal pluralism in the context of plural societies, where ethnic, religious and cultural diversity pose challenges and opportunities in the application of diverse legal systems, including customary law, religious law and national law. Therefore, this study aims to identify and understand the interaction between these legal systems, identify the challenges that arise, and explore harmonisation strategies to support social integration and justice. The methodology used is descriptive-analytic qualitative research based on desk research to understand the dynamics of legal pluralism and use Maslahah theory as an analytical lens. The results showed that the challenges faced by pluralistic societies towards the growing legal pluralism are the birth of conflicts between norms, access to justice, and the need for legal reform. The efforts needed to achieve harmonisation of legal pluralism are by conducting dialogue between stakeholders, inclusive legal education, and adaptation to social change. The Maslahah analytical framework provides an essential perspective in evaluating harmonisation efforts, with a focus on creating social welfare and preventing harm. This research contributes to the legal literature by providing insights into how plural societies can overcome the challenges of legal pluralism and create a legal system that is fair, inclusive and responsive to the diversity of society.
KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM HAMBALI DAN IMAM SYAFI’I TERHADAP IDAH WANITA AKIBAT CERAI KHULU’ Karuniawan, Fathony; Nuriskandar, Lalu Hendri; Hardiyatullah, Hardiyatullah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i2.116

Abstract

Khulu' is one of the marriage breakers, as a result of this khulu' divorce causes another legal event, namely the provision of Idah for a woman. According to Imam Hambali's opinion that Idah khulu' is enough with 1 quru khulu' is not divorce is that Allah SWT. stipulates that there are three legal consequences of divorce after dukhul and not divorced three times, and the legal consequences are contrary to the legal consequences of khulu': The husband has the right to refer to his wife as long as she is in Idah, Divorce is three times, so it is not lawful to remarry after the woman has been divorced three times, except if she has married another man and has been mixed, Idah is three times pure. As for according to Imam Shafi'i in the book Al-Umm, Khulu is divorce, As for khulu' which is considered as divorce according to Imam Shafi'i is, when the husband accepts his wife's khulu while intending divorce without intending the amount, then this khulu is a divorce that does not give opportunity for the husband to consult, because this is a kind of buying and selling, it is not allowed for the husband to control his wife's property even the wife has more right to the property. The same is true when the husband says lafazhleisure(separate) orsaraah(dismissal), then this is also considered as divorce even if it is not intended and idah khulu' is like divorce that is 3 times quru/menstruation. The relevance of Imam Hambali's thinking at the present time where idah kulu' is enough with 1 time quru, this is supported by the increasingly advanced technology nowadays that can quickly find out whether a woman's uterus is clean or not with tools such as test packs, USG. While Imam Syafi'i, the relevance of idah khulu' in today's times is not only about cleaning the womb, but idah khulu' 3 times quru holds a health benefit for women. Keywords: Women's Iddah, Divorce Khulu'

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum