cover
Contact Name
Ajeng Widya Prakasita
Contact Email
fisip@uinsa.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politique@uinsa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pplitik UIN Sunan Amppel 2, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Politique
ISSN : -     EISSN : 27472248     DOI : https://doi.org/10.15642/politique
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Politique merupakan jurnal yang dikelola oleh Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal Politique bersifat terbuka untuk diakses publik (open access). Terbit secara daring dengan frekuensi terbitan 2 kali dalam setahun. Jurnal Politique mempublikasikan artikel seputar isu-isu sosial dan politik, meliputi teori politik, demokrasi, politik elektoral, politik lokal, pemerintahan desa, pemilihan umum, partai politik, desentralisasi, Islam politik, gerakan sosial, konflik sosial dan tema-tema lain yang berkaitan dengan kajian ilmu sosial dan politik.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2024): July" : 6 Documents clear
Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Hidayatullah, Umar Ilham
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.130-146

Abstract

Studi ini membahas peran kepala desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa dan mencari bentuk kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam kehidupan birokrasi. Formulasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa sebagai kepala pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan pilihan yang dipilih dalam mewujudkannya dan bagaimana bentuk sinergi yang ada antara 3 (tiga) stakeholder. Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan pengamatan. Studi ini menggunakan teori Good Governance sebagai dasar teoritis untuk melakukan analisis. Hasil penelitian ini adalah 1) Kepala desa memiliki peran, kewajiban dan wewenang dalam mengelola, memelihara dan mengatur pemerintahan desa, sehingga kepala desa juga bertanggung jawab untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Kepuhanyar dengan partisipasi masyarakat desa, transparansi atas kinerja kepala desa, dan tanggung jawab penuh atas perannya sebagai kepala pemerintah, 2) Kepala desa juga harus mampu membangun sinergi dengan 3 (tiga) stakeholder di desa. Hal ini dibuktikan dengan bentuk kerjasama dengan masyarakat desa di bidang pengembangan desa seperti pembangunan saluran irigasi dan pembentukan organisasi pemuda, serta distribusi produksi tofu oleh pabrik tofu ke masyarakat desa melalui BUMDes sebagai bentuk kerjasama atau sinergi dengan sektor swasta di desa dan faded. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa oleh Kepala Desa Kepuhanyar saat ini. Dengan peningkatan pelayanan dan administrasi di Kepuhanyar Village selama kepemimpinan Kepala Desa saat ini dan sinergi yang dibangun dalam kehidupan birokrasi desa.
Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupatem Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2020) Dahlia, Nelly
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.147-175

Abstract

Munculnya isu kesenjangan gender menjadi permasalahan yang serius dalam pembangunan negara, khususnya pemerataan kesejahteraan sosial. Berbagai upaya nasional yang dituangkan dalam bentuk legitimasi bertujuan untuk mendorong agar peran, kedudukan dan kualitas perempuan lebih meningkat, sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya dengan melibatkan kaum perempuan sebagai salah satu stakeholder aktif dalam menanggani permasalahan yang berkaitan dengan gender, melalui progam Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro, yang dianalisis menggunakan Konsep Pengarusutamaan Gender dengan 7 prasyarat pelaksanaan PUG (2) Implementasi kebijakan dalam program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, yang di deskripsikan dan dianalisis menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan Publik George Edward III sebagai tolak ukur keberhasilan pembentukan Satuan Tugas PPA pada program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Yang kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tujuh prasyarat yang menjadi acuan kelembagaan PUG di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya berjalan secara optimal. 2) Tanggung jawab pemerintah dalam mendukung PUG dibuktikan dengan adanya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan anak sudah efektif diterapkan di masyarakat sesuai konsep model implementasi kebijakan Edward III.
Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Terorisme Di Jawa Timur adela antonia, novelia
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.226-242

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memakan banyak korban bahkan masyarakat sipil. Dan banyak dampak yang diakibatkan dari bahaya terorisme dari masalah sosial, ekonomi, psikologis. Salah satunya merusak integrasi bangsa. Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana strategi pemerintah dalam penanggulangan terorisme di Jawa Timur. Dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemerintah yang mempunyai peran dalam penanggulangan terorisme di Jawa Timur. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teorinya menggunakan Barry R. Posen dalam tulisannya yang berjudul The Struggle against Terorism: Grand Strategy, Strategy and Tactic. Kesimpulannya terdapat banyak strategi atau cara yang dilakukan BNPT dan FKPT seperti yang dilakukan BNPT, salah satunya ada pemberdayaan masyarakat seperti program dakwah kampus, lomba karya tulis jurnalistik. Sedangkan FKPT dalam pemberantasan terorisme adalah memberikan sosialisasi berupa ceramah, mengadakan lomba-lomba video pendek/menulis/ drama tentang gerakan-gerakan radikal
Lobbying dan Negosiasi Politik: Peran Penting dalam Proses Keputusan Khoiriyah, Washfa Alfiyatul
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.217-225

Abstract

Dalam politik, peran penting dari lobbying dan negosiasi politik sangatlah vital dalam membentuk kebijakan publik. Lobbying memungkinkan upaya memengaruhi pembuat kebijakan, sementara negosiasi politik menciptakan kesepakatan di tengah perbedaan pendapat. Keduanya saling melengkapi untuk membentuk kebijakan inklusif dan berkelanjutan. Tantangan seperti praktik lobbying yang kurang transparan atau kegagalan dalam negosiasi politik dapat menghambat pencapaian kebijakan yang adil untuk masyarakat luas. Dengan transparansi dan fokus pada kepentingan bersama, keduanya menjadi instrumen efektif untuk mencapai kebijakan yang melayani kepentingan luas masyarakat.
Kolaborasi State – Non State dalam Tata Kelola Pengembangan BumDes di Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Retnawati, Retno
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.176-191

Abstract

Penelitian ini berfokus terkait bagaimana proses kolaborasi aktor state – non state dalam tata kelola pengembangan BUMDes. Kolaborasi dilakukan karena ketidakmampuan pemerintah desa untuk berdiri sendiri dalam mengembangkan BUMDes. Oleh karena itu butuh pihak ketiga yaitu perusahaan untuk bekerjasama dalam mengembangkan BUMDes serta keikutsertaan masyarakat juga. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak non pemerintah merupakan bentuk dari collaborative governance. Dalam collaborative governance terdapat 4 variabel penting yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Proses kolaborasi dalam collaborative governance diawali dengan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Untuk menekankan kembali bagaimana dinamika antar aktor penelitian ini menggunakan teori contextual interaction yang terdapat tiga karakteristik utama sebagai kekuatan pendorong aktor untuk berkolaborasi yaitu motivasi, kognisi, sumber daya. Penelitian ini menggunakan dengan jenis kualitatif deskriptif. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display, conclusion drawing. Kemudian teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Untuk teknik validasi data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Berdasarkan data lapangan yang telah peneliti lakukan bahwa proses kolaborasi yang terjadi antara pemerintah desa dengan PT Gloster Furniture dan PT Petrokimia dalam mengembangkan BUMDes Sukorejo berawal dari sebuah konflik di masa lalu yang kemudian dinegosiasikan menjadi suatu benefit yaitu bentuk kerjasama. Proses kolaborasi yang diawali dari dialog tatap muka hingga hasil antara sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat masalah terkait dengan pemahaman bersama ketika proses kerjasama berlangsung serta masih ada ketertutupan pihak pemerintah desa tekait transparansi dana. Akan tetapi kolaborasi antara pemerintah desa dengan PT Gloster Furniture dan PT Petrokimia sampai saat ini telah membuktikan bahwa program kerjasama yang dijalankan benar – benar telah berhasil dan memberikan output kepada masyarakat.
Fenomena Kepala Desa Perempuan Tiga Periode di Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik: (Studi tentang Kepemimpinan Perempuan dan Legitimasinya) Hardini, Indah Putri
Journal Politique Vol. 4 No. 2 (2024): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.2.192-216

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana kepemimpinan dan perolehan legitimasi Sri Retnowati selaku Kepala Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Sri Retnowati merupakan kepala desa di Desa Domas saat ini berada di periode terakhir memimpin dalam tiga masa jabatannya. Terhitung sebagai pencapaian yang baik bagi seorang kepala desa yang mampu bertahan hingga batas akhir kepemimpinan yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan Sri Retnowati sehingga dapat mempertahankan posisinya sebagai kepala desa di Desa Domas sampai tiga periode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara langsung kepada Sri Retnowati, beserta beberapa perangkat desa lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang data yang diperoleh. Untuk teori yang digunakan menggunakan konsep teori Feminim-Maskulin (Androgini) dan legitimasi dalam kekuasaan untuk melihat bagaimana gambaran kepemimpinan Sri Retnowati sehingga dapat menjadi kepala desa yang berlegitimasi selama 3 periode. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepemimpinan Sri Retnowati yang tidak dilatar belakangi oleh organisasi maupun riwayat memimpin karena diminta untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Selain itu keterpilihannya tanpa melibatkan money politic membuat kredibilitasnya sebagai pemimpin semakin tampak. Hasil yang dapat disimpulkan diketahui Sri Retnowati mengkolaborasikan kepemimpinan yang androgini, di mana dapat menyesuaikan antara gaya feminim dengan maskulinnya dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Dengan karakter kepemimpinan serta kinerjanya yang baik, Sri Retnowati pada akhirnya mempengaruhi perolehan legitimasi yang dapat membuatnya bertahan hingga 3 periode.

Page 1 of 1 | Total Record : 6