cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adhi Agus Oktaviana
Contact Email
jurnalkalpataru@iaai.or.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalkalpataru@iaai.or.id
Editorial Address
Badan Riset dan Inovasi Nasional KS R.P. Soejono Jl. Raya Condet Pejaten No.4, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Kalpataru
Published by Badan Riset dan Inovasi Nasional
ISSN : 01263099     EISSN : 25500449     DOI : https://doi.org/10.55981/kpt.
Core Subject : Humanities, Science, Art, Social,
Arts Humanities Environmental Science Physics Social Sciences
Kalpataru is an open access and peer reviewed scientific publication on the prehistory of Southeast Asia and its surrounding areas with the scope of materials such as culture, humans, and environment during the prehistoric and proto historic periods. The perspectives from cross disciplines other than archaeology, both hard sciences and soft sciences, are welcome.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Arkeologi
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 27 No. 1 (2018)" : 5 Documents clear
WARISAN BUDAYA SEBAGAI BARANG PUBLIK Bambang Sulistyanto
KALPATARU Vol. 27 No. 1 (2018)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

he basic concept of this research departs from the view that cultural heritage is essentially a property of community, so that it requires public policy to manage it. Based on such perspective, the research was focused on the management of cultural heritage as public properties. The objective of this research is to reveal the management of public property from the aspects of public policy which was primarily derived from the study of scientific literatures and empirical evidences. This research used qualitative and explanative method using public relation model that emphasized on the effort to improve people’s perspective on the image of archaeology. Until today, the hypothesis that cultural heritages are public properties which could be enjoyed unconditionally by the public remains a theory. The research results proved that the hypothesis was correct. Konsep dasar penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa warisan budaya pada hakikatnya adalah milik masyarakat sehingga dalam pengelolaannya diperlukan kebijakan publik. Berangkat dari konsep di atas, permasalahan penelitian ini adalah “bagaimanakah pengelolaan warisan budaya sebagai barang publik”? Tujuan penelitian ini terfokus pada pengelolaan barang publik ditinjau dari aspek kebijakan publik yang berasal dari berbagai literatur ilmiah dan didukung pengalaman pribadi penulis selama berinteraksi dengan masyarakat. Kajian ini bersumber dari sintesa berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam berbagai tema dan topik penelitian. Metode yang digunakan adalah eksplanatif kualitatif dengan pendekatan hubungan masyarakat (public relation model) yang menekankan pada upaya perbaikan image ‘citra’ arkeologi di mata masyarakat. Barang publik untuk rakyat yang semestinya dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat hanya berupa teori. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan warisan budaya sebagai barang publik tidak bisa sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis.
KAMPANYE KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 Yosua Adrian Pasaribu
KALPATARU Vol. 27 No. 1 (2018)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 11 of 2010 Concerning Cultural Conservation commands people to register their object, building, structure, site, or area which have significant values for the history, science, education, religion, and/or culture to regency/municipal governments for feasibility study as cultural heritage. In order to implement the law, since 2013 the government has conducted socialization to 69% of local governments. However, the responds from regency/municipal governments in terms of organizing cultural heritage registration for public is relatively low. By the end of 2017, there have only been 13.5% of local governments with certified heritage experts and only 4% of local governments that have established cultural heritages. To date, there is none regency/municipal government that has organized cultural heritage registration for public. The purpose of this study is to find solution so that the central government can urge the regency/municipal governments to organize cultural heritage registration for public. This research used literature study to get data about the socialization that have been conducted previously. The literature study was also in form of theoretical review about public awareness campaigns principles and cultural heritage preservation. The result of this study is a recommendation for the central government to organize public awareness campaign about cultural conservation. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan masyarakat untuk mendaftarkan benda, bangunan, struktur, situs atau kawasan mereka yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, sejak tahun 2013 pemerintah telah menyosialisasikan pelestarian cagar budaya kepada 69% pemerintah daerah. Namun demikian, respon pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat masih relatif rendah. Hingga akhir tahun 2017, hanya terdapat 13.5% pemerintah daerah yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya bersertifikat dan 4% pemerintah daerah yang telah menetapkan cagar budaya. Hingga tulisan ini dibuat belum ada pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pendaftaran koleksi/properti milik masyarakat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Permasalahan kajian ini adalah bagaimana pemerintah pusat dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelengarakan pendaftaran cagar budaya milik masyarakat. Kajian dalam artikel ini menggunakan kajian kepustakaan terhadap data sosialisasi pendaftaran cagar budaya yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kajian kepustakaan juga berupa tinjauan teoretis mengenai prinsip-prinsip membangkitkan kesadaran masyarakat secara umum dan terhadap pelestarian cagar budaya secara khusus. Hasil kajian mengusulkan agar pemerintah Pusat menyelenggarakan Kampanye Pelestarian Cagar Budaya dengan menggunakan metode kampanye kesadaran masyarakat.
ARKEOLOGI, PUBLIK, DAN MEDIA SOSIAL DI MALUKU Marlon Ririmasse
KALPATARU Vol. 27 No. 1 (2018)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Social media has become a tool that links almost all aspects of human life, from the technology of information to the cultural segment where archaeology is part of it. For more than two decades, social media not only has become an informal place to encounter and exchange of ideas but also holds important role to share about archeological knowledge to the public in Maluku. This paper attempts to observe the correlation between archaeology and social media to support the effort of expanding the archaological knowledge and cultural history in Maluku. The method used in this research is literature study. The results of the study indicates that social media has become one of the main agents in the publication of archaeological knowledge in Maluku and is very prospective for further development. Media sosial telah menjadi wahana yang bertautan dengan hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini mulai dari ranah teknologi informasi hingga segmen kebudayaan, termasuk di dalamnya disiplin arkeologi. Sudah lebih dari dua dekade media sosial tidak saja menjadi ruang informal perjumpaan dan pertukaran gagasan, tetapi telah menjelma menjadi motor efektif yang turut menggerakkan dinamika akademis disiplin arkeologi, termasuk menjadi agen bagi interaksi arkeologi dan masyarakat. Media sosial berperan sebagai salah satu ruang paling efektif dalam meluaskan pengetahuan arkeologi bagi publik juga masuk di Maluku. Makalah ini mencoba mengamati hubungan disiplin arkeologi dan media sosial bagi perluasan pengetahuan arkeologi dan sejarah budaya untuk masyarakat di Maluku. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Hasil studi menemukan bahwa media sosial telah menjadi salah satu agen utama dalam publikasi pengetahuan arkeologi di Maluku dan prospektif untuk terus dikembangkan ke depan.
BANGUNAN PERKEBUNAN TEH ZAMAN BELANDA DI JAWA BARAT: KAJIAN ARKEOLOGI PUBLIK Lia Nuralia
KALPATARU Vol. 27 No. 1 (2018)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Old plantation building which is considered as a cultural heritage building and archaeological resource, belongs to the public and ought to be preserved. These old buildings are vulnerable to constant vandalism and destruction. The introduction and socialization about the importance of these old buildings have been continuously done that will lead to protection efforts. This article aims to learn about the implementation of public archeology on the industrial plantation buildings of Dutch heritage in West Java. A desk research method is used by analysing on research reports, books, journal articles, and other similar literatures. The result of the discussion gives four introduction strategies as the first step of protection and conservation efforts: (1) museum and nature laboratory, (2) agro tourism and tourism destination, (3) publication and socialization of archeology researches. These introduction strategies have been implemented and provided benefits to the community, which subesequently lead to the protection and preservation efforts of the cultural heritage buildings. Bangunan industri perkebunan diduga sebagai bangunan cagar budaya (BCB) dan merupakan sumber daya arkeologi yang menjadi milik publik dan perlu dilestarikan. Pada kenyataannya, bangunan lama tersebut rentan terhadap perusakan dan penghancuran secara terus menerus. Bagaimana mengatasi masalah tersebut? Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melakukan upaya pengenalan yang berlanjut ke upaya pelindungan. Tulisan ini bertujuan mengkaji arkeologi publik terhadap bangunan industri perkebunan warisan zaman Belanda di Jawa Barat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian desk research terhadap laporan hasil penelitian, buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya. Hasil pembahasan melahirkan tiga strategi pengenalan benda cagar budaya sebagai langkah awal upaya pelindungan dan pelestariannya, yaitu (1) museum dan laboratorium alam, (2) agrowisata dan destinasi wisata, (3) publikasi dan sosialisasi hasil penelitian arkeologi. Kesimpulan yang diperoleh adalah seluruh strategi pengenalan tersebut sudah terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus dapat mewujudkan upaya pelindungan dan pelestarian.
TINGGALAN MEGALITIK DI KAWASAN PASEMAH SUMATERA SELATAN: KAJIAN ARKEOLOGI PUBLIK Rr. Triwurjani
KALPATARU Vol. 27 No. 1 (2018)
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this globalization era, the management of cultural heritage has improved significantly. The general public is now considered capable and has the right to manage their cultural heritage. The problem is how to make archaeology needed by the public and becomes part of their daily lives. Previous researches show that almost all megalithic remains in Pasemah, particularly the statues, are broken, and many stone burials and dolmens are transformed into washing boards or building foundations. This research aims to seek a suitable model for public-based management of cultural heritage in Pasemah. The method used in this research is descriptive-explanatory which is used to explain the phenomenon of archaeological remains and their surroundings. There is also interviews with individuals or communities related with the cultural heritage management. The research reveals that the community now is more aware about the issue and expecting for more courses or discussion forums about cultural heritage in their regions. In addition to preservation of the cultural heritage in Pasemah area, this research also encourages people to be proud of their culture as part of the national identity. Pada era globalisasi saat ini pengelolaan warisan budaya mengalami perkembangan sangat signifikan, yang semula bertujuan untuk kepentingan negara/pemerintahan sekarang menjadi pengelolaan untuk masyarakat luas. Masyarakat diangggap mampu dan berhak mengelola warisan budaya. Permasalahannya adalah bagaimana arkeologi bisa dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua tinggalan megalitik di Kawasan Pasemah, Sumatera Selatan, memperlihatkan kondisi yang tidak utuh, seperti arca-arca dan kubur batu (dolmen) yang hilang atau beralih fungsi menjadi papan cuci dan pondasi rumah. Tujuan penelitian adalah mengetahui model pengelolaan tinggalan budaya berbasis masyarakat, khususnya pada masyarakat di kawasan Pasemah. Metode yang digunakan bersifat deskriptif eksplanatif, yaitu menjelaskan fenomena tinggalan arkeologis dan lingkungannya dan melakukan wawancara secara mendalam melalui diskusi terfokus dengan pihak terkait yang dianggap berkepentingan terhadap pengelolaaan tinggalan budaya tersebut. Hasilnya adalah sebuah pemahaman tentang keterlibatan masyarakat dan menjadikan arkeologi sebagai bagian dari kehidupan yang profan di mana masyarakat meminta diadakan pelatihan ataupun ceramah arkeologi tentang tinggalan di daerahnya. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk melestarikan warisan budaya di kawasan Pasemah dan memicu rasa kebanggaan terhadap budaya sendiri sebagai identitas bangsa.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 32 No. 2 (2023) Vol. 32 No. 1 (2023) Vol. 31 No. 2 (2022) Vol. 31 No. 1 (2022) Vol. 30 No. 2 (2021) Vol. 30 No. 1 (2021) Vol. 29 No. 2 (2020) Vol. 29 No. 1 (2020) Vol. 28 No. 2 (2019) Vol. 28 No. 1 (2019) Vol. 27 No. 2 (2018) Vol. 27 No. 1 (2018) Vol. 26 No. 2 (2017) Vol. 26 No. 1 (2017) Vol. 25 No. 2 (2016) Vol. 25 No. 1 (2016) Vol. 24 No. 2 (2015) Vol. 24 No. 1 (2015) Vol. 23 No. 2 (2014) Vol. 23 No. 1 (2014) Vol. 22 No. 2 (2013) Vol. 22 No. 1 (2013) Vol. 21 No. 2 (2012) Vol. 21 No. 1 (2012) More Issue