cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yuyun Purbokusumo
Contact Email
igpa@ugm.ac.id
Phone
+6281235579655
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
Gedung MAP FISIPOL UGM, Kampus FISIPOL UGM Unit II Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta, 55281, Telp. 0274-512700 ext 110, Fax. 0274-589655, Email: igpa@ugm.ac.id.
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : https://doi.org/10.22146/jkap.xxx
Core Subject : Social,
Social Sciences
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JKAP, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: 1. Bureaucracy and Administration Development; 2. Decentralization and Regional Autonomy; 3. Economic and Public Policy; 4. Public Management and Governance; 5. Any specifics issues of public policy and management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 18, No 2 (2014): November" : 6 Documents clear
Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan Fajar Sidik
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.7512

Abstract

Tulisan ini menganalisis tentang implementasi kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta. Belum efektifnya pencapaian program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) melalui penggunaan KMS menjadi latarbelakang masalahnya. Pen­ tingnya penjelasan atas faktor­faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS tersebut belum efektif menjadi tujuan dari penulisan ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara objektif, detail, dan mendalam terha­ dap hasil yang telah diperolah di lapangan. Teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan penulis da­ lam pengumpulan datanya. Berdasarkan hasil kajian penelitian, faktor­faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS di bidang pendidikan oleh Pemkot Yogyakarta belum efektif mampu mencapai tujuannya adalah: (a) Kurangnya pemahaman dan kejelasan pelatihan pendataan KMS oleh para Petugas Sosial Masyarakat (PSM); (b) Tingginya subjektivitas petugas PSM dalam pendataan KMS; (c) Terjadinya inkonsistensi sosialisasi yang diberikan; (d) Memiliki birokrasi yang bersifat complex structure; (e) Komunikasi dan koordinasi sulit dilakukan; (f ) Sumber daya manusia yang belum memadai; (g) Terjadinya inter­vensi anggota dewan (DPRD) terhadap implementasi program KMS, (h) Masih rendahnya kesadaran diri dari warga kota Yog­ yakarta yang mampu; dan (i) KMS digunakan sebagai motif warga kota Yogyakarta untuk mempermudah masuk sekolah negeri.
Social Media dan Eksklusi Remaja dalam Perumusan Kebijakan Publik Bevaola Kusumasari
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.7517

Abstract

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan remaja masa kini. Remaja pengguna media sosial sesungguhnya memiliki lingkaran pertemanan yang lebih luas di dunia nyata, kesadaran identitas dan rasa memiliki yang lebih baik, serta perkembangan keterampilan teknis yang mereka butuhkan untuk menjadi masyarakat dunia digital. Temuan dalam riset ini menunjukkan bahwa para remaja paham akan isu-isu sosial dan politik yang terbaru baik yang terjadi di level lokal, nasional, maupun internasional. Namun demikian, partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan pemerintah masih tereksklusi. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mempelajari suara remaja, sekaligus untuk mem- bangun legitimasi atas kebijakan yang dibuat.
Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat Wiji Harsono
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.7518

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan menggunakan nilai-nilai yang telah terbentuk dan disepakati sebagai sebuah norma. Norma atau pedoman yang dipatuhi ini seringkali berwujud sebuah institusi informal. Kepatuhan warga kemudian melahirkan rasa saling percaya dan menyebabkan terjalinnya jaringan sosial, kemudian membentuk pola perilaku sehingga tumbuh menjadi budaya dalam bentuk pemberdayaan warga. Salah satu bentuk norma sosial ini adalah “jimpitan”, yang diberlakukan di RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran Yogyakarta. Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana institusi jimpitan sebagai modal sosial menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan warga di kampung tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif induktif, terlihat bahwa lemahnya fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik membuat warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran memilih institusi jimpitan sebagai modal sosial dalam menyelesaikan permasalah warga, terutama berkenaan dengan penguatan tali silaturahmi serta perbaikan dan pemeliharaan sarana pelayanan publik. Mereka memilih institusi ini karena dianggap paling sesuai dengan kondisi warga. Jimpitan yang semula hanya bertujuan untuk pengikat tali silaturahmi warga kini justru menjadi jembatan bagi pengikat tali silaturahmi yang terbentuk pada modal sosial lainnya.
Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut Nisa Agistiani Rahman
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.7519

Abstract

Tulisan ini membahas pengukuran kinerja implementasi kebijakan publik. Penulis mengambil studi kasus implementasi kebi- jakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut Kabupaten Sleman. PNPM Mandiri Pariwisata diimplementasikan di desa ini pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Untuk mengukur kinerja im- plementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut, penulis menggunakan dua indikator. Pertama, indikator policy output yang terdiri dari indikator cakupan, bias, akses, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Kedua, indikator policy outcomes yang terdiri dari initial outcome, intermediate outcome, dan long-term outcome. Berdasarkan pengukuran, didapat hasil bahwa kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut terbilang rendah. PNPM Mandiri Pari- wisata gagal dalam mencapai long-term outcome yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa wisata. Hal ini terjadi karena setidaknya dua faktor, yaitu disposisi implementor dan format kebijakan. Berdasarkan kedua faktor tersebut, penulis memberikan rekomendasi kebijakan agar kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata menjadi lebih baik di masa yang akan datang, yaitu dengan: (1) memodifikasi kebijakan; (2) memodifikasi wujud kebijakan/program; (3) merinci metode monitoring dan evaluasi; dan (4) merinci poin pemberian sanksi dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Lalu Fadlurrahman
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.7520

Abstract

Tulisan ini akan menganalisis tentang kinerja implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program tersebut sudah efektif dalam mencapai tujuannya. P2TPA RDU merupakan suatu unit kegiatan dari salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading agency dalam melayani perempuan korban kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kinerja implementasi P2TPA RDU sudah efektif dalam mencapai tujuan- nya, karena dari hasil penilaian keluaran (output) program yaitu akses, cakupan (coverage), ketepatan layanan (service delivery) dan kesesuaian program dengan kebutuhan sudah efektif dalam implementasinya. Meski demikian, P2TPA RDU masih memi- liki kekurangan dalam hal sosialisasi terutama untuk perempuan korban kekerasan yang berada di daerah kabupaten (Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman). P2TPA RDU juga kekurangan SDM konselor sebagai garda pelaksana terdepan dalam penanganan perempuan korban kekerasan.
Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang I Putu Yoga Bumi Pradana
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 18, No 2 (2014): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.7521

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atas informasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy). Alasannya, dokumen keuangan seperti dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Ang- garan (LRA) merupakan dokumen rahasia negara sehingga perlu mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari kepala daerah atau sekretaris daerah jika akan diakses oleh publik. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur mengenai infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, dan ketiadaan sumber daya serta adanya persepsi yang dimiliki oleh sebagian besar birokrat Pemerintah Kota Kupang mengenai kerahasiaan dokumen pengelolaan APBD.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 2 (2021): November Vol 25, No 1 (2021): May Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May Vol 15, No 1 (2011): May Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May Vol 11, No 2, (2007): November Vol 11, No 1 (2007): May Vol 10, No 2 (2006): November Vol 10, No 1 (2006): May Vol 9, No 2 (2005): November Vol 9, No 1 (2005): May Vol 8, No 2 (2004): November Vol 8, No 1 (2004): May Vol 7, No 2 (2003): November Vol 7, No 1 (2003): May Vol 6, No 2 (2002): November Vol 6, No 1 (2002): May Vol 5, No 2 (2001): November Vol 5, No 1 (2001): May Vol 4, No 2 (2000): November Vol 4, No 1 (2000): May Vol 3, No 2 (1999): November Vol 3, No 1 (1999): May Vol 2, No 2 (1998): November Vol 2, No 1 (1998): May Vol 1, No 2 (1997): November Vol 1, No 1 (1996): May More Issue