Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 Terhadap Pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online ]]>
<![CDATA[Siti Maryam]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 terhadap pengaturan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Online dan untuk mengetahui pandangan maqashid syariah terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan menggunakan tinjauan maqashid syariah dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek yaitu mengharuskan Menteri Perhubungan membuat peraturan baru yang mana peraturan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dampak dari hal tersebut yaitu, dibuat dan diberlakukannya PM No. 108 Tahun 2017. Menurut pandangan maqashid syariah, menjaga jiwa, akal dan harta menjadi hal yang sangat penting karena dalam bermuamalah, ketiga hal tersebut yang paling relevan dan sanggatlah penting untuk menghindari kemudaratan atau kecelakaan yang tidak diinginkan terjadi.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif Maslahah Mursalah) ]]>
<![CDATA[Mohammad Wildan Abda'u]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan keuangan haji sebagai investasi sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta untuk mengetahui tinjauan dari perspektif maslahah mursalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undanagan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama pemanfaatan dana haji untuk investasi diatur dalam Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan tentunya penempatan dan/atau investasi keuangan haji dilakukan atas persetujuan dewan pengawas Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Kedua, pemanfaatan dana haji ditinjau dari aspek maslahah mursalah terkategori maslahah al-dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, dalam hal ini kemaslahatan yang didapatkan yaitu calon jamaah haji mendapatkan subsidi dari pemerintah berupa pengurangan biaya haji dan apabila calon jamaah haji tidak melaksanakan ibadah haji maka pemerintah harus mengembalikan dana yang sudah disetorkan oleh calon jamaah haji tersebut.]]>
<![CDATA[Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan Belantek Perspektif Madzhab Syafi’i ]]>
<![CDATA[Yayang Hariyani Putri]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tinjauan madzhab Syafi’i terhadap utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek di Desa Pengambengan Kecamatan Negara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yaitu yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik utang piutang antara nelayan dengan belantek dilakukan secara lisan tidak dicacat dengan prinsip saling percaya, tidak ada jaminan, tidak ada batasan pengembalian utang dan bisa di bayar dengan dicicil atau dengan lunas sekaligus. Rukun dan syarat utang piutang telah terpenuhi, namun demikian penarikan manfaat serta adanya utang piutang dengan syarat membuat utang piutang antara nelayan dengan belantek di Desa Pengambengan tidak sah karena dilarang dalam Hukum Islam berkaitan dengan larangan dalam qardh.]]>
<![CDATA[Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan ]]>
<![CDATA[Nurul Nuzula Khoiriyah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari tradisi arisan sembako untuk acara hajatan yang dilakukan di Desa Sooko serta berdasarkan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap tradisi arisan sembako ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan masyarakat Desa Sooko dan wawancara kepada tokoh MUI Kabupaten Ponorogo serta literatur terkait lainnya. Objek dari arisan ini berupa barang, namun ada juga yang menyetorkan uang yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota arisan. Hasil penelitian antara lain: pertama, tradisi arisan sembako untuk acara hajatan dianggap bisa meringankan beban anggota yang akan mempunyai acara hajatan. Kedua, tradisi arisan sembako untuk acara hajatan menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia bahwa arisan sembako ini diperbolehkan karena dilakukan dengan syariat Islam, prinsip-prinsip muamalah, dan dilakukan dengan akad yang benar sesuai hukum Islam serta tidak mengandung unsur-unsur kebohongan, penipuan dan kerugian serta akad yang digunakan dalam arisan ini adalah akad pinjam-meminjam (‘ariyah).]]>
<![CDATA[Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 2263/K/Pdt/2015 Terkait Pembangunan Hotel The Rayja di Kota Batu Menurut Prinsip Kemaslahatan dalam Fiqh Lingkungan ]]>
<![CDATA[Indriyati Rukmana]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pembangunan Hotel The Rayja di Kota Batu yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan bagaimana analisa putusan Mahkamah Agung tersebut dalam perspektif fiqh lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Dari data yang diperoleh, selanjutnya penulis menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain dan kemudian dianalisa secara kualitatif. Adapun hasil pembahasannya adalah putusan Mahkamah Agung mengambang (tidak sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan tidak sesuai dengan konsep fiqh lingkungan yang mewajibkan melestarikan lingkungan dan mengharamkan merusak lingkungan.]]>
<![CDATA[Larangan Kepemilikan Tanah Absentee dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Asiska Roudhotul Mujtahidah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi dari larangan kepemilikan tanah absentee pada saat ini dan untuk menganalisis larangan kepemilikan tanah absentee dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1961 perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur maupun perundang-undangan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pertama, urgensi dari larangan kepemilikan tanah absentee dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah banyaknya seseorang yang menguasai lahan yang tidak dikerjakan/diusahakan secara efisien. Oleh karena itu, hingga saat ini larangan kepemilikan tanah absentee perlu diatur terkait dengan peraturan pelarangannya. Kedua, peraturan tersebut telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah, di mana peraturan tersebut di samping membawa manfaat bagi manusia, juga tidak bertentangan dengan dalil syara’.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan Bandeng ]]>
<![CDATA[Ahmad Khoirul Umam]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum kerjasama pengelolaan lahan tambak antara pemilik dengan pengelola lahan tambak ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Tahapan-tahapan teknik analisis data yang digunakan adalah Editing, Classifying, Analyzing, dan Concluding. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pengelolaan lahan tambak antara pemilik dengan pengelola lahan ini termasuk kerjasama Muzâra‘ah. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerjasama ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad Muzâra‘ah. Akad yang dilakukan merupakan akad yang sah meskipun hanya dilakukan secara lisan. Dalam menentukan pembagian hasil sesuai adat dan tidak ditentukan di awal perjanjian, kesepakatan dalam pembagian hasil tidak diwajibkan di akad Muzâra‘ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hanya saja kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan dalam menentukan pembagian hasil.]]>
<![CDATA[Kontribusi Radio City Guide 911 FM Mewujudkan Pariwisata Halal (Halal Tourism) di Kota Malang Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 ]]>
<![CDATA[Hasna Fadhilah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi radio city guide 911 fm dalam pengembangan wisata halal dan untuk mengetahui peranan radio city guide 911 fm mewujudkan wisata halal di Kota Malang ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan statue approach. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan radio city guide 911 fm berkontribusi mengembangkan pariwisata halal di Malang dengan memanfaatkan produk-produknya, seperti jalan-jalan plus, program 911 hot news dan idjen talk. Pendengar juga dapat berinteraksi langsung di grup whatsapp yang dibuat sebagai sarana diskusi publik. Disisi lain, aspek penerapan program, manajemen, pemasaran dan produk iklan radio juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI//X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.]]>
<![CDATA[Tinjauan UUD 1945 dan Maqashid Syariah Terhadap Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di Bidang Perpajakan Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Miftahur Rohman]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang bertentangan dengan peraturan-pertaturan lain, diantaranya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan untuk mengkaji tinjauan maqashid syariah terhadap pembentukan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian yuridis-normatif, sifat penelitiannya adalah bersifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, dan bahan hukumnya berupa bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer berupa UUD 1945, Perppu No 1 Tahun 2017, dan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bahan hukum sekundernya adalah, buku-buku, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian. Hasil Penelitiannya adalah tinjauan UUD 1945 terhadap terbitnya Perppu No 1 Tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan di dalamnya. Sedangkan menurut maqashid syariah, terbitnya Perppu tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Penjualan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan ]]>
<![CDATA[Nurul Mustaghfirin]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik serta tinjauan hukum penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor dalam perjanjian pembiayaan di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo. Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan menganalisis dan mengkaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dan dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik penjualan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara langsung oleh debitor kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari Koperasi BMT-Maslahah Cabang Wonorejo, ini mengakibatkan pembiayaan macet. kedua, tinjauan hukum penjualan objek jaminan fidusia oleh debitor kepada pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena debitor tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati. Selain itu dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena debitor melakukan tindak pidana penggelapan atau tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari Koperasi BMT Maslahah Cabang Wonorejo sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Perdata dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.]]>
