cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
jibl@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl, Gajayana 50 Kota Malang, 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Islamic Business Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25802658     DOI : https://doi.org/10.18860/jibl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Islamic Business Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah hasil riset mahasiswa di bidang hukum bisnis atau ekonomi syariah dengan berbagai pendekatan meliputi bidang: Islamic Banking Law Islamic Finance Law Islamic Assurance Law Islamic and Halal Tourism Alternative Dispute Resolution
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law" : 15 Documents clear
Penetapan Harga Suatu Produk Di Bawah Harga Official Store Tinjauan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Fiqh Muamalah Aulia Ma’rifah
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pasar memiliki dinamika yang tidak menentu, terjadinya persaingan ketat antar pelaku usaha yang menimbulkan perang harga mengakibatkan banyak pelaku usaha online menetapkan harga hingga menyentuh nilai di bawah yang ditetapkan official store, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penetepan harga suatu produk di bawah official store dan bagaimana pandangan undang-undang serta fiqh muamalah atas praktik tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang memusatkan pemahaman dalam lingkup sosiologis, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, Undang-Undang No.5 Tahun 1999, pemikiran Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaily, serta penelitian terkait. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa faktor yang menjadikan pelaku usaha menentukan harga di bawah official store tidak menunjukkan faktor negatif dan adanya kerugian bagi kedua belah pihak, serta karena tidak adanya perjanjian dalam menentukan harga maka tidak menyalahi Undang-undang No.5 Tahun 1999 dan selama prinsip dalam bermuamalah tetap dilakukan maka tidak menyalahi aturan negara dan Islam.
Business Judgment Rule Dalam Perundang-Undangan Dan Hukum Islam Windha Vitri Ramadhani
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Direksi mempunyai wewenang dalam arah pengambilan keputusan perusahaan yang berakibat pada dua kemungkinan yakni untung atau rugi. Dalam hal kerugian, direksi mendapat perlindungan dengan doktrin Business Judgment Rules. Doktrin ini merupakan perlindungan hukum bagi direksi atas seluruh kebijakan ataupun transaction yang menjadikan perusahaan mengalami kerugian. Tetapi perlindungan doktrin tersebut hanya dapat diberikan dengan syarat syarat tertentu. Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis penerapan Business Judgment Rule yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 serta menelaah penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, maka digunakanlah sumber hukum primer dengan metode telaah pustaka dan kemudian hasilnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Business Judgment Rule digunakan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019. Sesuai dengan Pasal 97 dan 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi berhak mendapatkan perlindungan dalam kesalahan mengambil keputusan atas perusahaan dengan konsep Business Judgment Rule. Sedang menurut hukum Islam, keputusan direksi yang tertuang dalam putusan tersebut selaras dengan konsep maqashid syariah karena dimaksudkan untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindari keburukan yang berlanjut, tercermin dari keputusan direksi untuk menghentikan investasi demi menghindari kerugian yang semakin besar. Kata Kunci: direksi; doktrin; kerugian perusahaan.
Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar Latifatul Khiyaroh; Iffaty Nasyi'ah
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Blitar merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi cukup bagus dalam bidang perternakan ayam. Pada kenyataannya di Kecamatan Wonodadi masih ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki izin dan mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga diperlukan pengawasan oleh Dinas Peternakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik pengawasan usaha peternakan ayam di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan pengawasan dari teori maslahah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya upaya Dinas Peternakan dalam melakukan pengawasan usaha peternakan dengan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan berupa terbatasnya jumlah pengawas, pegawai pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam penghentian kegiatan usaha, kurangnya koordinasi antar tim gabungan dalam melakukan penyidikan serta kurangnya ketegasan dan tenggang rasa yang kuat terhadap pemilik ternak. Dilihat dari teori mashlahah, pengawasan usaha ternak sudah sesuai dengan mashlahah, karena pengawasan yang dilakukan dapat menanggulangi limbah kotoran.
Implementasi Akad Istishna’ di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’) Mistiyah Mistiyah; Mahbub Ainur Rofiq
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

diketahui jelas oleh penjual dan sebagian pembeli. Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik dalam melakukan penelitian terhadap praktek jual beli akad istishna’ di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang sering menjadi tempat masyarakat dalam melakukan transanksi jual beli pesanan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lagi lebih lanjut terhadap praktek jual beli akad istishna’ dengan menggunakan kajian KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli dan Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang akad istishna’. Praktek jual beli yang dilakukan ditinjau dari KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli bahwa telah dianggap sah ketika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak setelah melakukan perjanjian. Sedangkan ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang jual beli akad istishna’ di Toko Eletronik sudah sesuai berdasarkan penyempaian konsumen kepada pembeli mengenai barang, pembayaran dan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dalam transanksi jual beli akad istisnha’ di Toko tersebut. Jika diselaraskan antara keduanya bersekesinambungan yang sama-sama menjelaskan kesepakatan, tenggang waktu pembayaran dan objek barang, namun didalam KUHPerdata tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang ada dalam Fatwa DSN MUI sebagaimana lebih rinci penjelasannya dalam pembayaran dan objek barang.
Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Kebijakan Publik George C Edward III Muyasaroh Farhaniyah Huda; Dwi Fidhayanti
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung menambah fitur baru dalam aplikasi e-Court yakni e-Litigasi atau persidangan secara elektronik. Salah satu Pengadilan yang telah menerapkan adalah Pengadilan Negeri Bangil. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi e-Litigasi di Pengadilan Negeri Bangil ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C Edward III dan perbandingan e-Litgasi dengan persidangan secara konvensional menurut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Perolehan data dilakukan dengan wawancara dan studi literature. Adapun implementasi e-Litigasi di Pengadilan Negeri Bangil dikaitkan dengan teori Edward III telah memenuhi 4 faktor keberhasilan implementasi kebijakan yakni faktor komunikasi, sumberdaya serta faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi yang jelas dan juga tidak berbelit. Perbandingan antara sidang e-Litigasi dengan konvensional jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sidang e-Litigasi lebih sesuai dengan asas tersebut.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 3 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 1 (2023): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 4 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 5 No 2 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 1 (2021): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 4 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 3 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 2 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 4 No 1 (2020): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 3 No 3 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 2 (2019): Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 1 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 4 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 3 (2018): Journal of Islamic Business Law Vol 2 No 2 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 2 No 1 (2018): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law Vol 1 No 2 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law More Issue