cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober" : 5 Documents clear
Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu Laksono, Oky Pitoyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i6.318

Abstract

Manfaat dari adanya pembatasan masa periode anggota legislatif salah satunya mampu menghasilkan anggota legislatif yang serius dan kompeten. Pembatasan masa periode seorang anggota legislatif akan membatasi pikiran calon anggota untuk melanggengkan kekuasaannya sebagai anggota legislatif. Alasan mendasar diperlukannya pembatasan untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara yang memiliki potensi untuk ikut berkontestasi dalam Pemilu. Penelitian ini menjawab permasalahan pelanggaran Pemilu yang dapat dilakukan calon anggota legislatif dan dan urgensi aturan periodisasi anggota legislatif. Metode penelitian yaitu yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini melihat potensi besar calon incumbent melakukan pelanggaran-pelanggaran maupun kecurangan dalam Pemilu maka patut untuk membuat regulasi yang mencegah para calon incumbent memanfaatkan sumber daya yang dimiliki berkaitan jabatannya. Di sisi lain calon incumbent cenderung menyebarluaskan pengaruh politiknya di lingkungan internal instansi dan membangun dinasti politik yang cenderung melakukan KKN. Pembatasan masa periodisasi yang jelas perlu bagi anggota legislatif guna mencegah praktik kecurangan dalam Pemilu.
Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Alias, Alima Tsusyaddya; Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i6.601

Abstract

Korupsi telah menjadi problematika yang pelik di Indonesia serta amat sukar untuk dipecahkan. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghasilkan persoalan fundamental yang seakan-akan tak sudah tersedia penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman mati pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan penghampiran perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan undang-undang hukuman mati untuk korupsi ialah salah satu upaya penanggulangan korupsi. Hukuman ini dicita-citakan akan membuat individu menanggung rasa bimbang dan takut ketika melakukan tindakan korupsi. Namun, perihal ini memiliki banyak perbedaan pendapat di dalam pemahaman sanksi bagi terpidana koruptor. Para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) menentang adanya hukuman mati bagi seorang koruptor karena dianggap tidak membuat efek jera melainkan memiliki dampak yang buruk bagi negara. Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwa hukuman mati bisa dilaksanakan terhadap terpidana koruptor di dalam situasi tertentu. Konstitusi dengan jelas dan terang untuk mengatur pembatasan HAM.
Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Audina, Dhea Januastasya
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i6.602

Abstract

Kesetaraan gender merupakan salah satu bagian penting dari konsep hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kesetaraan gender dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan mengkaji literatur atau buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan kajian terhadap literatur ditemukan bahwa hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan perempuan termasuk dalam kategori rentan. Peraturan perundang-undangan hingga konvensi internasional yang dibentuk untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan kesetaraan gender. Namun demikian, masih terdapat hambatan atau kesulitan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh budaya di masyarakat yang masih lebih menghargai perempuan untuk diam di rumah dibandingkan bekerja, rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan akan hak-haknya, serta stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa perempuan sebagai kodratnya adalah lemah, dan laki–laki adalah kuat. Kesetaraan gender, dengan demikian tetap diperjuangkan karena maraknya kasus ketidakadilan gender, termasuk di Indonesia.
Pencegahan Hukum terhadap Aksi Kekerasan Anak di Indonesia Alesandra, Mellisa Putri
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i6.603

Abstract

Kekerasan kepada anak di Indonesia sudah sering berlangsung dan mengambil struktur yang berbeda. Tulisan ini menganalisis bagaimana upaya pencegahan hukum bagi anak-anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dan lapangan. Alasannya, bahwa pencipta ada melakukan wawancara ke narasumber dan meneliti berdasarkan kasus-kasus sebelumnya yang didapat dari media cetak, koran, majalah, buku harian, atau media online. Hasil penelitian menemukan bahwa orangtua atau wali mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga, memastikan, dan melindungi. Tindakan kekerasan kepada anak, benar-benar dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka, seperti wali atau orangtua. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara atau mengatasi agar tindakan seperti kekerasan dan kekejaman terhadap anak, tidak dilakukan secara konsisten dan perlu ditindak atau dihukum berat. Pencegahan terhadap aksis kekerasan diberikan kepada otoritas publik kepada para pelakunya. Kekerasan terhadap anak sering tanpa disadari terlihat, hingga bertahan sampai selamanya. Kasus kekejaman kepada anak di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia Putri J, Ainun Amalia
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i6.604

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji perkawinan anak dari segi hak asasi manusia. Penilaian tersebut dilatarbelakangi oleh isu pernikahan di bawah umur dan kurangnya komitmen orangtua dalam penerimaan anak perempuan. Metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui internet serta juga referensi jurnal ilmiah. Perkawinan anak yakni masalah sosial yang belum terselesaikan hingga ketika ini. Pernikahan dini yakni salah satu faktor yang memperbesar jumlah pemisahan, perilaku yang merugikan di rumah, serta tidak adanya kemajuan dalam mengelola masalah dalam keluarga. Perkawinan dini mempengaruhi pendidikan anak yang sangat membutuhkan arahan dari para gatekeeper, terutama penjaga yang kurang siap buat memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Selain itu, ekonomi penjaga gerbang yang tidak memadai bisa mengganggu bimbingan belajar anak di sekolah, kekurangan koneksi bisa mengganggu perilaku anak, karena penjaga yang menikah dini masih percaya diri buat bertindak secara alami. Upaya mengatasi masalah tersebut dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan usaha menempuh pendidkan dibandingkan menikah untuk mengantisipasi kekerasan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober Vol. 4 No. 3 (2024): Juli Vol. 4 No. 2 (2024): April Vol. 4 No. 1 (2024): Januari Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober Vol. 3 No. 3 (2023): Juli Vol. 3 No. 2 (2023): April Vol. 3 No. 1 (2023): Januari Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober Vol. 2 No. 3 (2022): Juli Vol. 2 No. 2 (2022): April Vol. 2 No. 1 (2022): Januari Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober Vol. 1 No. 3 (2021): Juli Vol. 1 No. 2 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2021): Januari More Issue