cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rezki Akbaar
Contact Email
rezkiakbaar@gmail.com
Phone
+6285161177810
Journal Mail Official
rezkiakbaar@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gotong royong no 30 kelurahan mentaos, kecamatan banjarbaru utara, kota banjarbaru, provinsi kalimatan selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Holistik Analisis Nexus
Published by PT. Banjarese Pacific Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30323908     DOI : https://doi.org/10.62504/han
Core Subject : Education,
Other
Holistik Analisis Nexus (HAN) adalah publikasi ilmiah yang bertujuan untuk menyediakan platform yang luas bagi penelitian, diskusi, dan pemahaman yang lebih mendalam di berbagai disiplin ilmu. Jurnal ini menerima kontribusi disemua bidang ilmu dari berbagai bidang studi, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, ilmu kesehatan, humaniora, ekonomi, syariah, usuluddin, dakwah, tarbiah, pendidikan, Teknik Sipil, Hukum, Ilmu Komputer, Manajemen Bisnis, Psikologi, Kedokteran, Ilmu Keperawatan, Pendidikan, Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Arsitektur, Ilmu Gizi, Ilmu Biologi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Ilmu Kimia, Ilmu Fisika, Ilmu Matematika, sastra dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2026): Februari 2026" : 3 Documents clear
PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR DAMPAK PERTAMBANGAN TANAH DI KECAMATAN TAMBANG ULANG BERDASARKAN UU NOMER 3 TAHUN 2020 DAN UU NOMER 38 TAHUN 2004 Hikmah Aulia
Holistik Analisis Nexus Vol. 3 No. 2 (2026): Februari 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/han1446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum. 
ANALISIS MENGENAI KETIDAKSETARAAN PERLAKUAN HUKUM ANTARA RAKYAT BIASA DAN ELIT POLITIK BERDASARKAN PASAL 3 KUHAP DAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Deasry Siti Nurwahid
Holistik Analisis Nexus Vol. 3 No. 2 (2026): Februari 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/han1447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.
ANALISIS REGULASI PENGGUNAAN INTERCOM PADA HELMET BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DALAM PERSEPEKTIF KESELAMATAN LALU LINTAS MENURUT PP NOMOR 55 TAHUN 2012 Dudi Handayani
Holistik Analisis Nexus Vol. 3 No. 2 (2026): Februari 2026
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/han1448

Abstract

Keselamatan lalu lintas merupakan prioritas utama dalam sistem transportasi jalan raya, di mana helm berperan penting sebagai alat pelindung diri bagi pengendara sepeda motor. Seiring perkembangan teknologi, muncul penggunaan helm intercom, yang menawarkan kemudahan komunikasi saat berkendara dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, terjadi kekosongan norma terkait status hukum dan aspek keselamatan dari penggunaan intercom tersebut. Studi ini berorientasi guna menginvestigasi regulasi penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor dalam perspektif keselamatan lalu lintas menurut PP Nomor 55 Tahun 2012, serta menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi kemajuan teknologi helm modern tanpa mengurangi fungsi perlindungan dan efektivitas keselamatan pengendara sepeda motor. Prosedur yang diaplikasikan ialah riset hukum preskriptif yakni investigasi yang terpusat pada analisis kaidah hukum terkodifikasi serta ajaran hukum yang berkaitan. Ancangan peraturan perundang- undangan (statute approach) plus gagasan (conceptual approach). Informasi diakumulasi via eksaminasi pustaka, peraturan perundang-undangan, berikut analisis standar teknis helm ber-SNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan intercom pada helm belum memiliki dasar hukum yang jelas dan belum diakomodasi dalam SNI 1811:2007. Walaupun tidak secara eksplisit dilarang, modifikasi struktur helm untuk pemasangan intercom berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan kepala dan bertentangan dengan prinsip laik jalan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2012.diperlukan pembaruan regulasi serta revisi terhadap standar SNI helm agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengendara.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): Oktober 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): Agustus 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): Juli 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): Juni 2025 Vol. 2 No. 5 (2025): Mei 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): Maret 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): Februari 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025 Vol. 2 No. 10 (2024): Oktober 2024 Vol. 1 No. 12 (2024): Desember 2024 Vol. 1 No. 11 (2024): November 2024 Vol. 2 No. 9 (2024): September 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): Agustus 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): Juli 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): Juni 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): Mei 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): April 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): Maret 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): Februari 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): Januari 2024 More Issue