cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sawaluddin
Contact Email
marwahmadaniriau@gmail.com
Phone
+6282171744586
Journal Mail Official
marwahmadaniriau@gmail.com
Editorial Address
Jalan Rokan Siak Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Journal of Islamic Law El Madani
Published by Yayasan Marwah Madani Riau
ISSN : -     EISSN : 28100948     DOI : https://doi.org/10.55438/jile
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Islamic law El Madani publisher this Yayaysan Marwah Dani Riau. Journal of Islamic law El Madani is accept article Islamic Law and Sharia. Journal of Islamic law El Madani twice published (Juni and December).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2021)" : 5 Documents clear
Kepuasan Jama’ah Haji Dalam Proses Pelayanan Haji (Studi Kasus Di Kabupaten Kuantan Singingi) Aswandi, Bahrul
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v1i1.6

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; bagaimana Kepuasan Jama’ah Haji dalam Proses Pelayanan Haji Di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016, dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Jama’ah Haji dalam Proses Pelayanan Haji Di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jumlah populasi berjumlah 300 orang. Karena populasinya lebih dari 100, maka diambil 10% dari jumlah populasi yakni sebanyak 30 orang jama’ah yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan proportionate stratified random sampling (sampel acak dan berstrata secara proporsional). Berdasarkan hasil olahan data tentang maka dapat diketahui kepuasan jama’ah haji dalam proses pelayanan haji di Kabupaten Kuantan Singingi adalah “Sangat Puas” mencapai 83.82%, baik dari segi pengolaan ibadah haji pada hakikatnya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitan pengelolaan ibadah haji ada tiga bentuk pelayanan yang mesti di berikan, yakni pelayanan pembinaan manasik haji baik sebelum dan sesudah penyelenggaraan ibadah haji, pelayanan transportasi, pelayanan pemondokan, ktering, dan kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibadah haji terhadap pelaksanaan ibadah haji (Studi kasus di kabupaten Kuantan Singingi) Jasa yang diharapkan/dirasakan (expected service) : perasaan senang dalam merasakan pelayanan yang baik atau harapan-harapan nasabah terpenuhi. Terdapat sepuluh factor utama yang mempengaruhi harapan pelanggan terhadap suatu jasa yaitu (1) enduring service intensifiers, berupa harapan yang di sebabkan oleh orang lain dan filosofi pribadi seseorang mengenai suatu jasa; (2) kebutuhan pribadi, meliputi kebutuhan fisik, social, dan psikologis; (3) transitory service intensifiers, terdiri atas situasi darurat yang membutuhkan jasa tertentu (seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan) dan jasa terakhir yang pernah dikonsumsi pelanggan; (4) persepsi pelanggan terhadap tingkat layanan perusahaan lain; (5) self-perceiped service role, yaitu persepsi pelanggan terhadap tingkat keterlibatannya dalam proses penyampaian jasa; (6) faktor situsional yang berada diluar kendali penyedia jasa; (7) janji layanan eksplitit, baik berupa iklan, personal selling, perjanjian maupun komunikasi dengan karyawan penyedia jasa; (8) janji layanan implisit, yang tercermin dari harga dan sarana pendukung jasa; (9) word of mouth, baik dari teman, keluarga, rekan kerja pakar maupun publikasi media massa; dan (10) pengalaman masa lampau.
Penetapan Wali Adhol dalam Pernikahan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan KHI) Fajri, Khoirul
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v1i1.7

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Bagaimana Konsep Wali Adhol Dalam Pernikahan dan dasar hukumnya dalam pernikahan dan Bagaimana Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode Conten Analysis. Adapun sumber primer yaitu Al-Umm, Bidayatul Mujtahid, al-Fiqih Alal Mazahib al-Arba’ah, Hukum Pernikahan Menurut Islam, UU Pernikahan dan Hukum Perdata, UU Kompilasi Hukum Islam No 13 Tahun 2008. Sedangkan sumber sekundernya buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analis yang penulis lakukan, dapat di simpulkan bahwa: 1) Konsep Wali Adhol dan dasar hukumnya dalam pernikahan Hukum Islam adalah sebagai berikut: a) Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adhol adalah melalui seorang hakim sebagai penengah; b) Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali Aqrabnya, dan mana kala wali ab’ad tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim; c) Dan hambaliyah menyatakan bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknya maka hak kewalianya akan berpindah dari wali aqrab ke wali ab’ad sampai yang paling jauh, jika masih tetap adhol maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim; 2) Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI, dalam undang-undang no. 1/1974, KHI dan PMA No .30 tahun 2005 yaitu: Pertama, pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali, Kedua, usaha perdamaian, Ketiga, pembacaan surat permohonan, Keempat, pemeriksaan persidangan, Kelima, pembacaan hasil penetapan majelis hakim.
Mengatasi Kemiskinan dalam Islam (Kajian Al-Quran dan Al-Hadis) Dalimunthe , Mawardi
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v1i1.8

Abstract

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia ini. karena lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kondisi seperti inilah menyebabkan menurunnya taraf hidup manusia produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak kemerdekaan secara signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Indonesia. Namun terpaan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi ditambah lagi dengan datangnya copid 19 yang berkepanjangan menyebabkan keterpurukan ekonomi yang kembali mencuatkan jumlah dan proporsi penduduk miskin Indonesia. Apapun penyebabnya persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu mendapat perhatian dan tindakan konkrit melalui pelaksanaan program-program baik yang bersifat penyelamatan, pemberdayaan maupun fasilitatifi.
Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata Hasibuan, Mahmudin
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v1i1.9

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (reseacr library) yakni penelaahan kepustakaan terhadap karya-karya ilmiah yang ada di pustaka yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah. Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dalam Pembagian Waris. Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan anak memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak. Dalam hukum perdata, perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu. Anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dan secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.Kedudukan anak dalam hak kewarisan juga dijelaskan dalam KUHP perdata pada Pasal 852 yang menyebutkan bahwa “anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.
Hukum Islam dan Lembaga Peradilan Agama pada Awal Kemerdekaan Hasibuan, Mara Ongku
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v1i1.10

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana perkembangan hukum Islam pada masa awal kemerdekaan dan historisnya. Penelitian ini lakukan untuk mengkaji tentang sumber rujukan hukum Islam dalam Lembaga pengadilan agama di Indonesia. Penelitian bersifat kualitatif dengan dengan menganalisi beberapa buku literatur dan sebagai sumber data utama. Adapun Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam di lembaga peradilan agama pada awal kemerdekaan peradilan Agama pada awal kemerdekaan pengadilan Agama bukan hanya di Jawa dan Madura akan tetapi sudah sampai ke kabupaten dengan sebutan nama Mahkamah Syar’iyah di Aceh propinsinya di Banda Aceh, Pengadilan Agama di Sumatera Utara di Medan Sumatera Barat di Padang. Pengadilan Agama pada masa awal kemerdekaan untuk Jawa dan Madura masih Nikah, talak, dan rujuk ada perkara-perkara yang tidak masuk di dalam kekuasaan Pengadilan Agama seperti Hadhanah, Waris, wakaf, hibah, dan sumber rujukan 13 buku rujukan sebagai pedoman hakim agama dalam mengadili perkara yaitu: al-Bajuri, Fathul Mu’in, Syarkawi Alattahrir, Qulyubi Mahalli, Fatkhul Wahab dengan syarahnya Tuhfah, Tagribul mustag, Qarwanin Syah’ah lil Sayyid bin Yahya, Qawaninus Syariah Us Sayyid Sahdaqah Dahlan, Syamsuh fil Faraid, Bughyatul Murtasyidin, al Fiqh ‘Alaa Mazahibil Arba’ah dan Mughnil Muhtaj.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2023) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2022) Vol. 1 No. 1 (2021)