cover
Contact Name
Reno Ismanto
Contact Email
renoismanto@iainsasbabel.ac.id
Phone
+6281273254994
Journal Mail Official
ifj.iainsasbabel@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/about/editorialTeam
Location
Kab. bangka,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
ISSN : -     EISSN : 27471934     DOI : https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL (E-ISSN: 2747-1934) is a journal published by the Faculty of Sharia and Islamic Banking State Islamic Institute of Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. This journal first published in 2020 (electronic edition) to facilitate the publication of research, articles, and book review about Islamic family law. The Journal issued biannually in June and December.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 53 Documents
The Ruling on Marriage of a Muhrim and Contemporary Issues Related to It: A Comparative Jurisprudential Study Bece, Tarek Mohamed
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 6 No. 2 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/szxsnd98

Abstract

The research aims to clarify the ruling on the marriage of a Muhrim, which is an issue that combines both traditional and contemporary aspects. There is an increasing need to explain its legal ruling in a time when the likelihood of its occurrence is high, due to Muslims traveling from all over the world to Mecca for pilgrimage. Since Ihram is a special state in which a Muslim dedicates themselves to worship and renounces worldly distractions, and marriage is associated with the potential for arousing desire and attraction, the prohibition of marriage for a Muhrim was established so that the pilgrimage can be completed with a humble heart. This research includes a clarification of the most authoritative opinions of scholars on this issue. The introduction outlines the research problem, its importance, objectives, and main components, and the study is divided into four sections: the first, definitions and basic concepts; the second, the opinions of jurists on the ruling of marriage for a Muhrim; the third, discussion and preference; and the fourth, contemporary issues related to the marriage of a Muhrim. The researcher’s methodology is based on tracing legal opinions from their original sources, clarifying the supporting evidence, and selecting the most reliable ones. The researcher reached several conclusions and made various recommendations. يهدف البحث إلى بيان حكم نكاح المحرم، وهي مسألة جمعت بين الأصالة والمعاصرة، وتزداد الحاجة إلى بيان حكمها الشرعي في زمن كثرت فيه مضنة وقوعه بسبب سفر المسلمين من كل أنحاء العالم إلى مكة لأداء النسك، ولما كان الإحرام حالة خاصة يُقبل فيها المسلم على العبادة، ويتجرد من مظاهر الدنيا، والنكاح مظنة إثارة الشهوة والافتتان، جاء نهي المحرم عنه، حتى يكمل النسك بقلب خاشع، وقد احتوى هذا البحث على بيان الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وقد تناولت المقدمة التعريف بمشكلة البحث وأهميته وأهدافه وأبرز عناصره، وأربعة مباحث، الأول: التعريفات والمفاهيم الأساسية، والثاني: أقوال الفقهاء في حكم نكاح المحرم ، والثالث: المناقشة والترجيح، والرابع: القضايا المعاصرة المرتبطة بنكاح المحرم، وقد اعتمد الباحث في منهجية البحث على تتبع الأقوال الفقهية من مصادرها الأصلية مع بيان أوجه الدلالة واختيار الراجح منها، وتوصل الباحث إلى عدة نتائج كما أوصى بعدد من التوصيات.
Pemberian Hak Gaji bagi Istri yang Dicerai Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990 dan Implemetasinya di Pengadilan Agama Kelas IA Pangkalpinang Rahman, Safri; Reno Ismanto; Winarno
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 6 No. 2 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/qx0wns71

Abstract

Pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami dalam hukum Islam yang berlaku sejak akad nikah hingga berakhirnya masa iddah pasca perceraian. Namun, ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan 1/3 dari gajinya kepada mantan istri hingga yang bersangkutan menikah kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Pangkalpinang dari perspektif Maslahah Mursalah, yakni prinsip fiqh yang memperbolehkan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash syar‘i. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang dan kajian terhadap dokumen peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang, dalam penerapan ketentuan pembagian 1/3 gaji mantan istri oleh hakim didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi Mahkamah Agung, bukan semata-mata pada PP No. 45 Tahun 1990. Adapun bentuk dari harmonisasi ketentuan Hukum Islam dan Peraturan yang ada maka Pengadilan Agama memberikan putusan dengan memperbesar jumlah mut’ah kepada suami yang menceraikan. Hal ini karena dari sudut pandang Maslahah Mursalah, ketentuan pembagian gaji tersebut tidak memenuhi unsur kemaslahatan karena tidak memiliki batasan waktu yang adil dan berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi pihak mantan suami.
Harmonisasi Asas Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi Dalam Layanan Informasi di Pengadilan Agama Aditio, Ridho; Epandi; Pratiga, Nabela
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol. 6 No. 2 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/wv4xa352

Abstract

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan yang transparan dan akuntabel. Namun, prinsip tersebut kerap beririsan dengan kewajiban perlindungan data pribadi, terutama di Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara privat seperti perceraian, hak asuh anak, dan sengketa keluarga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme permohonan informasi di Pengadilan Agama dalam konteks dualisme asas keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan asas perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus, penelitian ini mengkaji sejauh mana harmonisasi kedua asas tersebut dapat diimplementasikan melalui kebijakan pelayanan informasi di lingkungan peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi konflik norma antara kewajiban membuka informasi publik dan kewajiban melindungi data pribadi, khususnya dalam pemberian salinan putusan, akses dokumen perkara, serta penyampaian keterangan kepada media. Uji konsekuensi yang selama ini digunakan dalam pelayanan informasi perlu diperkuat dengan uji kepentingan sebagaimana mandat UU PDP untuk memastikan perlindungan data pribadi sensitif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan pedoman internal Mahkamah Agung, peningkatan kompetensi PPID, dan penerapan standar redaksional putusan yang lebih selektif agar layanan informasi di Pengadilan Agama dapat berjalan proporsional, menjunjung asas transparansi, namun tetap melindungi hak privasi para pihak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dan praktis dalam perumusan kebijakan informasi publik yang lebih harmonis di lingkungan peradilan.