cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reno Ismanto
Contact Email
renoismanto@iainsasbabel.ac.id
Phone
+6281273254994
Journal Mail Official
ifj.iainsasbabel@gmail.com
Editorial Address
https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/about/editorialTeam
Location
Kab. bangka,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL
Published by IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
ISSN : -     EISSN : 27471934     DOI : https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL (E-ISSN: 2747-1934) is a journal published by the Faculty of Sharia and Islamic Banking State Islamic Institute of Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. This journal first published in 2020 (electronic edition) to facilitate the publication of research, articles, and book review about Islamic family law. The Journal issued biannually in June and December.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh dan Perlindungan Anak dalam RUU Hukum Keluarga terhadap Kesejahteraan Anak di Indonesia Hasibuan, Supri Yadin; Saiin, Asrizal
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 5 No 2 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i2.5025

Abstract

Penelitian ini membahas dampak Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Keluarga yang masuk dalam Prolegnas 2024 terhadap kesejahteraan anak di Indonesia, dengan fokus khusus pada aspek hak asuh dan perlindungan anak pasca perceraian. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan jenis studi pustaka yang menelaah ketentuan-ketentuan hukum dan literatur yang relevan terkait isu ini. Prinsip “kepentingan terbaik anak” menjadi acuan utama dalam analisis, guna mengevaluasi sejauh mana RUU Hukum Keluarga ini mampu mengatasi kelemahan dalam regulasi yang ada serta memberikan perlindungan lebih optimal bagi anak. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip tersebut berpotensi meningkatkan stabilitas psikologis, sosial, dan ekonomi anak melalui pengaturan hak asuh yang lebih jelas dan responsif. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup pentingnya implementasi dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan ini sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi yang memengaruhi kesejahteraan anak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan sistem hukum keluarga di Indonesia dengan pendekatan yang berfokus pada hak-hak dan kesejahteraan anak.
Analisis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Huda, Muhamad Nurul; Anwar, Reski; Fatih, Abillah; Mubarokah, M.; Karmianto, Johan Apris
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 5 No 2 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i2.5032

Abstract

Abstrak: Perceraian merupakan ikrar yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya untuk mengakhiri hubungan perkawinan, dengan mengucapkan kalimat talaq maka terjadilah perceraian. Berbicara mengenai jenis perceraian yang jatuh, maka hal itu tergantung dari banyaknya talak yang telah diucapkan. Secara garis besar, berdasarkan boleh atau tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua jenis, yaitu talak raji’ dan talak bain. Sah atau tidaknya talak mengacu pada hukum Islam, apabila talak diucapkan dihadapan dua orang saksi dan tidak dalam keadaan yang tidak diperbolehkan talak, maka telah terjadi talak. Akan tetapi paradigma semacam ini seakan terbantahkan apabila dibenturkan dengan hukum positif sebagai dasar hukum yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama. Syarat pokoknya adalah dilakukan atau diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama, maka barulah akta cerai dapat diterbitkan oleh negara melalui Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian, barulah mantan istri bisa mendapatkan hak-hak pasca-cerai, termasuk nafkah iddah dan lain-lain karena hal tersebut mempunyai kekuatan hukum terhadap terjadinya perceraian. Namun, kenyataan yang sering terjadi adalah banyak pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan agama. Kata Kunci: Perceraian di Luar Pengadilan, Akibat Hukum, Hak Istri.
Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Tauratiya, Tauratiya; Eka Ningsih, Lailasari
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 5 No 2 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i2.5035

Abstract

Penelitian ini berjudul Plaatsvervulling dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Dalam hukum waris Islam, konsep plaatsvervulling (penggantian posisi ahli waris) memberikan ruang bagi individu yang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewarisnya, atau yang tidak dapat mewarisi karena alasan tertentu. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana posisi dan kedudukan ahli waris pengganti dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait, baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta kajian perbandingan antara hukum adat dan hukum waris Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan tentang ahli waris pengganti telah diatur dalam KHI, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pemahaman masyarakat, praktik hukum adat, dan perbedaan interpretasi antara hukum negara dan hukum agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan hukum waris di Indonesia, serta memperkuat peran hukum waris dalam menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
Tradisi Tangkel Dalam Perayaan Pernikahan Di Bangka Belitung: Tinjauan Al-‘Urf Juniati, Juniati; Harizan, Harizan; Ismanto, Reno
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 5 No 2 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i2.5043

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tradisi Tangkel Bonglai yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Bangka Belitung. Tradisi tengkel bonglai dilakukan dengan meletakkan garam dan air di dekat makanan yang disajikan kepada orang-orang pada perayaan pernikahan. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi makanan agar tidak basi dan pengantin tidak mengalami hal-hal buruk. Dengan menggali informasi dari informan penelitian, data-data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan yuridis menggunakan al-‘urf sebagai framework analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi tangkel bonglai masuk dalam kategori ‘urf fasid, karena tradisi ini diiringi dengan kepercayaan jika ditinggalkan akan menimbulkan sesuatu yang buruk. Keyakinan ini mengandung unsur syirik, karena mempercayai ada kekuatan lain, selain Allah, yang dapat memberikan manfaat dan mudharrat.
Tradisi Ngubel Bagi Pasangan Pengantin Dalam Pandangan Al ‘Urf Dan Kontruktivisme Sosial Nurdin, Muhammad; Hidayat, Taufik
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 5 No 2 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i2.5065

Abstract

This research examines the phenomenon of the habit of eating bananas and smoking for bridal couples after the wedding ceremony in Ibul Village, West Bangka Regency, using a qualitative approach and phenomenological perspective. Through in-depth interviews and participant observation, this research aims to understand the social and cultural meaning behind these two practices. It was found that eating bananas served as a symbol of fertility and good luck, which created an emotional bond between the bridal couple and the community. Meanwhile, smoking is considered a social activity that strengthens relationships between community members, creating a space for sharing stories and traditional values.
Analisis Komparatif Terhadap Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B) Alfadiah, Cut Nadita; Anwar, Reski; Hajrianto, Anugrah; Ikrom, Muhammad; Muslim, Muhammad
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 6 No 1 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v6i1.5394

Abstract

Due to the Covid-19 outbreak, which has expanded to remote parts of Indonesia, the Supreme Court was compelled to issue Supreme Court Regulation No. 3 of 2022, an article pertaining to mediation, in addition to The supreme court Regulation No. 1 of 2016. The point of view of mediation efficiency is where there is a notable difference.. This research aims to determine which mediation is greater effective to carry out at the Tanjungpandan Class 1 B Religious Court. Descriptive qualitative research techniques are used in this study with a normative nature a juridical approach conducted using literacy-based literature studies and interviews. Final results of this research shows that face-to-face mediation based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 is considered more effective than Electronic mediation in accordance with Supreme Court Rule No. 3 of 2022. Because it is considered more efficient and easier to understand. Apart from the birth article Regulation No. 3 of 2022 of the Supreme Court since of the appearance of Covid-19, Digital Mediation is not considered mandatory mediation, but rather an alternative. According to the guidelines in the third clause of Supreme Court Rule No. 3 of 2022. Due to the many shortcomings experienced when Electronic Mediation is implemented. Even so, it could be in the future Electronic Mediation will be in the spotlight, this is driven by technological developments and is considered to better support the Mediation process at a low cost, quickly and simply. Keyword: Mediation, Effectiveness, Religious Courts
Tabungan Syariah dalam Fatwa Dan Perundang-Undangan: Analisis Normatif terhadap Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Amalia, Feby Ayu
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 6 No 1 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v6i1.5395

Abstract

Bank Syari’ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam. Khususnya yang etika dan sistem Islam mengarahkan lembaga ini bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar). (dengan demikian lembaga ini berjalan dengan) berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari’ah, sesuai dengan ketentuan Fatwa. Artikel ini mendiskusikan Tabungan Syariah Dalam Fatwa Dan Perundang-Undangan Bank Syariah. Fatwa dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adanya PBI dan SEBI menunjukkan bahwa eksistensi fatwa DSN-MUI diakui keberadaannya secara hukum. Eksistensi fatwa DSN-MUI semakin kokoh pasca diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 angka 12 dari Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Hukum dari berinvestasi di Bank Syariah adalah boleh, karena dengan berinvestasi di Bank Syariah secara perlahan kita dapat membantu pemerataan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi.
Komparasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam Rbg (Tata Cara Persidangan) Dan Panggilan Surat Tercatat KMA Studi Kasus Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B Huda, M. Nurul; Prayuda, Hidayatullah; Anwar, Reski; Mukhafidhoh, Lucky; Rismawanti, Rismawanti
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 6 No 1 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v6i1.5481

Abstract

This research aims to analyze and compare PERMA No. 7 of 2022 with provisions in the Burgerlijk Rechtsvordering (RBG) Regulations regarding trial procedures and the use of registered letters based on the provisions of the Supreme Court (KMA). The approach used is normative juridical, based on applicable laws and regulations. Apart from that, this research also uses an empirical approach through interviews with religious court employees to gain practical understanding regarding the implementation of these regulations. The research results are expected to provide differences between PERMA No. 7 of 2022 and RBG, as well as the registered letter summons process at the Tanjungpandan Religious Court. Keywords: Perma number 7 of 2022, Registered Letter Summons. Keywords: PERMA No. 7 of 2022, Burgerlijk Rechtsvordering (RBG), Registered Letter Summons.
Sanksi (Punishment) Berdasarkan Teori Hadd al-A'la: Membentuk dan Membangun Karakter Anggota Keluarga secara Bijaksana dan Tantangan Penerapannya Munir, Misbahul; Nurdin, Muhamad; Epandi, Epandi
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 6 No 1 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v6i1.5742

Abstract

Abstract Achieving a happy family is the goal of every individual; however, challenges in reaching family happiness still exist. One of the steps that can be taken is to provide sanctions to family members who do not obey the rules, as taught in Islam through the Quran and Hadith. For example, in Surah An-Nisa (4:34), as well as in Hadiths that instruct parents to command children aged 7 to perform prayer, and if they refuse, it is permissible to give a gentle hit as a reminder. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach to examine the regulation of giving sanctions within Islam towards family members. The results indicate that sanctions should be carried out through specific stages and have clear boundaries. In practice, sanctions must be administered with gentleness and love; if hitting is necessary, it should not target the face, chest, or stomach. It is also forbidden to hit the child when angry, and the hitting should not be done in one fixed place but moved around so that the child does not feel excessive pain. It is recommended that the second strike be lighter than the first, and most importantly, the act of hitting must not cause physical or psychological harm to the child. The main challenge in applying this theory is that many Muslims still understand religious texts in a less comprehensive manner. Keywords: Sanctions, Family, Hadd al-A’la Abstrak Mewujudkan keluarga bahagia merupakan cita-cita semua individu, namun tantangan dalam mencapai kebahagiaan keluarga tetap ada. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pemberian sanksi terhadap anggota keluarga yang tidak menaati aturan, sebagaimana diajarkan dalam Islam melalui Al-Qur’an dan hadis. Contohnya, dalam Q.S. An-Nisa (4:34), serta hadis yang memerintahkan orangtua untuk memerintahkan anak berumur 7 tahun agar melaksanakan salat, dan jika tidak mau, diperbolehkan memberikan pukulan sebagai bentuk pengingat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji pengaturan pemberian sanksi dalam Islam terhadap anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi harus melalui tahapan tertentu dan memiliki batasan yang jelas. Dalam pelaksanaannya, pemberian sanksi harus dilakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, sanksi tersebut sebaiknya diberikan secara bertahap, jika harus memukul, pukulan tidak boleh mengenai bagian wajah, dada, maupun perut, tidak diperbolehkan memukul anak saat dalam keadaan marah, pemukulan juga sebaiknya tidak dilakukan secara tetap di satu tempat, melainkan berpindah-pindah agar anak tidak merasa terlalu sakit, disarankan bahwa pukulan kedua harus lebih ringan dibandingkan pukulan pertama, dan yang terpenting, pemberian pukulan tidak boleh menyakiti anak secara fisik maupun psikologis. Tantangan utama dalam penerapan teori ini adalah masih banyak umat Islam yang memahami teks keagamaannya secara kurang komprehensif
Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fatwa Mui No. 4 Tahun 2012, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Andriansyah, Andriansyah; Winarno, Winarno; Ismanto, Reno
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 6 No 1 (2025): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v6i1.5784

Abstract

Divorce (ṭalāq) is a husband's right to terminate a marriage, based on the Qur'an and Hadith. However, the technical procedures for pronouncing divorce—particularly when declared outside the court—are not explicitly regulated in these primary sources, leading to differing views among the public. In response, the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) issued Fatwa No. 4 of 2012, declaring that extrajudicial divorce is religiously valid but must be verified in court proceedings, with the wife’s waiting period (iddah) calculated from the moment the husband declares the divorce. This study employs a library research method, utilizing primary legal sources such as Fatwa No. 4/2012, the Indonesian Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI), with data collected through documentation and analyzed using descriptive analysis. The results show, first, that according to MUI's fatwa, divorce outside the court is valid under Islamic law. Second, this fatwa contradicts the formal legal system in Indonesia, particularly Article 39 of the Marriage Law and Article 115 of the KHI, both of which stipulate that divorce—whether by ṭalāq or judicial petition—must be carried out before a court session to be legally recognized. Therefore, the MUI fatwa cannot serve as a binding legal basis within the Indonesian legal framework.

Page 5 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2025): Islamitsch Familierecht Journal Vol 5 No 2 (2024): Islamitsch Familierecht Journal Vol 5 No 1 (2024): Islamitsch Familierecht Journal Vol 4 No 2 (2023): Islamitsch Familierecht Journal Vol 4 No 1 (2023): Islamitsch Familierecht Journal Vol 3 No 02 (2022): Islamitsch Familierecht Journal Vol 3 No 01 (2022): Islamitsch Familierecht Journal Vol 2 No 02 (2021): Islamitsch Familierecht Journal Vol 2 No 01 (2021): Islamitsch Familierecht Journal Vol 1 No 01 (2020): Islamitsch Familierecht Journal