cover
Contact Name
Fricles Ariwisanto Sianturi
Contact Email
jurnalateku@gmail.com
Phone
+6285372207091
Journal Mail Official
jurnalateku@gmail.com
Editorial Address
Jl. Nipkarim No.2 Des. Ujung Labuhan, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
ISSN : -     EISSN : 30464897     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi adalah jurnal akademik, akses terbuka, dan peer-review yang didirikan dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2023 oleh Lembaga Dongan Dosen. Berfokus pada kebudayaan, ekonomi, dan hukum karena dilihat dari sudut pandang Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi menyediakan platform untuk studi kasus dan analisis, menerbitkan artikel yang berguna bagi masyarakat dan memajukan studi humaniora. Terbitan diterbitkan dua kali setahun pada bulan (Oktober dan April). Pengiriman dibuka sepanjang tahun. Namun, sebelum dikirimkan, harap pastikan bahwa naskah sesuai dengan fokus dan ruang lingkup Humaniora, dan ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dan mengikuti pedoman penulis kami. Harap dicatat bahwa hanya artikel penelitian atau resensi buku yang diterima.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2024): Edisi April" : 5 Documents clear
Rekonstruksi Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah Dwi Lestari, Atika; Yulinartati, Yulinartati; Fitriya, Elok
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2024): Edisi April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standar Akuntansi Keuangan Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) adalah salah satu standar yang dibuat dengan cara sederhana untuk memfasilitasi UMKM untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan bisnis mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan UD. Kiki Jaya Jember tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) karena laporan keuangan yang disusun masih sangat sederhana, yaitu hanya mencatat standar penjualan dan pembelian. Setelah direkonstruksi, aplikasi laporan keuangan diproduksi sesuai dengan SAK EMKM yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.
Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Perbandingan Antara Negara Berkembang dan Negara Maju Meike Andariyani, Ira
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2024): Edisi April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada perbandingan antara negara berkembang dan negara maju. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui pengendalian suplai uang, suku bunga, dan kebijakan terkait lainnya. Analisis perbandingan antara negara berkembang dan negara maju memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kebijakan moneter memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam konteks yang berbeda. Studi ini akan menggunakan pendekatan empiris dengan mengumpulkan data sekunder dari negara berkembang dan negara maju selama periode tertentu. Data ekonomi makro seperti pertumbuhan GDP, inflasi, tingkat suku bunga, dan kebijakan moneter akan dianalisis menggunakan metode statistik yang sesuai. Hasil analisis akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan moneter dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, serta perbedaan dan kesamaan antara negara berkembang dan negara maju dalam merespons kebijakan tersebut. Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberikan panduan kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana mereka dapat merancang dan menerapkan kebijakan moneter yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di negara berkembang maupun negara maju. Kesimpulan dari analisis perbandingan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi literatur ekonomi serta memberikan arahan kebijakan yang lebih baik dalam merespons dinamika ekonomi global yang terus berubah. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman  tentang hubungan antara kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.
Tantangan Hukum dalam Pengembangan Teknologi Blockchain: Studi Kasus tentang Regulasi Kontrak Pintar dalam Transaksi Keuangan Firmansyah, Firmansyah
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2024): Edisi April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi blockchain telah membawa inovasi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk transaksi keuangan. Namun, penggunaan teknologi ini juga memunculkan sejumlah tantangan hukum yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang terkait dengan pengembangan teknologi blockchain, dengan fokus pada regulasi kontrak pintar dalam transaksi keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari studi literatur tentang regulasi blockchain dan kontrak pintar, analisis perbandingan terhadap berbagai kerangka hukum yang telah diterapkan di berbagai yurisdiksi, serta wawancara dengan para pakar hukum dan praktisi industri keuangan yang berpengalaman dalam implementasi teknologi blockchain.  Studi kasus akan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kejelasan hukum terkait keabsahan kontrak pintar, hingga pertanggungjawaban hukum dalam kasus pelanggaran atau kegagalan sistem. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur tentang regulasi blockchain dan kontrak pintar, serta analisis perbandingan terhadap berbagai kerangka hukum yang telah diterapkan di berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan hukum yang dihadapi dalam pengembangan teknologi blockchain, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kejelasan hukum dan keamanan dalam transaksi keuangan yang melibatkan kontrak pintar. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam upaya menghadapi tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi blockchain dalam konteks transaksi keuangan, serta membantu memperkuat kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung inovasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam mengatasi kompleksitas regulasi di tengah perkembangan teknologi blockchain.
Dinamika Kebijakan Publik dan Implikasinya terhadap Masyarakat: Pendekatan Interdisipliner dalam Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ekonomi Kharisma, Jihan; Suci Muliati, Sri
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2024): Edisi April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika kebijakan publik dan implikasinya bagi masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dalam hukum, ilmu sosial, dan ekonomi. Kebijakan publik memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat, dengan dampak yang luas dan beragam pada kehidupan sehari-hari individu dan kelompok. Melalui analisis mendalam, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik dari berbagai bidang, seperti kebijakan pajak, kebijakan sosial, dan kebijakan ekonomi, berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam membentuk kondisi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta menggunakan studi kasus untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dinamika kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan menerapkan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Analisis Kritis terhadap Kepatuhan Regulasi Internasional dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia Pramudya Pangestu, Nanda; Arrullah Safriawan , Muhammad
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2024): Edisi April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanggulangan perdagangan manusia telah menjadi perhatian utama dalam komunitas internasional, didorong oleh regulasi internasional yang telah ditetapkan untuk mengatasi masalah ini. Namun, implementasi regulasi ini di tingkat nasional sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Penelitian ini menganalisis secara kritis tingkat kepatuhan terhadap regulasi internasional dalam penanggulangan perdagangan manusia, dengan mempertimbangkan perspektif hukum internasional dan implementasinya di tingkat nasional. Metode penelitian ini mencakup tinjauan hukum normatif terhadap regulasi internasional yang relevan dan studi kasus implementasi di beberapa negara. Analisis dilakukan terhadap ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip regulasi internasional dengan praktik implementasi di tingkat nasional, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan kegagalan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi internasional yang kuat, kepatuhan terhadapnya di tingkat nasional sering kali tidak optimal. Faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya, korupsi, dan ketidaksamaan dalam pemahaman konsep perdagangan manusia dapat menghambat implementasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi internasional dalam penanggulangan perdagangan manusia, dengan memperhatikan konteks hukum internasional dan realitas implementasi di tingkat nasional. Pentingnya kerjasama lintas negara dan koordinasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil juga diakui sebagai elemen penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan perdagangan manusia secara global. Dengan memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat kerangka kerja hukum, langkah-langkah ini dapat membantu memastikan bahwa regulasi internasional terkait dengan perdagangan manusia benar-benar diimplementasikan dan hak asasi manusia dilindungi di seluruh dunia. Implementasi yang efektif dari regulasi ini merupakan langkah penting dalam memerangi perdagangan manusia dan memastikan keadilan bagi korban yang rentan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5