cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fricles Ariwisanto Sianturi
Contact Email
jurnalateku@gmail.com
Phone
+6285372207091
Journal Mail Official
jurnalateku@gmail.com
Editorial Address
Jl. Nipkarim No.2 Des. Ujung Labuhan, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Published by PT Lembaga Dongan Dosen
ISSN : -     EISSN : 30464897     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi adalah jurnal akademik, akses terbuka, dan peer-review yang didirikan dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2023 oleh Lembaga Dongan Dosen. Berfokus pada kebudayaan, ekonomi, dan hukum karena dilihat dari sudut pandang Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi menyediakan platform untuk studi kasus dan analisis, menerbitkan artikel yang berguna bagi masyarakat dan memajukan studi humaniora. Terbitan diterbitkan dua kali setahun pada bulan (Oktober dan April). Pengiriman dibuka sepanjang tahun. Namun, sebelum dikirimkan, harap pastikan bahwa naskah sesuai dengan fokus dan ruang lingkup Humaniora, dan ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dan mengikuti pedoman penulis kami. Harap dicatat bahwa hanya artikel penelitian atau resensi buku yang diterima.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Strategi dan Menejemen
Articles 11 Documents
 1   2 
Rekonstruksi Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah Dwi Lestari, Atika; Yulinartati, Yulinartati; Fitriya, Elok
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2024): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standar Akuntansi Keuangan Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) adalah salah satu standar yang dibuat dengan cara sederhana untuk memfasilitasi UMKM untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan bisnis mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan UD. Kiki Jaya Jember tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) karena laporan keuangan yang disusun masih sangat sederhana, yaitu hanya mencatat standar penjualan dan pembelian. Setelah direkonstruksi, aplikasi laporan keuangan diproduksi sesuai dengan SAK EMKM yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.
Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Keuangan dan Kontrak Pembiayaan Napitupulu, Tumpal
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 1 (2023): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan dan kontrak pembiayaan telah menjadi sorotan utama dalam perkembangan sistem keuangan global. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap penggunaan teknologi blockchain dalam konteks transaksi keuangan dan kontrak pembiayaan serta mengidentifikasi implikasi hukum yang mungkin timbul. Metode penelitian ini melibatkan pendekatan yuridis-normatif dengan menggali data hukum primer dan sekunder terkait hukum kontrak, keuangan, dan teknologi blockchain. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan kerangka hukum yang berlaku di beberapa yurisdiksi yang telah mengadopsi teknologi blockchain. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan dan kontrak pembiayaan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum, termasuk konsep keamanan transaksi, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, dan penyelesaian sengketa. Implikasi positif dan negatif terhadap perlindungan konsumen, privasi, dan keterbukaan informasi juga menjadi perhatian utama. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan dan kontrak pembiayaan. Implikasi hukum yang diidentifikasi dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem keuangan untuk merancang regulasi yang sesuai dan menjawab tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi ini
Penerapan Prinsip Keseimbangan Antara Kebebasan Berbicara dan Perlindungan Terhadap Ujaran Kebencian di Ruang Digital Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 1 (2023): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam era digital yang terus berkembang, kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap ujaran kebencian menjadi dua nilai yang seringkali berhadapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap ujaran kebencian di ruang digital, khususnya dalam konteks media sosial dan platform daring. Metode penelitian ini melibatkan pendekatan kombinasi antara analisis normatif terhadap kerangka hukum yang berlaku, studi kasus implementasi kebijakan oleh platform media sosial utama, dan pemetaan pandangan masyarakat terhadap isu tersebut melalui survei dan wawancara. . Hasil penelitian menyoroti kompleksitas dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap ujaran kebencian di ruang digital. Terdapat tantangan terkait definisi ujaran kebencian, penegakan hukum yang konsisten, dan dampak terhadap keberagaman pendapat. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap ujaran kebencian di era digital. Implikasi temuan ini dapat membantu perumusan kebijakan, pembaharuan hukum, dan pendekatan yang lebih efektif dalam mengelola konflik nilai-nilai tersebut di ruang digital, guna mendukung perkembangan masyarakat yang inklusif dan aman secara online
Kedudukan Hukum Penetapan Tersangka yang Ditolak: Tinjauan Kasus dan Implikasi terhadap Integritas Sistem Peradilan Marin, Trinov; Sembiring, Febri
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 1 (2023): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan tersangka yang dibatalkan merupakan fenomena yang seringkali menimbulkan kontroversi dalam sistem peradilan. Artikel ini melakukan tinjauan terhadap kedudukan hukum penetapan tersangka yang ditolak dengan fokus pada kasus-kasus yang memunculkan perdebatan dan implikasi terhadap integritas sistem peradilan. Metode analisis kasus digunakan untuk memeriksa landasan hukum yang menjadi dasar pembatalan penetapan tersangka dalam berbagai konteks hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan penetapan tersangka seringkali dipicu oleh ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum, kekurangan bukti yang cukup, atau adanya tekanan politik. Implikasi dari pembatalan ini sangat beragam, mulai dari keraguan publik terhadap keadilan sistem peradilan hingga merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Analisis ini menyoroti pentingnya menjaga integritas sistem peradilan melalui penegakan hukum yang transparan, adil, dan berdasarkan bukti yang kuat. Selain itu, artikel ini juga menekankan perlunya perbaikan dalam proses penetapan tersangka untuk menghindari penyalahgunaan wewenang serta memperkuat kepercayaan publik terhadap keadilan hukum. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kompleksitas isu hukum yang terkait dengan pembatalan penetapan tersangka dan dampaknya terhadap integritas sistem peradilan
Pembaharuan Hukum Pidana untuk Menghadapi Tantangan Kriminalitas Modern Bukit, Andi Nova
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 1 (2023): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminalitas modern menimbulkan tantangan yang kompleks bagi sistem hukum pidana di seluruh dunia. Fenomena seperti kejahatan cyber, perdagangan manusia, dan terorisme transnasional mengharuskan adanya pembaruan dalam bidang hukum pidana guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan yang diperlukan dalam sistem hukum pidana untuk menghadapi tantangan kriminalitas modern. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dan studi kasus untuk memahami karakteristik, tren, dan implikasi dari kriminalitas modern terhadap hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembaruan dalam beberapa aspek krusial, termasuk penegakan hukum lintas batas, penggunaan teknologi dalam investigasi dan bukti, serta pemahaman yang lebih baik tentang motivasi dan dinamika di balik kejahatan modern. Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga perlu mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan efektivitas dalam pencegahan kriminalitas. Pendekatan multidisiplin diperlukan untuk menyusun kebijakan yang efektif dan bertahan dalam mengatasi tantangan kriminalitas modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan hukum pidana harus progresif, adaptif, dan berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang dinamika kriminalitas modern. Hanya dengan demikian sistem hukum pidana dapat efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang semakin kompleks dan beragam di era kontemporer.
Implikasi Etika dalam Penegakan Hukum Tantangan dan Solusi Elyani, Elyani
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 1 (2023): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Namun, dalam konteks kompleksitas kriminalitas modern, praktik penegakan hukum sering kali dihadapkan pada tantangan etika yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap implikasi etika dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dan analisis studi kasus untuk memahami permasalahan etika yang muncul dalam berbagai konteks penegakan hukum. Hasil penelitian menyoroti beberapa tantangan utama, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi rasial, dan ketidakadilan sistemik dalam proses hukum. Di tengah tantangan tersebut, solusi-solusi yang diajukan meliputi penguatan pelatihan etika bagi aparat penegak hukum, penerapan sistem pengawasan yang transparan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Selain itu, implementasi teknologi dan kebijakan yang berbasis bukti juga menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya untuk mengatasi implikasi etika dalam penegakan hukum memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hanya dengan menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam praktik penegakan hukum, masyarakat dapat memperoleh kepercayaan yang diperlukan terhadap lembaga hukum dan mencapai tujuan keadilan sosial yang diharapkan.
Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Perbandingan Antara Negara Berkembang dan Negara Maju Meike Andariyani, Ira
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2024): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada perbandingan antara negara berkembang dan negara maju. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui pengendalian suplai uang, suku bunga, dan kebijakan terkait lainnya. Analisis perbandingan antara negara berkembang dan negara maju memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kebijakan moneter memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam konteks yang berbeda. Studi ini akan menggunakan pendekatan empiris dengan mengumpulkan data sekunder dari negara berkembang dan negara maju selama periode tertentu. Data ekonomi makro seperti pertumbuhan GDP, inflasi, tingkat suku bunga, dan kebijakan moneter akan dianalisis menggunakan metode statistik yang sesuai. Hasil analisis akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan moneter dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, serta perbedaan dan kesamaan antara negara berkembang dan negara maju dalam merespons kebijakan tersebut. Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberikan panduan kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana mereka dapat merancang dan menerapkan kebijakan moneter yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di negara berkembang maupun negara maju. Kesimpulan dari analisis perbandingan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi literatur ekonomi serta memberikan arahan kebijakan yang lebih baik dalam merespons dinamika ekonomi global yang terus berubah. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman  tentang hubungan antara kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.
Tantangan Hukum dalam Pengembangan Teknologi Blockchain: Studi Kasus tentang Regulasi Kontrak Pintar dalam Transaksi Keuangan Firmansyah, Firmansyah
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2024): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi blockchain telah membawa inovasi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk transaksi keuangan. Namun, penggunaan teknologi ini juga memunculkan sejumlah tantangan hukum yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang terkait dengan pengembangan teknologi blockchain, dengan fokus pada regulasi kontrak pintar dalam transaksi keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari studi literatur tentang regulasi blockchain dan kontrak pintar, analisis perbandingan terhadap berbagai kerangka hukum yang telah diterapkan di berbagai yurisdiksi, serta wawancara dengan para pakar hukum dan praktisi industri keuangan yang berpengalaman dalam implementasi teknologi blockchain.  Studi kasus akan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kejelasan hukum terkait keabsahan kontrak pintar, hingga pertanggungjawaban hukum dalam kasus pelanggaran atau kegagalan sistem. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur tentang regulasi blockchain dan kontrak pintar, serta analisis perbandingan terhadap berbagai kerangka hukum yang telah diterapkan di berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan hukum yang dihadapi dalam pengembangan teknologi blockchain, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kejelasan hukum dan keamanan dalam transaksi keuangan yang melibatkan kontrak pintar. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam upaya menghadapi tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi blockchain dalam konteks transaksi keuangan, serta membantu memperkuat kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung inovasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam mengatasi kompleksitas regulasi di tengah perkembangan teknologi blockchain.
Dinamika Kebijakan Publik dan Implikasinya terhadap Masyarakat: Pendekatan Interdisipliner dalam Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ekonomi Kharisma, Jihan; Suci Muliati, Sri
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2024): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika kebijakan publik dan implikasinya bagi masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dalam hukum, ilmu sosial, dan ekonomi. Kebijakan publik memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat, dengan dampak yang luas dan beragam pada kehidupan sehari-hari individu dan kelompok. Melalui analisis mendalam, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik dari berbagai bidang, seperti kebijakan pajak, kebijakan sosial, dan kebijakan ekonomi, berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam membentuk kondisi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta menggunakan studi kasus untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dinamika kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan menerapkan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Analisis Kritis terhadap Kepatuhan Regulasi Internasional dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia Pramudya Pangestu, Nanda; Arrullah Safriawan , Muhammad
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2024): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanggulangan perdagangan manusia telah menjadi perhatian utama dalam komunitas internasional, didorong oleh regulasi internasional yang telah ditetapkan untuk mengatasi masalah ini. Namun, implementasi regulasi ini di tingkat nasional sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Penelitian ini menganalisis secara kritis tingkat kepatuhan terhadap regulasi internasional dalam penanggulangan perdagangan manusia, dengan mempertimbangkan perspektif hukum internasional dan implementasinya di tingkat nasional. Metode penelitian ini mencakup tinjauan hukum normatif terhadap regulasi internasional yang relevan dan studi kasus implementasi di beberapa negara. Analisis dilakukan terhadap ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip regulasi internasional dengan praktik implementasi di tingkat nasional, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan kegagalan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi internasional yang kuat, kepatuhan terhadapnya di tingkat nasional sering kali tidak optimal. Faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya, korupsi, dan ketidaksamaan dalam pemahaman konsep perdagangan manusia dapat menghambat implementasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi internasional dalam penanggulangan perdagangan manusia, dengan memperhatikan konteks hukum internasional dan realitas implementasi di tingkat nasional. Pentingnya kerjasama lintas negara dan koordinasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil juga diakui sebagai elemen penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan perdagangan manusia secara global. Dengan memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat kerangka kerja hukum, langkah-langkah ini dapat membantu memastikan bahwa regulasi internasional terkait dengan perdagangan manusia benar-benar diimplementasikan dan hak asasi manusia dilindungi di seluruh dunia. Implementasi yang efektif dari regulasi ini merupakan langkah penting dalam memerangi perdagangan manusia dan memastikan keadilan bagi korban yang rentan.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2024): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2024): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 1 (2023): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi