cover
Contact Name
Miftakur Rohman
Contact Email
miftah.care86@gmail.com
Phone
+6285733225949
Journal Mail Official
masadir.inkafa@gmail.com
Editorial Address
Faculty of Shariah Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik Jl. KH. Syafi'i No 07 Suci Manyar Gresik, Telp. (031)3959297 email: masadir.inkafa@gmail.com
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
MASADIR: Jurnal Hukum Islam
ISSN : 2775992X     EISSN : 27760103     DOI : https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01
Core Subject : Religion, Social,
MASADIR: Jurnal Hukum Islam is a double-blind peer-reviewed journal published by The Faculty Of Sharia Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Hubungan Keluarga Rohman, Miftakur
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No. 02 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v4i02.1307

Abstract

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks hubungan keluarga. Penggunaan media sosial dapat memicu konflik dalam keluarga, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan nilai, dan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan konflik dalam keluarga akibat penggunaan media sosial, menganalisis pengaruh media sosial terhadap komunikasi antar anggota keluarga, serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola konflik yang muncul. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal akademik, artikel, dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat menyebabkan kesalahpahaman, kecemburuan, dan pengabaian dalam interaksi keluarga. Namun, dengan penerapan strategi komunikasi yang baik dan pengaturan batasan penggunaan media sosial, konflik dapat dikelola dengan lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran akan dampak media sosial terhadap dinamika keluarga dan perlunya pendekatan yang lebih bijaksana dalam penggunaannya.
Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, dan Konstruksi Sosial Ivan Nurseha
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No. 02 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v4i02.1343

Abstract

This study aims to analyses gender inequality in household decision-making by looking at the intersection between economic, educational, and social construction factors. Using a qualitative approach with case study and phenomenological methods, this research was conducted in Tuban, East Java, which was chosen for its diverse social strata and local culture. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), participatory observation and supporting surveys, with the subjects being household couples from various socio-economic backgrounds. The results show that household decisions, particularly those related to finance, are still dominated by men, although women also have significant economic contributions. Educational factors were shown to play an important role in improving gender equality, with highly educated couples showing more equal decision-making patterns. However, traditional cultural norms remain a major barrier for women to fully participate in decision-making, especially among couples with low education and limited income. In addition, the study found a changing pattern among young couples, especially in urban areas, which showed a trend towards more equal sharing of responsibilities. The complexity of interactions between economic, educational and social construction factors emphasizes the need for an intersectional approach in understanding the dynamics of gender inequality at the household level. The study concludes that efforts to reduce gender inequality should include improving access to education for women, economic empowerment, and transforming social norms that limit women's roles. The findings provide relevant insights to support more inclusive gender equality policies at the local and national levels.
QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM EMPAT MAZHAB: TELAAH KOMPARATIF Syamilul Asror; Choer, Muhammad Masduki Ali; Muzammil, Shofiyullah
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No. 02 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v4i02.1355

Abstract

Artikel ini menyajikan studi perbandingan Qawa'id Fiqhiyyah di berbagai mazhab hukum Islam, yang bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan dalam kaidah hukum yang diakui oleh masing-masing mazhab. Artikel ini menyoroti pentingnya prinsip-prinsip ini sebagai elemen dasar dalam hukum Islam, yang menyediakan kerangka kerja untuk menangani masalah hukum kontemporer yang tidak memiliki bukti tekstual eksplisit dari Al-Qur'an atau Sunnah. Studi ini menekankan definisi Qawa'id Fiqhiyyah sebagaimana diartikulasikan oleh para ulama terkemuka, yang menggambarkan penerapan umum mereka dalam berbagai konteks hukum. Lebih jauh, artikel ini mengeksplorasi penerapan kaidah-kaidah ini dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang menunjukkan bagaimana masing-masing mazhab mendekati putusan hukum dan tujuan mendasar dari yurisprudensi mereka. Pada akhirnya, analisis perbandingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang sifat dinamis hukum Islam dan kemampuan adaptasinya terhadap berbagai konteks masyarakat.
Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Jember Terkait Cerai Gugat Nomor 5577/Pdt.G/2023/PA.Jr Perspektif Madzahibul Arba’ah Lukman, Lukman Hakim
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 01 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v5i01.1638

Abstract

Abstract: Khulu' divorce (cerai gugat) is a form of divorce initiated by the wife based on grounds stipulated in Indonesian legal provisions, including Law No. 1 of 1974 on Marriage, Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law (KHI). One of the recognized reasons, as stated in Article 116 letter (f) of the KHI, is the continuous conflict and disputes between husband and wife with no hope of reconciliation. This study aims to analyze the decision of the Religious Court of Jember in Case Number 5577/Pdt.G/2023/PA.Jr regarding a khul? divorce from the perspective of the four Sunni schools of Islamic jurisprudence (madzhab al-arba‘ah). The research employs a normative-juridical approach using descriptive-qualitative analysis of court decisions and classical fiqh arguments. The findings reveal that the judge's legal reasoning in granting the divorce is valid under Indonesian positive law and aligns with Islamic legal principles. The decision was rendered in absentia (verstek) and resulted in the pronouncement of one irrevocable minor divorce (?al?q b??in sughr?). The study concludes that the ruling does not contradict the doctrines of the four madhhabs and upholds the protection of women's rights within the religious court system.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Seperopolohan Antara Pengelola Irigasi Dan Pemilik Lahan: (Studi Kasus Di Desa Banjar Kecamatan Widang Kabupaten Tuban) Qori, Dani El
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 01 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v5i01.1651

Abstract

Islam, sebagai ajaran yang komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi. Fiqih muamalah mengatur semua kegiatan ekonomi manusia, termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi. Sebagai makhluk sosial, manusia terus-menerus dihadapkan dengan perubahan, termasuk dalam kecenderungan dan tindakannya. Dalam pertanian, banyak perubahan terjadi karena perubahan lingkungan. Di Desa Banjar, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, ada kearifan lokal dalam industri pertanian yang disebut praktik seropolohan. Dalam praktiknya, pemilik lahan membuat perjanjian kerja dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk irigasi. Melalui perjanjian ini, pemilik lahan menerima pasokan air dari BUMDES dengan imbalan persentase bagian dari panen. Dalam artikel ini, penulis mengumpulkan data terkait praktik seropolohan di Desa Banjar, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban melalui wawancara dan observasi. Temuan lapangan digunakan sebagai bahan untuk menggambarkan praktik seropolohan secara utuh. Kemudian, praktik tersebut dianalisis menggunakan teori kontrak ijarah dalam hukum Islam.
Implikasi Hukum Pernikahan Online (Virtual Marriage) Terhadap Keabsahan Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Dan Regulasi Di Indonesia Rohman, Miftakur
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 01 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v5i01.1656

Abstract

The development of information and communication technology has given rise to the phenomenon of online marriage, a practice that challenges traditional norms in Islamic family law and Indonesian national regulations. This study aims to analyze the validity of online marriage from the perspective of Islamic Fiqh (Islamic jurisprudence) and Indonesian laws and regulations, and to identify the legal implications arising, particularly regarding the rights and obligations of husband and wife, the status of children, joint property, and divorce procedures. Using normative legal research methods, this study examines various Islamic jurisprudence schools of thought, contemporary fatwas, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and relevant Ministerial Regulations of the Minister of Religious Affairs, as well as court decisions. The findings indicate differences of opinion among Islamic jurists regarding the concepts of ittihad al-majlis (unity of assembly) and sighat (the wording of the ijab qabul) in a virtual context. Although Indonesian regulations have accommodated online marriage registration and the witnessing of the ijab qabul through a virtual representative, there are no explicit provisions governing the validity of in-person online marriage contracts. This gap creates legal uncertainty, particularly for unregistered marriages, which results in the vulnerability of wives' and children's rights. This study concludes the importance of harmonizing religious and positive law to provide comprehensive legal certainty and protection for couples who marry online.
Pandangan Pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki Tentang Nafkah Istri Yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah anis, anisatur rofiah
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 02 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v5i02.1741

Abstract

Salah satu kewajiban suami adalah menafkahi istrinya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa meskipun suami tidak kaya, ia tetap berkewajiban menafkahi istrinya, termasuk pakaian dan tempat tinggal. Dari mazhab Maliki, Syekh Abu Walid Muhammad dalam kitabnya Al-bayan wa al-tahsil menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban menafkahi istri sebagai bentuk penghargaan atas peran istri dalam menjaga kehormatan dan melaksanakan tanggung jawab rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki tentang nafkah istri yang bekerja. (2) Untuk mengetahui tinjauan Maqa?id Al-Syari'ah tentang pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki tentang nafkah istri yang bekerja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Menurut mazhab Syafi'i, jika seorang istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, haknya atas nafkah dapat hilang karena ia dianggap nusyuz. Jumlah nafkah dalam mazhab Maliki tidak ditentukan secara spesifik, karena bergantung pada kebutuhan istri dan kemampuan suami. Dalam mazhab Maliki, syarat bagi suami untuk memberikan nafkah adalah jika ia mampu melakukannya. Jika suami tidak mampu, ia tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang bekerja. Menurut mazhab Syafi'i, Surah At-Talaq ayat 7 termasuk dalam definisi maqshid baik secara linguistik maupun terminologi. Menurut mazhab Maliki, ayat ini sesuai dengan tujuan umum atau Maqa?id ammah dan memenuhi persyaratan sebagai Maqasid ammah.
Tabayyun sebagai Prinsip Etik Jurnalistik Islam: Studi Hukum Islam atas Pemberitaan Pesantren tanpa Riset M. Havy Sa’dullah
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 01 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to examine the principle of tabayyun as the ethical foundation of Islamic journalism in responding to the phenomenon of pesantren (Islamic boarding school) reporting conducted without adequate research. Such cases reflect an ethical and epistemic crisis in modern journalism, which often prioritizes speed and sensationalism over verification and accuracy. Using a normative and literature-based approach, this research explores the foundations of Islamic law, the ethical values of communication, and relevant theories of contemporary journalism. The findings indicate that tabayyun, as emphasized in the Qur’anic verse Al-Hujurat [49]:6, represents not only a moral obligation but also an epistemological framework that demands responsibility in the production and dissemination of information. This principle aligns with the values of verification and truth-seeking found in modern media ethics, yet expands them by incorporating spiritual and social dimensions. Integrating tabayyun into journalistic ethics can strengthen informational justice, preserve the dignity of religious institutions, and restore journalism’s mission toward public welfare. Therefore, this study highlights the importance of revitalizing Islamic law as a relevant ethical guideline within today’s media ecosystem.
: Pandangan Muhammadiyah Dan Hukum Positif Indonesia Putra, Yulizain; Firdaus; Hidayat, Rahmat
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 01 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v5i01.1759

Abstract

This study examines the family resilience challenges posed by repeated informal marriages (nikah siri) using the case of Vicky Prasetyo as a focal example. The research aims to explore the perspectives of Muhammadiyah and Indonesian positive law regarding these challenges. The method employed is a qualitative content analysis of normative texts to identify the main challenges and responses related to family sustainability within the context of repeated nikah siri. The results reveal significant legal, social, and religious tensions that complicate the protection and welfare of families involved. Muhammadiyah emphasizes the importance of lawful marriage procedures to safeguard family stability, while Indonesian positive law categorically regulates marriage legality but faces enforcement limitations especially in informal marriage cases. The discussion highlights the gap between religious-social norms and statutory law, urging integrated efforts to address family vulnerabilities due to repeated nikah siri. This study contributes to a deeper understanding of legal-religious dynamics influencing family resilience in Indonesia.
Peran Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo Arif, Alfiyah Faizatul; Rizqa, Nafi’atur; Anisa, Widya Rachmania; Rahmah, Iftitah Yulia; Komariya, Nurul; Fatmadia, Asia
MASADIR: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 01 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33754/masadir.v5i01.1793

Abstract

Tingginya perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo menimbulkan isu krusial dalam pelaksanaan mediasi, terutama terkait keterbatasan fasilitas ruang mediasi dan tantangan prosedural dalam batas waktu 30 hari yang ketat. Meskipun tingkat keberhasilan mediasi untuk perdamaian penuh (rujuk) tergolong rendah karena para pihak telah bertekad bulat bercerai. Namun, peran mediator menjadi sangat strategis dalam memfasilitasi kesepakatan sebagian mengenai akibat hukum perceraian, seperti pembagian harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak. Penelitian ini membahas tentang Peran Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di PA. Sidoarjo. Fokus paper ini pada peran mediator dalam menangani perkara perceraian dan faktor pendukung serta penghambat Mediator dalam menyelesaikan mediasi perkara perceraian. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya mengungkapkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo, sesuai dengan prosedur mediasi yang telah diatur dalam PERMA NO 1 Tahun 2016. Sedangkan keberhasilan mediasi perceraian di PA. Sidoarjo yakni berlandaskan sikap, perkara, mediator, dan i’tikad baik para pihak. Hambatan mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah respon kedua belah pihak yang bersikukuh untuk bercerai, melewati batas waktu mediasi, proses mediasi dengan itikat tidak baik, dan syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi.