Vifada Assumption Journal of Law
Vifada Assumption Journal of Law encourages courageous and bold new ideas, focusing on contribution, theoretical, managerial, and social life implications. Vifada Assumption Journal of Law welcomes papers, These may include but are not limited to : Employment, and food, as well as the advantages and disadvantages of globalization from transnational and global perspectives. various fields such as civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, Gender and poverty, Governance Law Science Social policy, Social development, Social and health governance, Social welfare, Social Security Social Protection Sustainability Development Goals (SDG) The Vifada Assumption Journal of Law seeks to publish articles that address the intersections of social issues, law science, governance, politics, and policies at various levels or scales — transnational social movements and non-governmental organizations; international intergovernmental organizations, and world-regional and transregional intergovernmental institutions and groupings — using a global or transnational analytical framework. Focusing on aspects of social policy and social governance and factors of globalization and policy diffusion, broadly defined, in both contemporary and historical contexts, the journal serves academic and policy-making or advocacy audiences across the global North and South. Contributions from across all disciplines and fields of study from a wide range of theoretical and political perspectives are strongly encouraged.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 2 (2023): July - December"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Batuan Ilegal ]]>
<![CDATA[Fadli A, Andi Muh.]]>;
<![CDATA[Tahir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Gauthama, Ryan]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/fpmtdy75
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru dan apa saja kendala dalam penerapan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru melalui 3 tahapan proses, yaitu: a) Pemerintah Kabupaten Barru bekerjasama dengan pihak kepolisian dan DPMPTSPTK (Dinas Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal). Hentikan Pelayanan Terpadu) terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal terkait pertambangan dan bahaya terhadap lingkungan hidup. b) Melakukan patroli sebagai upaya preventif untuk mencegah dan memantau kegiatan pertambangan. c) Melakukan tindakan pidana sebagai bentuk upaya represif secara tegas terhadap pelaku penambangan kerikil sungai secara ilegal. Dan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru yaitu ada enam hal yaitu Rendahnya kesadaran hukum masyarakat; Terdapat fenomena kegiatan pertambangan yang mendapatkan back-up dari oknum pejabat; Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu kepolisian; rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak penambangan liar; dan Kurangnya sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana penambangan liar.]]>
<![CDATA[Implikasi Media Sosial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Farida, Farida]]>;
<![CDATA[Rasda, Dewi]]>;
<![CDATA[Mutmainna, Mutmainna]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/gmt7gs45
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap tahapan kampanye pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis pengumpulan dokumen yang bersumber dari buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian data dalam penelitian ini diperoleh dari temuan pemantauan mengenai kampanye pasangan calon melalui percakapan narasi di media sosial pada tahapan kampanye pemilu 2024. Narasi isu kampanye di media sosial diperoleh dengan menggunakan Social Network Analysis (SNA), khususnya di media sosial Facebook dan WhatsApp. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menggunakan media sosial, setiap pasangan kandidat memiliki preferensi isu kampanye yang berbeda-beda. Meski pasangan calon memiliki isu kampanye yang dominan dan partisipasi digital yang sangat tinggi, namun hal tersebut tidak serta merta menjadi faktor penentu kemenangan kontestasi pemilu 2024.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Inovasi dalam Lingkup Lapas Kelas IIA Parepare ]]>
<![CDATA[Amima, Luki]]>;
<![CDATA[Hasdar, Hasdar]]>;
<![CDATA[Hasbullah, Hidayah Setiani]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/s913hv75
<![CDATA[Penjara adalah lembaga atau fasilitas yang dirancang untuk menahan, menghukum, dan mengisolasi individu yang dianggap melanggar hukum. Fungsi utama penjara adalah sebagai tempat penahanan sementara bagi narapidana yang menunggu persidangan, tempat menjalani hukuman setelah dihukum, dan sebagai sarana memisahkan individu dari masyarakat agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Di masa lalu, penjara adalah sesuatu yang menakutkan bagi penghuni dan masyarakat luar, yang identik dengan kekerasan bagi penduduk. Namun, kini menjelma menjadi lebih manusiawi dalam bentuk lembaga pemasyarakatan dan tetap berada di jalur penegakan HAM untuk penghuininya. Proses transisi dari konsep penjara tradisional ke lembaga pemasyarakatan melibatkan perubahan filosofi dan pendekatan lembaga pemasyarakatan. Pemahaman bahwa perbudakan hukuman harus lebih dari hukuman fisik dan isolasi adalah kunci dalam evolusi ini.]]>
<![CDATA[Peran Penegak Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Sistem Perhubungan Nasional Kabupaten Luwu Utara ]]>
<![CDATA[Nirwan, Nirwan]]>;
<![CDATA[Ichsan, Nursyamsi]]>;
<![CDATA[Syam, Andi Fatmawaty]]>
<![CDATA[ Vifada Assumption Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): July - December ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Vifada Cendikia Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70184/0napwx32
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penegak hukum lalu lintas jalan dalam sistem perhubungan darat dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Peranan penegak hukum lalu lintas jalan dalam sistem perhubungan darat Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Perhubungan Luwu Utara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Luwu Utara adalah pengetahuan soal marka, rambu dan peraturan yang minim, kebiasaan mencari jalan pintas, Fenomena ikut-ikutan pengendara lain dan kondisi jalan.]]>
