cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhlisin
Contact Email
jkpdbanten@gmail.com
Phone
+62819-0613-2274
Journal Mail Official
jkpdbanten@gmail.com
Editorial Address
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang, Tlp.(0254) 267053 Fax. (054) 267052, Kota Serang 42127
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD)
Published by Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
ISSN : 25974971     EISSN : 26850079     DOI : https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i1.340
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Local Autonomy and Bureaucracy Regional Governance Politics and Public Services Regional Innovation and Development Regional Natural Resources and Environment Regional Fiscal Policy and Development Human Resource Management Development Other Issues in Regional Public Policy Field
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020" : 15 Documents clear
Resiko Kerentanan Masyarakat Perkotaan Terhadap Bahaya Banjir di Kelurahan Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang Arta Rusidarma Putra; S Silfiana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v4i1.92

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan sosial ekonomi, dan bangunan fisik masyarakat perkotaan terhadap bencana banjir di Kelurahan Margagiri, Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan observasi langsung di lapangan dan wawancara berstruktur dengan responden yang dipilih secara random dengan teknik simple random sampling. Wawancara dilakukan terhadap 90 kepala rumah tangga dari total populasi 483 kepala rumah tangga. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan instansi terkait yang dianggap berkompeten. Hasil penelitian menujukkan bahwa berdasarkan hasil interpolasi kedalaman banjir yang terkena dampak banjir berada di sebagian besar wilayah bagian timur penelitian dengan kedalaman maksimum 1,5 meter. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan banjir, seperti kondisi topografi yang lebih rendah, penyempitan sungai, tersumbatnya drainase dan tersumbatnya saluran sungai yang menyebabkan terhambatnya aliran sungai yang mengalir ke outlet utama. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerentanan sosial ekonomi yang lebih tinggi ditemukan pada tingkat pendidikan dominan yang rendah yaitu tingkat sekolah dasar (SD) (40,42%) dan elemen penduduk rentan karena usia lanjut dan anak-anak sebanyak 30,09 %. Sementara itu, temuan penelitian lainnya berkaitan dengah kerentanan fisik, menunjukkan bahwa tingkat kerentanan tinggi aspek fisik sebanyak 32 bangunan, kerentanan tingkat sedang aspek fisik ebanyak 43 bangunan, dan kerentanan tingkat rendah sebanyak 25 bangunan. Serta tingkat kerentanan sedang hingga tinggi didominasi oleh jenis bangunan non tembok. Kata Kunci: Masyarakat Perkotaan, Kerentanan Sosial Ekonomi, Kerentanan Fisik, Bahaya Banjir ABSTRACT This study aims to analyze the socio-economic and physical building vulnerability of urban communities against flooding in Margagiri Village, Bojonegara District, Serang Regency, Banten Province. The method used in this study was a mixture of qualitative and quantitative methods. The data used were primary data and secondary data. Primary data were collected by direct observation in the field and structured interviews with respondents randomly selected by simple random sampling technique. Interviews were conducted with 90 heads of households from a total population of 483 heads of households. Meanwhile, secondary data were obtained from various documents of related institutions that is considered to be competent. The results of study showed that based on the results of interpolation the depth of floods affected by flooding was in most of the eastern part of the study with a maximum depth of 1.5 meters. Various factors can cause flooding, such as lower topographic conditions, river narrowing, drainage clogging and blockage of river channels which causes obstruction of river flow flowing to the main outlet. The results of this study also showed that higher socioeconomic vulnerability was found at the low predominant level of education, namely elementary school level (40.42%) and elements of the vulnerable population due to old age and children as much as 30.09%. Meanwhile, other research findings related to physical vulnerability, showed that the high level of physical aspect vulnerability was 32 buildings, the moderate level of physical vulnerability was 43 buildings, and the low level vulnerability was 25 buildings. Keywords: Urban community, socioeconomic vulnerability, physical vulnerability, flood hazarrd
Fenomena Deindustrialisasi di Kota Tangerang dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya Reza Septian Pradana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v4i1.93

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang yang ditandai dengan penurunan peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang selama periode 2010-2018. Hasil estimasi dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa keterbukaan ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang. Sebaliknya, proporsi investasi dan tingkat harga secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan keterbukaan ekonomi melalui kegiatan ekspor dan impor, peningkatan investasi non bangunan, dan pengendalian tingkat harga untuk mengatasi fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang. Kata kunci: deindustrialisasi, investasi, keterbukaan ekonomi, tingkat harga ABSTRACT This study aims to analyze phenomenon of deindustrialization in Tangerang City and influencing factors. This study uses multiple regression analysis. The result of analysis shows that phenomenon of deindustrialization is occured in Tangerang City which is showed by decreasing of industry sector’s share to the economy of Tangerang City during period 2010-2018. The result of estimation by using multiple regression analysis shows that economic openness significantly give positive influence to share of industry sector to the economy of Tangerang City. While, share of investment and price level significantly give negative influence to share of industry sector to the economy of Tangerang City. So, the effort to increase economic openness through export and import activity, increase non-building investment, and control price level to handle the phenomenon of deindustrialization in Tangerang City. Keyword: deindustrialization, economic openness, investment, price level
Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak Iman Amanda Permatasari
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v4i1.99

Abstract

Puluhan dari 340 desa di Kabupaten Lebak masih dikatakan tertinggal. Bahkan, 50% desa miskin terbanyak di Provinsi Banten berada di Kabupaten Lebak. Namun, Kabupaten Lebak kini telah berusaha melepas predikat tersebut. Secara bertahap Kabupaten Lebak Banten sudah dua kali menerima penghargaan dalam Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui good governance dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Iti Octavia. Temuan dalam penelitian ini bahwa tata kelola pemerintahan kabupaten Lebak dipimpin oleh Iti Octavia sudah berjalan dengan baik. Good governance terdiri dari beberapa prinsip, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Pemenuhan kesembilan prinsip ini membuktikan bahwa Pemkab Lebak memang berhak mendapatkan penghargaan terkait kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Paper ini dapat menjadi model dan bahan evaluasi bagi pemerintah lain dalam penerapan prinsip good governance. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini perlu dilakukan melalui pendekatan perbandingan dengan pemerintah lain untuk mengukur keberhasilan penerapan prinsip good governance di ranah pemerintah lokal. Kata kunci: Good Governance, Pemkab Lebak, dan Kinerja Pemerintah ABSTRACT Tens of villages out of 340 villages in Lebak Regency were still said to be lagging behind. In fact, 50% of the poorest villages in Banten Province are in Lebak Regency. However, Lebak Regency has now tried to release the predicate. Gradually, the Lebak Regency of Banten has twice received awards in Performance and Good Governance. The purpose of this study was to determine good governance in governance in the Lebak Regency under the leadership of Iti Octavia. The findings in this study are that the governance of the Lebak district led by Iti Octavia has been going well. Good governance consists of several principles, namely: participation, law enforcement, transparency, consensus orientation, responsiveness, justice, strategic vision, accountability, effectiveness and efficiency, able to be fulfilled by the Lebak Regency Government. Fulfilling these nine principles proves that the Lebak Regency Government is indeed entitled to receive awards related to performance and good governance. This paper can be a model and evaluation material for other governments in applying the principles of good governance. This study needs to be done through a comparative approach with other governments to measure the success of the application of the principles of good governance in the realm of local government. Keywords: Good Governance, Lebak Regency Government, and Government Performance
Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV Mochamad Nurhestitunggal; M Muhlisin
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v4i1.100

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan grand design reformasi birokrasi, sampai dengan roadmap kedua, memang telah mencapai banyak hal. Namun demikian, tidak tercapainya indikator yang mencerminkan kapabilitas birokrasi, menunjukkan masih ada yang kurang dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Masih terdapat permasalahan kelembagaan, budaya organisasi, profesionalisme SDM aparatur, tata laksana dan etika dalam pelayanan publik. Kajian ini sebagai upaya mengisi gap dalam literatur reformasi sektor publik di Indonesia, dari perspektif teoretis dan empiris, mengenai perlunya penyederhanaan struktur birokrasi yang dibahas melalui metode studi pustaka. Penyederhanaan struktur birokrasi, secara teroretis, diperlukan karena karakteristik yang terlalu birokratis sudah tidak sejalan dengan paradigma administrasi publik dan periode reformasi tata kelola sektor publik terkini, di samping karena desentralisasi. Secara empiris, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena menghambat peningkatan profesionalitas aparatur yang terlihat dari gejala bluffocracy dan consultocracy. Kata kunci: reformasi birokrasi, desentralisasi, paradigma adminsistrasi publik, profesionalitas aparatur ABSTRACT The implementation of the grand design for bureaucratic reform, up to the second roadmap, has indeed achieved many things. However, the failure to achieve indicators that reflect the capabilities of the bureaucracy, shows that there is still something lacking in the implementation of bureaucratic reform in Indonesia. There are still institutional problems, organizational culture, professionalism of human resources, govern ance and ethics in public services. This study is an attempt to fill gaps in the literature on public sector reform in Indonesia, from a theoretical and empirical perspective, regarding the need to simplify the bureaucratic structure discussed through the literature study method. Simplification of the bureaucratic structure, from the theoretical perspectives, is necessary because too bureaucratic characteristics are not in line with the recent paradigm of public administration and the current period of public sector governance reform, in addition to decentralization. Empirically, simplification of the bureaucratic structure is needed because it impedes professionalism of the apparatus indicated by the symptoms of bluffocracy and consultocracy. Keywords: bureaucratic reformation, decentralization, public administration paradigm apparatus professionalism
Implementasi Kebijakan Plastik Berbayar di Kota Cilegon Annisa Aurellia Ismiandini; Revita Yuniar; M Dian Hikmawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v4i1.101

Abstract

The policy implemented by the City Government of Cilegon on Plastic is paid by the Regional Government Law No. 18 of 2008 relating to Waste Management in article 5, the Government and Regional Governments have the authority to maintain, control waste with environmental actions and insights to be in accordance with the aims and objectives of the law. Rubbish that has accumulated and is only left in the field near the yard of the residents' houses is only resolved by burning the trash, or by decomposition. This research will look at how the effectiveness and efficiency of a policy implemented by the City Government of Cilegon in finalizing the accumulation of plastic waste in the City of Cilegon by applying paid waste. By using descriptive qualitative methods, this study found that the pay plastic policy has a good impact on waste management and a positive impact on the environment.
Resiko Kerentanan Masyarakat Perkotaan Terhadap Bahaya Banjir di Kelurahan Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang Putra, Arta Rusidarma; Silfiana, S
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v4i1.92

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan sosial ekonomi, dan bangunan fisik masyarakat perkotaan terhadap bencana banjir di Kelurahan Margagiri, Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan observasi langsung di lapangan dan wawancara berstruktur dengan responden yang dipilih secara random dengan teknik simple random sampling. Wawancara dilakukan terhadap 90 kepala rumah tangga dari total populasi 483 kepala rumah tangga. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan instansi terkait yang dianggap berkompeten. Hasil penelitian menujukkan bahwa berdasarkan hasil interpolasi kedalaman banjir yang terkena dampak banjir berada di sebagian besar wilayah bagian timur penelitian dengan kedalaman maksimum 1,5 meter. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan banjir, seperti kondisi topografi yang lebih rendah, penyempitan sungai, tersumbatnya drainase dan tersumbatnya saluran sungai yang menyebabkan terhambatnya aliran sungai yang mengalir ke outlet utama. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerentanan sosial ekonomi yang lebih tinggi ditemukan pada tingkat pendidikan dominan yang rendah yaitu tingkat sekolah dasar (SD) (40,42%) dan elemen penduduk rentan karena usia lanjut dan anak-anak sebanyak 30,09 %. Sementara itu, temuan penelitian lainnya berkaitan dengah kerentanan fisik, menunjukkan bahwa tingkat kerentanan tinggi aspek fisik sebanyak 32 bangunan, kerentanan tingkat sedang aspek fisik ebanyak 43 bangunan, dan kerentanan tingkat rendah sebanyak 25 bangunan. Serta tingkat kerentanan sedang hingga tinggi didominasi oleh jenis bangunan non tembok. Kata Kunci: Masyarakat Perkotaan, Kerentanan Sosial Ekonomi, Kerentanan Fisik, Bahaya Banjir ABSTRACT This study aims to analyze the socio-economic and physical building vulnerability of urban communities against flooding in Margagiri Village, Bojonegara District, Serang Regency, Banten Province. The method used in this study was a mixture of qualitative and quantitative methods. The data used were primary data and secondary data. Primary data were collected by direct observation in the field and structured interviews with respondents randomly selected by simple random sampling technique. Interviews were conducted with 90 heads of households from a total population of 483 heads of households. Meanwhile, secondary data were obtained from various documents of related institutions that is considered to be competent. The results of study showed that based on the results of interpolation the depth of floods affected by flooding was in most of the eastern part of the study with a maximum depth of 1.5 meters. Various factors can cause flooding, such as lower topographic conditions, river narrowing, drainage clogging and blockage of river channels which causes obstruction of river flow flowing to the main outlet. The results of this study also showed that higher socioeconomic vulnerability was found at the low predominant level of education, namely elementary school level (40.42%) and elements of the vulnerable population due to old age and children as much as 30.09%. Meanwhile, other research findings related to physical vulnerability, showed that the high level of physical aspect vulnerability was 32 buildings, the moderate level of physical vulnerability was 43 buildings, and the low level vulnerability was 25 buildings. Keywords: Urban community, socioeconomic vulnerability, physical vulnerability, flood hazarrd
Fenomena Deindustrialisasi di Kota Tangerang dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya Pradana, Reza Septian
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v4i1.93

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang yang ditandai dengan penurunan peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang selama periode 2010-2018. Hasil estimasi dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa keterbukaan ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang. Sebaliknya, proporsi investasi dan tingkat harga secara signifikan berpengaruh negatif terhadap peran sektor industri terhadap perekonomian Kota Tangerang. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan keterbukaan ekonomi melalui kegiatan ekspor dan impor, peningkatan investasi non bangunan, dan pengendalian tingkat harga untuk mengatasi fenomena deindustrialisasi di Kota Tangerang. Kata kunci: deindustrialisasi, investasi, keterbukaan ekonomi, tingkat harga ABSTRACT This study aims to analyze phenomenon of deindustrialization in Tangerang City and influencing factors. This study uses multiple regression analysis. The result of analysis shows that phenomenon of deindustrialization is occured in Tangerang City which is showed by decreasing of industry sector’s share to the economy of Tangerang City during period 2010-2018. The result of estimation by using multiple regression analysis shows that economic openness significantly give positive influence to share of industry sector to the economy of Tangerang City. While, share of investment and price level significantly give negative influence to share of industry sector to the economy of Tangerang City. So, the effort to increase economic openness through export and import activity, increase non-building investment, and control price level to handle the phenomenon of deindustrialization in Tangerang City. Keyword: deindustrialization, economic openness, investment, price level
Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak Permatasari, Iman Amanda
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v4i1.99

Abstract

Puluhan dari 340 desa di Kabupaten Lebak masih dikatakan tertinggal. Bahkan, 50% desa miskin terbanyak di Provinsi Banten berada di Kabupaten Lebak. Namun, Kabupaten Lebak kini telah berusaha melepas predikat tersebut. Secara bertahap Kabupaten Lebak Banten sudah dua kali menerima penghargaan dalam Kinerja dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui good governance dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Iti Octavia. Temuan dalam penelitian ini bahwa tata kelola pemerintahan kabupaten Lebak dipimpin oleh Iti Octavia sudah berjalan dengan baik. Good governance terdiri dari beberapa prinsip, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, daya tanggap, keadilan, visi strategis, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Pemenuhan kesembilan prinsip ini membuktikan bahwa Pemkab Lebak memang berhak mendapatkan penghargaan terkait kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik. Paper ini dapat menjadi model dan bahan evaluasi bagi pemerintah lain dalam penerapan prinsip good governance. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini perlu dilakukan melalui pendekatan perbandingan dengan pemerintah lain untuk mengukur keberhasilan penerapan prinsip good governance di ranah pemerintah lokal. Kata kunci: Good Governance, Pemkab Lebak, dan Kinerja Pemerintah ABSTRACT Tens of villages out of 340 villages in Lebak Regency were still said to be lagging behind. In fact, 50% of the poorest villages in Banten Province are in Lebak Regency. However, Lebak Regency has now tried to release the predicate. Gradually, the Lebak Regency of Banten has twice received awards in Performance and Good Governance. The purpose of this study was to determine good governance in governance in the Lebak Regency under the leadership of Iti Octavia. The findings in this study are that the governance of the Lebak district led by Iti Octavia has been going well. Good governance consists of several principles, namely: participation, law enforcement, transparency, consensus orientation, responsiveness, justice, strategic vision, accountability, effectiveness and efficiency, able to be fulfilled by the Lebak Regency Government. Fulfilling these nine principles proves that the Lebak Regency Government is indeed entitled to receive awards related to performance and good governance. This paper can be a model and evaluation material for other governments in applying the principles of good governance. This study needs to be done through a comparative approach with other governments to measure the success of the application of the principles of good governance in the realm of local government. Keywords: Good Governance, Lebak Regency Government, and Government Performance
Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV Nurhestitunggal, Mochamad; Muhlisin, M
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v4i1.100

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan grand design reformasi birokrasi, sampai dengan roadmap kedua, memang telah mencapai banyak hal. Namun demikian, tidak tercapainya indikator yang mencerminkan kapabilitas birokrasi, menunjukkan masih ada yang kurang dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Masih terdapat permasalahan kelembagaan, budaya organisasi, profesionalisme SDM aparatur, tata laksana dan etika dalam pelayanan publik. Kajian ini sebagai upaya mengisi gap dalam literatur reformasi sektor publik di Indonesia, dari perspektif teoretis dan empiris, mengenai perlunya penyederhanaan struktur birokrasi yang dibahas melalui metode studi pustaka. Penyederhanaan struktur birokrasi, secara teroretis, diperlukan karena karakteristik yang terlalu birokratis sudah tidak sejalan dengan paradigma administrasi publik dan periode reformasi tata kelola sektor publik terkini, di samping karena desentralisasi. Secara empiris, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena menghambat peningkatan profesionalitas aparatur yang terlihat dari gejala bluffocracy dan consultocracy. Kata kunci: reformasi birokrasi, desentralisasi, paradigma adminsistrasi publik, profesionalitas aparatur ABSTRACT The implementation of the grand design for bureaucratic reform, up to the second roadmap, has indeed achieved many things. However, the failure to achieve indicators that reflect the capabilities of the bureaucracy, shows that there is still something lacking in the implementation of bureaucratic reform in Indonesia. There are still institutional problems, organizational culture, professionalism of human resources, govern ance and ethics in public services. This study is an attempt to fill gaps in the literature on public sector reform in Indonesia, from a theoretical and empirical perspective, regarding the need to simplify the bureaucratic structure discussed through the literature study method. Simplification of the bureaucratic structure, from the theoretical perspectives, is necessary because too bureaucratic characteristics are not in line with the recent paradigm of public administration and the current period of public sector governance reform, in addition to decentralization. Empirically, simplification of the bureaucratic structure is needed because it impedes professionalism of the apparatus indicated by the symptoms of bluffocracy and consultocracy. Keywords: bureaucratic reformation, decentralization, public administration paradigm apparatus professionalism
Implementasi Kebijakan Plastik Berbayar di Kota Cilegon Ismiandini, Annisa Aurellia; Yuniar, Revita; Hikmawan, M Dian
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v4i1.101

Abstract

The policy implemented by the City Government of Cilegon on Plastic is paid by the Regional Government Law No. 18 of 2008 relating to Waste Management in article 5, the Government and Regional Governments have the authority to maintain, control waste with environmental actions and insights to be in accordance with the aims and objectives of the law. Rubbish that has accumulated and is only left in the field near the yard of the residents' houses is only resolved by burning the trash, or by decomposition. This research will look at how the effectiveness and efficiency of a policy implemented by the City Government of Cilegon in finalizing the accumulation of plastic waste in the City of Cilegon by applying paid waste. By using descriptive qualitative methods, this study found that the pay plastic policy has a good impact on waste management and a positive impact on the environment.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 2 (2025): December 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): December 2023 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 7 No 1 (2023): June 2023 Vol 6 No 2 (2022): December 2022 Vol 6 No 1 (2022): June 2022 Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember Vol 5 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): Juni 2020 Vol 3 No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): Juni 2019 Vol 2 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 More Issue