cover
Contact Name
-
Contact Email
ucej@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ucej@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Sekaran, Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Civic Education Journal
ISSN : 22526293     EISSN : 25490400     DOI : https://doi.org/10.15294/ucej
Core Subject : Social,
Unnes Civic Education Journal {UCEJ} is a peer-reviewed journal that covers the fields of scientific knowledge or academic that civics education studies. The UCEJ is an academic journal centered in citizenship studies i.e. civic education {curriculum, teaching, instructional media, and evaluation}, political education, law education, moral education, and multicultural education. Contributions are welcome in any suitable form, including critical essays, reviews of significant topics, case studies, theoretical and empirical articles, and statistical analysis. It has been published biannually since 2012 with the registered number p-ISSN 2252-6293 and e-ISSN 2549-0400. UCEJ was published by Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang and this is an open-access journal and also available in print.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 9 No. 4 (2024)" : 5 Documents clear
Inovasi Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Semarang dalam Mereduksi Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Saputri, Aprilia Rizki; Susanti, Martien Herna
Unnes Civic Education Journal Vol. 9 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ucej.v9i4.732

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi peran penting pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengawasi terselenggaranya Pemilu. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi sumber data dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang menjadi program unggulan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi terselenggaranya Pemilu sehingga malapraktik atau pelanggaran dalam  Pemilu dapat diminimalisir. Inovasi model pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang dilaksanakan melalui enam program antara lain Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan, Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Kampung Pengawasan Partisipatif, dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Model pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Semarang mencakup model meluas dan terbatas.
Pelaksanaan Pendidikan Karakter Kreatif Pada Projek Penguatan Profil PelajarPancasila Di Smp Negeri 5 Kudus Ludia Alfafa Faza; Eta Yuni Lestari
Unnes Civic Education Journal Vol. 9 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ucej.v9i4.3533

Abstract

Pendidikan karakter kreatif menjadi salah satu upaya meningkatkan kreativitas peserta didik guna menghadapi tantangan abad 21, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter kreatif dalam proses pembelajaran kelas masih kurang. Adanya projek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka membantu lembaga sekolah untuk melaksanakan pendidikan karakter kreatif secara lebih terorganisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan karakter kreatif pada projek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 5 Kudus serta menganalisis hambatan yang dialaminya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian yaitu pelaksanaan pendidikan karakter kreatif pada projek Ratulica, Ecozyma, dan Ecoprima di SMP Negeri 5 Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter kreatif pada projek penguatan profil Pelajar Pancasila memiliki tiga tahapan. Pertama perencanaan terdiri dari pembentukan tim, penentuan tema, dimensi, dan projek, serta merancang alokasi waktu, modul, dan pembagian tugas. Kedua tahap pelaksanaan, memiliki alur yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap ini peserta didik mampu menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal serta memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Peserta didik menghasilkan produk di setiap projeknya. Tahap ketiga yaitu penilaian hasil produk peserta didik. Hambatan yang dialami selama pelaksanaan projek yaitu pembagian waktu pendampingan oleh fasilitator, antusiasme peserta didik, kesulitan peserta didik dalam mengembangkan ide dan mencari bahan, serta hambatan secara khusus seperti cuaca yang menyebabkan kemoloran waktu.
Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor DiWilayah Kabupaten Pemalang Fresty Rahma Nabilah
Unnes Civic Education Journal Vol. 9 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ucej.v9i4.3702

Abstract

Permasalahan hukum terdapat banyak macam, salah satunya yakni kepatuhan hukum berlalu lintas. Kepatuhan hukum berlalu lintas menjadi masalah hukum yang menarik diteliti. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kepatuhan hukum berlalu lintas serta mengetahui alasan kepatuhan hukum berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan kuesioner (angket). Sampel dalam penelitian ini masyarakat pengendara sepeda motor sejumlah 100 responden dengan menggunakan teknik simple random sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif prosentase. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan hukum dalam berlalu lintas pada pengendara sepeda motor di wilayah Kabupaten Pemalang memperoleh prosentase sebesar 83,29% dan masuk dalam kategori kepatuhan tinggi. Hasil kuesioner yang disebarkan kepada pengendara sepeda motor diketahui terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi masyarakat mematuhi hukum yaitu (1) adanya rasa takut akan adanya sanksi dari kepolisian apabila melanggar hukum, (2)  adanya kepentingan tertentu seperti menjaga hubungan baik dan menghargai sesama pengguna jalan, (3) adanya kesadaran diri sendiri sesuai keyakinan yang dianut bahwa menaati hukum merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu, diketahui terdapat dua alasan lain yang mempengaruhi kepatuhan hukum yaitu menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi hukum, dan alasan sayang dengan nyawa.
Upaya Sekolah Dalam Penanganan Perundungan Pada Siswa Di Smp Negeri 26 Semarang Eka Kholil Wahyudin
Unnes Civic Education Journal Vol. 9 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ucej.v9i4.3842

Abstract

Perundungan merupakan sebuah bentuk tindakan agresif yang dapat memberikan dampak berkepanjangan baik secara fisik maupun mental serta menjadi suatu permasalahan yang sangat kursial dan urgent untuk segera diatasi oleh sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk perundungan yang terjadi pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang serta (2) upaya yang dilakukan sekolah dalam penanganan kasus perundungan pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perundungan yang terjadi pada siswa di SMP Negeri 26 Semarang masih dalam skala ringan yang terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu perundungan secara fisik, verbal, dan juga psikologis. Upaya yang dilakukan sekolah dalam penanganan kasus perundungan yang terjadi pada siswa dibagi kedalam 2 (dua) bentuk yaitu, 1) upaya preventif (pencegahan) berupa; (a) sosialisasi anti perundungan, (b) program pembiasaan pagi, (c) pengadaan kotak pengaduan masalah, (d) pengadaan poster stop perundungan, (e) pembuatan tata tertib, (f) pendidikan klasikal, dan (g) diadakannya pendidikan karakter. 2) Upaya represif (tindak lanjut) seperti (a) pembinaan (pemberian nasihat serta pemanggilan orang tua guna mediasi), serta (b) pemberian hukuman (pemberian skorsing). Dimana upaya-upaya tersebut telah cukup optimal dalam menangani perundungan yang terjadi di SMP Negeri 26 Semarang yaitu dibuktikan dengan adanya penurunan terhadap angka kasus perundungan yang terjadi.
Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (Sra) Di Smk Hidayatul MusliminKabupaten Rembang Nur Halimah
Unnes Civic Education Journal Vol. 9 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ucej.v9i4.4219

Abstract

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan di sekolah tanpa adanya diskriminasi. Menanggapi problema tersebut, pemerintah memberlakukan program sekolah ramah anak di lembaga sekolah yang bersedia menerapkannya, seperti SMK Hidayatul Muslimin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan program sekolah ramah anak di SMK Hidayatul Muslimin. Penelitian ini dijalankan dengan metode kualitatif deskriptif dengan sudut pandang teori Marilee S. Grindle yang melihat implementasi dari kesesuaian peraturan dan realita pelaksanaan. Studi ini menemukan hasil bahwa Secara garis besar bentuk implementasi program sekolah ramah anak yang dijalankan oleh para guru yang diwujudkan ke dalam beberapa bentuk yaitu memberikan perlakuan sama kepada siswa, memberikan edukasi tentang toleransi, pembentukan kesepakatan kelas atau kontrak belajar, dan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dalam pembentukan karakter siswa. Di luar itu, hambatan masih dijumpai diantaranya dalam bentuk metode pembelajaran yang monoton, kurangnya kesabaran pengajar/guru, tidak adanya GPK, dan minimnya ketersediaan sarpras.

Page 1 of 1 | Total Record : 5