Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pendampingan pada Masyarakat dalam Pengembangan Mata Pencaharian melalui Pemberdayaan Komunitas Pemuda Desa di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Eta Yuni Lestari; Slamet Sumarto; Tutik Wijayanti
Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran Vol 1 No 2 (2019): Pengabdian Bidang Pembelajaran dalam Penguatan Kapasitas Masyarakat
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/panjar.v1i2.29720

Abstract

Setiap desa pada dasarnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan masyarakat desa. Masing-masing kepala desa hingga kepala daerah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan sebagai wujud tugas tambahan dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah menjadi sala satu landasan perubahan sistem tata pengaturan atau tata pemerintahan (governance system) yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan pengelolaan administrasi pemerintah secara nasional. Salah satu permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa di desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah adanya ketimpangan antara satu desa dengan desa yang lain Pemuda di desa Lau sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik rokok bagi kaum perempuan, dan buruh bangunan bagi kaum laki-laki, berbeda dengan masyarakat di desa Colo dimana mata pencaharian lebih beragam. Maka diperlukan kegiatan pendampingan untuk mengembangkan mata pencaharian bagi masyarakat desa khususnya pemuda desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Permasalahan yang dialami mitra adalah , pertama Masyarakat desa belum memiliki keterampilan lain selain menjadi buruh pabrik maupun buruh bangunan, kedua masyarakat Desa Lau telah memiliki komunitas remaja akan tetapi tidak aktif melakukan kegiatan. Ketiga, Masyarakat Desa Lau jarang sekali mendapatkan pelatihan dari dinas, maupun perguruan tinggi . Ke empat Masyarakat desa Lau belum memiliki kemampuan kewirausahaan. Tahapan kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.
Penanaman Karakter Disiplin melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) di SMA Negeri 3 Purwakarta Farah Fatiya Khoirunnisaa; Eta Yuni Lestari
Unnes Civic Education Journal Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ucej.v9i2.9987

Abstract

Penanaman nilai karakter disiplin sangat penting diberikan pada diri siswa agar membentuk perilaku positif sehingga siswa mempunyai pemahaman yang baik tentang pentingnya kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan dan norma yang berlaku. Penanaman karakter disiplin dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di sekolah, salah satunya kegiatan ekstrakurikuler Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanaman karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler Paskibra beserta hambatan dalam penanaman karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler Paskibra. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 3 Purwakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Upaya penanaman karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler Paskibra di SMA Negeri 3 Purwakarta dapat dilakukan dengan cara-cara mendidik yang diberikan oleh pelatih maupun pembina Paskibra, antara lain dapat dilakukan melalui, pengajaran, memberikan contoh/keteladanan, pembiasaan, hukuman, laku, serta pengalaman lahir dan batin. 2) Hambatan yang terjadi dalam penanaman karakter disiplin melalui kegiatan ekstrakurikuler Paskibra yaitu rasa malas dan lelah dalam diri anggota Paskibra, beberapa anggota Paskibra mengikuti ekstrakurikuler, organisasi, atau kegiatan lain di sekolah, serta sebagian orang tua sulit memberikan izin anggota mengikuti kegiatan Paskibra.
Penguatan Sikap Anti Korupsi Pada Guru Dan Siswa Di SMP Islam Terpadu Bina Amal Gunungpati Semarang Eko Handoyo; Natal Kristiono; Eta Yuni Lestari; Wahyu Benny MS; Maryam Maryam; Bambang Wiwitono; Fahrudin Lutfi Ahmad; Ludia Alfafa Faza
Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia
Publisher : CV. Aksara Global Akademia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59031/jpbmi.v2i1.327

Abstract

The problem of corruption in Indonesia has become a public conversation, both through the news, electronic media and social media. This is related to corruption cases and corrupt behavior that occurs everywhere. In fact, in almost all regions of Indonesia with various types and modes. Corrupt behavior has penetrated every element of the nation, even though we all know that corruption is immoral behavior. The large number of corruption cases requires efforts to prevent them, one of which is by strengthening anti-corruption attitudes. Strengthening anti-corruption attitudes is one way of education in forming a mental attitude in a person who is structured to behave anti-corruption. The aim of strengthening anti-corruption attitudes is broad and comprehensive depending on age, education and environment, as long as a person is able and able to receive character education. The importance of strengthening anti-corruption attitudes at SMP IT Gunungpati among teachers and students has led the Semarang State University service team to help overcome this problem by strengthening anti-corruption attitudes among students in the form of service "Strengthening Anti-Corruption Attitudes for Teachers and Students at SMP IT Gunungpati". This service focuses on (1) Providing teachers and students with an understanding of the importance of fighting corruption in the future; (2) Providing reinforcement to teachers regarding learning to instill anti-corruption values ​​in their students; (3) Providing training in implementing strengthening anti-corruption attitudes in daily life as a student; (4) Provide dedication to the implementation of anti-corruption characteristics within a certain period of time.The results of this service will later be published in the Regular National Journal with ISSN (Non Sinta) as well as print and electronic mass media and video. The objectives that are the objectives in implementing this community service activity are (1) Teachers and students have an understanding of anti-corruption character; (2) Teachers have anti-corruption character values ​​that can be applied to students; (3) Students understand how to implement anti-corruption characteristics; (4) Students are able to become initiators of the implementation of anti-corruption characteristics.
JUDICIAL REVIEW  SEBAGAI MEKANISME KONTROL TERHADAP PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN: Judicial review, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Sunarto; Eta Yuni Lestari
Integralistik Vol. 35 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/rsx99491

Abstract

Kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimiliknya, telah membawa perubahan yang signifikan  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya berkenaan dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (judicial review). Kalau sebelumnya pengujian  hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung atas peraturan-perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,   dengan munculnya Mahkamah Konstitusi  memungkinkan terjadinya pengujian  undang-undang terhadap undang-undang dasar. Judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi  merupakan mekanisme kontrol lembaga yudikatif terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dalam pembuatannya tidak lepas dari pegulatan di antara berbagai kepentingan politik Dengan adanya judisial review semua produk hukum berupa peraturan perundang-undangan tidak dapat lepas dari fungsi kontrol oleh lembaga yudikatif sehingga substansi maupun prosedur pembuatannyan lebih dapat dipertanggingjawabkan dari aspek hukum, dan bukan hanya merepresentasikan kepentingan politik semata.