cover
Contact Name
M. Natsir Asnawi
Contact Email
syafiuddin@judexlaguens.ikahi.or.id
Phone
+6221-3449335
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Judex Laguens
Published by Ikatan Hakim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30257182     DOI : https://doi.org/10.2032023/ikahi
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 1 No 3 (2023)" : 14 Documents clear
MENILAI SAHNYA KEPUTUSAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Mahardika, Tiar
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era industry 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi menjadikan akses internet sebagai kebutuhan hampir pada setiap aktivitas manusia. Begitu pula dalam kegiatan persidangan juga mengalami perkembangan pesat termasuk di dalamnya berkaitan dengan bukti elektronik. Pada praktiknya bukti elektronik dalam persidangan tata usaha negara mengalami berbagai kendala yang dapat menyulitkan dalam menilai bukti elektronik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas cara menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara dan kendala dalam menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan, keputusan elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara apabila menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Indonesia dan dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan. Adapun kendala dalam menilai keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara adalah kendala yang bersifat teknis seperti ketidaksesuaian antara surat keputusan elektronik dengan surat keputusan.
KEPASTIAN HUKUM JUDICIAL RESTRAINT DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN OLEH MAHKAMAH AGUNG Irena, Shan Angela; Arethusa, Arethusa
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judicial restraint merupakan upaya pembatasan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Namun Mahkamah Agung sering kali dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman menerbitkan aturan-aturan yang materi muatannya menyimpangi undang-undang. Penelitian ini fokus pada kajian tentang kedudukan peraturan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan kepastian judicial Restraint terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan, kepastian hukum judicial restraint dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dalam menghadapi atau menemukan perkembangan-perkembangan dinamika masalah harus menahan diri atau tidak membuat peraturan-peraturan yang sifatnya bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang materi muatanya sama dengan undang-undang.
AKSELERASI PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK PERADILAN DI SATUAN KERJA PENGADILAN BARU: Refleksi Penerapan e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan Agama Kuala Pembuang Apriandi, Eko Apriandi
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of information technology has an impact on the world of law and justice, one of which is the implementation of electronic courts in the Supreme Court and the judicial bodies under it. The implementation of electronic justice is an obstacle for newly formed courts such as the Kuala Pembuang Religious Court. Therefore, this research aims to describe the implementation of electronic justice in the new court work unit of the Kuala Pembuang Religious Court and describe efforts to accelerate the implementation of electronic justice in the Kuala Pembuang Religious Court. This research is a qualitative legal research with a normative approach and uses a descriptive analysis method. The results showed: first, the Kuala Pembuang Religious Court as a new court work unit has implemented electronic justice through e-Court and e-Litigation well since 2019. Second, acceleration efforts have been maximized to improve the implementation of electronic justice at the Kuala Pembuang Religious Court with the result of a significant increase.
Verifikasi Keabsahan Fotokopi Bukti Surat Bertandatangan Elektronik QR Code pada Sidang Daring dan Sidang Tatap Muka Pakpahan, Novritsar Hasintongan
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of judicial information technology is increasingly felt its function when the world is experiencing a global COVID-19 pandemic in 2020. The pandemic requires a health protocol, namely the limitation of distance and contact between individuals in order to prevent the chain of spread of the COVID-19 outbreak. As a result, trials that are usually conducted face-to-face must be limited in order to prevent the spread of the COVID-19 outbreak. Problems arise when a lot of evidence in legal practice involves the use of letter evidence with electronic QR Code signatures that have not been regulated in procedural law, especially in terms of submitting photocopies as proof of letters such as family cards and marriage certificates. This research aims to find out and describe the techniques for judges in verifying the validity of copies or photocopies of letters with electronic QR Code signatures submitted as letter evidence in court both online and face-to-face. This type of research is normative legal research using descriptive analysis method. The results showed that the implementation of checking the validity of letter evidence must still be carried out in accordance with the provisions of criminal procedural law and civil procedural law using an android-based mobile phone through the VeryDS application issued by the Indonesian Electronic Certification Centre or through sending QR Code electronic signature samples via the web

Page 2 of 2 | Total Record : 14