cover
Contact Name
M. Natsir Asnawi
Contact Email
syafiuddin@judexlaguens.ikahi.or.id
Phone
+6221-3449335
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Judex Laguens
Published by Ikatan Hakim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30257182     DOI : https://doi.org/10.2032023/ikahi
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2024)" : 14 Documents clear
Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan Dan Putusan Hakim: (Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia) Rachmi Dwi Wiladatil Qodliyah El Syafi; Ineke Dwi Rahma Putri
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.187-202

Abstract

Integritas dan kesejahteraan hakim selalu didiskusikan dengan hangat terlebih bila kedua hal itu dikaitkan dengan nilai keadilan dalam putusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian utama tentang integritas, kesejahteraan dan korelasinya dengan keadilan putusan hakim pada masa sahabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi literasi sebagai sumber primer dan dianalisa dengan metode preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan integritashakim mempunyai korelasi kuat dalam terbentuknya putusan hakim yang adil, sedangkan tingkat kesejahteraan hakim tidak menjadi jaminan terpenuhinya keadilan masyarakat dari setiap putusan hakim. Meski demikian, kesejahteraan hakim perlu ditingkatkan untuk mendorong hakim memiliki sikap profesional sehingga dapat menopang keadilan putusan hakim sepanjang tidak ditumpangi dengan kepentingan politik pemerintah. Adapun refleksi dari literasi sejarah di atas bagi hakim Indonesia adalah penting untuk menjaga integritas diri guna menjamin keadilan putusan yang akan dijatuhkannya dengan menerapkan pola hidup meaningful life (pola hidup bermakna) atau setidaknya “good life” (pola hidup yang baik).
AI HAKIM: MEREVOLUSI PERADILAN YANG BERINTEGRITAS, BERMARTABAT, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HAKIM Zico Junius Fernando
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.141-166

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has offered transformative opportunities in various sectors, including the justice system. In the Indonesian context, the implementation of AI as a judge promises the potential to address the integrity and efficiency challenges faced by the judicial system, which has been tainted by cases of corruption and susceptibility to subjective bias. By leveraging AI's ability to process big data quickly and objectively, it is expected to create a more transparent decision-making process, reduce bias, and minimise the potential for corruption. This research discusses the implementation of AI in the role of a judge in Indonesia's criminal justice system, examines the potential efficiency, objectivity, and transparency offered by AI, and explores the synergy between AI and human judges in improving the quality of legal services. Through theoretical analysis, this research highlights the importance of standards and protocol development, transparency, training and education, and regular evaluation in AI integration. Cooperation between AI and human judges not only enriches the decision-making process in the judiciary but also maintains the humanistic core of law. This research shows that with a careful and ethical approach, the integration of AI in the justice system can strengthen fairness, improve efficiency, and ensure that technology supports, not replaces, the discretion of human judges, opening a new era in a fairer, more efficient, and dignified judiciary. Translated with DeepL.com (free version)
Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim Sebagai Pencegahan Judicial Corruption Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif Dengan Negara Amerika dan Kanada Daffa Ladro Kusworo; Maghfira Nur Khaliza Fauzi
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.167-186

Abstract

Kesejahteraan hakim dalam upaya penyediaannya mengalami stagnasi yang berpengaruh terhadap integritasnya. Masalah yang kian kompleks sebenarnya bermula dari regulasi yang saat ini belum dapat mengakomodir seluruh hak keuangan dan fasilitas hakim. Misalnya saja dalam dinamika terkait besaran gaji pokok dan tunjangan di PP Nomor 94 Tahun 2012 sampai pada perubahan pertamanya masih dikatakan sangat minim, begitu juga Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang mencabut besaran gaji pokok hakim dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi tidak ada tindak lanjut pasca putusan untuk membentuk payung hukum. Intervensi finansial tentu akan berpotensi besar terjadi di kalangan hakim, manakala efektivitas hadir akibat kurangnya negara dalam menjamin kesejahteraan hakim, sehingga kemudian hari keputusan yang diberikan berdasar seberapa besar finansial yang ditawarkan oknum-oknum melalui transaksional yang mengarah pada korupsi peradilan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif mengacu pada peraturan-undangan serta kajian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Penelitian bersifat preskriptif untuk menemukan gagasan ideal diiringi studi perbandingan untuk menelaah sistem hukum di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika sistem penggajian hakim, serta peraturan yang terbatas perlu mencontoh Amerika yang menerapkan perlindungan gaji konstitusional dan larangan kongres menurunkan gaji hakim. Sementara di Kanada terdapat fungsi komisi yudisial untuk melakukan investigasi terkait kecukupan gaji dan jumlah lainnya yang harus diungkapkan kepada hakim yang ditunjuk pemerintah secara berkala. Konstruksi pengaturan hak keuangan dan fasilitas hakim perlu memperhatikan prinsip remunerasi yudisial dan penelitian terkait pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja, untuk nantinya diakomodasi dalam RUU Jabatan Hakim sebagai payung hukum guna meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia.
Interpretasi Nilai Sosial Budaya Dan Hukum Islam Dalam Rumah Khas Adat Penjalin Masyarakat Islam Majalengka Naily A'la, Afrida; Nisfatur Rohmah; Wahidah Zein Br. Siregar
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.219-236

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki ragam akan budaya salah satunya adalah gaya arsitektur rumah yang syarat akan nilai sosial budaya dan hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai sosial budaya dan hukum Islam dalam gaya arsitektur rumah adat penjalin Majalengka. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menjadikan sumber kepustakaan sebagai sumber primer dan dianalisa dengan metode preskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan, rumah adat penjalin pada Masyarakat Islam Majalengka memiliki sarat akan nilai sosial budaya dan nilai hukum Islam, diantaranya adalah nilai kehidupan sosial budaya digambarkan dalam bentuk tangga, nilai hukum Islam yang digambarkan dengan jumlah 17 tiang yang menunjukkan jumlah rakaat sholat, 3 jendela yang terbuka keluar sebagai gambaran nilai Iman, Islam, dan Ihsan serta nilai hubungan ketatanegaraan yang digambarkan pada tiga corak ukiran yang terletak di salah satu ruang mengartikan penghuni rumah merupakan keturunan dari tiga kerajaan (Cirebon, Pajajaran, dan Mataram).

Page 2 of 2 | Total Record : 14