cover
Contact Name
-
Contact Email
erapublikasi@gmail.com
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
erapublikasi@gmail.com
Editorial Address
Taman Balajara Blok G2 No 1A RT 003 RW 008 Desa Parahu Kecamatan Sukamulya
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Harmonization
ISSN : -     EISSN : 30217172     DOI : https://doi.org/10.59066/Harmoinization
Core Subject : Economy, Social,
Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi merupakan jurnal yang memuat artikel ilmiah dari disiplin ilmu sosial, ilmu hukum, dan ekonomi yang bisa berasal dari hasil penelitian di lapangan atau studi pustaka mengenai isu-isu paling mutakhir di Indonesia dan bagian dunia lainnya namun tetap berkaitan dengan Indonesia atau menggunakan metode perbandingan dengan membandingkan suatu negara dengan Indonesia. Ragam artikel ilmiah yang ada dalam jurnal ini bisa berasal juga dari ringkasan skripsi, tesis atau disertasi yang memuat hasil penelitian berkualitas.
Articles 55 Documents
Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Sustainability Reporting Perusahaan Pertambangan di BEI 2021-2024 Sofingatun Fitriani; Minadi Wijaya; Ginanjar Adi Nugraha
Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 4 No. 1 (2026): Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/harmonization.v4i1.2195

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas,leverage dan komisaris independen terhadap pengungapan sustainability report pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 64 total pengamatan. Analisis data yang digunakan yaitu Eviews-13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sustainability report sedangkan variabel profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Implikasi dari penelitian ini yaitu pemilik dapat mempertimbangkan agar persentase komisaris independen diperkuat karena peran komisaris independen tidak hanya dalam aspek keuangan, namun juga pada aspek non-keuangan.
Dampak Sistem Evaluasi Pelanggan kepada Psikologis Pengemudi Ojek Online Yuriadi; Ayu Aisyah Putri Dyah Pratiwi; Firawati Marlinda; Nafisah Amatullah
Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 4 No. 1 (2026): Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/harmonization.v4i1.2753

Abstract

This study aims to examine the customer evaluation system, its resulting effects, the psychological reactions of online motorcycle taxi drivers, and the methods used to cope with the system's impact. A qualitative method was employed to explore the drivers' experiences with the customer evaluation system. Data analysis involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions based on themes identified during interviews. The results indicate that the customer evaluation system affects both the operational and psychological aspects of the drivers. Operationally, low ratings and negative reviews lead to poorer account performance, fewer orders, and reduced income. Psychologically, negative evaluations cause disappointment, frustration, and discomfort, particularly when the feedback is perceived as inconsistent with the actual situation. However, most drivers do not suffer prolonged emotional distress, as they are able to view these evaluations as an inherent risk of the job. Drivers demonstrate adaptability by accepting the situation, engaging in self-evaluation, improving service quality, managing their emotions, and addressing customer complaints responsibly. The customer evaluation system needs to be made fairer and more transparent.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelakutindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: (Analisis Putusan Nomor: 16/Pid.Sus- Anak/2025/PN Jkt.Pst) Wahyu Adjie Noerwantara Anom
Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 3 No. 3 (2025): Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang melibatkan anak adalah pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertimbangan hakim tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2025/PN Jkt.Pst.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur sebagaimana landasan putusan majelis hakim yang telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan restorative justice. Anak tetap dimintai pertanggungjawaban pidana, namun sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat pembinaan dan rehabilitasi daripada pemidanaan represif. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak anak, kepentingan korban, dan tujuan penegakan hukum pidana..
Penjatuhan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: (Analisis Putusan Nomor 7/PID.Sus.Anak/2025/PN.Jkt.Pst) Muhammad Fajar Kuncoro
Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 4 No. 1 (2026): Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah kenakalan anak sekarang ini tetap merupakan persoalan yang krusial di Indonesia. Gaya hidup yang juga turut menetukan peran dalam menggeser sosial kehidupan masyarakat karena pengaruhnya begitu besar sehingga apapun yang dilihat dan ditiru oleh anak-anak tidak memiliki filter sama sekali.Penelitian ini Penjatuhan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor 7/PID.Sus.Anak/2025/PN.Jkt.Pst).Rumusan masalah penelitian 1.Bagaimana pengaturan penjatuhan pidana pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan? 2.Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 7/PID.Sus.Anak/2025/PN.Jkt.Pst? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana pembinaan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan penerapan teori pemidanaan anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan keadilan restoratif, sehingga putusan dinilai telah sesuai dengan tujuan perlindungan dan pembinaan anak dalam hukum pidana Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Ibu Tiri Terhadap Anak Tirinya: (Analisis Putusan Nomor : 82/Pid.Sus/2025/Pn Jkt.Utr) Anthonio Andhika Wahananto
Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 4 No. 1 (2026): Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Domestic violence against children constitutes a serious violation of human rights because it occurs within the family environment, which should provide protection, security, and care for children. Children are particularly vulnerable when the perpetrator is a stepparent who possesses authority and responsibility for their upbringing. This study examines the juridical aspects of domestic violence committed by a stepmother against her stepchild based on Decision Number 82/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr. The study aims to analyze the legal regulation of domestic violence in the Indonesian legal system and to examine the legal considerations of the panel of judges in deciding the case. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The research materials were obtained through library research and analyzed qualitatively. The findings show that the legal regulation of domestic violence in Indonesia has been established comprehensively and hierarchically through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the Indonesian Criminal Code, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, the implementation of legal protection for child victims of domestic violence has not been fully effective. The judges’ legal considerations in Decision Number 82/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr have fulfilled the aspect of legal certainty, but remain relatively formalistic and have not optimally integrated the principles of child protection and the best interests of the child.