cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andriyus
Contact Email
andriyus@soc.uir.ac.id
Phone
+6281268785353
Journal Mail Official
jmp@journal.uir.ac.id
Editorial Address
Gedung Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
Published by Universitas Islam Riau
ISSN : -     EISSN : 30641675     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Environmental Science Social Sciences Other
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan telah terverifikasi pada Online Journal System (OJS) dibawah naungan jounal.uir.ac.id sejak 2023. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan wadah publikasi karya ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa, dosen dan praktisi. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan terbit 4 edisi per tahun yaitu dibulan Januari, April, Agustus dan Desember. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Pemerintahan, Politik, Kebijakan Publik dan Sosial. Mohon dibaca panduan dengan baik. Penulis yang ingin menyerahkan artikel ke JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, harus mematuhi panduan penulisan. Jika artikel yang dikirim tidak sesuai atau ditulis dalam format yang berbeda dengan panduan, maka akan DITOLAK oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya menerima artikel yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan menggunakan prosedur penilaian Double Blind. Di mana antara penulis dengan mitra bestari tidak saling mengenal identitasnya masing-masing.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 Agustus 2024" : 20 Documents clear
Analisis Penerapan E-Government Dalam Pembuatan Paspor Online Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jmp..18597

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan E-Government dalam pembuatan paspor online di kantor imigrasi kelas I TPI Pekanbaru beserta hambatan dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini merupakan hasil analisa pada penerapan aplikasi M-Paspor.Dalam pelaksanaannya, pemohon yang ingin membuat paspor dapat melakukan pendaftaran melalui M-Paspor dan melakukan pembayaran dan mengambil antrian secara online.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan datanya. Penerapan M-Paspor ini diterapkan berdasarkan asas E-Government yaitu support,capacity dan value. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Government pada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru sudah berjalan walaupun masih ada beberapa kendala yang ditemukan. ImigrasiKelas I sudah menjalankan e-government ini dengan elemen pendukung yang tersedia (support , capacity dan value) serta masyarakat sudah menggunakan layanan online. Hambatan yang ditemukan yaitu jaringan yang kurang stabil sehingga menyebabkan M-Paspor tidak bisa di akses dan login dalam penggunaannya terhambat. Kata Kunci : Penerapan, E-Government, Paspor Online ABSTRACT This research aims to determine the application of E-Government in making online passports at the TPI Pekanbaru class I immigration office and the obstacles in implementing it. This research is the result of analysis on the implementation of the M-Paspor application. In its implementation, applicants who wish to apply for a passport can register via M-Paspor and make payments and queue online. This research is qualitative research using observation, interview and documentation techniques as data collection. The implementation of M-Passport is implemented based on the principles of E-Government, namely support, capacity and value. The results of this research indicate that the implementation of E-Government at the Pekanbaru City Class I Immigration Office is already underway, although there are still several obstacles found. Class I Immigration has implemented this e-government with the available supporting elements (support, capacity and value) and the public has used online services. The obstacle found was that the network was unstable, causing M-Paspor to be unable to be accessed and logging in to use it was hampered. Keywords: E-Government, Online Passport
Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jmp..18600

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes di Desa Muara Dilam belum optimal. Terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain: 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes, 2) Pengelolaan BUMDes yang belum profesional, 3) Permodalan BUMDes yang terbatas, dan 4) Kurangnya dukungan dari pemerintah desa. Kontribusi hasil penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memprofesionalkan pengelolaan, menambah permodalan, dan mendapatkan dukungan yang lebih baik dari pemerintah desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerja BUMDes dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kata Kunci: Evaluasi, Bumdes, dan Desa Muara Dilam Abstract This research aims to evaluate Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Muara Dilam Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that the role of BUMDes in Muara Dilam Village is not optimal. There are several inhibiting factors, including: 1) Lack of public understanding about BUMDes, 2) Unprofessional BUMDes management, 3) Limited BUMDes capital, and 4) Lack of support from the village government. The contribution of the results of this research is to provide recommendations for village governments and BUMDes managers to increase community understanding, professionalize management, increase capital, and get better support from the village government. This is expected to increase the role and performance of BUMDes in encouraging the development and welfare of village communities. Keywords: Evaluation, Bumdes, and Muara Dilam Village
Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jmp..18616

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang harus di Evaluasi yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Jika dilihat dari sifat-sifatnya penelitian ini masuk kedalam kelompok penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari konteks indikator evaluasi sitem dalam Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelengaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa merupakan seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa serta masyarakat. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Masukkan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan berjalan dengan baik serta bermanfaat bagi perencanaan pembangunan untuk mengambil sebuah kesimpulan Musyawarah yang dilakukan akan mendengar pendapat seluruh peserta Serta Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa menghasilkan sebuah kesimpulan tentang Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan yang akan datang. Hasil dari kesepakatan yang diambil dalam musyawarah kemudian dibuat sebagai suatu rancangan pembangunan yang disampaikan kepada camat kemudian setelah itu disampaikan kepada bupati jika diterima kemudian akan di realisasikan pada tahun berikutnya. Kendala yang dihadapi ialah seperti menyatukan perbedaan pendapat yang dimiliki setiap peserta musyawarah. Susahnya untuk mengajak masyarakat berkumpul untuk meminta pendapat agar tidak ada masyarakat yang merasa pendapatnya tidak didengar
Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jmp..18678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Indikator-indikator yang digunakan untuk menganalisis implementasi peraturan ini meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui teknik wawancara, pencatatan lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian diuraikan secara sistematis dalam pembahasan, serta disimpulkan berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih diperlukan peningkatan pengawasan dari pihak UPT Perparkiran terhadap petugas parkir untuk memastikan tidak ada pungutan liar oleh petugas parkir tidak resmi. Pengawasan harian juga harus dilakukan melalui patroli di lapangan guna memastikan petugas parkir resmi mengenakan atribut yang sesuai dengan prosedur serta memberikan karcis parkir kepada setiap pengguna jasa parkir, bukan hanya ketika diminta oleh masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan ketertiban dalam pelaksanaan peraturan retribusi parkir di Kota Pekanbaru.  
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jmp..18775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat (Disparbud KBB). Masalah dalam penelitian ini adalah masih banyaknya ASN di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat yang tidak displin dan tidak professional dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif di mana penelitian menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ASN belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari faktor individu di mana sebagian para pegawai masih memiliki rasa kurang percaya diri, faktor kepemimpinan pemimpin kurang tegas dalam menyikapi kinerja pegawai yang kurang baik, faktor kelompok di mana para rekan kerja kurang memotivasi sesama rekan kerja, faktor sistem masih adanya fasilitas kantor yang kurang memadai dan faktor situasi yang cukup membantu para ASN Disparbud beradaptasi dengan baik. Kata kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Reformasi, Birokrasi
Dinamika dan Konflik Pemberian Izin Waralaba Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Tapung
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jmp..18833

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik yang terjadi pada pendirian waralaba dan mengetahui implementasi kebijakan perizinan waralaba di wilayah Pemerintah Kecamatan Tapung. Metode penelitian ini kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan dan hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Konflik yang terjadi menyebabkan konflik perubahan sosial. Seluruh informan secara garis besar kurang setuju terkait pendirian waralaba ini karena berdampak langsung pada omset pendapatan. Ditinjau dari teori konflik, maka masyarakat yang pro menjadi kelompok kepentingan yang memiliki kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata, misalnya pemilik usaha bengkel, pemilik usaha rumah makan, dan masyarakat umum yang mendapatkan fasilitas kemudahan transaksi dan belanja. Masyarakat yang kontra merupakan kelompok semu yang terdiri dari para pemilik usaha warung dan toko atau UKM pada sektor niaga kebutuhan sehari-hari terpaksa harus beradaptasi pada perubahan sosial yaitu dengan menyesuaikan kondisi kependudukan, keserasian sosial dan berupaya penuh mengembangkan ekonomi usahanya. Implementasi kebijakan perizinan waralaba dinilai sudah sesuai. Akan tetapi, belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang mengatur dengan jelas terkait jarak antara toko modern (waralaba) dengan toko tradisional masyarakat. Akibatnya hal ini dikhawatirkan di masa mendatang dapat meningkatkan resiko pendirian waralaba yang tidak sesuai dan menyalahi aturan.
Inovasi Program Sistem Informasi Kepenghuluan Online Nan Canggih (Si Koncang) Di Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jmp..18990

Abstract

Latar Belakang penelitian ialah aplikasi si koncang ini bertujuan untuk Mempermudah Masyarakat. Tujuannya Untuk Menerima Informasi Dari Desa Kemudian Untuk Mengurus Surat Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat tepat dan terintegrasi keseluruhan instansi Pemerintah Daerah.. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian Gagasan Inovasi tersebut berjalan dengan baik dan Inovatif sesuai dengan perkembangan Teknologi. Indikator saluran komunikasi mendapatkan kesimpulan bahwa Tujuan dari dibentuknya layanan Si Koncang ini Yang pertama ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indikator Jangka Waktu ialah sebagai berikut Waktu penggunaan inovasi akan lebih cepat dari pada layanan manual. Indikator sistem sosial adalah Adanya transparansi melalui Si Koncang menghilangkan ketidak percayaan masyarakat akan pengelolaan pemerintahan desa sehingga hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat terus terjalin dengan baik dan tidak ada lagi terjadi kecurangan oleh pemerintah desa kepada masyarakat karena semua informasi sudah mudah didapatkan.
Strategi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata Taman Wisata Alam Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jmp..19008

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Untuk mengetahui penghambat Dalam Pengembangan Objek Wisata Taman Wisata Alam Di Desa Buluh Cina. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Strategi pemberdayaan masyarakat masih banyak yang harus diperbaiki seperti dengan mengadakan pelatihan-pelatihan wirausaha kepada masyarakat. Strategi Peningkatan kapasitas sumber daya Desa Buluh Cina dilakukan dengan dikarenakan wisata Desa Buluh Cina merupakan taman wisata alam seperti taman gajah,hutan adat, taman empat putri itu dilakukan pengembangan dengan kerjasama yang dilakukan dengan pihak Dinas Kehutanan atau BKSDA. Strategi Perlindungan sosial yang diberikan ialah Masyarakat desa buluh cina bersama-sama menjaga kelestaraian wisata alam di Desa Buluh Cina. perilaku masayarakat sebenarnya sudah menjaga namun masih selalu diberiikan bimbingan agar kelestarian dan kenyamanan tempat wisata menjadi aman dan nyaman. Rancangan pengembangan lokasi wisata dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak-pihak terkait mulai dari rancangan awal, pengajuan proposal dana pengembangan, evaluasi hingga sampai ketahap realisasi kegiatan itu dilakukan dengan kerja sama antara pihak, pemerintahan daerah, pemerintahan desa serta masyarakat
Implementasi Kebijakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Pekanbaru Terhadap Aplikasi Layanan Tunggu
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jmp..19204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru terhadap Aplikasi “Layanan Tunggu” yang melakukan pengurusan terhadap KTP yang rusak dan hilang serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Disdukcapil Kota Pekanbaru terhadap Aplikasi “Layanan Tunggu” tersebut. Indikator yang digunakan meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana/disposisi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Disdukcapil Kota Pekanbaru terhadap KTP yang rusak dan hilang dapat dikatakan masih belum memenuhi standar pelayanan. Dalam menerapkan aplikasi “Layanan Tunggu” masih banyak kendala yang dialami oleh masyarakat yang mencoba mengakses aplikasi tersebut, diantaranya: tampilan aplikasi yang masih membingungkan terutama bagi para lansia, tindak lanjut setelah pendaftaran di aplikasi serta kondisi jaringan yang kurang stabil membuat aplikasi Layanan Tunggu sulit untuk diakses di area yang minim dengan teknologi informasi dalam hal ini jaringan
Evaluasi Pelaksanaan Tugas UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi dan Mengendalikan Parkir di Kota Pekanbaru
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jmp..19224

Abstract

Banyak sekali permasalahan parkir terutama yang berhubungan dengan juru parkir mulai dari atribut yang tidak lengkap, hingga sikap petugas parkir yang arogan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi tentang Pelaksanaan Tugas dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi dan Mengendalikan Parkir Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Pekanbaru belum efektif karena masih dijumpai para petugas atau juru parkir yang melakukan penjagaan tidak sesuai jam operasional Efisiensi pengelolaan Kawasan parkir di kota Pekanbaru masih belum tertata dengan baik. Kecukupan dalam Penyediaan parkir di Kota Pekanbaru belum mengcover semua kebutuhan parkir umum masyarakat kota Pekanbaru. Pemerataan dapat disimpulkan bahwa penyerahan uang retribusi oleh pihak UPT Perparkiran diserahkan seluruhnya. Responsivitas dalam peran masyarakat ialah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan perilaku para juru parkir. Ketepatan dapat dilihat dari masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dan juga harus saling berkolaborasi untuk menentukan lokasi-lokasi yang mana yang boleh dan tidak boleh untuk parkir. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : Kendalanya ialah luasnya wilayah kota pekanbaru. Masih kurangnya kamera pengawas cctv pada setiap titik parkir. Masyarakat yang juga terkadang tidak mendukung pengawasan dengan tidak memberikan laporan sehingga evaluasi.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 April 2026 Vol. 3 No. 1 Januari 2026 Vol. 2 No. 4 Desember 2025 Vol. 2 No. 1 Januari 2025 Vol. 1 No. 4 Desember 2024 Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 Vol. 1 No. 2 April 2024 Vol. 1 No. 1 Januari 2024