cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 3 (2007)" : 5 Documents clear
Startegi Management Application To Encourge Bureaucracy Reform Sardjudin, Karhi Nisjor; Komariah, Yuyun
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 3 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i3.399

Abstract

Sumber daya aparatur pemerintahan merupakan unsur vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah. Khusus bagi pemerintah daerah, kebutuhan akan sumber daya aparatur yang kompeten dan memiliki integritas dirasakan semakin mengemuka semenjak kebijakan otonomi daerah diterbitkan tahun 1999. Dalam konteks tata kelola daerah (local governance), kinerja sumber daya aparatur yang kompeten dan memiliki integritas dirasakan semakin mengemuka semenjak kebijakan otonomi daerab diterbitkan tahun 1999.
Kebijakan Pelayanan Publik Era Otonomi Daerah Kustiningsih, Elis
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 3 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i3.396

Abstract

Pandangan yang mengemukakan didalam masyarakat pada pelaksanaan otonomi daerah ini adalah pentingnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi demikian sesuai dengan fungsi utama Pemerintah Daerah yaitu memberikan perlindungan masyarakat (protective function), pelayanan masyarakat (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Langkah strategis untuk menentukan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah adalah melakukan identifikasi terhadap produk (output) yang dihasilkannya. Dalam hubungan ini perlu untuk diketahui tentang bagaimana output dihasilkan dan bagaimana proses untuk memperoleh output tersebut. Dua pertanyaan tersebut merupakan landasan untuk mengetahui sampai sejauhmana kinerja Pemerintah Daerah dalam memperoleh produk yang dimilikinya.
Tinjauan Dan Implementasi Birokrasi Di Indonesia Miftah Toha
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 3 (2007)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i3.401

Abstract

Lembaga pendahuluan pemerintah menurut penjelasan dari pemerintah telah banyak mengalami perubahan, akan tetapi secara strategis penulis memandangnya belum banyak dilakukan reformasi yang menyeluruh. Penulis sering mengatakn rancang bangun (grand design) reformasi birokrasi pemerintah belum ada. Adapun yang dilaksanakan adalah reformasi yang tidak ada sambungannya antara satu reformasi dengan reformasi yang lain dalam birokrasi pemerintah. Sebagai contoh reformasi pelayanan publik antara satu departemen dengan departemen lain tidak ada sambungannya, demikian pula antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lain tidak ada kaitannya. Sehingga ada daerah yang sudah baik pelayanannya tetapi pemerintah daerah lain tidak ada perubahan. Ini menunjukkan pelaksanaan reformasi yang tidak menyeluruh.
Pembinaan Sosol Aparatur Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat PNS Djumara, Noorsyamsa
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 3 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i3.397

Abstract

Di awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1945, para founding fathers telah memiliki visi dan misi yang jelas. Prof. H. Bintoro Tjokroamijojo menegaskan visi pembentukan NKRI adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Negara Indonesia, bersatu, berdaulat, adil dan makmur1. Untuk mewujudkan visi tersebut, para pendiri Negara tersebut menetapkan empat misi, yakni: (1) melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Reformasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Daerah Sedamayanti, Sedamayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 3 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i3.402

Abstract

Kondisi kualiatas profesionalisme rata-rata birokrasi masih belum memuaskan. Salah satu penyebabnya adalah karena praktik manajemen sumber daya manusia yang belum benar. Manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam setiap organisasi, termasuk dalam hal ini birokrasi pemerintah yang diawaki sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur kekuatan daya saing bangsa, bahkan sebagai penentu utama harus memiliki kompetensi dan kinerja tinggi demi pencapaian tujuan, tidak saja profesionalisme dan pembangunan citra pelayanan publik, tetapi juga sebagai perekat pemersatu bangsa.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2007 2007


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue