cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 3 (2001)" : 5 Documents clear
Restruturisasi dan Pemberdayaan Instansi Pemerintah Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i3.577

Abstract

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupkan issue yang paling mengemuka pengelolaan administarsi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerinta untuk melaksanakn penyelenggaraan pemerintahan yang baik adlah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengarugh globalisasi. Pola lama penyelengagaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudh seharusnya diresponsoleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
MekanismeKoordinasi Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi (Koordinasi Kewilayahan) Di Prpinsi Ruhara, Ara
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i3.579

Abstract

Dalam era otonmi luas dewasa ini, funsi koordinasi di propinsi memegang peranan sangat penting. Disamping untuk menjembatani kepentingan antara pusat-propinsi dan kabupaten kota. Koordinasi yang dilakukan gubernur juga dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pemerintahan propinsi pasca likuidasi aparat vertikal di daerah. Kondisisperti in mengisyaratkan perlunya perumusan dan atau penyempurnaan konsep koordinasi kewilayahan. Tiga saran konkrit yang diajukan disini adalalah integrasi fungsional, integrasi institusional, serta integrasi program.
Reinvensi Fungsi Kepemimpinan Dalam Manajemen Pemerintahan Daerah Nujiana, Nugraha Lili
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i3.581

Abstract

Semangat otonomi daerah yang diusung oleh UU No.33/1999 memberikan kewenangan yang cukup besar pada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setemapt dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Namun dalam implementasinya, semangat otonomi tersebut bisa bergerak kearah “pembangkangan” Daerah terhadap Pusat. Dan salah satu pemicu utamanya adalah faktor kepemimpinan yang ada di daerah, yang serimg merasa kurang terakomodasi oleh kebijakan pusat. Untuk itu maka fungsi kepemimpinan dalam proses reformasi otonomi di daerah saat ini perlu dikaji dan di “reinvensi”kembali. Agar penguatan otonomi daerah tidak mesti dibayar dengan penurunan semnagat kebangsaan dan persatuan nasional.
Hubungan Daerah Propinsi dengan Kabupaten/Kota dalam Penanganan kewenangan yang dimilikinya Dayat Hidayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i3.580

Abstract

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 kedudukan daerah propinsi dengan daerah kabupaten/kota sama-sama daerah otonom. Diantara keduanya tidak ada hubungan yang bersifat hierarki. Namun dalam praktek administrasipebliknya hal ini tidak serta merta bisa dipisahkan begitu saja. Wilayah Daerah Propinsi. Bahkan dalam konteks Negara kesatuan, kedua daerah ini harus mampu mengembangkan semangat otonomi yang mengusung integrasi bangsa. Untuk itu tulisan ini secara khusu menguraikan hubungan yang muncul antara kedua daerah tersebut terutama dalam penganganan kewenangan yang dimlikinya.
Kabinet Gotong Royong Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i3.576

Abstract

Kursi panas kepresidenan RI akhirnya beralih dengan digantinya Abdurrahman "Gus Dur" Wahid oleh Megawati. Pergantian ini langsung direspon oleh pasar secara positif yang ditandai dengan menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai tukar ini semakin menguat setelah Presiden RI ke 5 ini, mengumumkan susunan Kabinetnya. Kabinet yang dibentuk diberi nama Kabinet Gotong Royong (GR) yang sekaligus menggusur kabinet Persatuan yang dibentuk oleh Gus Dur

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2001 2001


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue