cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Kholid
Contact Email
hpi@uinsgd.ac.id
Phone
+6285222207341
Journal Mail Official
hpi@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Bandung, Provinsi Jawa Barat
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Al-jina'i Al-islami
Published by UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : -     EISSN : 30315506     DOI : https://doi.org/10.15575/jaa
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Al Jinai Al Islami (E ISSN 30315506) published by the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung is a periodic scientific journal with open access that uses the double blind peer review method. This journal offers a national and international academic platform for studies related to Islamic Criminal Law, thought, and reform. The journal is published twice a year, in June and December. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Al Jinai Al Islami Journal. It is expected that authors who submit manuscripts in advance must adhere to the writing guidelines and templates. If the submitted manuscript does not follow the guidelines or uses a different format, it will be rejected by the editorial team before review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)" : 5 Documents clear
Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT di Polres Ciamis Sukatma Putra, Zidan Al Fadlil
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v3i1.1310

Abstract

Abstrak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ciamis, meskipun perangkat hukum positif telah tersedia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum sering kali tersendat oleh faktor budaya, keberanian korban, serta sensitivitas aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penegakan hukum terhadap kasus KDRT di Polres Ciamis dengan menempatkannya dalam perspektif hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait KDRT dan laporan kepolisian, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih jinayah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum di lapangan masih jauh dari harapan korban, sementara hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan rumah tangga melalui prinsip maqāṣhid al-syarī‘ah dan keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis lokal yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dalam studi penegakan hukum positif, sehingga memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan paradigma hukum integratif serta masukan praktis bagi aparat dalam menangani kasus KDRT secara lebih humanis. Kata Kunci: Hukum pidana Islam, KDRT, Polres Ciamis   Abstract: Domestic violence remains a serious problem in Indonesia, including in Ciamis Regency, despite the availability of positive legal instruments. However, in practice, law enforcement is often hampered by cultural factors, the courage of victims, and the sensitivity of law enforcement officials. This study aims to examine law enforcement in domestic violence cases at the Ciamis Police Station from the perspective of Islamic criminal law. This research is qualitative in nature, using a normative juridical method combined with a statute approach and a conceptual approach. The research data was sourced from primary legal materials in the form of legislation related to DV and police reports, as well as secondary legal materials in the form of fiqh jinayah literature, books, and previous research results. Data analysis was conducted descriptively and analytically by interpreting positive legal norms and Islamic legal values in the context of victim protection. The results of the study show that law enforcement in the field is still far from the expectations of victims, while Islamic law emphasizes the importance of protecting the household through the principles of maqāṣhid al-syarī‘ah and justice. The novelty of this research lies in its local analysis that integrates the perspective of Islamic law into the study of positive law enforcement, thereby contributing theoretically to the development of an integrative legal paradigm and providing practical input for officials in handling domestic violence cases in a more humane manner. Keyword: Islamic criminal law, domestic violence, Ciamis Police
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam Cheha, Miss Asyron; Alam, Saepul
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v3i1.1469

Abstract

Abstrak: Aborsi di Thailand telah menjadi persoalan serius karena maraknya praktik meskipun secara hukum dikategorikan sebagai tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan problem medis, sosial, dan hukum yang perlu dianalisis lebih dalam. Penelitian ini bertujuan menelaah tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Thailand dan hukum pidana Islam serta membandingkan persamaan dan perbedaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif, berbasis data kepustakaan yang mencakup sumber primer (Thailand Criminal Code, al-Qur’an, dan Hadis) serta sumber sekunder (buku dan jurnal). Hasil penelitian menunjukkan keduanya sama-sama memperbolehkan aborsi karena alasan medis untuk menghindari mudarat, namun berbeda dalam batas usia kandungan dan jenis sanksi. Kebaruan penelitian ini adalah fokus pada perbandingan normatif antara hukum pidana Thailand dan hukum pidana Islam. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum komparatif dan memberikan perspektif baru bagi upaya perlindungan hak hidup janin dan ibu. Kata Kunci: Hukum pidana Islam, Thailand, tindak pidana   Abstrak: Abortion in Thailand has become a serious issue due to its widespread practice despite being classified as a criminal offense. This situation raises medical, social, and legal problems that need to be analyzed in depth. This study aims to examine the criminal offense of abortion in Thai criminal law and Islamic criminal law and to compare their similarities and differences. The method used is qualitative research with a normative juridical and comparative study approach, based on library data covering primary sources (Thailand Criminal Code, al-Qur'an, and Hadith) and secondary sources (books and journals). The results show that both allow abortion for medical reasons to avoid harm, but differ in terms of gestational age limits and types of sanctions. The novelty of this study is its focus on a normative comparison between Thai criminal law and Islamic criminal law. This study contributes to enriching comparative legal literature and provides a new perspective on efforts to protect the right to life of the fetus and the mother. Kata Kunci: Islamic criminal law, Thailand, criminal acts
Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining dalam Undang-Undang Minerba dan Hukum Pidana Islam Yuniarsih, Rina Isti
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v3i1.1691

Abstract

Abstrak: Praktik pertambangan tanpa izin (illegal mining) masih marak terjadi di Indonesia meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang memberikan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius, baik kerugian negara, kerusakan lingkungan, maupun lemahnya efek jera hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana illegal mining dalam UU Minerba serta membandingkannya dengan perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan praktik, sedangkan hukum Islam menempatkan illegal mining sebagai bentuk kerusakan (fasād) yang dapat dikenai sanksi ta’zir. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum positif dan hukum pidana Islam. Kontribusinya adalah memberikan rekomendasi alternatif penegakan hukum yang lebih adil, berorientasi pada kemaslahatan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kata Kunci: Hukum pidana Islam, illegal mining, sanksi   Abstract: Illegal mining practices are still rampant in Indonesia despite being strictly regulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, which imposes criminal penalties and fines on perpetrators. This situation causes serious problems, including state losses, environmental damage, and the weak deterrent effect of positive law. This study aims to analyze the criminal sanctions for illegal mining in the Minerba Law and compare them with the perspective of Islamic criminal law. The method used is normative research with a legislative and comparative law approach. The results of the study show that there is a gap between normative rules and practice, while Islamic law considers illegal mining as a form of damage (fasād) that can be subject to ta'zir sanctions. The novelty of this study lies in the integration of positive law and Islamic law analysis. Its contribution is to provide alternative recommendations for law enforcement that is more just, oriented towards public interest, and preserves the environment. Keyword: Islamic criminal law, illegal mining, sanctions
Sanksi Pembunuhan Mutilasi Berencana pada Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Rahayu, Citra
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v3i1.2079

Abstract

Abstrak: Perkembangan kriminalitas ekstrem, termasuk pembunuhan berencana disertai mutilasi, menimbulkan masalah aktual terkait efektivitas Pasal 340 KUHP yang belum secara eksplisit mengatur mutilasi sebagai faktor pemberat tersendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis sanksi terhadap pembunuhan mutilasi berencana dalam KUHP dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya terkait keadilan, perlindungan korban, dan efek jera. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menggunakan studi kepustakaan (library research) sebagai teknik pengumpulan data, meliputi teks KUHP, kitab fiqh pidana, fatwa, jurnal akademik, dan literatur terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif, dengan teknik komparatif dan interpretatif untuk menilai kesesuaian antara sanksi KUHP dan prinsip qishash, diyat, serta ta’zir dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mutilasi memperkuat unsur perencanaan dan niat jahat pelaku, sehingga sanksi KUHP perlu diperkuat, sementara hukum Islam menawarkan kerangka normatif holistik melalui qishash, diyat, dan ta’zir. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum Islam dengan analisis KUHP, sedangkan kontribusinya mencakup rekomendasi reformasi KUHP yang lebih manusiawi, adil, dan efektif dalam merespons kejahatan ekstrem serta melindungi korban secara menyeluruh. Kata Kunci: Hukum pidana Islam, mutilasi, pembunuhan berencana   Abstract: The rise of extreme crimes, including premeditated murder accompanied by mutilation, raises actual issues regarding the effectiveness of Article 340 of the Criminal Code, which does not explicitly regulate mutilation as a separate aggravating factor. This study aims to analyze the sanctions for premeditated mutilation murder in the Criminal Code and assess their compatibility with the principles of Islamic criminal law, particularly in relation to justice, victim protection, and deterrence. The method used is normative juridical with a conceptual and legislative approach, using library research as a data collection technique, covering the text of the Criminal Code, criminal fiqh books, fatwas, academic journals, and previous literature. The data was analyzed qualitatively, using comparative and interpretative techniques to assess the compatibility between the penalties in the Criminal Code and the principles of qishash, diyat, and ta'zir in Islamic law. The results of the study show that mutilation reinforces the elements of planning and malicious intent of the perpetrator, so that the penalties in the Criminal Code need to be strengthened, while Islamic law offers a holistic normative framework through qishash, diyat, and ta'zir. The novelty of this research lies in the integration of the Islamic law perspective with the analysis of the Criminal Code, while its contribution includes recommendations for a more humane, fair, and effective reform of the Criminal Code in responding to extreme crimes and protecting victims comprehensively. Keyword: Islamic criminal law, mutilation, premeditated murder
Konvergensi Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Prinsip Humaniter Internasional Terhadap Jarimah al-Harbiyyah Salsabila, Adzanah Mariska
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v3i1.2258

Abstract

Abstrak: Perang selalu menghadirkan paradoks antara legitimasi politik dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam dan hukum humaniter internasional sama-sama berupaya membatasi kekerasan perang dan melindungi martabat manusia, namun sering kali dipersepsikan berjalan secara terpisah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konvergensi antara maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip hukum humaniter internasional dalam konteks jarīmah al-ḥarbiyyah sebagai upaya menemukan dasar filosofis bagi sistem hukum global yang lebih humanis dan berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan corak filosofis melalui studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder, termasuk karya klasik para fuqahā’ serta dokumen hukum internasional seperti Geneva Conventions 1949 dan Additional Protocols 1977. Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan syariat dalam melindungi jiwa (ḥifẓ al-nafs) sejalan dengan prinsip humaniter seperti humanity, distinction, dan proportionality, yang menekankan perlindungan harkat manusia dalam perang. Dalam konteks jarimah al-harbiyyah, pelanggaran terhadap norma ini seperti membunuh warga sipil atau menyerang secara tidak proporsional merupakan kegagalan penerapan prinsip moral dan etika yang sama. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan maqāṣidiyyah yang digunakan untuk membangun jembatan epistemologis antara hukum Islam dan hukum humaniter internasional, sekaligus menawarkan paradigma integratif bagi pengembangan hukum global yang inklusif. Kata Kunci: Humaniter, jarimah al-harbiyyah, maqāṣid al-syarī‘ah.   Abstract: Written War always presents a paradox between political legitimacy and humanitarian values. In this context, Islamic criminal law and international humanitarian law both seek to limit the violence of war and protect human dignity, but are often perceived as operating separately. This study aims to analyze the convergence between maqāṣid al-syarī‘ah and the principles of international humanitarian law in the context of jarīmah al-ḥarbiyyah as an effort to find a philosophical basis for a more humane and just global legal system. This study uses a normative juridical approach with a philosophical character through a literature review of primary and secondary sources, including the classical works of the fuqahā’ and international legal documents such as the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols. The results of the study show that the objective of Sharia law in protecting life (ḥifẓ al-nafs) is in line with humanitarian principles such as humanity, distinction, and proportionality, which emphasize the protection of human dignity in war. In the context of jarimah al-harbiyyah, violations of these norms, such as killing civilians or attacking disproportionately, constitute a failure to apply the same moral and ethical principles. The novelty of this research lies in the maqāṣidiyyah approach used to build an epistemological bridge between Islamic law and international humanitarian law, while offering an integrative paradigm for the development of inclusive global law. Keywords: Humanitarian, jarimah al-harbiyyah, maqāṣid al-syarī‘ah

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June) Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)