Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Kepala Desa Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Fadhilla, Faiza Berliana; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Kepala Desa Dalam Program Pengelolaan sampah yang ada di Desa Kediren.Pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dan sampah rumah tangga menjadi masalah besar di desa. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui peran kepala desa dalam mengatasi masalah sampah di desa, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah.Pengelolaan sampah yang baik merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalahmenurut Tjokroamindjojo yang terdiri dari 3 indikator antara lain Motivator, Fasilitator, Mobilisator. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan Peran Kepala Desa sebagai Motivator, kepala desa kurang dalam memberikan motivasi kepada masyarakat desa mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif dalam melakukan program pengelolaan sampah. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat serta perbedaan karakter dan individu warga yang mengakibatkan tidak efektifnya program.Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator, upaya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih terbatas. Hambatan dalam pelaksanaan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa yang mengakibatkan kurangnya fasilitas yang memadai. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator, keberadaan tengkulak yang masih memasuki desa dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program. Ketidaktegasan kepala desa menyebabkan tengkulak masih aktif memasuki desa untuk melakukan penukaran sampah dengan masyarakat. Saran dari penelitian ini ialah sebagai Motivator, kepala desa dapat lebih proaktif sebagai motivator dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebagai Fasilitator, kepala desa dapat menyusun program pelatihan lanjutan yang terstruktur dan berkelanjutan. kepala desa dapat menyusun rencana anggaran yang lebih komprehensif swngan mengalokasikan dana khusus untuk pembelian fasilitas yang lebih mendukung. Sebagai Mobilisator, Kepala desa dapat mengambil langkah yang lebih tegas dan tersetruktur untuk mengatasi keberadaan tengkulak yang masih mengganggu sistem bank sampah.

Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Krisis Air Bersih Akibat Musim Kemarau Di Kecamatan Sukosewu Desa Sumberjokidul Kabupaten Bojonegoro Suryandari, Heppy; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ketersediaan air bersih sangat penting bagi masyarakat. Di Desa Sumberjokidul, Kecamatan Sukosewu, krisis air saat kemarau masih menjadi masalah utama yang berdampak pada kesejahteraan warga. Penelitian ini mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mengatasi krisis tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan teori peran Ryaas Rasyid: regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator belum optimal, terlihat dari belum adanya Peraturan Desa khusus pengelolaan air bersih, minimnya sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2021 dan UU No. 17 Tahun 2019, serta ketiadaan alokasi anggaran khusus dalam APBDes yang menghambat keberlanjutan regulasi dan pengawasan. Sebagai dinamisator, terlihat dari adanya dialog dalam Musrenbang, namun belum ada program edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara sistematis, potensi Karang Taruna juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam peran fasilitator, pemerintah desa menyediakan infrastruktur air, tetapi belum didukung perencanaan anggaran yang berkelanjutan dan sistem distribusi yang adil. Hambatan internal seperti kapasitas aparatur yang terbatas dan anggaran yang minim, serta hambatan eksternal berupa lemahnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta kurangnya dukungan teknis, secara signifikan menghambat optimalisasi peran pemerintah desa. Saran penelitian ini antara lain: (1) Sebagai Regulator, pemerintah desa perlu menyusun Perdes khusus, manfaatkan UU No.17/2019 dan Perda No.5/2021, perkuat pengawasan, alokasikan anggaran, dan lakukan evaluasi berkala. (2) Sebagai Dinamisator, pemerintah desa harus inisiasi program edukasi dan pelibatan masyarakat, maksimalkan peran Karang Taruna, serta fasilitasi forum musyawarah rutin. (3) Sebagai Fasilitator, pemerintah desa perlu alokasikan dana APBDes untuk pemeliharaan infrastruktur, libatkan warga, dan jalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk dukungan teknis dan pendanaan.

Implementasi Pengembangan UMKM Perikanan Di Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Tejoasri, Kabupaten Lamongan) Soraya Nur Azizah; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan UMKM perikanan di Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya daya saing dan kemandirian pelaku UMKM berbasis perikanan meskipun terdapat berbagai program pemberdayaan dari pemerintah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan di tingkat desa. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan perangkat desa, pelaku UMKM, serta kelompok pembudidaya ikan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, transmisi informasi masih informal dan tidak merata, substansi belum dipahami secara menyeluruh, dan penyampaian belum konsisten. Pada aspek sumber daya, terdapat komitmen pelaksana namun kapasitas teknis masih terbatas, dukungan anggaran belum memadai, bantuan peralatan tidak merata, dan wewenang pelaksana belum diperkuat secara struktural. Disposisi pelaksana cukup baik dan responsif, namun belum inovatif dan belum ada pendampingan berkelanjutan. Struktur birokrasi masih bersifat informal tanpa SOP atau peraturan desa yang mendukung. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada penguatan komunikasi, sumber daya yang memadai, pelaksana yang proaktif, serta pembentukan struktur birokrasi yang resmi. Disarankan agar pemerintah desa memperbaiki sistem komunikasi, memperkuat akses sumber daya, membentuk tim pelaksana tetap, membuat SOP dan Perdes, mendorong inovasi lokal, dan menjalin kemitraan lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan program. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, UMKM perikanan, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Abstract This study aims to analyze the implementation of fishery-based MSME development policies in Tejoasri Village, Laren District, Lamongan Regency. The background of this research is the low competitiveness and independence of fishery-based MSME actors, despite various government empowerment programs. The focus is on how policy implementation is carried out at the village level. A descriptive qualitative approach was used, guided by George C. Edwards III’s policy implementation theory, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through observation, in-depth interviews with village officials, MSME actors, and fish farmer groups, as well as documentation. The findings reveal that implementation has not been optimal. In terms of communication, information transmission remains informal and uneven, the content is not fully understood, and dissemination is inconsistent. Regarding resources, while implementers are committed, their technical capacity is limited, budget support is insufficient, equipment assistance is not evenly distributed, and authority is not structurally supported. The disposition of implementers is positive and responsive, yet lacks innovation and consistent technical assistance. The bureaucratic structure remains informal without standard procedures or village regulations. In conclusion, successful policy implementation depends heavily on improved communication, sufficient resources, proactive implementers, and the formation of a formal administrative structure. It is recommended that the village government strengthen communication systems, strengthening access to resources, establish a permanent implementing team, developing SOPs and drafting village regulations about fisheries MSMEs, promote local innovation, and build cross-sector partnerships to support program sustainability. Keywords: Policy implementation, fishery MSMEs, communication, resources, disposition, bureaucratic structure.

Implementasi Kebijakan Bumdes Dalam Mendukung Kemandirian Desa Di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek ARYANDINI, FEBRYA SHIDQI; Rosdiana, Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu cara pemerintah desa dalam menyelaraskan pembangunan desa. BUMDes desa Wonocoyo merupakan salah satu BUMDes yang masih aktif di Kecamatan Panggul. Namun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan tentang BUMDes masih terdapat beberapa permasalahan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kurangnya pemahaman tentang dasar-dasar program BUMDes di kalangan pengelola. Dengan menggunakan teori pelaksanaan Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi kebijakan BUMDes termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan di Desa Wonocoyo. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara yang terkait dengan masyarakat umum, pelaksana BUMDes, dan perangkat desa. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat indikator yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan program BUMDes dalam mendukung kemandirian desa di Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek belum cukup optimal. Indikator komunikasi terdapat beberapa tantangan dalam partisipasi masyarakat dan komunikasi internal yang ada. Sumber daya yang ada belum cukup memadai. Sikap pelaksana/disposisi meliputi aspek komitmen yang sudah baik meskipun dalam hal kerja sama belum cukup baik. Selain itu, struktur birokrasi masih belum terorganisir dengan baik.

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PROGRAM KARTU KELUARGA ( KK ) BARCODE Dİ KELURAHAN KARAH KOTA SURABAYA Dwi Siami, Risa Laili; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraanpemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di era digital, kualitaslayanan publik berbasis teknologi menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Salah satu inovasidalam bidang ini adalah layanan Kartu Keluarga (KK) Barcode yang diterapkan di Kelurahan Karah,Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasikependudukan melalui layanan KK Barcode di Kelurahan Karah Kota Surabaya. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitianmenggunakan teori Tjiptono dengan lima indikator, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan dan kepastian (assurance & certainty), sertaempati (empathy). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan KK Barcode memberikan kemudahandalam proses pengurusan dokumen serta meningkatkan efisiensi waktu. Namun, masih ditemukanbeberapa kendala dalam pelaksanaannya, (1) Pada indikator bukti fisik, sarana dan prasaranapelayanan kelurahan belum memadai karena keterbatasan printer, kursi tunggu, papan informasi ataupengumuman yang kadaluarsa serta ketiadaan banner informasi. (2) Pada indikator keandalan,Penyedia layanan belum menunjukkan keandalan karena karena keterbatasan wewenang antaraDispendukcapil dan kelurahan serta staf pelayanan belum melaksanakan pelatihan teknis khususterkait program KK Barcode. (3) Pada indikator daya tanggap, daya tanggap staf kelurahan masihkurang karena belum mampu menjaga kecepatan tanggap dalam mengatasi permasalahan warga saatantrean melunjak sehingga respons terhadap masyarakat tidak terkendali. (4) Pada indikator jaminandan kepastian, ditemukan kurangnya transparansi mengenai status dokumen administrasikependudukan serta belum adanya SOP tertulis Khusus yang terstandarisasi tentang KK Barcode. (5)Pada indikator empati, pegawai belum menunjukkan sikap empatik secara personal terutama kepadakelompok rentan atau lansia serta warga yang sedang mengalami kendala dalam pengurusankeadministrasian sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat.Kata Kunci: kualitas pelayanan, KK barcode, administrasi kependudukan, kualitas pelayanan

Kualitas “Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)” Dalam Penerapan Pelayanan Digital Administrasi Kependudukan di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo Dwi Maharani, Salsabilla Ayu; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelayanan publik adalah kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dianggap berkualitas bila masyarakat memperoleh pelayanan yang memuaskan, karena hal tersebut merupakan pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pemberian pelayanan publik di Indonesia terbilang belum optimal, tertera pada Laporan Ombudsman 2023 aduan terbanyak berasal dari sektor Administrasi Kependudukan menandakan urgensi perbaikan sistemik. Menjawab tantangan ini, selaras UU 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan pembuatan sistem database yang sejalan dengan kemajuan TIK guna memenuhi tuntutan pelayanan professional. PemKab Sidoarjo meluncurkan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo “SIPRAJA” inovasi berbasis E-Government untuk mewujudkan pelayanan cepat, mudah, dan transparan. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan Kualitas “Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)” Dalam Penerapan Pelayanan Digital Administrasi Kependudukan di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Desa Kedungturi dengan subjek peneliti yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan instrument penelitian berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Kualitas SIPRAJA cukup tercapai pada Indikator Efisiensi, Keandalan, Pemenuhan, Privasi, Responsivitas, Kompensasi, dan Kontak. Aplikasi dinilai memudahkan pengurusan administrasi kependudukan secara digital, meski terdapat kendala teknis yang masih dalam batas wajar seperti lambat, tidak autosave, down sistem dikala lonjakan pengguna diwaktu bersamaan, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan operator. Pihak desa telah menunjukan respon tinggi dalam penanganan keluhan, namun kurangnya kanal komunikasi daring masih menjadi hambatan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa kualitas penerapan SIPRAJA di Desa Kedungturi dikatakan cukup optimal, meski perlu penguatan dari sisi layanan digital dan pihak desa. Saran dari penelitian ini perlunya peningkatan infrastruktur digital, pengadaan saluran komunikasi daring, serta penambahan staf pelayanan dan sosialisasi masyarakat guna terealisasikan pemerataan pemanfaatan SIPRAJA di Desa Kedungturi.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG Kirana, Hanif; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan layanan prima kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Administrasi kependudukan menjadi krusial dalam memastikan legalitas, perlindungan, keakuratan data penduduk. Penelitian ini dalam menganalisis menggunakan teori Parasuraman (SERVQUAL) terdiri dari 5 dimensi. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data diterapkan melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan masih ditemui permasalahan pelayanan seperti sebagian masyarakat masih belum memiliki dokumen adminduk secara lengkap. Berdasarkan (1) Bukti Fisik (tangible) fasilitas pendukung pelayanan belum memadai, termasuk belum adanya mesin antrian wireless untuk memudahkan pemohon memantau jalannya antrian (2) Keandalan (reliability) pegawai melakukan proses pengajuan dokumen sesuai SOP, namun jika sistem SIAK mengalami proxy maka harus ditunda terlebih dahulu (3) Daya tanggap (responsivenes) pegawai sudah merespon dan memberi pengarahan terkait kepengurusan dokumen, tetapi masih ada keluhan mengenai kinerjanya lama. Selain itu, informasi yang sudah disebarluaskan masih belum optimal (4) Jaminan (assurance) ketidakpastian waktu pengambilan dokumen yang sudah jadi apabila terjadi kendala pemeliharaan sistem (maintenance) (5) Empati (empathy) sikap pegawai ramah dalam menghadapi permintaan, kritik, dan saran yang diajukan masyarakat. Secara keseluruhan kualitas pelayanan di Disdukcapil Kota Malang sudah cukup baik, tetapi perlu peningkatan dalam efisiensi dan kecepatan pelayanan khususnya pegawai customer service untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan sebagai evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi yang diberikan mencakup perbaikan fasilitas fisik, optimalisasi sistem antrian, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan layanan publik sesuai perkembangan birokrasi dan teknologi. Kata kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Malang

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kearsipan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Badriyatur Rofiyah; Rosdiana, Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelenggaraan tata kelola kearsipan di Desa Kemlagigede Lamongan dilakukan secara manual, penyelenggaraan kearsipan belum berjalan secara optimal. Penyimpanan fisik arsip tidak dilakukan pada seluruh dokumen, pemusnahan arsip tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persoalan tersebut terjadi karena belum tersedia SOP yang mengatur terkait penyelenggaraan kearsipan di Desa Kemlagigede. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kearsipan di desa Kemlagigede. Metode Research and Development (R&D) digunakan dalam penelitian ini yang berfokus pada penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyusunan SOP dilakukan berdasarkan tahapan dalam PERMENPAN-RB No 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP yaitu tahap persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan, penerapan, monitoring dan evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan penelaahan dokumen yang terdiri dari PERMENPAN-RB NO 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lamongan, pemetaan informan dan penyusunan daftar informasi. Tahap penilaian kebutuhan dilakukan melalui pengumpulan data dan telaahan dokumen yang menghasilkan rancangan unsur SOP. Tahap pengembangan menghasilkan dokumen SOP yang kemudian dilakukan uji coba dan reviu dan berakhir pada tahap pengesahan. Pada tahap penerapan, SOP diterapkan kecuali SOP pemusnahan arsip yang akan diterapkan bersamaan dengan pelaksanaan pemusnahan pada bulan Juni. Hasil tahap monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa ketersediaan SOP Kearsipan mampu mendorong peningkatan kinerja, menjawab mengatasi permasalahan kearsipan, menjawab kebutuhan organisasi. Namun perlu dilakukan revisi sehingga SOP sesuai dengan kondisi di lapangan ketika diterapkan, penyebarluasan optimal juga diperlukan baik secara langsung seperti sosialisasi maupun tidak langsung melalui media seperti broadcast ataupun menyediakan dokumen SOP pada laman pemerintah untuk memudahkan akses ketika diperlukan.

OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS DIGITAL: (Studi tentang Pemanfaatan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang) Dewi Erviana; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital menjadi kebutuhan penting dalam era transformasi pelayanan publik. Di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas layanan. Penelitian ini mendeskripsikan kualitas pelayanan IKD dengan pendekatan kualitatif dan teori E-Service Quality dari Zeithaml, Parasuraman, dan Malhotra (2005) , yang meliputi: efisiensi, ketersediaan sistem, pemenuhan, privasi, responsivitas, kompensasi, dan kontak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek efisiensi, proses layanan seperti pengajuan perubahan data dan pembuatan dokumen masih mengharuskan kehadiran langsung ke kantor pelayanan, sehingga belum mencerminkan optimalisasi digital. Dalam indikator ketersediaan sistem, ditemukan seringnya gangguan teknis seperti gagal login dan verifikasi yang tidak konsisten, yang menghambat aksesibilitas layanan. Dalam indikator Pemenuhan fitur aplikasi juga belum maksimal, terlihat dari belum tersedianya fitur pengajuan dokumen secara mandiri. Dari indikator privasi dan keamanan, walaupun aplikasi telah dilengkapi sistem keamanan, kekhawatiran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih cukup tinggi. Pada indikator responsivitas, tanggapan terhadap keluhan pengguna tergolong lambat dan tidak semua permasalahan bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Dalam aspek kompensasi, tidak terdapat mekanisme yang jelas untuk memberikan ganti rugi atau solusi atas kendala layanan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Sementara itu, pada indikator kontak, tidak adanya sitem pengaduan resmi sehingga masyarakat harus datang langsung jika terjadi kendala. Saran penelitian ini antara lain: (1) Pada indikator efisiensi: Layanan IKD perlu diintegrasikan penuh secara digital dan disosialisasikan secara luas agar masyarakat tak perlu hadir langsung. (2) Pada indikator ketersediaan Sistem: Stabilitas aplikasi harus ditingkatkan dengan fitur pemulihan akun mandiri dan dukungan teknis di kecamatan. (3) Pada indikator pemenuhan: aplikasi perlu menyediakan fitur pengajuan dokumen dan panduan digital agar layanan lebih lengkap dan mudah diakses. (4) Pada indikator privasi dan keamanan: perlu edukasi perlindungan data, sistem keamanan yang kuat, dan pemulihan akun yang praktis. (5) Pada indikator responsivitas: fitur bantuan digital dan penambahan petugas kecamatan diperlukan agar keluhan cepat ditangani. (6) Pada indikator kompensasi: harus ada kompensasi jelas dan alur penanganan keluhan agar hak pengguna terlindungi. (7) Pada indikator kontak: jalur komunikasi resmi dan fitur pengaduan aplikasi harus diperkuat untuk respon cepat dan terdokumentasi. Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Pelayanan Publik, E-Service Quality, Kecamatan Kesamben, Optimalisasi Layanan.

GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA “SIADADI” KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN Sepvika Atita Sari; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa“Siadadi” Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Kepala desa sebagai pemimpin memilikikarakter yang dihormati dan disegani oleh bawahannya, serta melibatkan anggota dalampengambilan keputusan. Namun, ditemukan bahwa gaya kepemimpinan demokratis yangditerapkan belum berjalan secara optimal. Proses pengambilan keputusan cenderung lambat karenamenunggu masukan dari bawahan, dan kurangnya ketegasan menyebabkan kedisiplinan perangkatdesa menurun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus padapendelegasian tanggung jawab, keaktifan, pengambilan keputusan, dan empati. Teknikpengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pendelegasian tanggung jawab belum terstruktur dengan baik, keaktifankepala desa masih simbolik, pengambilan keputusan melalui musyawarah desa belum melibatkanseluruh warga, dan empati yang ditunjukkan bersifat situasional. Kesimpulannya, gayakepemimpinan demokratis kepala desa perlu ditingkatkan terutama dalam hal komunikasilangsung, konsistensi empati, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pemerintahan desa.Kata Kunci: Kepemimpinan Demokratis, Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Haryo Kunto

Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id

Phone
+6281211037758

Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id

Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Haryo Kunto

Contact Email haryowibisono@unesa.ac.id

Phone +6281211037758

Journal Mail Official innovant@unesa.ac.id

Editorial Address Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Haryo Kunto

Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id

Phone
+6281211037758

Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id

Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA