cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
BASYARUDIN
Contact Email
udinbpn94@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppm@undhi.ac.id
Editorial Address
https://ejurnal.undhi.ac.id/index.php/jihk/about/editorialTeam
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Dharma Indonesia
ISSN : 24071250     EISSN : 27470628     DOI : 10.59635/jihk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN akan Diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengbdian Masyarakt sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Maret dan September). Ruang lingkup Jurnal Hukum dan Keadilan adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 14 Documents
 1   2 
Legal Regulation of Marine Pollution from Coastal Waste in North Jakarta Asomad Asomad
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marine pollution in North Jakarta, particularly in Jakarta Bay and the coastal area of Tanjung Priok, has intensified due to increasing volumes of coastal waste, dominated by single-use plastics. This article examines the legal regulation of marine pollution caused by coastal waste in North Jakarta using a normative juridical approach supported by limited empirical data from key locations, including Cilincing Subdistrict, the coastal area of Tanjung Priok, and the local Environmental Agency. The analysis focuses on three main aspects: the sources of marine pollution from coastal waste, the existing legal and policy framework, and the role of public participation in pollution control. Normatively, the right to a good and healthy environment is guaranteed under Article 28H(1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while state control over natural resources is stipulated in Article 33(3). Sectoral environmental governance is primarily regulated under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Presidential Regulation No. 83 of 2018 on Marine Debris Management. The findings indicate that plastic waste is the predominant pollutant in Jakarta Bay, originating mainly from land-based sources such as river discharge, domestic and industrial waste, as well as coastal and marine activities. These findings are consistent with international studies on land-based plastic leakage into the marine environment and evidence of microplastic contamination in marine sediments and biota in Jakarta Bay. Effective legal responses require an integrated approach combining source-based prevention through the 3R principles (reduce, reuse, recycle), administrative law enforcement, upstream watershed management, and strengthened public participation mechanisms, including community-based waste banks. This article recommends accelerating the implementation of Presidential Regulation No. 83 of 2018 through cross-sectoral coordination, stricter monitoring of domestic and industrial waste along rivers discharging into Jakarta Bay, the establishment of measurable provincial targets for marine waste reduction, and the use of economic incentives to expand waste bank initiatives. The study is limited by the scope of empirical data derived from presentation materials, highlighting the need for further quantitative research.
CYBER LAW DI INDONESIA: TANTANGAN DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SIBER Yaya Mulyajaya
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid advancement of information technology has driven the emergence of various innovations in society. In addition to providing significant benefits, these developments have also given rise to various forms of cybercrime, including hacking, personal data theft, electronic fraud, malware distribution, and attacks on electronic systems. Cyber Law serves as a legal instrument that regulates activities in cyberspace while ensuring legal certainty for the public. Indonesia has enacted several legal regulations, including Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as most recently amended by Law Number 1 of 2024, as well as Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches
DIALEKTIKA TEORI HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PERDATA DI WILAYAH HUKUM TANGERANG PERIODE 2023-2025 walim walim
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tak jarang pula bertemu kembali dalam sebuah sintesis teori hukum baru. Penelitian ini menganalisis empat putusan pengadilan di wilayah hukum Tangerang, terdiri atas satu penetapan dan tiga putusan perceraian, dengan menggunakan kerangka teori hukum progresif, teori sistem hukum, dan teori keadilan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana teori-teori hukum terefleksi dalam pertimbangan hakim serta konsistensi penerapan asas-asas hukum dalam perkara serupa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1333/Pdt.P/2025/PN.TNG, Nomor 926/Pdt.G/2023/PN.Tng, Nomor 1074/Pdt.G/2025/PN Tng, Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara positivistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ditemukan disparitas pendekatan dalam menilai kekuatan pembuktian yang berimplikasi pada diterima atau ditolaknya gugatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi pemahaman hakim terhadap teori pembuktian dan asas keadilan substantif.
ANALISIS YURIDIS HAK GUGAT KORBAN BENCANA TERHADAP KELALAIAN NEGARA walim walim
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember 2025 telah mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar, dalam bencana ini bahwa negara tidak hanya bertugas menanggulangi bencana, tetapi juga wajib mencegah terjadinya bencana melalui kebijakan yang responsif dan penegakan hukum yang konsisten. Tujuan penelitian untuk menganalisis landasan hukum hak gugat korban bencana terhadap kelalaian negara dalam penanggulangan bencana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara bersifat hierarkis dan multi-dimensional, berakar pada konsep negara kesejahteraan. Kelalaian negara dalam bencana bersifat struktural, mencakup kegagalan epistemik, kebijakan, dan akuntabilitas. Hak gugat korban berfungsi sebagai mekanisme hukum korektif yang didukung oleh landasan kuat, seperti Pasal 1365 KUHPerdata, UU Administrasi Pemerintahan, dan prinsip strict liability dalam hukum lingkungan. Dengan demikian, gugatan bukan sekadar upaya kompensasi, melainkan instrumen strategis untuk menegakkan akuntabilitas negara dan keadilan lingkungan.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 1 (2026) Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan