cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
BASYARUDIN
Contact Email
udinbpn94@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppm@undhi.ac.id
Editorial Address
https://ejurnal.undhi.ac.id/index.php/jihk/about/editorialTeam
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Dharma Indonesia
ISSN : 24071250     EISSN : 27470628     DOI : 10.59635/jihk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN akan Diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengbdian Masyarakt sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Maret dan September). Ruang lingkup Jurnal Hukum dan Keadilan adalah: A. Hukum: 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 11 Documents
 1   2 
Mogok Kerja Sebagai Hak Dasar Pekerja: Rekontruksi Pengaturan   dan Implementasinya di Indonesia Suandi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan
Publisher : Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif konstruksi hukum mengenai hak mogok kerja di Indonesia serta faktor-faktor penyebab terjadinya pemogokan dalam hubungan industrial. Berangkat dari fenomena bahwa praktik hubungan industrial yang tidak dikelola secara efektif berpotensi menjadi sumber gejolak dan mengganggu stabilitas perusahaan, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif, ketidakjelasan pengaturan hak dan kewajiban, serta tidak konsistennya penerapan aturan menjadi pemicu utama meningkatnya kasus mogok kerja. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, serta analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak mogok kerja diakui sebagai hak dasar pekerja dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun prinsip-prinsip ILO, pelaksanaannya sering kali dibatasi oleh persyaratan administratif dan ketidakseimbangan relasi industrial. Pemogokan umumnya dipicu oleh pelanggaran hak normatif pekerja serta lemahnya komunikasi antara manajemen dan pekerja. Analisis juga menunjukkan bahwa regulasi pasca UU Cipta Kerja mempersempit ruang mogok sah dan meningkatkan risiko sanksi terhadap pekerja. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan mogok kerja memerlukan manajemen hubungan industrial berbasis kepercayaan, konsistensi pemenuhan hak normatif, peningkatan kesejahteraan, serta komunikasi dua arah yang intensif dan berkelanjutan. Temuan ini menawarkan perspektif normatif baru untuk penguatan kebijakan mogok kerja yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap dinamika hubungan industrial modern
Kedaulatan Siber Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Data Pribadi Warga Negara Ias Muhlashin
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong lahirnya ruang siber sebagai dimensi baru dalam kedaulatan negara. Dalam konteks hukum tata negara, kedaulatan siber bukan hanya persoalan pertahanan digital, tetapi juga menyangkut tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak asasi warga negara, khususnya hak atas perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kedaulatan siber dalam perspektif hukum tata negara dan mengkaji tanggung jawab negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional terhadap pelindungan data pribadi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, dengan analisis terhadap norma-norma hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945, UndangUndang Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), dan regulasi terkait lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk melindungi data pribadi warga negara sebagai bagian dari hak privasi dan keamanan informasi yang dijamin konstitusi. Namun, terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, baik dari sisi kebijakan, kapasitas kelembagaan, maupun kesadaran digital nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan tata kelola siber yang berdaulat, partisipatif, dan berbasis hak asasi manusia. 
Legal Liability of Contract Workers Who Terminate Employment Relationships Unilaterally: A Study of Article 17 of Government Regulation Number 35 of 2021 Turija; Indrayanto
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study is intended to describe the form of legal accountability for workers with the status of Fixed Time Work Agreements (PKWT) who resign without going through the agreed procedures, as well as assess the implementation of Article 17 of Government Regulation No. 35 of 2021 regarding the termination of employment before the contract period ends. The research uses normative juridical methods through literature search, analysis of laws and regulations, legal principles, and doctrines related to employment. The results of the study show that unilateral resignation by PKWT workers does not eliminate the right to compensation, because employers are still obliged to pay compensation money as stipulated in Article 15 and Article 17 of Government Regulation No. 35 of 2021 based on the actual working period. However, the implementation of this rule often does not run optimally because many workers choose not to demand their rights, plus the practice of oral PKWT, which opens up room for deviations from contractual principles. Therefore, it is necessary to increase supervision and enforcement of rules by the government, especially the Manpower Office, so that the protection of PKWT workers is carried out effectively.
Criminal Law Reform as an Effort to Enforce the Law on the Crime of Prostitution Ayu Larasati
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prostitution in Indonesia remains a significant social and legal problem, as it violates both moral and legal norms. This study employs a normative juridical approach to examine the regulation and enforcement of laws related to prostitution. The findings indicate that, although existing legislation primarily targets service providers, comprehensive criminal law reform is necessary to address all parties involved, including intermediaries (pimps), sex workers, and clients. Effective regulation should combine criminal penalties, rehabilitation programs, and vocational training to support sex workers in transitioning to alternative livelihoods. The study concludes that legal reforms are essential to establish a deterrent effect, prevent the recurrence of prostitution, and promote justice, thereby contributing to the eradication of prostitution in Indonesia.
Legal Protection and Certainty Management of Gold Mining in The Customary Rights of The Customary Law Community of Buru Regency, Maluku Province Mukadar, Rustam
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rights of indigenous law communities over natural resources, particularly minerals and coal, are regulated under Article 33 paragraph (3) in conjunction with Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. Legal certainty in the utilization of mining resources has been concretely implemented at the Gunung Botak Gold Mining area in Buru Regency, which has been operating since 2011. This study employs a normative-empirical legal research method with an approach that examines the implementation of positive law in factual conditions within society. The findings indicate that Law Number 3 of 2020 does not specifically regulate the legal status of indigenous communities, despite the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, which provides legal protection and recognition of indigenous peoples’ rights to manage their natural resources. To achieve legal certainty in the utilization of gold mining at Gunung Botak, the Provincial Government of Maluku and the Buru Regency Government have proposed the designation of Mining Business License Areas (WIUP) and People’s Mining Areas (WPR), with People’s Mining Licenses managed in the form of cooperatives administered directly by the indigenous law community of Petuanan Kayeli, Buru Regency.
Diversion Arrangements in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia Oriented to the Best Interests of Children and Justice Walim
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children in conflict with the law require special protection through the application of diversion to shift the criminal justice process toward non-judicial resolution mechanisms. However, the implementation of diversion under Law Number 11 of 2012 in Indonesia has not been optimal, as it remains oriented toward imprisonment and is limited to certain categories of offenses, thereby failing to fully prioritize the best interests of the child. This study aims to analyze the challenges in the implementation of diversion, the limitations of the existing regulatory framework, and possible measures for its improvement within the juvenile justice system. The research employs a normative legal method combined with a juridical-empirical approach. The findings reveal weaknesses in the aspects of legal substance, legal structure, and legal culture. Therefore, regulatory reform is necessary to expand the application of diversion to all juvenile offenses, in line with restorative justice principles and the Convention on the Rights of the Child, while still ensuring justice for victims.
The Role of The Three Pillars of Community Strengthening at The Grassroots in Realizing Social Order Satibi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Social order is a condition formed through social interactions based on norms, values, and cooperation among social actors. In Kopo Sub-district, social order is established through synergy between the government and the community, driven by three pillars, namely the Sub-district Leadership Coordination Forum (Forkopimcam). This synergy plays an important role in creating a harmonious, safe, and conducive social environment through effective communication and coordination. This study aims to analyze the role of the three pillars in realizing social order at the grassroots level. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary data. The findings indicate that the role of Forkopimcam as the three pillars is strategic in the early detection and management of potential social conflicts. However, the success of these efforts largely depends on active community participation, including religious leaders, community leaders, youth leaders, and other societal elements. The presence of Forkopimcam in various community activities strengthens public trust and encourages community involvement in maintaining social order.
The Effectiveness of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) in Simplifying Business Licensing Kurniati Handayani Pane, Sri
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In order to enhance national and international competitiveness, the government has undertaken reforms in business licensing through the implementation of an electronic-based licensing system known as Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), as mandated by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This study aims to examine the effectiveness of business license issuance through the OSS RBA as a public service innovation, particularly in Palembang City. The research employs a normative juridical method combined with descriptive qualitative research using a case study approach. Data were obtained from laws and regulations, academic journals, and other relevant documents. The findings indicate that the implementation of OSS RBA significantly facilitates business actors, especially Micro and Small Enterprises (MSEs) categorized as low-risk and low–medium risk, as licenses are issued automatically, leading to an increase in the number of business licenses. However, business actors classified as non-MSEs with medium–high and high-risk activities still encounter obstacles, including delays in license issuance caused by a lack of understanding among business actors and inefficiencies in the verification process. Furthermore, the OSS RBA system continues to face challenges related to personal data protection and institutional coordination. Therefore, continuous improvements are required in terms of system development, regulatory frameworks, and capacity building for both business actors and government officials to achieve an effective, transparent, and equitable business licensing system.
Legal Protection for Buyers in The Sale and Purchase of Land With a Binding Sale and Purchase Agreement Based on a Notary's Power To Sell  Fasco Siregar, Hendrik; Nurwullan, Siti
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection for good-faith land buyers is an important aspect in providing legal certainty and supporting the use and ownership of land in Indonesia. Buying and selling land as a legal product of high social and economic value is prone to default, such as non-submission of certificates, non-processing of the Sale and Purchase Deed, sale to other parties, or abuse of selling power. This study examines the form of legal protection for buyers, both preventive and repressive, and analyzes its effectiveness based on Article 1320 and Article 1243 of the Civil Code and Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Matters. Preventive efforts are carried out through agreements in accordance with the provisions of the law, while repressive efforts are taken through civil, criminal, and alternative dispute resolution channels. The results of the study show that the effectiveness of legal protection is greatly influenced by law enforcement, buyer awareness, and the role of the government and law enforcement officials in creating legal certainty in land purchase and sale transactions.
The Role of Law as a Regulatory Instrument for Artificial Intelligence Ethics in Indonesia Alirahman, Iman
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the importance of the role of law in regulating the ethics of artificial intelligence (AI), which has begun to develop rapidly in Indonesia. The development of artificial intelligence cannot be allowed to proceed in an uncontrolled manner without a clear ethical framework and legal regulations governing it. Therefore, the concept of artificial intelligence ethics is required as a normative foundation for the use and development of AI. Artificial intelligence ethics is a field of study that examines moral principles and values that must be considered in the utilization and development of AI technology. In this context, law plays a crucial role as an instrument that provides legal certainty, limitations, and guidance in the implementation of artificial intelligence ethics in Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2026) Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan