cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
Contact Email
haedar652002@yahoo.com.au
Phone
-
Journal Mail Official
haedar652002@yahoo.com.au
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ilmu Administrasi Publik
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 20866364     EISSN : 25497499     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Other
Jurnal ini akan tetap diterbitkan dua kali dalam setahun yang akan menghadirkan tulisan ilmiah dalam bidang ilmu administrasi publik. Jurnal ini adalah media publikasi untuk menyalurkan karya ilmiah para dosen, teoritisi dan praktisi di bidang administrasi publik, serta pemerhati administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2014)" : 5 Documents clear
PENGARUH PELAYANAN BIDANG PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR Yusran Paris
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.7 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v4i1.1821

Abstract

Esensi visi pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima, yang berarti mampu mewujudkan kepuasan masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan dari instansi pemerintah. Berdasarkan visi tersebut, maka misi pelayanan publik pada dasarnya adalah mengimplementasikan asas, prinsip, nilai-nilai pelayanan baik berdasarkan landasan normatif maupun landasan kepatutan sesuai hakikat pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis; 1) pengaruh responsibilitas pelayanan penerbitan sertifikat tanah terhadap kepuasan masyarakat pada badan Pertanahan Nasional di kota Makassar, 2) pengaruh responsivitas pelayanan penerbitan sertifikat tanah terhadap kepuasan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar, 3) pengaruh akuntabilitas aparatur dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah terhadap kepuasan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar, dan 4)  pengaruh responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas aparatur dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah secara bersama-sama terhadap kepuasan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar.Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial untuk menguji hipotesis penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dimensi responsibilitas pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan, 2) Dimensi responsivitas pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat penerima layanan, 3) Dimensi akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan, dan 4) Dimensi responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan penerbitan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional kota Makassar. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kepuasan Masyarakat
JEJARING LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAPPAODDANG KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN Tigor Situmorang
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.918 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v4i1.1820

Abstract

Penerapan jejaring layanan yang diterapkan belum mengakomodir pentingnya penerapan sistem, kemitraan dan otonomi rumah sakit untuk mengembangkan jejaring layanan yang komprehensif untuk memajukan Rumah Sakit Bhayagkara. Wujud implementasi jejaring layanan rumah sakit diterapkan untuk mewujudkan keefektifan organisasi dalam penguatan struktur organisasi, kerjasama, komunikasi dan pencapaian tujuan. Hal ini penting untuk mewujudkan kualitas layanan prima, layanan berkualitas dan layanan publik baru.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jejaring layanan kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara Mappaoddang, mengetahui kualitas layanan dari jejaring layanan kesehatan dan keefektifan organisasi pada Rumah Sakit Bhayangkara Mappaoddang Provinsi Sulawesi Selatan, dan mengetahui keefektifan organisasi melalui implementasi jejaring layanan kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara Mappaoddang.Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Data dikumpulkan secara induktif melalui observasi dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara induktif-deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring layanan kurang sesuai sistem, kemitraan dan otonomi dalam menunjang keefektifan organisasi. Masih kurangnya pemahaman pihak rumkit mengenai sistem kegiatan pelayanan,  kesenjangan dalam kemitraan secara internal dan eksternal serta keterbatasan otonomi layanan yang kurang bertanggungjawab dalam mewujudkan keefektifan organisasi Rumkit Bhayangkara Mappaoddang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Layanan kesehatan kurang mencerminkan layanan prima, berkualitas dan layanan publik baru dikarenakan pelaksanaan jejaring layanan kurang dipahami dalam mengefektifkan organisasi Rumkit Bhayangkara Mappaoddang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Keefektifan organisasi kurang terealisasi sesuai dengan struktur organisasi yang ideal, kerjasama yang saling menguntungkan, komunikasi yang efektif dalam pencapaian tujuan sesuai pelaksanaan jejaring layanan kesehatan yang diterapkan di Rumkit Bhayangkara Mappaoddang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Kunci:    Jejaring layanan kesehatan, kualitas layanan, keefektifan organisasi.
PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUSKESMAS DI KOTA MAKASSAR Onno Sahlania Hamzah
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.605 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v4i1.1819

Abstract

Puskesmas merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pelayanan kesehatan dasar menuju paradigma sehat. Pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan kegiatan bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan menjelaskan perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan Puskesmas di kota Makassar, (2) menganalisis dan menjelaskan kualitas pelayanan Puskesmas di kota Makassar, dan (3) menganalisis dan menemukan faktor yang berkaitan dengan perilaku birokrasi Puskesmas di kota Makassar.Lokasi penelitian dilakukan pada Puskesmas yang sudah berstandar ISO-9001 yaitu Puskesmas Kassi-Kassi dan belum berstandar ISO-9001 yaitu Puskesmas Barombong  di Kota Makassar, dengan jenis penelitian  kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan terdiri dari unsur birokrat puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan dan unsur masyarakat sebagai pengguna layanan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  (1) perilaku birokrasi dengan prinsip rasionalitas universal belum inovatif melakukan program-program pelayanan kesehatan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kesehatan berlangsung apa adanya, perilaku birokrasi dengan prinsip hirarki kurang terkoordinasi baik sehingga beban tugas ganda menjadi  kurang terkendali, dan perilaku birokrasi dengan prinsip diskresi kurang memperoleh kebebasan menjalankan  kewenangan sesuai kebutuhan riil Puskesmas dari kebijakan yang bersifat top-down. (2) Aspek kualitas pelayanan puskesmas, tersedianya sarana dan prasarana pendukung program pelayanan  kurang terjangkau, kepuasan masyarakat dari kualitas yang diterimanya ditentukan oleh kondisi masyarakat setempat. (3) Faktor-faktor yang berkaitan dengan penerapan perilaku birokrasi puskesmas yang dapat berlangsung efisien mendukung proses penyelenggaraan pelayanan melalui kepemimpinan transformasional, birokrasi profesional dan kewenangan khusus. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Instansi Pemerintah
ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN YANG MERATA DAN BERKUALITAS DI KOTA MAKASSAR Ismail .
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.137 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v4i1.1818

Abstract

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dasar. Negara wajib untuk mengupayakan secara penuh pemenuhan hak anak atas pendidikan yang wajib dan cuma-cuma. Implementasi pendidikan dasar yang telah dilaksanakan di Kota Makassar hingga saat ini, baru menyentuh jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan beberapa sekolah swasta. Pelaksanaan pendidikan bebas biaya yang saat ini masih berjalan di Kota Makassar dinilai belum sepenuhnya berhasil. Dimana, pungutan-pungutan masih marak terjadi dibeberapa sekolah negeri. Terlebih dibeberapa sekolah swasta dikarenakan biaya operasional sekolah dianggap belum cukup memenuhi kegiatan dalam proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang tidak lengkap yang berdampak pada kualitas pendidikan dasar, menjadi alasan belum berhasilnya pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma sebagai implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar.  Kata Kunci: Arah  Kebijakan  Pendidikan,  Wajib  Belajar  9 Tahun yang Merata dan         Berkualitas. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DASAR BIDANG SOSIAL DI KOTA MAKASSAR Ilham Arief Sirajuddin
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.43 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v4i1.1817

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 di Kota Makassar tentang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, untuk menganalisis kualitas implementasi pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar, untuk mengkaji kepuasan masyarakat pengguna pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar, serta untuk mengetahui pengaruh kualitas implementasi pelayanan publik dasar bidang sosial secara parsial dan bersama-sama terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna di Kota Makassar.          Untuk mencapai tujuan tersebut, dipilih tipe penelitian gabungan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan pengimplementasian Perda No. 8 Tahun 2009 di Kota Makassar melalui pendekatan sumber (Institutional Research). Sementara itu metode kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan kualitas dan kepuasan masyarakat serta pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pengguna pelayanan publik dasar bidang sosial dalam wilayah Kota Makassar melalui pendekatan khalayak (Audience Research).          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian Perda No. 8 Tahun 2009 di Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan model pengimplementasian kebijakan publik, terkhusus apabila dikaitkan dengan prinsip “empat tepat” yaitu (1) tepat menjawab permasalahan, (2) tepat pelaksanaan, (3) tepat sasaran, dan (4) tepat lingkungan. Hasil lainnya menunjukkan bahwa tingkat kualitas implementasi pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar yang diukur dari perspektif pengguna layanan yaitu masyarakat Kota Makassar berturut-turut didominasi oleh responden yang menyatakan berkualitas, sangat berkualitas dan tidak berkualitas. Begitu pula kepuasan masyarakat pengguna terhadap pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar berturut-turut didominasi oleh responden yang menyatakan puas, disusul responden yang menyatakan sangat puas, dan responden menyatakan tidak puas.        Hasil analisis pengaruh kualitas implementasi pelayanan publik dasar bidang sosial secara parsial menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap tingkat kepuasan  masyarakat, namun apabila dianalisis secara bersama-sama menunjukkan bahwa dari 5 indikator yang dianalisis dua diantaranya memiliki pengaruh utama, yaitu keandalaan dan empati, sedangkan 3 indikator lainnya, yaitu bukti fisik, daya tanggap dan kemampuan pelayan  merupakan faktor pendukung kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat.    Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 1 (2010) More Issue