cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : https://doi.org/10.32832/mizan
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER" : 12 Documents clear
IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PADA PERNIKAHAN USIA MUDA PERSPEKTIK ISLAM: STUDI KASUS ALUMNI PPMS ULIL ALBAAB Hofi, Abdul; Sutisna, Sutisna; kosim, Ahmad Mulyadi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20352

Abstract

menjadikan keduanya pasangan suami-istri untuk memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan dilakukan untuk membangun keluarga, khususnya membentuk keluarga SAMARA (SAkinah, MAwaddah, dan Rahmah). Maka konsep keluarga sakinah mawadddah warahmah adalah keluarga yang dibina atas dasar Syari’at Islam dan atas tuntunan Nabi Muhammad yang telah diperintahkan melalui proses perkawinan sebagai perjanjian kepada Allah subhanahu wa ta’ala yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang antara dua belah pihak dan juga kepercayaan antara keduanya. Membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah mengupayakan wujudnya keluarga yang haknya terpenuhi begitupun kewajibannya, serta saling mencintai, menyayangi, mengasihi dan menerima kekurangannya maupun kelebihannya satu sama lain.
ANALISA YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Utama, Andrew Shandy
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20353

Abstract

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menimbulkan pro dan kontra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menjadi kontroversi di masyarakat yaitu memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban; serta membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Apabila ada persetujuan atau dilakukan atas dasar suka sama suka, maka perbuatan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi seharusnya dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, serta jaminan ketidakberulangan.
ANALISIS PEMANFAATAN WAKAF TUNAI DI YAYASAN PANJI NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Fitri, Annisa; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20354

Abstract

Umat Islam ingin mengelola wakaf dengan baik karena memiliki banyak manfaat. Harta wakaf dikelola, dipelihara, digunakan dan didistribusikan oleh lembaga yang mengawasi wakaf. Penelitian deskriptif kualitatif normatif empiris digunakan. Kajian menemukan bahwa Yayasan Panji Nusantara menerapkan wakaf tunai secara transparan, menggunakan akad tabarru', melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan selalu berterima kasih kepada donatur yang telah menyetor minimal Rp 1.000.000. Yayasan Panji Nusantara mendirikan panti asuhan, rumah tahfidz dan perusahaan peternakan untuk memanfaatkan aset wakaf tunai. UU No 41 Tahun 2004, PP No 42 Tahun 2006, UU Wakaf, BWI dan Buku III Kompendium Hukum Islam Fatwa MUI semuanya menyatakan bahwa harta benda wakaf bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Yayasan Panji Nusantara menggunakan harta benda wakaf tunai yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan wakaf.
IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE WAQF IN JOGOKARIYAN MOSQUE PERSPECTIVE OF LAW NO. 41 OF 2004 Hidayat, Kholid; Rustiana, Eka
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20355

Abstract

Wakaf, seperti halnya zakat, infak, dan sedekah, menekankan tugas dan tanggung jawab bersama serta mendorong jaminan sosial dari kemajuan ekonomi. Paradigma wakaf produktif menggunakan harta benda wakaf dan manajemen produksi untuk membentuk kelompok wirausaha. UU No. 41 Tahun 2004 mendorong pembaharuan dan perluasan penatausahaan barang wakaf untuk memaksimalkan potensi wakaf Indonesia. Penatausahaan wakaf produktif Masjid Jogokariyan Yogyakarta berdampak padakehidupan sosial ekonomi Kampung Jogokariyan. Peneliti lapangan mewawancarai pengurus Masjid Jogokariyan, Jln Jogokaryan No. 36, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank syariah seperti Bank Mandiri Syariah mengelola wakaf yang bermanfaat. Pembaharuan umat (umum) juga dilakukan. Pembelajaran pengelolaan masjid dengan strategi rekrutmen berbasis media sosial modern yang mencerminkan nazhir wakaf profesional. Hal ini karena pengelola masjid menerbitkan laporan keuangan dan aspirasi serta berkonsultasi dengan pengurus masjid dan masyarakat desa Jogokariyan Yogakarta. UU 41 Tahun 2004 mengatur tentang wakaf di Masjid Jogokariyan.
IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE Sanusi, Muhammad Samsul Hidayatullah; Sutisna, Sutisna; Hakiem, Hilman
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20356

Abstract

Saat ini, oranglebih cenderung bertransaksi secara online. Transaksi online sama saja dengan transaksi offline. Hanya saja proses jual belinya berbeda dengan jal beli offline, jual beli offline penjual dan pembeli bertemu sedangkan jual belionline melalui melalui internet. Nyatanya beberapa konsumen kecewa dan dirugikan saat bertransaksi secara online, misal barang yang di pesan tidak sesuai atau tidak dikirim oleh penjual, terlebih lagi bagi konsumen yang mengalami penipuan dengan nominal yang besar. Oleh karena itu sangat penting untuk mempraktikan etika bisnis Islami saat bertransaksi di Tokopedia. Metodologi dalam skirpsi ini adalah metode kualitatif data diambil dari wawancara dan observasi. dari hasil penelitian, observasi dan wawancara menunjukkan, bahwa penerapan etika bisnis Islam di Tokopedia sesuai dengan beberapa prinsip etika Islam. Namun secara keseluruhan, penerapan etika bisnis Islam di Tokopedia belum sesuai spenuhnya. Sebab masih ada penjual yang melakukan penipuan, dan masih ada yang menjual produk berkualitas rendah dan produk yang diharamkan seperti produk tirun atau produk KW, minuman keras, alat bantu sex dan boneka sex.
NIKAH TANPA WALI DALAM PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Syahrul, Ramadhan; Sutisna, Sutisna; Mulyadi, Mulyadi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20357

Abstract

Pernikahan adalah salah satu jalan untuk bisa membangun keluarga yang sakinah, dengan tujuan menciptakan keturunan yang berkualitas, maka syarat dan rukun nikah harus terpenuhi salah satunya adanya wali yang memiliki hak dalam akad nikah seorang perempuan, di kalangan ulama ada yang berbeda pendapat tentang masalah nikah tanpa wali, ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang tidak membolehkan serta di kalangan masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui hukum nikah tanpa wali. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yang menggunakan sumber dari buku dan sumber yang lainnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari peneliti adalah bahwasanya nikah tanpa wali ada dua pandangan besar yang berbeda yaitu ImamSyafi’i dan Imam Hanafi, pendapat Imam Syafi’i mengatakan bahwa nikah tanpa wali itu tidak sah karena wali adalah rukun dari pernikahan yang harus di penuhi sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa pernikahan tanpa adanya wali itu di bolehkan karena wanita yang sudah baligh dapat memilih pasangannya sendiri. dari analisis pendapat yang paling benar menurut peneliti adalah pendapat dari Imam Syafi’i karena wali adalah rukun dalam pernikahan begitu pula dengan pendapat dari KHI juga mengatakan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum rukun dan syarat terpenuhi dan menurut KHIwali termasuk dar rukun dan syarat pernikahan.
TREND POLIGAMI DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER Adfira, Rifdah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20358

Abstract

Praktik poligami zaman Rasulullah mengalami perubahan hingga era digital ini. Poligami yang awalnya privat, kini menjadi konsumsi publik. Poligami yang memiliki tanggung jawab sakral namun sekarang menjadi iming-iming syariah agama yang dikomersialkan oleh oknum tertentu. Dalam kajian ini, penulis menganalisis permasalahan terkait kampanye poligami bermentoring di media sosial dalam wacana pemikiran gender yang merugikan perempuan. Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research). Pendekatan ini melalui berbagai media yaitu buku, jurnal, artikel dan referensi yang mendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye poligami yang kian eksis hingga tahun 2022 ini mengakibatkan maraknya masyarakat Indonesia untuk berpoligami yang mengembalikan perempuan ke budaya patriarki ekstrem dan kekerasan berbasis gender. Sehingga makna implisit salah satu jargon di media social “untuk apa poligami, emang istri kepala dinas?” dapat dipahami secara kritis oleh masyarakat. Poligami sejatinya bukan untuk disalahgunakan yang faktanya menindas kaum hawa dan membedakan kelas antara manusia dengan manusia. Namun hal ini merupakan solusi darurat ranah privasi yang tidak untuk disebarluaskan agar tetap dapat menciptakan keharmonisan keluarga yang memuliakan perempuan dan bekerja sama dalam membangun peradaban negara yang berkemajuan.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ARBITRASE BAGI PELAKU USAHA Mardiyati, Siti; Aprita, Serlika
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20359

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase bagi pelaku usaha. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati oleh para pelaku bisnis, sebab penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibanding lembaga pengadilan yang bersifat formal. Kelebihan lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat dan sederhana, biaya murah, kerahasiaan sengketa terjaga, putusan bersifat merangkul dan menguntungkan para pihak (win-win solution), serta menjaga hubungan usaha para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku usaha.
RIGHT OF EXPRESSION IN PERGUB D.I YOGYAKARTA NUMBER 1 YEAR 2021PERSPECTIVE SIYASAH DUSTURIYYAH Siagian, Siti Saadah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20360

Abstract

The Government of the Special Region of Yogyakarta issues and stipulates the Governor's Regulation (Pergub) DIY Number 1 of 2021 concerning implementing Public Expression of Opinions in Open Space. Article 5 of the Pergub reads that "Public Opinion is carried out in an open space for the public in the Region by the provisions of the legislation, except in the State Palace Area, the Great Building, the Kraton of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate, the Kraton of the Duchy of Pakualaman, Kotagede; and Malioboro a polemic amid society because it is considered to violate the fundamental rights of citizens, especially in the human rights scheme in Islam which is regulated in the Siyasah Dusturiyyah. The purpose of this research is to explain the perspective of Siyasah Dusturiyyah and explain the concrete solution to the problem. This type of research is library research with a juridical-normative approach. This study found that the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2021 juridically does not contradict the above laws and regulations. Still, philosophically the norms in the human rights scheme in Islam adhere to several principles, namely the principle of equality, the principle of Freedom, and the principle of respect for fellow human beings who experience anomalies and are injured, where policymakers should be able to guarantee, maintain and protect the fundamental rights of citizens, in this case, the right to express opinions by not castrating the rights of some people and then for the sake of some other people's rights. At this point, the responsibility holders must jointly be able to accommodate all requests so they can be carried out together correctly.
LEGAL CONSEQUENCES OF BREACH IN INVESTMENT AGREEMENTS WITHOUT NOTARY DEED BASED ON ISLAMIC LAW PERSPECTIVE Sulmarty, Sulmarty; Saleh, Moh.
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i3.20361

Abstract

Not all investment agreements are made before a notary, so that agreement does not have strong enough evidence, so when one party commits a default, the other party does not have sufficient evidence to prosecute the party committing the default before the law. The purpose of this study is to analyze the validity of investment agreements without a notary deed and the legal consequences of default in investment agreements without a notary deed. This research is a normative legal research technique. This research used descriptive, interpretation, evaluation, and argumentation techniques to analyze legal material. Akad (contract) is a bond that occurs between two parties, one states ijab and the second states qabul, which then creates legal consequences, namely the emergence of rights and obligations between the two parties. This ijab and qabul show that both parties have voluntarily entered into an agreement that made must be in accordance with the Shari'a. The agreement made not before a notary is still valid, as long as it has fulfilled the legal requirements of the agreement stated in Article 1320 of the Civil Code and as long as no law stipulates that the agreement to be made must be in writing. Legal consequences of the default, the debtor is required to pay compensation for the losses suffered by the creditor, if the engagement is reciprocal, the creditor can demand termination or cancellation of the engagement through the court, the engagement to provide something, the risk of switching to the debtor since the default, the debtor is required to fulfill the engagement if it can still be made or cancellation, accompaniedby payment of compensation, and the debtor obliged to pay court fees if brought before a district court and debtor found guilty.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 13 No 1 (2025): JUNI Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER Vol 12 No 1 (2024): JUNI Vol 11 No 2 (2023): DESEMBER Vol 11 No 1 (2023): JUNI Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 10 No 1 (2022): JUNI Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 9 No 1 (2021): JUNI Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): JUNI Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER Vol 7 No 1 (2019): JUNI Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER Vol 6 No 1 (2018): JUNI Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER Vol 5 No 1 (2017): JUNI Vol 4 No 2 (2016): DESEMBER Vol 4 No 1 (2016): JUNI Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER Vol 3 No 1 (2015): JUNI Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER Vol 2 No 1 (2014): JUNI Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER Vol 1 No 1 (2013): JUNI More Issue