cover
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : https://doi.org/10.32832/mizan
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER" : 7 Documents clear
KEADILAN WARIS DALAM ALQURAN Wahyuni, Afidah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20250

Abstract

Keadilan dalam waris yang ditunjukkan Alquran memposisikan laki-laki lebih unggul dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Disamping itu, asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris. Oleh karena itu keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan oleh Alquran. Jika laki-laki memperoleh lebihbanyak dari kaum perempuan, ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dari perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Perbedaan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan berdasar hukum kausalitas imbalan dan tanggung jawab, bukan mengandung unsur diskriminasi. Forsi perempuan yang ditentukan tersebut seimbang dengan kewajibannya. Sebab dalam Islam, kaum wanita pada dasarnya dibebaskan dari memikul tanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, jika seseorang menerima bagian waris tinggi, berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya, yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam.
KRITIK PERKEMBANGAN TEORI TAFSIR AKADEMISI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM DI INDONESIA Handoko, Agus
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20251

Abstract

Perkembangan Tafsir Alquran yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam di belahan bumi lain. Produk tafsir di Indonesia tidak pernah berakhir, demikian pula dengan perkembangan keilmuannya. Usaha menemukanmetode, pendekatan, dan model kajiannya yang baru dari waktu ke waktu terus berlangsung. Ilmu-ilmu bantu selain ilmu-ilmu dasar dalam menafsirkan Alquran, seperti hermeneutik, linguistik, semantik, dan semiotik semakin banyak digunakanoleh para mufassir Indonesia. Tulisan ini fokus membahas perkembangan studi tafsir masa klasik abad 16-19, kemerdekaan dan era reformasi dengan pendekatan sejarah intelektual di Indonesia, khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Corak tafsir era reformasi khususnya di kalangan akademis berkembang sesuai dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, kitab tafsir masa lalu memungkinkan untuk dikritisi dan diberi tafsir ulang oleh mufassir era reformasi sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dalam hal ini, arah baru perkembangan tafsir pada era reformasi di Indonesia cenderung menggunakan metode tematik kolektif dan integratif multi dimensi.
PERBANDINGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20252

Abstract

Dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan usahanya karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atas dasar kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Prinsip Good Corporate Governance yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pada dasarnya, penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada ‘Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia’ yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Perbedaannya adalah prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbedaan lainnya terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah karena selain dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus.
HOAX AS CHALLENGE TO DEMOCRATIC ELECTIONS IN THE CONTEXT OF HONEST AND FAIR PRINCIPLE Susilowati, Ida; Yunus, Nur Rohim; Zahrotunnimah, Zahrotunnimah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20253

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi berdasarkan ideologi Pancasila. Sebagai negara yang demokratis, mewujudkan pemilu yang demokratis menjadi kewajiban. Pemilihan umum yang demokratis adalah salah satufondasi dasar menuju negara yang demokratis, di mana para pemimpin dan perwakilan rakyat sebagai partai dianggap mampu melaksanakan aspirasi rakyat melalui kebijakan publik. Sebagai manifestasi dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, dibuatlah undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum, salah satunya adalah prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, disingkat LUBERJURDIL dalam bentuk bahasa Indonesia. Dalam konteks lain, globalisasi menghadirkan tantangan baru untuk pemilihan umum yang demokratis, terutama dalam konteks sosialisasi politik. Peransosialisasi politik melalui media massa dan media sosial merupakan tantangan dalam mewujudkan pemilu berdasarkan prinsip "jujur dan adil", makalah ini berpendapat. Fenomena hoax menjadi sesuatu yang tidak bisa dianggap tidak signifikan dalam pemilihan demokratis, terutama dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Artikel ini membahas fenomena tipuan dalam pemilihan umum 2019 dalam konteks prinsip pemilihan yang jujur dan adil. Hoax adalah tantangan baru bagi rakyat dan pemerintah dalam mencapai tujuan utama bangsa dan negara melalui pemilihan yang demokratis.
TAQLID DAN TALFIQ DALAM KONSEPSI HUKUM ISLAM Khasanah, Nur; Hamzani, Achmad Irwan; Aravik, Havis
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20254

Abstract

Artikel ini membahas tentang taqlid dan talfiq dalam konsepsi Hukum Islam. Dengan tujuan untuk mengetahui taqlid dan talfiq dalam konsepsi hukum Islam dan sejauh mana keduanya memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Islam. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknis analisis deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa taqlid dan talfiq merupakan fenomena pemahaman keberagamaan dalam masyarakat Islam. Taqlid muncul ketika seseorang tidak mampu dan tidak mau mendapatkan hukum-hukum Islam secara langsung dari sumbernya dan lebih senang dan puas merujuk kepada produk pemikiran para ulama khususnya ulama mazhab. Sedangkan talfiq merupakan konsekuensi logis dari keberadaan taqlid.
ANALISIS LATAR BELAKANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BOGOR Mujibullah, Razmi; Sobari, Ahmad; Mukhtar, Mukhtar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20255

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada analisis latar belakang perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab perceraian pada masyarakat Kabupaten Bogor, sekaligus menganalisis penyebab tertingi perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian sosial dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat menghasilkan data-data yang deskriptifberupa kata-kata tertulis, baik dari data Pengadilan Agama ataupun dari lisan Staf Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi yang dilakukan penulis selama enam bulan terhitung dari tanggal 1 April sampai dengan 22 September 2017, in-dept interview dilakukan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bogor.
PERSPEKTIF KAWIN KONTRAK DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM BESERTA AKIBAT HUKUN YANG DITIMBULKANNYA Anggraeni, RR Dewi; Gofar, Muhammad Affan
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20256

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai kawin kontrak dan bagaimana akibat hukum terhadap anak dan istri. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai kawin kontrak yang ada, padahal dalam hukum Islam, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun sabda Nabi Muhammad telah melarang kawin kontrak, meskipun golongan syi’ah menyatakan berbeda. Dari penelitian ini ditemukan adanya akibat hukum bagi istri mengenai status perkawinan yaitu tidak diakui oleh negara karena negara tidak mengatur kawin kontrak, istri hanya memperoleh status sosial dan ekonomi. Mengenai harta bersama karena kawin kontrak tidak diakui, maka perkawinan juga tidak dapat dituntut. Akibat hukum lainnya bagi anak dengan berdasar Pasal 42, 43 Ayat 1 mengenai kedudukan anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, anak tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapaknya, karena anak kawin kontrak dianggap anak luar kawin yang tidak diakui. Kemudian mengenai harta dan wali, anak kawin kontrak tidak dapat menuntut waris atau bapak tidak memiliki hak atas anak tersebut karena hak jatuh sepenuhnya kepada ibu.

Page 1 of 1 | Total Record : 7