Mizan: Journal of Islamic Law
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 1 (2021): JUNI"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[SISTEM PENDIDIKAN INTEGRATIF PADA MASA RASULULLAH ]]>
<![CDATA[Sulistyani, Anjar]]>;
<![CDATA[Triyoga, Bambang]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20287
<![CDATA[Pendidikan merupakan hal penting dalam pembentukan umat Islam yang tunduk dan patuh menjalankan ajaran dan perintah Nabi Muhammad. Umat yang inti dan sebagai umat terbaik, menggerakkan masyarakat berbuat kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Rasulullah sendiri telah mengajarkan pola pendidikan yang integratif yang menjadikan Alquran dan al-Hadits sebagai ruh dalam pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, selain pendekatan historis. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendidikan di zaman Rasulullah menggunakan pola integratif yang mengedepankan kepada karakter Islami.]]>
<![CDATA[DEVELOPMENT OF SHARIA BANKING SYSTEM IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Choiriya, Choiriya]]>;
<![CDATA[Saprida, Saprida]]>;
<![CDATA[Sari, Emilia]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20288
<![CDATA[Perbankan di Indonesia kini semakin meningkat berkat hadirnya bank syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Meski masih tergolong newbie, perbankan syariah berkembang cukup pesat. Maklum, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dan jelas bank yang menggunakan hukum dan prinsip Islam akan lebih diminati. Bahkan bank konvensional di Indonesia pun kini mengikuti tren dengan mendirikan lembaga syariah atau unit usaha syariah sendiri. Hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan bank syariah.]]>
<![CDATA[URGENSI KAFAAH TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Chania, Dhea]]>;
<![CDATA[Mukri, Syarifah Gustiawati]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20289
<![CDATA[Kafaah diartikan dalam pernikahan sebagai keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam berbagai hal. Tujuan dari penelitian ini untuk lebih mengetahui terkait urgensi kafaah terhadap keutuhan rumah tangga serta memperdalam terkait faktorfaktor terjadinya perceraian. Metode penelitian pada penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yaitu penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan akan pentingnya unsur kafaah terhadap keutuhan rumah tangga yang harus ditanamkan pada pasangan harmonis, sebagaimana pelaksanaan kafaah di KUA Cibinong yang menjadikan unsur kafaah itu sebagai syarat sah dalam pernikahan.]]>
<![CDATA[KONSEP BUGHAT DALAM PERDEBATAN; TELAAH PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wafa, Moh. Ali]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20290
<![CDATA[Dalam Islam secara normatif pemberontakan dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah tidak diizinkan. Tetapi, kenyataannya pemberontakan dan makar sering terjadi. Tulisan di bawah ini ingin mengupas hukum pemberontakan dan makar terhadap pemerintahan yang sah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pembahasan pada analisis konsep hukum secara komparatif. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan wacana dan konsep tentang bughat atau pemberontakan dan makar antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menjawab pelbagai permasalahan pemberontakan dan makar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pemberontakan dan makar itu dilarang karena tidak sesuai dengan maqhasid al-Syariah. Begitu juga dalam hukum positif Indonesia, tindakan makar dianggap sebagai kejahatan.]]>
<![CDATA[PRAKTIK JUAL BELI JAHE MENURUT HUKUM ISLAM; STUDI KASUS DI USAHA DAGANG AREBA JAHE, JAKARTA TIMUR ]]>
<![CDATA[Yusuf, Muhammad]]>;
<![CDATA[Iswandi, Irvan]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20291
<![CDATA[Terdapat realita gejala yang menyangkut transaksi dalam muamalah khususnya tentang jual beli yaitu permasalahan praktik jual beli jahe dengan sistem karungan di Usaha Dagang Areba Jahe Jakarta Timur, yang menjual berbagai macam rempah-rempah hasil bumi. Peneliti mendapati kekeliruan dalam transaksi jual beli jahe dengan sistem karungan yang pembelinya tidak mengetahui betul kualitas serta kuantitas jahe yang ada didalam karung tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli jahe pada Usaha Dagang Areba Jahe menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakanpenelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa toko Usaha Dagang Areba Jahe melayani penjualan dengan sistem karungan terlihat adanya unsur gharar yang terletak pada objek jual beli yakni pada jahe, namun unsur ghararnya tidakmenjadikan jual beli jahe ini dilarang dan menjadi sebab pengharaman, karena unsur gharar yang ada pada jual beli jahe ini tergolong ringan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI DESA KUBANG PUJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Najmudin, Najmudin]]>;
<![CDATA[Syihabudin, Syihabudin]]>;
<![CDATA[Hasuri, Hasuri]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20292
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa wakaf di Desa Kubang Puji Pontang dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Lokasi penelitian ini terletak di desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan Sengketa tanah wakaf di Desa Kubang Puji berupa gugatan ahli waris akibat tanah yang telah diwakafkan oleh wakif tidak dikelola dengan baik oleh nazhir, sehingga tanah tersebut menjadi tempat pembuangan sampah dan sedikit demi sedikit menyempit tergerus bangunan rumah warga sekitar, sengketa lain terkait dengan relokasi sekolah yang berdiri di atas lahan wakaf, pro kontra terjadi antara pengurus Yayasan dan DKM Masjid. Kedua sengketa tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menghadirkan pihak yang bersengketa dan tokoh masyarakat. Dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan di Desa Kubang Puji mengikuti metode Non Ligitasi, artinya penyelesaian sengketa wakaf dilakukan di luar pengadilan, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf.]]>
<![CDATA[ALUR LEGISLASI DAN TRANSFORMASI HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Komarudin, Parman]]>;
<![CDATA[Hidayatullah, Muhammad Syarif]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20293
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah dalam sistem hukum nasional atau perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatanperundang-undangan dan pendekatan historis. Pengkajian yang dilakukan menunjukkan bahwa alur legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, yakni fase bebas nilai Islam ketika berlaku Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, dilanjutkan fase pengenalan sistem bagi hasil dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian fase lanjutan dengan bentuk penegasan keberadaan Bank Syariah melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, setelah itu sampai pada fase penyempurnaan atau pemurnian dengan hadirnya Undangundang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.]]>
<![CDATA[HAK WARIS JANIN DAN METODE HITUNGAN BAGIANNYA DALAM WARIS ISLAM; ANALISIS DAN APLIKATIF ]]>
<![CDATA[Ritonga, Raja]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20294
<![CDATA[Kewarisan dalam Islam tidak membedakan tingkatan umur dalam mendapatkan warisan. Usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua bahkan janin sekalipun mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapatkan warisan. Status jenis kelamin dan hidup janin yang bersifat taqdiri memunculkan berupa prediksi. Metode penelitian ini merupakan library research, selanjutnya dilakukan analisis terkait penentuan bagian janin dan metode hitungan bagian warisnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keberadaan janin harus berbanding lurus dengan kematian pewaris. Janin lahir dalam keadaaan hidup menjadi penentu hak warisnya. Pada proses hitungan bagian warisnya, dilakukan metode prediksi sebanyak empat atau tiga kemungkinan. Yaitu, janin dengan jenis kelamin sebagai seorang lelaki, sebagai seorang perempuan, sebagai perempuan kembar dan janin meninggal dunia. Pascahitungan dilakukan, ahli waris hanya boleh mengambil bagian yang paling kecil di antara empat kemungkinan. Sedangkan sisa warisan harus disimpan sampai janin dilahirkan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK ISTRI DALAM PENGAJUAN KHULU’ BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Anggraeni, RR. Dewi]]>;
<![CDATA[Primadianti, Dianna]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20295
<![CDATA[Perceraian, meskipun diizinkan, namun tetaplah menjadi suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, terutama agama Islam yang menganggap perceraian sebagai “Perkara halal yang paling dibenci”. Dalam Hukum Islam khulu’ merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ dan hubungan ketentuan khulu’ dalam hukum perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran ’iwadh, yaitu berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.]]>
<![CDATA[PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Sutisna, Sutisna]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20296
<![CDATA[Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (library reseach) yang berupaya menjawab persoalan tentang hak cipta dalam pandangan Islam. Selain itu, penelitian ini membahas tentang prinsip Islam dalam melindungi hak cipta. Data diperoleh dengan menelaah literatur kepustakaan, file-file digital terutama pada Maktabah Syamilah, Hadits Asy-Syarif dan Jami’ Fiqh Al-Islam, serta situs-situs Open Library yang menyediakan akses buku-buku Islam klasik dan kontemporer. Penelitian ini juga memperkuat data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan data lapangan (field research) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta, Perwakilan Buseniss Software Alliance Jakarta dan Kantor IKAPI Pusat Jakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah haq al-ibtikar yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Pertama, tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya. Kedua, tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat. Ketiga, tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum.]]>
