cover
Contact Name
Andre Agachi Purba
Contact Email
pt.lembagappn@gmail.com
Phone
+6282181396566
Journal Mail Official
pt.lembagappn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kakak Tua No. 17 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal of Golden Generation Legal Science
ISSN : -     EISSN : 31232884     DOI : https://doi.org/10.65244/jggls
Core Subject : Humanities, Social,
Journal of Golden Generation Legal Science (E-ISSN: 3123-2884) adalah jurnal ilmiah peer-review dan open access yang diterbitkan oleh PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara, yang didedikasikan sebagai forum terdepan untuk publikasi analisis hukum yang inovatif, kritis, dan mendalam. Dengan misi untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, mendorong reformasi, dan berkontribusi pada penegakan keadilan di tingkat nasional maupun global, jurnal ini menyajikan platform bagi para sarjana, praktisi, serta pembuat kebijakan untuk menyebarluaskan gagasan dan temuan mereka. Sebagai jurnal hukum umum, kami menyambut kontribusi naskah dari berbagai cabang ilmu hukum, baik dalam konteks nasional Indonesia maupun internasional. Ruang lingkupnya mencakup spektrum yang luas, mulai dari hukum pidana, perdata, tata negara, administrasi, hingga hukum bisnis, hak asasi manusia, lingkungan, dan teknologi siber. Jurnal ini juga terbuka terhadap keragaman metodologi penelitian, termasuk pendekatan doktrinal, empiris, interdisipliner, dan perbandingan hukum. Journal of Golden Generation Legal Science terbit secara berkala tiga kali setahun, yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 102 Documents
Model Tata Kelola Pertambangan Rakyat Berkelanjutan Berbasis Koperasi Bagi Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Penambang Tradisional Di Sulawesi Utara Yoan Barbara Runtunuwu
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): September: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.1179

Abstract

Pertambangan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di wilayah Minahasa, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow merupakan sektor ekonomi vital yang sayangnya masih didominasi oleh aktivitas informal tanpa izin (PETI). Kondisi ini menempatkan penambang tradisional pada posisi rentan terhadap eksploitasi ekonomi oleh tengkulak, risiko keselamatan kerja, serta pencemaran lingkungan akibat merkuri. Penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal) ini bertujuan untuk merekonstruksi model tata kelola pertambangan rakyat yang berkelanjutan dengan menempatkan koperasi sebagai subjek hukum utama pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan legalitas dan rumitnya birokrasi pasca-UU No. 3 Tahun 2020 menjadi akar langgengnya sektor informal ini. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan model kelembagaan Cooperative-Based Sustainable Mining Governance (CSMG). Dalam model ini, koperasi bertindak sebagai legal buffer sekaligus market aggregator yang mengelola blok tambang maksimal 10 hektare, memfasilitasi jaminan sosial (BPJS), dan mengoordinasikan transisi menuju teknologi pertambangan hijau (green mining) bebas merkuri.
Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Data GPS Tracker Sebagai Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kuhap Baru Nasywa Nasyifa Dyfa Sudirman; Lovresia Melati Siagian; M Radhitya Arkananta; Fidelya Heryxlim Eng; Defisyah Rahmadinah; Ergia Novriliza
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 3 (2026): September: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i3.1185

Abstract

Penggunaan GPS Tracker pada kendaraan bermotor menghasilkan data elektronik berupa rekaman koordinat dan riwayat lokasi yang dapat membantu pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Namun, penggunaannya dalam proses peradilan pidana menimbulkan persoalan mengenai kedudukan, keabsahan, dan kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian data GPS Tracker sebagai bukti elektronik dalam perkara pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), serta peran pengamatan Hakim dalam menilai keterkaitannya dengan alat bukti lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung ilustrasi perkara. Bahan hukum dikumpulkan lewat studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 235 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP secara tegas mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan bersama pengamatan Hakim dan alat bukti lainnya. Data GPS Tracker dapat digunakan sebagai bukti elektronik sepanjang diperoleh secara sah serta dijamin autentisitas, integritas, dan keandalannya. Meskipun kesesuaian koordinat GPS dengan lokasi ditemukannya kendaraan memperkuat pembuktian pergerakan objek, data ini tidak secara mandiri membuktikan identitas atau keterlibatan pelaku. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian data GPS harus dinilai secara korelatif bersama keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Pengamatan Hakim berfungsi menilai keterkaitan serta kesesuaian keseluruhan fakta di persidangan guna memastikan penilaian data GPS sebagai bukti elektronik tetap objektif, hati-hati, dan menjamin hak-hak terdakwa.

Page 11 of 11 | Total Record : 102