cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andre Agachi Purba
Contact Email
pt.lembagappn@gmail.com
Phone
+6282181396566
Journal Mail Official
pt.lembagappn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kakak Tua No. 17 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal of Golden Generation Legal Science
Published by Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara
ISSN : -     EISSN : 31232884     DOI : https://doi.org/10.65244/jggls
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Golden Generation Legal Science (E-ISSN: 3123-2884) adalah jurnal ilmiah peer-review dan open access yang diterbitkan oleh PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara, yang didedikasikan sebagai forum terdepan untuk publikasi analisis hukum yang inovatif, kritis, dan mendalam. Dengan misi untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, mendorong reformasi, dan berkontribusi pada penegakan keadilan di tingkat nasional maupun global, jurnal ini menyajikan platform bagi para sarjana, praktisi, serta pembuat kebijakan untuk menyebarluaskan gagasan dan temuan mereka. Sebagai jurnal hukum umum, kami menyambut kontribusi naskah dari berbagai cabang ilmu hukum, baik dalam konteks nasional Indonesia maupun internasional. Ruang lingkupnya mencakup spektrum yang luas, mulai dari hukum pidana, perdata, tata negara, administrasi, hingga hukum bisnis, hak asasi manusia, lingkungan, dan teknologi siber. Jurnal ini juga terbuka terhadap keragaman metodologi penelitian, termasuk pendekatan doktrinal, empiris, interdisipliner, dan perbandingan hukum. Journal of Golden Generation Legal Science terbit secara berkala tiga kali setahun, yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 93 Documents
 3   4   5   6   7 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS KELALAIAN PENYELESAIAN BALIK NAMA HAK ATAS TANAH Acik Frinshina Zahra; Lutfian Ubaidillah
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): In Progress 2026: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.625

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN EMAS DIGITAL SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN GADAI Inggrid Sevlin Angzina Dolu; Sulistio Adiwinarto
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): In Progress 2026: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.626

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum emas digital sebagai objek gadai dalam hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dialihkan. Oleh karena itu, emas digital dapat dijadikan objek jaminan gadai sepanjang memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya mekanisme penyerahan melalui sistem elektronik. Namun, belum adanya pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.
Petunjuk Peran Struktur Sosial dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Bandar Lampung Azzahra, Dea; Sifah Maharani; Desvika Putri Lailani; Qitallya Adinda Zahrani; Rizka Nurlita; Putut Ary Sadewo; Karyadi Hidayat
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): In Progress 2026: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.686

Abstract

Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan nyata dari sejauh mana norma-norma hukum telah benar-benar meresap ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penelitian ini mengkaji bagaimana struktur sosial masyarakat urban membentuk dan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum warga Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah keterkaitan antara stratifikasi sosial, dinamika kelompok sosial, serta peran lembaga kemasyarakatan dalam membentuk pola kepatuhan hukum di tengah masyarakat yang heterogen. Temuan menunjukkan bahwa akses terhadap informasi hukum sangat dipengaruhi oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial-ekonomi, di mana ketimpangan ini berdampak langsung pada perbedaan perilaku hukum antarkelompok masyarakat. Di sisi lain, kearifan lokal seperti falsafah Piil Pesenggiri dan Sai Bumi Ruwa Jurai sesungguhnya menyimpan potensi besar sebagai modal sosial dalam memperkuat kesadaran hukum, namun pengaruhnya kian melemah seiring dengan pergeseran nilai di kalangan generasi muda perkotaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif formal, melainkan perlu mempertimbangkan konteks budaya, stratifikasi sosial, dan dinamika komunitas lokal secara menyeluruh.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI NON LITIGASI: STUDI KASUS PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) Muhammad Elvan Ardiansyah; Muhammad Zalkis Ardiansyah; Moulyta Elgi Trinanda
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): In Progress 2026: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.784

Abstract

Perselisihan hubungan industrial, khususnya pemutusan hubungan kerja (PHK), merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi dalam hubungan kerja di Indonesia. Penyelesaian melalui jalur litigasi kerap dinilai tidak efisien karena memerlukan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non litigasi menjadi instrumen penting dalam hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan mediasi serta efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa PHK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terbaru (2020–2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menciptakan penyelesaian yang cepat dan berkeadilan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor non yuridis seperti itikad baik para pihak dan kualitas mediator.
Rechterlijk Pardon sebagai Diskresi Yudisial pada Pengadilan Negeri Ambon Murni Karmila Salampessy
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 2 (2026): In Progress 2026: Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i2.817

Abstract

Artikel ini menganalisis rechterlijk pardon sebagai diskresi yudisial dalam perkara penganiayaan ringan pada Pengadilan Negeri Ambon. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan bahan hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2025, instrumen Mahkamah Agung, informasi perkara publik, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rechterlijk pardon merupakan mekanisme pemidanaan yang terstruktur dan berlandaskan legalitas, proporsionalitas, kemanusiaan, serta keadilan restoratif, bukan bentuk impunitas. Penerapannya dalam perkara ringan dapat mencegah pemidanaan berlebihan sepanjang pertimbangan hakim menilai kepentingan korban, kebutuhan pemidanaan, pemulihan setelah perbuatan, dan konsistensi indikator putusan secara transparan.
ISLAMIC LEGAL REVIEW OF PROPERTY DIVISION WHEN BOTH PARENTS ARE STILL ALIVE IN BINJAI Budi; Syukurman
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 1 No. 1 (2025): September 2025 - Desember 2025 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v1i1.44

Abstract

The reason for dividing inheritance while the heirs are still alive is to avoid conflicts that will give rise to conflicts between heirs and not contradict Islamic law. The provisions of the Compendium of Islamic Law regarding the distribution of inheritance to living heirs provide evidence that the condition of the testator's death remains an implicit condition for inheritance of his assets in the form of inheritance. However, the Compilation of Islamic Law provides another way to carry out the distribution of inheritance before the death of the heirs as stated in Article 187 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. The Islamic legal view regarding the distribution of inheritance to living heirs can be taken if there is a risk of disputes and conflicts between heirs that result in losses.
LEGAL ACTION AGAINST WITHDRAWALWAKAF PROPERTY IN MEDAN Abdul Gani; Eko Simamora
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 1 No. 1 (2025): September 2025 - Desember 2025 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v1i1.45

Abstract

Withdrawal of Waqf Assets based on Decision No. 22/Pdt.G/2017/MS-MEDAN because the objects which are waqf assets belonging to the Bireueen Islamic Education Society have been misused by the Bireueen Ministry of Religion in a dysfunctional manner, namely the waqf objects are recorded as Public Property. In order for the irregularity of the waqf assets to be in accordance with the waqf pledge made, the owner of the waqf rights takes over the waqf assets. The validity of Nazir as the owner of the waqf rights in the event of misappropriation of waqf assets based on Resolution no. 22/Pdt.G/2017/MS-MEDAN is reviewed from the provisions of Article 42 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which explains: "It is the duty of nazhir to manage and dispose of waqf assets for their intended use, according to their function and designation." So that the waqf assets that were originally borrowed by the owner of the waqf rights can be disposed of if there is misuse of waqf assets. The Judge's reason for permitting the takeover of misused waqf assets in Decision no. 22/Pdt.G/2017/MS-MEDAN, based on the findings of the facts by the Judge, is of the opinion that legally there is no legal justification for the Defendant/Applicant to hold objects that are unlawfully and unlawfully owned and managed as YPI Bireuen's claim items.
LEGAL REVIEW OF MARRIAGE AGREEMENTS MADE POST-MARRIAGE AFTER THE APPROVAL OF THE CONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL CONSTITUTION 'S DECISION Rico Lubis; Carlos Sianturi
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 1 No. 1 (2025): September 2025 - Desember 2025 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v1i1.46

Abstract

The legal provisions governing the marriage contract according to the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 can be carried out after marriage, because the meaning of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law is interpreted as long as the parties are bound. The agreement of both parties can submit a written agreement that is accepted by the contract drafter or notary. The Judge's opinion that the relevant application is stated in the Applicant's Marriage Agreement and the legal issues are also acceptable. The legal analysis of the permissibility of the marriage contract arises from the perspective of the law of the contract that the legal provisions of the marriage contract also bind third parties, so that the marriage contract must be registered with the Civil Service Secretariat or the Ministry of Religion. Because the MK decision as it is does not mean anything about registration, whether registration must be carried out immediately or wait for further registration/registration laws. Therefore, the legal consequences of a marriage contract can create legal guarantees for others.
BACK -DATED AGREEMENTS ACCORDING TO AGREEMENT LAW IN DELI SERDANG Albin Fajzri
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 1 No. 1 (2025): September 2025 - Desember 2025 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v1i1.47

Abstract

The legal basis of a valid contract according to the Civil Code is regulated in Article 1338 of the Civil Code, namely that all formal contracts apply as law for the parties thereto. From this article it can be concluded that there is a principle of freedom of contract, but this freedom is limited by the law of coercion, so that the contracting parties must submit to the law of coercion. The legal consequences of a previous contract for the parties to the contract can be terminated by one of the parties who submits a request for cancellation, a demand for a refund or even a claim for compensation if misstatements and errors are found in the contract and the backdated date. The validity and date of withdrawal of physical evidence of the contract, it is necessary to first examine the conditions for the validity of the contract, which must meet the prerequisites (agreement of the parties), although Article 1321 of the Civil Code emphasizes the validity of the contract itself, which must not be the result of error, coercion or fraud.
LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS ON THE GUARANTEE OF MOTOR VEHICLE OWNERSHIP BOOK (BPKB) IN COOPERATIVE CREDIT LOANS Indra Tua Manik; Siti br. Ginting
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 1 No. 1 (2025): September 2025 - Desember 2025 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v1i1.48

Abstract

The legal position between the debtor and the debtor in the bond agreement, where the borrower has the right to return proof of ownership of the collateral after the loan payment, while the borrower has the right to a higher bond amount, and the billing period in accordance with the guarantor who is entitled to payment plus principal (interest) with the borrower's monthly installments including compensation in the event of late payment. Settlement of disputes related to credit agreements, where the person concerned can arbitrate the agreement in question. Legal observations made by the judge in the decision of Case No. 70 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdn, where the judge is of the opinion that the plaintiff has won legally there is no action taken by the Defendant on behalf of Mas Arif Fauzan and verstek. The issuance of this decision is binding on both parties because it has permanent legal force ( incracht ) and has become a new law for the parties. The judge made the decision based on previous legal opinions and the judge's belief that presenting a legitimate and persuasive action is a breach of contract.

Page 5 of 10 | Total Record : 93

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): In Progress 2026: Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 1 No. 1 (2025): September 2025 - Desember 2025 : Journal of Golden Generation Legal Science