cover
Contact Name
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Contact Email
dewaayudwimayasari@gmail.com
Phone
+6281236969203
Journal Mail Official
dewaayudwimayasari@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030593     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Kertha Desa diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0593.  Sejak tahun 2018 Jurnal Kertha Desa dikelola di bawah Unit Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Desa  dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Desa adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui  peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses   review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi,  baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Desa wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan   pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi  topik-topik sebagai berikut: Hukum Adat Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Acara; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2 Documents
Search results for , issue "vol 14 no 5 (2026)" : 2 Documents clear
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI DARKWEB DAN TRANSAKSI KRIPTO DI ERA SIBER Tia Lukitasari; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol 14 No 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji sejauh mana aturan pidana Indonesia mampu merespons peredaran narkotika yang kini memanfaatkan dark web dan transaksi berbasis aset kripto, serta merumuskan kebutuhan pembaruan hukum untuk menutup kekosongan norma di ranah siber. Kajian dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang‑undangan terhadap UU Narkotika, UU ITE, KUHP, dan berbagai sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih belum merinci pengaturan terkait distribusi narkotika secara elektronik, termasuk pembayaran melalui cryptocurrency, penggunaan dark web, maupun aplikasi berkirim pesan terenkripsi. Ketidakjelasan batasan istilah “peredaran” dan “transaksi” dalam dimensi digital menimbulkan kerancuan hukum dan menghambat proses pembuktian, sehingga anonimitas teknologi dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jerat pidana. Selain itu, pengaturan digital dalam UU ITE belum ditujukan secara spesifik untuk menanggulangi kejahatan narkotika berbasis teknologi. Karena itu, diperlukan rekonstruksi delik yang mencakup distribusi virtual, penguatan validitas alat bukti elektronik, serta prosedur forensik digital yang mengakomodasi transaksi kripto. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu menghadapi pola kejahatan narkotika modern yang bersifat anonim, lintas batas, dan sangat bergantung pada teknologi.  This study examines the extent to which Indonesian criminal law is able to respond to narcotics distribution that increasingly utilizes the dark web and cryptocurrency based transactions, and formulates the legal reforms needed to address normative gaps in the cyber domain. The research employs a normative legal method using a statutory approach to the Narcotics Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Criminal Code, and other relevant legal sources. The findings indicate that Law No. 35 of 2009 has yet to provide detailed regulation concerning the electronic distribution of narcotics, including payments via cryptocurrency, the use of the dark web, and encrypted messaging applications. The vague delineation of the terms “distribution” and “transaction” in digital contexts creates legal ambiguity and obstructs evidentiary processes, allowing perpetrators to exploit technological anonymity to evade criminal liability. Moreover, the digital provisions in the Electronic Information and Transactions Law are not specifically designed to address technology-based narcotics crimes. Therefore, reconstruction of criminal provisions is required to cover virtual distribution, strengthen the validity of electronic evidence, and develop digital forensic procedures that accommodate crypto based transactions. Comprehensive and adaptive criminal law reform is urgently needed to enable Indonesia to confront modern narcotics crime patterns that are anonymous, transnational, and highly technology driven.
IMPLIKASI YURIDIS RITUAL NGUREK DI BALI BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 I Wayan Laksana Dharmawangsa; I Gede Perdana Yoga
Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Vol 14 No 5 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Unversitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP dalam mengatur pelaksanaan ritual Ngurek di Bali apabila menimbulkan korban jiwa dan menganalisis penerapan KUHP dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan pelestarian warisan budaya pada ritual tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ritual Ngurek dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana jika terdapat korban jiwa, namun terdapat alasan penghapusan pidana apabila pelaku mengalami gangguan kejiwaan (kondisi bawah sadar). Selain itu, penerapan restorative justice melalui mekanisme pengamanan, edukasi masyarakat, dan koordinasi antara aparat hukum dengan pemuka adat sangat penting untuk memastikan pelestarian budaya berjalan seiring dengan penegakan hukum yang adil dan efektif.   This study aims to examine the provisions of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code) in regulating the implementation of the Ngurek ritual in Bali when it results in fatalities, and to analyze the application of the Criminal Code in maintaining a balance between criminal law enforcement and the preservation of cultural heritage in the ritual. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the implementation of the Ngurek ritual may give rise to criminal liability if fatalities occur; however, there are grounds for exemption from criminal responsibility if the perpetrator suffers from mental disorders (subconscious condition). Furthermore, the application of restorative justice through security mechanisms, community education, and coordination between law enforcement officers and traditional leaders is essential to ensure that cultural preservation proceeds alongside fair and effective law enforcement.

Page 1 of 1 | Total Record : 2