cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 8 (2025)" : 5 Documents clear
PENYELESAIAN  KREDIT  MACET TANPA JAMINAN KOPRASI SIMPAN PINJAM MENURUT UNDANG-UNDANG No. 25 TAHUN 1992 Ni Made Siska Maharani; Ni PutuPurwanti
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 8 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Kredit macet tanpa jaminan merupakan tantangan signifikan bagi koperasi simpan pinjam di Indonesia. Tidak sedikit koperasi mengalami kolaps akibat tingginya jumlah kredit macet. Oleh karena itu, penulis meneliti faktor penyebab kredit macet serta mekanisme penyelesaian hukum yang digunakan, termasuk kendala dalam penanganannya, khususnya pada kredit tanpa agunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet disebabkan oleh kebijakan kredit yang tidak efektif, lemahnya manajemen risiko, serta pengawasan internal yang kurang memadai. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah turut memengaruhi. Dalam menyelesaikan kredit macet, koperasi dapat menggunakan mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Jika tidak tercapai kesepakatan secara nonlitigasi, penyelesaian dapat dilanjutkan ke jalur pengadilan. Namun, kendala utama berasal dari pengurus dan anggota koperasi yang kurang memahami manajemen risiko, serta belum optimalnya regulasi dan interpretasinya. Penulis menyarankan agar koperasi memperkuat manajemen risiko internal dan meningkatkan literasi keuangan anggotanya sebagai langkah pencegahan kredit macet di masa mendatang.   Kata Kunci: Kredit Macet, Koperasi Simpan Pinjam, Manajemen Risiko, ADR, Penyelesaian Hukum                                                                 ABSTRACT   Unsecured bad debts represent a significant challenge for savings and loan cooperatives in Indonesia. Many cooperatives have collapsed due to the high number of bad debts. Therefore, the author examines the factors causing bad debts and the legal resolution mechanisms used, including obstacles in handling them, particularly for unsecured loans. This study uses a normative juridical method with a conceptual and legislative approach. Data were obtained from a literature review, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The analytical techniques employed were descriptive, evaluative, and argumentative. The results indicate that bad debts are caused by ineffective credit policies, weak risk management, and inadequate internal oversight. External factors such as economic conditions and changes in government policy also contribute. To resolve bad debts, cooperatives can use the Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism as stipulated in Law No. 30 of 1999. If a non-litigation agreement cannot be reached, the settlement can proceed to court. However, the main obstacles stem from a lack of understanding of risk management among cooperative administrators and members, as well as suboptimal regulations and their interpretation. The author recommends that cooperatives strengthen internal risk management and improve the financial literacy of their members as a measure to prevent future bad debts.   Keywords: Bad Debt, Savings and Loan Cooperatives, Risk Management, ADR, Legal Settlement
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI DELIK PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH Made Dwitya Paramaswari; Gde Made Swardhana
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 8 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menganalisa konsep perbuatan perdagangan pengaruh menjadi bentuk tindak pidana korupsi dan urgensi perdagangan pengaruh dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative sebagai metode penelitian, dengan data primer yang digunakan penulis berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Konvensi Internasional yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa di Indonesia masih terdapat keterbatasan mengenai pengaturan Perdagangan pengaruh di Indonesia, sehingga masih banyak sekali terjadi penjeratan pelaku tindak pidana korupsi terhadap pihak yang seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya atau pelaku tidak dapat dihukum karena tidak adanya pengaturan hukum yang pasti mengenai perbuatannya. Sehingga disarankan di masa mendatang terdapat pengaturan hukum Indonesia yang pasti terhadap delik Perdagangan pengaruh sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi.   Kata Kunci: Perdagangan Pengaruh, Tindak Pidana Korupsi   ABSTRACT This study was purposed to examine Trading in Influence concept as a form of corruption and the urgency of Trading n Influence regulation in legal procedure regarding corruption in Indonesia. This study uses normative research methods, with primary sources is Act Number 20 of 2001 about Amendments to Act Number 31 of 1999 about Eradication of Corruption and international conventions, the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. In this study, determined the result, Indonesia has not made a regulation of Trading in Influence, therefore are still considerably of entanglements of perpetrators of corruption crimes against parties that should not have the obligation to be responsible for their actions. From this study can be suggested that in the future, there should be legal procedure against a Trading in Influence as a delict form of corruption.   Key Words: Trading in Influence, Corruption Criminal Act
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI BENTENG PENCEGAHAN KORUPSI Diva Ramadhani; I Wayan Parsa
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 8 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Administrasi Negara berperan penting dalam mencegah berbaggi bentuk kecurangan di Indonesia. Jurnal ini mengeksplorasi penguatan dari segi hukum administrasi untuk dapat mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dalam birokrasi. Penelitian ini menganalisis regulasi yang ada serta peran hukum administrasi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Lemahnya hukum administrasi sering kali menciptakan celah bagi praktik korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, yang menggunakan teknik studi dokumen. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti penerapan prinsip good governance, peningkatan integritas dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta pembentukan kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Selain itu, pembentukan lembaga anti-korupsi di tingkat daerah juga menjadi kunci dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Hasil dari penelitian ini dapat disimulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang krusial untuk dapat memastikan tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hukum administrasi dapat  membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah melalui pengawasan dan pembatasan kekuasaan.   Kata kunci : Hukum Administrasi Negara, Korupsi, Pemerintah.   ABSTRACT   Administrative Law plays a crucial role in preventing various forms of fraud in Indonesia. This paper explores the strengthening of administrative law to reduce the opportunities for corrupt practices within the bureaucracy. This study analyzes existing regulations and the role of administrative law in creating a transparent and accountable government. Weak administrative law often creates loopholes for corrupt practices. This study was conducted using a normative research method, utilizing document study techniques. Therefore, strategic steps such as implementing good governance principles, improving integrity and ethics in state administration, and fostering public awareness are essential. Furthermore, the establishment of anti-corruption institutions at the regional level is also key to strengthening corruption eradication efforts. Therefore, Administrative Law serves not only as a regulatory tool but also as an instrument for building public trust and encouraging public participation in government oversight. The results of this study can be concluded that Administrative Law plays a crucial role in ensuring clean, transparent, and accountable governance. Administrative law can help prevent abuse of authority by government officials through oversight and limitations on power.   Key Words : Law Administrative, Corruption, Government.    
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS KEPUTUSAN VOLUNTARY DELISTING PERUSAHAAN TERCATAT OLEH BURSA EFEK INDONESIA Dimas Wahyu Nur Alief; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 8 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari studi ini tidak lain demi mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang saham minoritas yang terkena dampak keputusan voluntary delisting serta tanggung jawab hukum atas kerugian yang disebabkan akibat tindakan voluntary delisting tersebut. Selain itu, situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika suatu perusahaan telah berubah status menjadi perusahaan go private, yang akan lebih sulit diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Voluntary delisting dalam konteks pasar modal merujuk pada situasi di mana suatu emiten resmi menghilang dari Bursa Efek, sehingga sahamnya tidak lagi dapat diperdagangkan secara bebas, dan hal ini diusulkan oleh emiten itu sendiri dengan alasan tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode kepustakaan (library research). Meskipun tindakan voluntary delisting dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, seperti pengurangan biaya dan peningkatan fleksibilitas, langkah ini juga berpotensi menimbulkan risiko bagi pemegang saham, terutama bagi mereka yang menolak keputusan tersebut. Untuk melindungi hak pemegang saham, peraturan yang berlaku mensyaratkan perusahaan memberikan informasi yang jelas mengenai alasan dan tujuan delisting serta menyediakan mekanisme bagi stakeholder yang belum sepakat untuk menjual saham mereka kepada perusahaan dengan harga yang adil. Selain itu, keputusan delisting terlebih dahulu diwajibkan memperoleh kesepakatan bersama dari pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan delisting, khususnya setelah perusahaan berstatus go private. Kata Kunci: Voluntary Delisting, Pemegang Saham Minoritas, Pasar Modal. ABSTRACT The aim of this research is to identify the type of legal safeguards that can be offered to minority shareholders affected by the choice of voluntary delisting, as well as the legal accountability for the losses resulting from this process. Additionally, this scenario may become more complex if a company evolves into a private entity, which makes oversight by the Financial Services Authority (OJK) significantly more challenging. In the realm of capital markets, voluntary delisting refers to the process by which a company is formally taken off the Stock Exchange, resulting in its shares being no longer available for public trade, and this action is initiated by the issuer for specific reasons. This research adopts a normative legal study approach, utilizing a library-based method. While voluntary delisting can provide advantages to an organization, such as lowering expenses and enhancing adaptability, it can also generate risks for shareholders, especially those who oppose the decision. To safeguard the rights of shareholders, current regulations mandate that companies present transparent information concerning the justifications and goals of the delisting, along with a means for dissenting shareholders to sell their stocks back to the company at an equitable price. Furthermore, the decision to delist must receive consent from independent shareholders during the general shareholders' meeting (RUPS). This research also highlights the necessity of overseeing the execution of delisting, particularly after a firm transition to private ownership. Key Words:   Voluntary Delisting of Shares, Minority Shareholders, Capital Market.
PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan: KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021) Ni Kadek Vionita Oktavieni; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 8 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak tindakan yang berpotensi menghambat persaingan atau melanggar hukum dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan “Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah sumber hukum primer seperti “Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)”, serta bahan hukum sekunder berupa literatur terkait. Temuan studi menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia mengidentifikasi dua pendekatan, yakni “rule of reason” dan “per se illegal” untuk menganalisis pelanggaran terhadap “Undang-Undang No 5 Tahun 1999”. Dalam kasus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU menerapkan pendekatan rule of reason guna mengevaluasi konsekuensi monopoli dalam pengelolaan transportasi ekspor Benih Bening Lobster (BBL). PT ACK terbukti melanggar Pasal 17 dengan penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar dan penetapan tarif tidak wajar yang merugikan eksportir. Analisis menyimpulkan bahwa “monopoli yang dilakukan PT ACK telah menciptakan hambatan persaingan dan merugikan kepentingan umum, sehingga memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang”.   Kata Kunci: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, Benih Bening Lobster.   ABSTRACT   The purpose of this study is to analyze the impact of actions that have the potential to hinder competition or violate the law in monopolistic practices and unfair business competition, based on “Decision Number 04/KPPU-I/2021”. The research approach used is normative juridical, by examining primary legal sources such as the “Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU)”, as well as secondary legal materials in the form of related literature. The study findings show that competition law in Indonesia identifies two approaches, namely “rule of reason” and “per se illegal” to analyze violations of “Law No. 5 of 1999”. In the case of PT Aero Citra Kargo (PT ACK), KPPU applied the rule of reason approach to evaluate the consequences of monopoly in managing the export transportation of Lobster Clear Seeds (BBL). PT ACK was found to have violated Article 17 by controlling more than 50% of the market share and setting unreasonable tariffs that harmed exporters. The analysis concluded that “PT ACK's monopoly has created barriers to competition and harmed the public interest, thus fulfilling the elements of violation as stipulated in the law”.   Key Words: Rule of Reason, Per se Illegal, Monopoly, Unfair Business Competition, Business Competition Supervisory Commission, Lobster Clear Seed. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue