cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 9 (2025)" : 5 Documents clear
PENGATURAN HUKUM KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERSEROAN TERBATAS Kadek Amanda Yuniara Shafa; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corporate Social Responsibility merujuk pada gagasan yang wajib dilakukan oleh setiap perseroan terbatas dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait pengaturan CSR serta menjelaskan bentuk-bentuk CSR. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen relevan lainnya. Hasil kajian mengungkapkan meskipun CSR memiliki landasan hukum yang tegas, masih terdapat ketidakjelasan norma hukum, ketidakpahaman pelaku usaha terhadap isi peraturan, serta ketiadaan sanksi yang efektif bagi perseroan yang tidak mematuhinya. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi reformasi kebijakan guna memastikan pengaturan CSR dapat memberikan pemahaman dan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat dan lingkungan.   Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Regulasi Hukum, Pembangunan Berkelanjutan     ABSTRACT   Corporate Social Responsibility refers to an idea that must be carried out by every limited liability company in realizing sustainable development in accordance with the Undang-Undang Perseroan Terbatas. This research aims to examine the legal framework governing CSR and explain the forms of CSR. This study employs a normative legal research approach, focusing on the analysis of legislation, and other supporting documents. The findings reveal that although CSR has been legally mandated, there is still a lack of clarity in legal norms, a lack of understanding among business actors regarding the content of regulations, and a lack of effective sanctions for companies that do not comply. Therefore, this study highlights the urgency of policy reform to ensure that CSR regulations can provide a better understanding and optimal benefits for society and the environment.   Key Words: Corporate Social Responsibility, Legal Regulation, Sustainable Development
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA I Kadek Devara Sandy Pradnyana Putra; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak-hak pekerja/buruh dengan sistem outsourcing atau alih daya dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang dalam pembahasan penelitian dengan mengacu berdasarkan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta sumber literatur hukum lain yang berkaitan dan relevan untuk mendukung isi dari penelitian ini dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam hasil kajian yang dilakukan ditemukan bahwa kedudukan hukum dari pekerja/buruh dan pengusaha sebagai penyedia jasa dalam perjanjian kerja memiliki pengaturan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang UU Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang terkait dengan isu dalam penelitian ini. Kedudukan tersebut penting untuk diketahui mengingat dalam penulisan ini membahas tentang hak-hak pekerja/buruh outsourcing dalam perspsektif UU Cipta Kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat penghapusan dan perubahan ketentuan yang merevisi UU Ketenagakerjaan sebelumnnya. Mengenai pekerja/buruh outsourcing mendapatkan perluasan dalam batasan-batasan pekerjaan, sebab sebelumnya hal ini dibatasi oleh perusahaan penyedia namun setelah perubahan Pasal 66 pada UU Cipta Kerja batasan ini telah dirubah ketentuannya. Akibatnya pekerja/buruh kini dapat mengambil pekerjaan pokok produksi dan pekerja lainya yang dapat digolongkan sebagai pekerjaan core (utama). Dalam perspektif UU Cipta kerja apakah dengan perubahan ketentuan tersebut juga turut melindungi hak-hak pekerja/buruh outsourcing didalamnya, isu permasalahan inilah yang kemudian dikaji lebih lanjut oleh peneliti melalui penulisan jurnal ini. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, Pengusaha.   ABSTRACT   This research is conducted to examine the legal protection of the rights of workers/laborers with outsourcing or outsourcing systems in the perspective of positive law in Indonesia, which in the discussion of research refers to the Job Creation Law. This research uses normative legal research methods sourced from Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation as well as other sources of legal literature that are related and relevant to support the content of this research and uses a statutory approach. In the results of the study conducted, it was found that the legal position of workers / laborers and employers as service providers in employment agreements has a regulation sourced from Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Law and other regulations related to the issues in this study. This position is important to know because this paper discusses the rights of outsourced workers/laborers from the perspective of the Job Creation Law. The results of the study show that there are deletions and changes in provisions that revise the previous Labor Law. Regarding outsourced workers/laborers, there has been an expansion in the boundaries of work, because previously this was limited by the provider company, but after the amendment to Article 66 of the Job Creation Law this limitation has been changed. As a result, workers/laborers can now take on basic production work and other work that can be classified as core (main) work. In the perspective of the Job Creation Law, whether the changes in these provisions also protect the rights of outsourced workers/laborers, it is this issue that is then further examined by researchers through the writing of this journal.   Keywords: Legal protection, Workers, Employers.  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA LEPAS: KEKOSONGAN REGULASI DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA BERBASIS EVENT Daffa Fauzan Azis; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan regulasi dalam perlindungan hak-hak pekerja lepas, khususnya dalam konteks kerja berbasis event. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh data empiris dari praktik di lapangan, artikel ini mengidentifikasi ketidakjelasan hubungan kerja, minimnya perlindungan sosial, serta tidak adanya standar kerja yang berlaku umum. Penulis merekomendasikan pembentukan kerangka hukum baru yang lebih inklusif, baik melalui regulasi turunan dari undang-undang ketenagakerjaan maupun pengakuan formal atas kerja fleksibel dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Reformulasi kebijakan ini penting untuk menjamin kebutuhan,hak,dan kewajiban dasar pekerja lepas – sebagaimana jaminan sosial, upah, dan perlindungan terhadap hukum atas sengketa kerja—sehingga terpenuhi dengan adil. Kata kunci: pekerja lepas, hukum ketenagakerjaan, event, perlindungan hukum, kekosongan regulasi ABSTRACT This article aims to analyze the regulatory vacuum concerning the fulfillment of labor rights for freelance workers, particularly those engaged in event-based employment. Employing a normative legal research method supported by empirical observations, this study reveals ambiguities in employment relationships, the lack of social protection, and the absence of standardized working conditions. The findings suggest the urgency of establishing a more inclusive legal framework, either through derivative regulations under existing labor laws or formal recognition of flexible employment models within the national labor system. Such legal reform is essential to ensure the protection of fundamental labor rights—including fair wages, social security, and legal remedies in the event of labor disputes—for freelance workers in the event industry. Keywords: freelance workers, labor law, event-based work, legal protection, regulatory vacuum
TINJAUAN YURIDIS KOORDINASI KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Margarrick Yoga Adinata Putra; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan meninjau dan menelaah pengaturan keberlakuan koordinasi dalam kewenangan penyidikan antara penyidik pegawai negeri sipil terhadap penyidik kepolisian negara republik indonesia. Penerapan metode pada riset ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatannya yakni pendekatan perundang-undangan serta tinjauan konsep hukum. Temuan riset menjelaskan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan menurut peraturan perundang-undangan baik kewenangan penyidik kepolisian serta kewenangan penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki wewenangnya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan pengaturannya pada KUHAP serta peraturan perundang- undangan terkait. Di samping itu, dengan adanya wewenang masing-masing dari kedua lembaga yang memungkinkan terjadinya kesamaan wewenang maka perlu adanya hubungan dan pengawasan antara kedua lembaga, sebagaimana yang ditetapkan pada KUHAP ayat (2) pasal 7 kewenangan penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah pengawasan dan koordinasi penyidik kepolisian. Dengan begitu, frasa yang ada pada KUHP ayat (2) pasal 7 sudah memberikan penerapan terhadap asas koordinasi antara kewenangan penyidikan kedua lembaga yang secara lebih rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pentingnya penerapan asas koordinasi ialah untuk menjaga hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan penyidikan agar tidak terjadinya kesenjangan antara kedua lembaga dalam proses penyidikan.   Kata Kunci: KUHAP, Penyidik, Penyidikan, Asas Koordinasi.     ABSTRACT   This study aims to review and examine the regulations governing coordination between civil servant investigators and Indonesian national police investigators in the exercise of their investigative powers. The research method used in this study is a normative legal approach, which involves a review of legislation and legal concepts. The research findings explain the investigative authority of investigators in conducting investigations according to legislation, including the authority of police investigators and civil servant investigators, each of which has its own authority as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and related legislation. In addition, with the respective authorities of the two institutions that allow for equal authority, it is necessary to have a relationship and supervision between the two institutions, as regulated in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the authority of civil servant investigators is under the supervision and coordination of investigators. police. Thus, the phrase in Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code has provided the application of the principle of coordination between the investigative powers of the two institutions which are regulated in more detail in the relevant laws and regulations. The importance of implementing the principle of coordination is to maintain the relationship between the two institutions in carrying out investigations so that there are no gaps between the two institutions in the investigation process.   Key Words: Criminal Procedure Code, Investigator, Investigation, Coordination Principle.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019 Ni Putu Natasya Angela Diputri; Gusti Ayu Arya Prima Dewi
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan agar memahami warna baru dari ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan beberapa pasal dalam ketentuan aturan ini inkonstitusional bersyarat.  Adapun guna memahami lebih jauh mengenai hal tersebut dilakukan digunakan metode penelitian yuridis normatif beberapa pendekatan dimulai dari pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan metode tersebut ditemukan hasil bahwasanya jaminan fidusia, sebagai jaminan kebendaan yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, memberikan kedudukan superior kepada kreditur melalui hak eksekusi langsung (parate executie) berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan. Namun, kekuatan ini kerap disalahgunakan oleh kreditur, seperti penetapan sepihak status wanprestasi debitur tanpa proses verifikasi yang adil, serta penggunaan jasa debt collector ilegal yang melanggar prinsip itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata) dan asas perlindungan konsumen. Di sisi lain, debitur rentan mengalami pelanggaran hak akibat ketiadaan mekanisme banding efektif sebelum eksekusi dilakukan. MK akhirnya menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 ayat (2) tidak boleh diartikan sebagai kewenangan absolut kreditur untuk mengeksekusi tanpa proses peradilan, terutama jika terjadi sengketa. Penetapan wanprestasi pada ayat (3) juga harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan, bukan klaim sepihak kreditur. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Debitur, Eksekusi Jaminan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019   ABSTRACT   This research study aims to understand the new color of the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, namely the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 which states that several articles in the provisions of this regulation are conditionally unconstitutional.  In order to understand further about this matter, a normative juridical research method was used, several approaches starting from the approach through legislation and conceptual approaches. Based on this method, it was found that the fiduciary guarantee, as a material security regulated in Law No. 42 of 1999, provides a superior position to the creditor through the right of direct execution (parate executie) based on the fiduciary certificate which has executorial power equivalent to a court decision. However, this power is often abused by creditors, such as the unilateral determination of the debtor's default status without a fair verification process, as well as the use of illegal debt collectors who violate the principle of good faith (Article 1338 of the Civil Code) and the principle of consumer protection. On the other hand, debtors are vulnerable to rights violations due to the absence of an effective appeal mechanism before execution is carried out. The Constitutional Court finally stated that the phrase “executorial power” in Article 15 paragraph (2) should not be interpreted as the absolute authority of creditors to execute without a judicial process, especially in the event of a dispute. The determination of default in paragraph (3) must also be based on the agreement of the parties or a court decision, not the creditor's unilateral claim.    Key Words: Fiduciary Guarantee, Debtor, Execution of Guarantee, Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026) Vol. 15 No. 12 (2025) Vol. 15 No. 11 (2025) Vol. 15 No. 10 (2025) Vol. 15 No. 9 (2025) Vol. 15 No. 8 (2025) Vol. 15 No. 7 (2025) Vol. 15 No. 6 (2025) Vol. 15 No. 5 (2025) Vol. 15 No. 4 (2025) Vol. 15 No. 3 (2025) More Issue