cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 14 no. 11 (2026)" : 3 Documents clear
SINKRONISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II Candra Husein Puji Putra; Misranto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i11.p02

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika ketidaksinkronan norma antara Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam mengatur peran Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Ketidaksesuaian pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait sumber kewenangan, mekanisme pengangkatan, serta sistem pembinaan dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketidaksinkronan norma serta merumuskan desain sinkronisasi hukum yang ideal dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan vertikal dan substansial antara Peraturan Menteri Keuangan dengan UUJN, yang menempatkan Notaris dalam posisi administratif sehingga berpotensi mereduksi statusnya sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, diperlukan desain sinkronisasi yang menempatkan UUJN sebagai dasar normatif utama, sementara Peraturan Menteri Keuangan berfungsi sebagai pengaturan teknis administratif. Sinkronisasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan profesi Notaris, dan konsistensi sistem hukum lelang nasional. This study examines the issue of normative inconsistency between the Ministry of Finance Regulations and the Notary Position Act (UUJN) in regulating the role of Notaries as Class II Auction Officers. Such inconsistencies potentially create legal uncertainty, particularly concerning the source of authority, appointment mechanisms, and systems of supervision. This study aims to analyze the forms of normative inconsistency and formulate an ideal legal synchronization design within the national legal system. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings reveal both vertical and substantive inconsistencies between the Ministry of Finance Regulations and UUJN, which tend to position Notaries in an administrative role that may diminish their status as public officials. Therefore, a legal synchronization model is required by placing UUJN as the primary normative foundation, while the Ministry of Finance Regulations serve as technical-administrative instruments. This synchronization is essential to ensure legal certainty, protect the Notary profession, and maintain consistency in the national auction law system.
KEABSAHAN AKTA SEWA BELI YANG MENGANDUNG DOMINASI KEHENDAK SALAH SATU PIHAK Erlina Pertiwi; Sasmini
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i11.p01

Abstract

Studi ini bertujuan merumuskan tolok ukur klausul dominasi kehendak dalam perjanjian sewa beli, menjelaskan akibat hukumnya, dan menganalisis peran Notaris dalam menghasilkan akta yang memberi kepastian hukum secara adil. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/Pdt/2020, Nomor 931 K/Pdt/2019, dan Nomor 1241 K/Pid/1986 beserta putusan yang berkaitan. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara preskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa dominasi kehendak harus dinilai pada tahap pembentukan, substansi, dan pelaksanaan perjanjian. Indikatornya mencakup tidak adanya pilihan yang bermakna, pembagian risiko sepihak, sanksi kumulatif yang tidak proporsional, penguasaan kembali objek tanpa prosedur hukum, penghangusan pembayaran tanpa perhitungan, serta pembatasan upaya hukum. Dominasi tidak serta-merta menyebabkan seluruh perjanjian batal demi hukum. Akibat tersebut bergantung pada syarat keabsahan yang dilanggar: cacat pada syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran syarat objektif atau larangan klausula baku dapat mengakibatkan kebatalan demi hukum atau tidak mengikatnya klausul. Notaris menjalankan fungsi preventif melalui verifikasi, penyuluhan hukum, pengujian proporsionalitas klausul, pembacaan substantif, dokumentasi persetujuan, dan penolakan terhadap klausul yang bertentangan dengan hukum. This study aims to formulate criteria for identifying domination-of-will clauses in hire-purchase agreements, explain their legal consequences, and analyze the Notary's role in producing deeds that provide just legal certainty. This normative legal research applies statutory, conceptual, and case approaches to Supreme Court Decisions Number 480 K/Pdt/2020, Number 931 K/Pdt/2019, and Number 1241 K/Pid/1986, along with related judgments. Primary and secondary legal materials were collected through document study and analyzed prescriptively. The study finds that domination of will must be assessed at the formation, substantive, and performance stages of an agreement. Its indicators include the absence of meaningful choice, unilateral risk allocation, disproportionate cumulative sanctions, repossession without lawful procedure, forfeiture of payments without accounting, and restrictions on legal remedies. Domination does not automatically render the entire agreement null and void. Its consequence depends on the validity requirement that is breached: a defect in a subjective requirement makes the agreement voidable, whereas a breach of an objective requirement or a statutory prohibition on standard clauses may result in nullity or the relevant clause being non-binding. A Notary performs a preventive function through verification, legal counseling, proportionality review, substantive reading, documentation of consent, and refusal of unlawful clauses.
KONSTRUKSI HUKUM PIDANA KERJA SOSIAL DALAM KUHP BARU: ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DAN BATASAN KRITERIA Alifah Shabiyya; Desya Septya Mulyana; Valencia Tan A Hwa
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 11 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i11.p03

Abstract

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif dan restoratif menjadi landasan utama kehadiran jenis pidana ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi pidana kerja sosial serta mengkaji kriteria perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi pidana kerja sosial merupakan manifestasi hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak pelaku. Pidana kerja sosial dirancang sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek guna meminimalisir dampak negatif seperti stigmatisasi, prisonisasi, serta overkapasitas lembaga pemasyarakatan, yang berorientasi pada paradigma modern, yaitu keadilan restoratif, rehabilitatif, dan korektif. Adapun kriteria penerapan pidana kerja social didasarkan pada ancaman pidana di bawah lima tahun dengan putusan penjara paling lama enam bulan atau pidana denda Kategori II, dengan mempertimbangankan persetujuan terdakwa, kondisi sosial, dan tujuan pembinaan. Dengan demikian, pidana kerja sosial diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan efektif dalam mendukung reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Community service is a reform of the Indonesian criminal law system, as enshrined in Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code (KUHP). The shift in the sentencing paradigm from a retributive approach to a rehabilitative and restorative approach is the primary basis for this type of punishment. This study aims to analyze the policy for formulating community service and examine the criteria for criminal acts subject to such sanctions. The research method used is a normative method with a statutory and conceptual approach. The results show that the formulation of community service is a manifestation of criminal law that is oriented towards a balance between community protection and the rights of perpetrators. Community service is designed as an alternative to short-term imprisonment to minimize negative impacts such as stigmatization, prisonization, and overcrowding in correctional institutions, oriented towards the modern paradigm of restorative, rehabilitative, and corrective justice. The criteria for implementing community service are based on a sentence of less than five years with a maximum sentence of six months or a Category II fine, taking into account the defendant's consent, social conditions, and developmental goals. Therefore, community service is expected to create a more humane, proportional, and effective penal system in supporting the social reintegration of criminals.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 11 (2026) Vol. 14 No. 10 (2026) Vol. 14 No. 9 (2026) Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue