cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2013)" : 7 Documents clear
Nikah dalam Perspektif Fikih dan Kemaslahatan Sosial
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan syar’i antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan dari hubungan itu akan terwujud tujuan dan maksud pernikahan. Begitu pentingnya ikatan ini, maka Islam mengatur segala hal yang terkait dengannya, mulai dari persiapan menjelang pernikahan berupa etika pemilihan pasangan, tata cara melamar, hingga anjuran untuk memaklumatkan akad pernikahan lewat walimah (resepsi). Pernikahan juga mengandung kemaslahatan sosial disamping kedudukannya sebagai salahsatu ibadah. Pernikahan yang sehat akan menjamin kemapanan hubungan sosial kemasyarakatan.Kata kunci: nikah, akad, fikih
Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractAbandoned land is land that is already provided by the state or the basic rights of tenure are not cultivated, not used, or not used in accordance with the circumstances or the nature and purpose of the right or fundamental mastery. Abandonment of land is an act that is not wise, it is not economical because of the loss of an opportunity to make real economic potential of the land, is not fair and is also a violation of the obligation to be performed or the rights holders who have acquired basic land tenure, land abandonment can also be detrimental to the country. Wastelands need to be disciplined so that land can be reorganized internally displaced, can be utilized optimally for the benefit of society and the state, not only disciplined but should also dilakukanpendayagunaan the lands of the former wasteland is a State General Reserve Land (TCUN) through program agrarian reform. Agrarian reform is land policy that includes structuring political and legal system of the land and assets of the arrangement and structuring of public access, thus soil wastelands of the former one will be given to the poor / landless in order to achieve certainty and the protection of law and justice and prosperity for all Indonesian people.Keywords: derelict land, demolition and utilization, agrarian reformAbstrakTanah terlantar adalah adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis karena hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah, tidak berkeadilan dan juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah, penelantaran tanah juga dapat merugikan negara. Tanah terlantar perlu ditertibkan agar tanah-tanah yang terlantar dapat ditata kembali, dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara, tidak hanya ditertibkan tapi perlu juga dilakukanpendayagunaan terhadap tanah-tanah negara bekas tanah terlantar yang merupakan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) melalui program reforma agraria. Reforma agraria adalah kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat, dengan demikian tanah negara bekas tanah terlantar akan diberikan salah satunya kepada orang miskin/tidak mempunyai tanah sehingga tercapai kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.Kata kunci: tanah terlantar, penertiban dan pendayagunaan, reforma agraria
Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractConception of tort law is often equated with the concept of bad-faith actions (default). Though both are very different conceptions of each other, although both are derived from the engagement, the engagement konpsesi defaulting from the birth of the agreement and the conception of tort comes from the birth of the engagement of the law. Besides the differences are also apparent from the compensation charged. Based on this study intended to examine the conception of tort law and breach of contract in civil law and the claims for compensation due to due to unlawful act or breach of contract action (default) is. For his research and writing is made and prepared by the method of juridical normative research that uses qualitative analysis of data derived from primary legal materials, materials related to kosepsi secondary law tort and breach of contract and demand compensation. This study approaches the law (Statute approach) is done by reviewing some laws and other regulations relevant. Keywords: tort, breach of contract, punitive damages  AbstrakKonsepsi  perbuatan melawan hukum sering kali dipersamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konpsesi wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang. Selain itu perbedaan juga tampak dari ganti rugi yang dibebankan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai konsepsi hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata dan mengenai tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maupun akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) tersebut. Untuk  itu penelitian dan tulisan ini  dibuat dan disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan analisis kualitatif dengan data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terkait dengan kosepsi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta tuntutan ganti ruginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkut pautKata kunci : perbuatan melawan hukum, wanprestasi, ganti rugi
Korelasi Tuhan dan Demokrasi di Indonesia Setelah Pemerintahan Orde Baru
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractConcerning performing change democratizes before and after orde baru governance, therefore arises changing The Infinite and democracy correlation at Indonesian. At in this case The Infinite don't act as the infinite but It more tend most manifest as footing in acting. Domicile The Infinite in democratizes to lie under people power. God who are in democratize wherewith as a substance for all WNI, it can be parallelized by God in agnostic's scope and atheism. As suggest as that mandatory government works to equal college party to give studies visceral for society to extend about The Infinite and democracy. It also take in positive order in order not to happens adverse action that democratizes for god's sake. One of example it maltreatment an ethnical, dislike step-up to minority religion, reject to liyan's clan or voice take process that undemocratic. Keywords: god, democracy, pancasila AbstrakTerkait perubahan pelaksanaan demokrasi sebelum dan setelah pemerintahan orde baru, maka memunculkan perubahan korelasi Tuhan dan demokrasi di Indonesia. Di dalam hal ini Tuhan tidak bertindak sebagai tuhan namun Ia lebih cenderung terejawantah sebagai pijakan dalam bertindak. Kedudukan Tuhan di dalam demokrasi berada di bawah kekuasaan rakyat. Tuhan yang berada di dalam demokrasi bermakna sebagai suatu zat bagi seluruh WNI, hal ini dapat disejajarkan dengan tuhan dalam lingkup agnostik dan atheis. Sebagai saran agar pemerintah wajib bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi untuk memberi telaah mendalam bagi masyarakat luas tentang Tuhan dan demokrasi. Hal ini juga membawa pesan positif agar tidak terjadi tindakan merugikan yang mengatasnamakan demokrasi demi Tuhan. Salah satu contohnya penganiayaan suatu etnis, peningkatan kebencian kepada agama minoritas, penolakan kepada kaum liyan atau proses pengambilan suara yang tidak demokratis.Kata kunci: tuhan, demokrasi, pancasila
Peluang Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Perselisihan Hubungan Industrial
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakHubungan Industrial Pancasila merupakan hubungan industrial di Indonesia yang berlangsung antara pelaku proses produksi barang dan jasa yang memiliki  ciri khusus dan berbeda  dengan hubungan industrial lain di berbagai negara-negara di dunia. Secara khusus, terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja mengenai perbedaan pendapat karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan menghendaki setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan.  Ternyata walaupun demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi mengesampingkan perkara perselisihan hubungan industrial untuk di mediasi di pengadilan.  Oleh karenanya  dalam praktik beracara di pengadilan terhadap perkara ini Hakim setelah pembacaan surat gugatan melanjutkan pemeriksaan dengan proses jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Praktik pemeriksaan sedemikianrupa memposisikan hakim semata-mata selaku pemutus, padahal Hakim hendaknya juga selaku pendamai antara para pihak guna mengakhiri perselisihan antara para pihak yang berlarut-larut, dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bertentangan dengan budaya masyarakat tradisional dan Pancasila. Penelitian ini menggukan bentuk penelitian hukum kepustakaan atau library research.Kata kunci: mediasi, perselisihan, hubungan industrial
Islam dalam Dinamika Filsafat Hukum, Antara Pemaknaan Nilai Konstruktif dan Destruktif
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn the Islamic thought, there is a diversity of public understanding of Islam and the verses of Allah Almighty stated in the Quran. Understanding of the various efforts to know and understand it has given rise to various schools of Islamic law that is so rich in Islamic legal thought. Differences on a variety of Islamic thought has now lead to a new understanding of the concept that is the main purpose of the human mind: life and death, or can be said to live in the world and the afterlife. Within the meaning of that destructive group of people with a stream thought see that Islam meant the end of life through death related to the destruction. The emergence of destruction, suicide bombing, and another is a form of destructive understanding of Islam, was born of an effort to deconstruct the Islamic thought that have established. There are two schools faced each other in the value of constructive and destructive interpret of Islamic valuesKeywords: islam, constructive value, destructive value AbstrakDalam pemahaman secara filosofis, khazanah pemikiran Islam, keragaman dan pemahaman masyarakat Islam atas ayat-ayat Allah Ta’ala yang tertuang dalam Quran. Pemahaman yang beragam atas upaya untuk mengetahui dan memahaminya telah melahirkan beragam mazhab hukum Islam yang begitu kaya akan pemikiran hukum Islam. Perbedaan atas beragam pemikiran Islam kini telah menimbulkan sebuah konsep pemahaman yang baru yaitu pemikiran atas tujuan utama manusia: hidup dan mati, atau dapat dikatakan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dalam pemaknaan yang destruktif maka sekelompok orang dengan aliran berfikirnya melihat bahwa Islam dimaknai dengan kehidupan akhir melalui kematian yang berkait dengan kehancuran. Munculnya perusakan, bom bunuh diri, dan lainnya merupakan bentuk dari pemahaman Islam yang destruktif, lahir dari upaya untuk mendekonstruksi pemikiran Islam yang selama ini telah mapan.Kata kunci: islam, nilai konstruktif, nilai destruktif
Politik Hukum Hakim Dibalik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) pada Era Reformasi dan Transformasi
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesian legal system that adheres to the Civil Law is the written form of law and codification, the codification of the law of course it will not be able to accommodate all the aspirations of the people, especially in this era of reform and transformation, where change and progress so rapidly, so that no matter how fast the manufacturer Act works, the problems that arise in a society that requires adjustment, it turns faster. Therefore, it is often the case in public something that no regulatory issues or other term is a legal vacuum. Filling the void of this law is something that must be done, so that when new things happen in people's lives that no rules, the legal vacuum that must be filled by the judge. Filling a void in the law of the formal legal system is done by the judge, when presented to him a case which is not stipulated in the legislation in force, or the laws that exist and may be applicable not applicable even though interpreted. Which will be addressed in this study first is how the reform of the legal vacuum is filled with discovery and transformation law (Rechtsvinding) and the creation of law (Rechtsschepping)? Secondly, how is the role of the judge in finding the law (Rechtsvinding) and the creation of law (Rechtsschepping) to fill the legal vacuum in the era of reform and transformation? Third, Law if Political decision reversed a judge? This study uses the library research.Keywords: politic, judge, reformation AbstrakSistem hukum Indonesia yang menganut Civil Law yaitu bentuk hukum yang tertulis dan kodifikasi, sudah barang tentu kodifikasi hukum itu tidak akan mampu menampung semua aspirasi masyarakat, lebih-lebih di era reformasi dan transformasi ini, dimana perubahan dan perkembangan begitu cepat, sehingga betapapun cepatnya pembuat Undang-Undang bekerja, persoalan yang timbul dalam masyarakat yang membutuhkan pengaturan, ternyata lebih cepat lagi. Oleh karena itu sering terjadi dalam masyarakat sesuatu persoalan yang belum ada peraturannya atau dengan istilah lain adalah kekosongan hukum. Pengisian kekosongan hukum ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, sehingga apabila terjadi hal yang baru dalam kehidupan masyarakat yang tidak ada peraturannya, maka kekosongan hukum itu harus diisi oleh hakim. Pengisian kekosongan hukum dalam sistem formal dari hukum ini dilakukan oleh hakim, manakala diajukan kepadanya suatu perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku tidaklah mungkin diterapkan walau ditafsirkan sekalipun. Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah kekosongan hukum akibat dari reformasi dan transformasi diisi dengan penemuan hukum (Rechtsvinding) dan penciptaan hukum (Rechtsschepping)? Kedua bagaimanakah peran Hakim dalam menemukan hukum (Rechtsvinding) dan penciptaan hukum (Rechtsschepping) untuk mengisi kekosongan hukum di era reformasi dan transformasi? Ketiga apakah Politik Hukum dibalik pengambilan keputusan seorang Hakim? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research.Kata kunci: politik, hakim, reformasi

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue