cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Krissi Wahyuni Saragih
Contact Email
jurnal.moralita@gmail.com
Phone
+6281385488531
Journal Mail Official
jurnal.moralita@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Simalungun Jl Sisingamangaraja No 1 Pematangsiantar
Location
Kota pematangsiantar,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Published by Universitas Simalungun
ISSN : -     EISSN : 23026561     DOI : https://doi.org/10.36985
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun Pematangsiantar. Jurnal ini sebagai media informasi dan publikasi hasil penelitian, perkembangan teoritis, dan karya ilmiah mengenai pendidikan, pancasila dan kewarganegaraan, hukum, kearifan lokal, sosial politik dan pembelajarannya, khususnya pada bidang Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2025): April" : 5 Documents clear
PROFIL KETERAMPILAN KERJA SAMA PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN PPKN BERBANTUAN MEDIA PEMBELAJARAN KARTU 3IN1 Thoriq Abdul Aziz
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/3v0sx459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil keterampilan kerja sama peserta didik kelas X dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbantuan media pembelajaran kartu 3in1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan melibatkan 19 siswa kelas X di SMA Labschool UPI sebagai subjek penelitian. Instrumen yang digunakan berupa angket dan observasi untuk mengukur tingkat kerja sama peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik memiliki tingkat kerja sama yang tinggi dalam pembelajaran PPKn ketika menggunakan media kartu 3in1. Hal ini ditunjukkan oleh skor rata-rata angket kerja sama yang mencapai 83,15%. Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan interaksi positif antar peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran kartu 3in1 efektif dalam meningkatkan kemampuan kerja sama peserta didik dalam pembelajaran PPKn
EFEKTIVITAS UU NO. 8 TAHUN 1999 DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN DI SEKTOR E-COMMERCE Ririn Nur Aisyah; Hana Khalidah; Surya Putri Nazrina; Johan Silalahi; Dhini Aulia
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/v7dfhf27

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi data pribadi di sektor e-commerce. Perlindungan data pribadi menjadi isu penting karena semakin meningkatnya transaksi online yang melibatkan pengumpulan data pribadi oleh platform e-commerce yang digunakan. Penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha e-commerce dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi konsumen. Hal inilah yang dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, di mana peneliti mengkaji berbagai sumber yang berasal dari penelitian sebelumnya dan peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek dari UUPK yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, serta tantangan dan kelemahan dalam implementasinya di sektor e-commerce. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UUPK memiliki kerangka hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen, masih terdapat kekurangan dalam hal spesifikasi untuk melindungi data pribadi yang lebih mendetail dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan dalam melindungi data pribadi konsumen secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya revisi dan penguatan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan perlindungan data pribadi di era digital, serta meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi.
KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA Taun; Dea Aulia Rahmawati Putri; Dinda Khaerunisa; Jelita Islahani Rehita; Rafi Miftahul Awali; Muhammad Farrel Aryo Rafasya
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/8ww3hq34

Abstract

Indonesia unik karena budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadatnya yang beragam. Namun, individu-individu yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi memecah belah atau menghancurkan bangsa Indonesia akhir-akhir ini membuat persatuan dan kesatuan Indonesia kian luntur. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah praktik yang dapat merusak Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh KKN terhadap kerusakan bangsa Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang signifikan, kesenjangan sosial, dan konflik dipicu oleh korupsi. Monopoli dan praktik bisnis tidak adil dihasilkan dari konspirasi antara pengusaha lokal dan pejabat pemerintah, yang mengganggu perekonomian. Karena ketidakpuasan atas keistimewaan yang diberikan kepada individu tertentu berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, nepotisme sering kali memicu konflik internal dalam organisasi pemerintah dan masyarakat. Tindakan KKN berdampak buruk bagi semua pihak dan memperburuk perbedaan pendapatan antara orang kaya dan miskin. KKN dapat menyebabkan perbedaan ini semakin diperlebar karena uang didistribusikan secara tidak sehat dan tanpa mengikuti aturan ekonomi yang tepat.
PANCASILA SEBAGAI NORMA DALAM DASAR SISTEM HUKUM INDONESIA Winda Safina; Ade Uswatun Chasana Rambe; Hani Ananda Maulida; Adjie Putra Indrawan Lubis; Muhadi Amran
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/wm42a584

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai landasan ideologis, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kelima sila tersebut menjadi panduan dalam mewujudkan hukum yang adil dan menciptakan ketertiban sosial. Dalam peraturan hukum, semua kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jika terdapat peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan.Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan moral dan etika bangsa, tetapi juga memiliki kedudukan yuridis sebagai pedoman tertinggi yang memayungi seluruh aturan hukum di Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai sumber segala sumber hukum,kenapa? karena sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN:MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA DARI KEPEDULIAN SOSIAL GENERASI MUDA Muhammad Abdilah; Shafwan Shauri Nasution; Hari Samudra; Nurul Khasanah; Aisyah Putri Ayu; Syifa Az-Zahra
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/ezrdhw08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran kepedulian sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara pada generasi muda. Kesadaran bela negara memiliki peran krusial dalam membangun dan mempertahankan keutuhan suatu negara. Namun, dalam era globalisasi ini, tantangan terkait kesadaran bela negara semakin kompleks, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung terpapar pada pengaruh global.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat kepedulian sosial generasi muda dan tingkat kesadaran bela negara mereka. Generasi muda yang terlibat dalam kegiatan sosial, seperti pengabdian masyarakat, relawan, atau partisipasi dalam program-program sosial, cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka terhadap negara.Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepedulian sosial dan, pada gilirannya, meningkatkan kesadaran bela negara. Faktor-faktor tersebut meliputi pendidikan karakter, pengembangan keterampilan sosial, dan promosi nilai-nilai kebangsaan melalui media massa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan program-program pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepedulian sosial dan kesadaran bela negara pada generasi muda. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa generasi muda memiliki kesiapan dan komitmen untuk berperan aktif dalam memajukan dan melindungi keutuhan negara mereka.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): April Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue