Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.743

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Legal Spirit Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Taun Taun

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 2590172

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PERJANJIAN KERJA TENAGA KERJA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Taun Taun
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.381

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dalam membuat perjanjian, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, salah satinya adalah sebab yang halal, artinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan, dalam membuat perjanjian tenaga kerja asing undang-undangnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut yaitu sejauhmana luas asas kebebasan berkontrak dan seberapa jauh negara dapat campur tangan dalam menentukan isi suatu perjanjian.Menggunakan pendekatan yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni meliputi Pendekatan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pendekatan Konsep yaitu konsep asas kebebasan berkontrak.Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian tenaga kerja asing dapat diterapkan, artinya para pihak dapat membuat bebas isi klausul perjanjian kerja selama memperhatikan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal, sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan, yakni Undang-Undang ketenagakerjaan, serta negara dapat campur tangan dalam menentukan isi perjanjian tersebut melalui perundang-undangan.

ASPEK HUKUM DAN SISTEM PEMBUKTIAN PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM Vinne Tri Rahim Safavi; Taun Taun
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pembatalan perjanjian secara sepihak salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia seperti pada Putusan MA 28 K/Pdt/2016 dimana pada peroses pelaksanaan perjanjian Rista Saragih S. Sos dan Hotman Sinaga S. Pd telah membatalkan perjanjian kerjasama proyek secara sepihak tanpa ada kesepakatan dari Pihak Dicky Rahmat Widodo maka apa yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat masuk kategori perbuatan melawan hukum. Maka penulis merumuskan rumusan masalah yang pertama bagaimana aspek hukum pembatalan perjanjian sebagai perbutan melawan hukum, bagaimana sistem pembuktian sehingga pembatalan perjanjian masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahwa telah benar yang diberikan dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Kasasi dikarenakan perjanjian yang dibuat sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN Taun Taun
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ketenagakerjaan. Hal ini mengingat masih banyaknya pelanggaran hukum pidana ketengakerjaan yang tidak diproses hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa oleh karena korporasi memerlukan suatu konsep pertanggungjawaban yang berbeda dengan manusia maka pertanggungjawaban pidana korporasi tidak memerlukan adanya kesalahan sebagaimana dijelaskan dalam teori strict liability;pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada adanya hubungan majikan-bawahan sebagaimana dijelaskan dalam teori vicarious responsibility ; pertanggungjawaban pidana korporasi yang didasarkan pada mensrea korporasi, yakni bahwa atasan korporasi sebagai otak dari suatu tindakan yang menjadi dasar adanya mensrea sebagaimana dijelaskan dalam teori Identifikasi.

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Imam Budi Santoso; Taun Taun
University Of Bengkulu Law Journal Vol 3, No 1 (2018): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

The enforcement of environmental law in Indonesia today is growing , environmental laws and regulations are continuously equipped for sustainable development. But, enforcement of environmental law is still not as expected, in environmental law enforcement there are several ways of settlement that must be taken, administratively, alternatives dispute resolution and criminal law, but in criminal law enforcement regulated in Article 100 paragraph (2) of Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management, criminal acts can only be applied if the administrative sanction is not complied with or violation is more than one time, then in explanation point 6 of Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management, enforcement of environmental criminal law should pay attention to the principle of ultimum remedium which requires the application of criminal law enforcement as a last resort after the implementation of administrative law enforcement is deemed unsuccessful, and the application of the ultimum remedium principle applies only to certain offensive crimes, namely the prosecution of violations of waste water quality standards, emissions, and disturbances. However, if it is related to the legality principle contained in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code and the basis of criminal abrogation, the ultimum remedium principle is contradictory, criminal law should continue based on the principle of legality and stopped by the ultimum remedium principle on the basis of criminal sanction, whereas the basis of criminal abrogation has been clearly defined in the Criminal Code.

Socialization of e-court implementation based on the jurisdiction in the Karawang district court Taun; Imanudin Affandi; Rahman
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/jpm.v5i2.3213

According to Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 concerning Administration of Cases and Hearings in Electronic Courts, is the answer to how to conduct the efficiency of the trial by using e-court applications, but the justice seeker community has not effectively done it because of the lack of information and ability to use the e-court application, it is necessary to socialize the application of e-court so that the principle in civil trials which is simple, fast and light costs can be applied properly, furthermore pandemic covid-19 conditions can prevent transmission if the trial is minimized face-to-face by using an e-court application. The method used was to create a banner explaining the flow steps of using an e-court application, then to create infographics and video graphics flow of the use of an e-court application so that the justice seeker community can better understand it, and finally to hold a national webinar to make the scope of e-court application socialization widely known throughout Indonesia. With this devotional activity, partners or Karawang District Court is very helped, because the District Court has to socialize this e-court application so that with this devotional activity the district court becomes helped, the justice seeker community becomes easier in understanding the use of e-court applications, and it is expected that in the future it will be more effective, by still paying attention to the rules of civil procedure law in running the trial online.

PENERAPAN ASAS KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN KARAWANG Puti Priyana; Imanudin Affandi; Taun Taun
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v3i2.6330

The application of the principle of restorative justice against narcotics abuse in Karawang Regency is motivated by the regulation on medical and social rehabilitation in Articles 54 through Article 59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The provision of rehabilitation of narcotics abuse according to the authors is one of the applications of the principle of restorative justice for abusers, especially narcotics. The author's research results at Karawang BNNK can be concluded that the application of the restorative principle of narcotics abuse based on Article 54-59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics is only a concept only in a laws and regulations because it is considered a sanction that does not have a deterrent effect for abuse so it is feared that in addition to being an abuse, the offender has the potential to become a narcotics dealer later. Based on these conclusions, law enforcers must be consistent in applying the rule of law against narcotics abusers under what is regulated in Article 54-59, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 35 Year 2009 about Narcotics.

Penerapan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19 Taun Taun; Ananda Nugraha
Batulis Civil Law Review Vol 1, No 1 (2020): VOLUME 1 NOMOR 1, NOVEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v1i1.422

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) in Indonesia has a bad impact on the country's economy, banking, even the survival of the Community / Worker. The purpose of this study is to examine and analyze the legal consequences of employers who terminate the employment of PKWT workers who are affected by COVID-19 and the Bank's policy to set aside credit agreements for debtors affected by the termination of employment. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a case approach. The results show that the government's efforts to maintain public safety and maintain economic stability, in the spread of COVID-19, can affect the performance and capacity of micro, small and medium business debtors, thus potentially disrupting banking performance and financial system stability which can affect economic growth. Therefore, to encourage optimization of the banking intermediation function, maintain financial system stability, and support economic growth, an economic stimulus policy is needed as a counter cylical effect of the spread of COVID-19.

SOSIALISASI DALAM UPAYA MENYELAMATKAN KOPERASI DI KARAWANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 Rani Apriani; Pamungkas Satya Putra; Taun Taun; M.Rusli Arafat
Al-Khidmat Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v5i1.13838

Keberlanjutan usaha Koperasi dan Usaha kecil dan menengah (KUMKM) menjadi salah satu prioritas penting yang diselamatkan ditengah pandemi COVID-19. Pendapatan para koperasi saat pandemi ini menurun drastis, bahkan sejumlah koperasi kehabisan modal usaha sebab tidak sebanding antara modal usaha, pendapatan usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari. Tingginya permintaan pinjaman tidak sebanding dengan pengembalian pinjaman. Koperasi saat ini harus berusaha agar usahanya tidak terkena dampak yang berat akibat covid-19. Peran pelaku KUMKM khusususnya koperasi ditengah krisis atau wabah saat ini adalah tetap menjaga bergeraknya sector rill di tanah air khususnya daerah Karawang menjadi sangat penting. Salah satu cara edukasi kepada koperasi yaitu dengan media webinar. Tujuan pengabdian masyarakat ini dilakukan agar koperasi yang ada di Karawang dapat terselamatkan dan bertahan pada saat masa pandemi COVID-19 atau setelah pandemi COVID-19 dengan cara sosialisasi melalui webinar. Secara umum tujuan pengabdian ini tercapai, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dikategorikan sukses dan berjalan dengan baik. Persentase keikutsertaan masyarakat dan koperasi saat webinar berlangsung yaitu 100 % mengikuti webinar dari awal hingga akhir sesi.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Putusan Nomor 15/pdt.G/2018/PN.Sby) Syifa Miftahuljannah; Taun Taun
Wajah Hukum Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i1.377

Buying and selling is a common activity that is carried out in everyday life. The sale and purchase transaction is deemed to have occurred when the parties have reached an agreement on the goods sold and the price offered which is then standardized into an agreement. However, often the making and implementation of agreements does not heed the terms and legal principles contained in the KUHPer which should be used as guidelines both at the time of making and implementing the agreement. One of these cases is contained in Decision Number 15 / pdt.G / 2018 / PN.Sby. This study aims to determine the criteria in determining whether a party has good intentions in carrying out a sale and purchase agreement and legal protection against parties with good intentions. In writing this study using the normative legal method, namely by examining the contents of the decision which is then analyzed by interpretation of the law. Based on the research results, to see that one of the parties has good intentions is in two ways, the first is subjectively or at the time of negotiation and contract preparation and objectively by seeing how he can obey the contents of the contract agreement as long as the agreement is implemented. Legal protection that can be provided is by resolving disputes by making legal suits either through non-litigation through the Consumer Dispute Resolution Agency with all its powers or by litigation by filing a lawsuit through a public court.

BENTUK INSIDER TRADING SERTA IMPLEMENTASI MISAPPROPRIATION THEORY BAGI PELAKU INSIDER TRADING DI BURSA EFEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Daud Munasto; Taun Taun
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4113

Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdaagangkan efek diantara mereka. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana atau produk derivatif lainnya. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, perusahaan, dan pihak terkait lainnya pemerintah membuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Didalam pelaksanaan masih terdapat beberapa orang atau pihak mencoba mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan akses yang mereka miliki melalui misappropriation theory sehingga membuat investor tidak nyaman dalam menjalankan transaksi jual beli efek.

Co-Authors Ananda Nugraha Angreani Triana Annisa Chaerani Arif Sofiyan Berlianto Audia Nervalina Purba Bramantyo Dwi Wicaksono Daniarsi Ayu Ramdani Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Debby Khoirunisa Elgi Hikmat Syah Evan Katana Fadhil Sadam Rusbal Fakhri Rizki Zaenudin Farhan Fauzie Achmad Firda Zahrah Imam Budi Santoso Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Khafifatul Camelia Komala Sari M Tanto Mulyana M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Maulida Fathia Azhar Meishin Dona Chaesara Muhammad Fahmi Abdillah Nadia Faza Salsabila Nazhwaa Oktavionan Cinta Nur Azza Morlin Iwanti Pamungkas Satya Putra Puti Priyana Rahman Rajespri Saflahinas Mardani Rani Apriani Sitaresmi Prabuningrat Siti Fatimah Syaharani Putri Ubaidillah Syahla Nathania Syifa Miftahuljannah Thoriq Alfi Jamil Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search