cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dwiki Oktobrian
Contact Email
jkhs@unsoed.ac.id
Phone
+6281221969186
Journal Mail Official
jkhs@unsoed.ac.id
Editorial Address
Jalan HR. Boenyamin No 708, Grendeng, Purwokerto Selatang, Banyumas, Jawa Tengah
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 31243460     DOI : https://doi.org/10.20884/1.jkhs
Core Subject :
The Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) is a double blind peer-reviewed journal published twice times a year on April and October by the Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS), Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman. The JKHS publishes article (both research or review articles) concerning to legal studies with a case approach in the Indonesian, Asian, and global contexts. The JKHS is intended to establish itself as a globally recognized scientific journal and insightful forum for a diverse community, including legal scholars, practitioners, government officials, academics, researchers, students, and the broader society. Its primary mission is to facilitate the dissemination of knowledge and scholarly contributions pertaining to the field of prosecution and its evolving dynamics.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "vol 1 no 1 (2024)" : 5 Documents clear
Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Anak Binaan Untuk Mereduksi Potensi Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo Bayu Ajiwijaya
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2024.1.1.13709

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya pemenuhan hak pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo untuk mereduksi potensi residivisme. Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali menghadapi stigma dan kehilangan kesempatan untuk berkembang, sehingga program pembinaan yang terintegrasi antara pendidikan formal dan pelatihan keterampilan sangat diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menggali bagaimana implementasi pendidikan dan pelatihan di LPKA dapat mempersiapkan anak untuk reintegrasi ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program ini tidak hanya memenuhi kewajiban negara, tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar bagi anak binaan untuk mengembangkan potensi mereka. Pelatihan keterampilan yang diberikan di LPKA bertujuan untuk memberikan bekal ekonomi setelah masa pemenjaraan, dengan fokus pada pengembangan karakter dan kemampuan praktis. Selain itu, tantangan residivisme di kalangan anak binaan sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, serta stigma negatif yang melekat setelah mereka bebas. Oleh karena itu, penguatan kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat menjadi penting dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan meningkatkan self-control dan self-esteem melalui pendidikan dan pelatihan, anak binaan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi mereka dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan mereka kembali ke jalur kriminal.
Pola Penentuan Pidana dan Tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perkara Tindak Kekerasan (Studi Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg) Naufal Sumartono
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2024.1.1.13753

Abstract

Anak secara hukum, dianggap belum cakap dan memerlukan perlindungan serta perhatian khusus terhadap hak-haknya sebagai anak. Hal ini juga berlaku terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan, di mana dalam penentuan pola hukuman bagi pelaku pidana anak akan berbeda dengan pelaku pidana dewasa. Penelitian ini hendak mengungkap pola penentuan pidana dan tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara pendek dan tindakan pengembalian kepada orang tua dengan objek berupa Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg tentang perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh 4 anak. Artikel ini merupakan socio-legal research dengan data primer berupa wawancara terhadap Hakim Anak di Pengadilan Negeri Purbalingga dan dilengkapi data sekunder berupa telaah dokumen dan telaah referensi. Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa deskriptif analitis yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukan bahwa dalam penentuan pidana dan tindakan bagi anak dilakukan berdasarkan latar belakang, fakta hukum serta aspek sosial yang diperoleh dari Litmas. Selain itu, pola penentuan ini juga didasarkan pada UU SPPA. Pertimbangan yang dilakukan dalam penjatuhan pidana penjara pendek dan pengembalian kepada orang tua didasarkan pada latar belakang anak, berat ringannya perbuatan si anak serta melihat pada aspek sosial yang diperoleh dari Litmas. Dasar hukum yang digunakan berupa UU SPPA dan juga Beijing Rules. Berdasarkan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa penentuan sanksi pidana penjara pendek dan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap ABH didasarkan pada kebijaksanaan hakim dengan melihat pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis serta aspek sosial yang diperoleh dari Litmas. Dengan demikian perlu pertimbangan yang matang baik hakim maupun Bapas dalam menyusun Litmas dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak
Efektivitas Studi Komparasi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Aset Forfeiture) di Indonesia dan Australia Muhammad Lukman Nurhuda
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2024.1.1.13754

Abstract

Tujuan utama para pelaku tindak pidana ekonomi yaitu untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak – banyaknya. Cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana ini yaitu dengan mengatasi faktor utama dari kejahatan tersebut dengan cara merampas harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Konsep perampasan aset dengan pemidanaan memakan waktu lama. Proses yang lama berpotensi pelaku tindak pidana mengaburkan harta hasil tindak pidana dengan mekanisme pencucian uang. Oleh karena itu, dalam perkembanganya terdapat mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan yang telah terdapat United Convention Againts Corruptions (UNCAC) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Artikel ini akan membahas bagaimana pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dan Australia menurut Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanganan Harta kekayaan, RUU Perampasan Aset dan Proceeds of Crime Act (POCA) 2002 serta bagaimana persamaan dan perbedaanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif komparatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis yang diuraikan dengan teks naratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara konsep pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan baik dalam UU Tipikor, Perma, dan RUU Perampasan Aset serta POCA dilakukan dalam keadaan tertentu dan terhadap objek (jenis aset) tertentu, yang membedakan hanya ruang lingkupnya dan prosedur formil yang digunakan. Sebagai sebuah pembaharuan hukum, ruang lingkup pengaturan RUU Perampasan aset lebih luas dari undang – undang yang berlaku karena sudah mencangkup semua keadaan dan objek rampasan dalam UU PPTPPU jo Perma dan UU Tipikor serta beberapa ketentuan dalam POCA bahkan lebih luas jangkauanya sampai kepada harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan namun terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu penyempurnaan sebelum disahkan menjadi undang - undang.
Efektivitas Penggunaan Eletronic Traffic Law Enforcement Di Purwokerto David Satria Kelana
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2024.1.1.13755

Abstract

Kesadaran untuk tertib berlalu lintas di masyarakat Indonesia secara umum masih belum begitu baik, meskipun proses penindakan pelanggaran lalu lintas telah mengadopsi tilang elektronik (ETLE). ETLE adalah digitalisasi proses ticketing dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan administrasi. ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi regulasi terkait ETLE dan efektifitas ETLE di Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer didapat dari wawancara sedangkan data sekunder didapat dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan ETLE belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan beserta peraturan turunannya dan efektifitas penggunaannya di Purwokerto kurang efektif karena keterbatasan jumlah kamera ANPR dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang ETLE dan penindakannya. Konstruksi regulasi ETLE saat ini menginduk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang alat bukti pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Penyelenggaraan ETLE di Kawasan Purwokerto belum signifikan mengurangi pelanggaran yang terjadi di jalan. Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk dapat mengakomodir penggunaan ETLE. Penggunaan ETLE di Purwokerto dapat dioptimalkan dengan cara memfasilitasi ketersediaan jumlah sarana prasarana terutama Kamera ANPR dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait prosedur ETLE dan penindakanya
Pertimbangan Hukum dalam Penentuan Penuntutan dan Pemidanaan (Studi Persepsi Jaksa dan Hakim dalam Putusan No.2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt) Wibiana Hayuningtyas
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 1 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2024.1.1.13756

Abstract

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk sebagai upaya menekan angka kriminalitas Anak melalui penanganan perkara yang mengedepankan diversi. Namun, perkara dalam Putusan No.2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt tidak dapat diupayakan diversi, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penentuan penuntutan dan pemidanaan, serta faktor-faktor bekerjanya hukum apa saja yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memakai metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data yang disajikan dalam bentuk teks naratif serta metode analisis data berupa pendekatan kualitatif dan metode analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penentuan tuntutan dan pemidanaan dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan. Penjatuhan pidana penjara oleh Hakim terhadap Anak dianggap sebagai keputusan yang ideal karena selama berada di LPKA Anak akan memperoleh pembinaan dan pendampingan yang sesuai. Namun, Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada perkara anak harus selektif dan limitatif dengan tetap mengedepankan alternatif pemidanaan sebagai upaya perwujudan penerapan keadilan restoratif pada perkara anak

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2026) Vol 2 No 2 (2025) Vol 2 No 1 (2025) Vol 1 No 2 (2024) Vol 1 No 1 (2024)