Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"In Press - Syarat SPK (3)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PT JASA MARGA TERHADAP PEKERJA AKIBAT PENERAPAN SISTEM OTOMATISASI ]]>
<![CDATA[Hafidh, Mochamad Reynald]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37331
<![CDATA[Alternatif sistem pembayaran tol selain pembayaran tunai adalah melalui e-toll. Kehadiran e-toll memberikan dampak bagi karyawan PT Jasa Marga yakni akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hakekatnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan serta menerima imbalan dari hasil pekerjaannya. Tujuan penelitian ini ialahenganalisis PHK yang disebabkan dari penerapan sistem otomatisasi telah menjamin hak-hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan menganalisis sejauh mana negara menjamin hak – hak pekerjanya yang di-PHK akibat penerapan sistem otomatisasi untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatam konseptual, dan pendekatan perundang-udangan. Hasil penelitian ini adalah Pemutusan hubungan kerja dengan alasan otomatisasi tidak bisa dilakukan semena-mena oleh perusahaan karena menurut UU Ketenagakerjaan adalah upaya terakhir dan harus mengikuti Putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011. Pemutusan hubungan kerja akibat otomatisasi juga harus memperhatikan hak tenaga kerja khususnya mengenai uang pesangon. Negara tetap bertanggungjawab dikarenakan program otomatisasi merupakan program pemerintah melalui Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. PT. Jasa Marga juga merupakan BUMN melalui PP Nomer 4 Tahun 1978 sehingga seharusnya sejalan dengan prinsip pembangunan nasional dalam UU BUMN dan UU Ketenagakerjaan. Diperlukan aturan mengenai PHK akibat adanya otomatisasi yang lebih tegas serta kesadaran dari BUMN dan pemerintah mengenai perlindungan tenaga kerja. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Efek Penerapan Sistem Otomatisasi, PT Jasa Marga Alternative toll payment systems other than cash payments are via e-toll. The presence of e-tolls has an impact on PT employees which will be affected by Termination of Employment (FLE). Essentially everyone has the same opportunity to get a job and receive rewards from the work. The purpose of this study is 1) analyzing the layoffs caused by the implementation of the automation system whether it has guaranteed the rights of workers in the Manpower Act and, (2) analyzing the extent to which PT Jasa Marga guarantees the rights of workers who were laid off due to the implementation of the automation system to obtain his rights as a worker. This study uses a statute approach, and conceptual approach. The results of this study are termination of employment by reason of automation can not be done arbitrarily by the company because according to the Manpower Act is a last resort and must follow the Decision of the Constitutional Court Number 19 / PUU-IX / 2011. Termination of employment due to automation must also pay attention to labor rights, especially regarding severance pay. The state remains responsible because the automation program is a government program through Permen PUPR Number 16 / PRT / M / 2017 concerning Non-Cash Transactions on Toll Roads. PT. Jasa Marga is also a BUMN through PP Number 4 of 1978 so that it should be in line with the principles of national development in the SOE Law and the Manpower Act. Regulations regarding layoffs are needed due to firmer automation and awareness of SOEs and the government regarding labor protection. Keywords: Termination of Employment, Effects of Implementing Automation Systems, Jasa Marga Ltd.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tentang Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat (Disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt.Sus-PHI/2018) ]]>
<![CDATA[Farid, M. Lutfi Rizal]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37458
<![CDATA[Abstract Constitutional Court Decision Number 012 / PUU-I / 2003 Concerning Reviewing Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower Against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Constitutional Court decision, there are two differences in the Supreme Court's decision, namely the Supreme Court decision. 900 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 and the Supreme Court's decision Number 1050 K / Pdt.Sus-PHI / 2018 which both handled cases of termination of employment due to serious mistakes. This study aims, to determine judicial practices related to workers who commit serious mistakes who have been terminated before a criminal court decision is made and to identify and analyze ideally the judge's decision in terminating employment due to serious mistakes. The research method used is normative legal research by collecting legal materials as well as non-legal materials to analyze the problems under study. The results of the research that have been carried out, then there are two conclusions; first, that termination of employment due to serious mistakes can be made after a criminal decision is legally binding in accordance with the decision of the Constitutional Court Number 012 / PUU-I / 2003 concerning Judicial Review of Law Number 13 of 2003 concerning Labor Against the Constitution of the State The Republic of Indonesia in 1945, whose ruling stated that it was invalid and had no binding legal force, so that the Constitutional Court's decision was equivalent to a Law because it was announced in the State Gazette in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations as already amended in Law Number 15 of 2019. Second, with the existence of a criminal decision that has legal force it can still be used as a basis by a judge to terminate work relations because it fulfills the principle of the presumption of innocence and guarantees human rights for workers to prove it in the case process. Keywords : termination of employment, serious mistakes, criminal verdicts, disparities, decisions of the Supreme Court]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Administrasi Bagi Penghasil Limbah Elektronik Yang Melanggar Ketentuan Terkait Kewajiban Melaksanakan Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste) Di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Damayanti, Henny Puspita]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>;
<![CDATA[Tinambunan, Hezron Sabar Rotua]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37565
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur tentang kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil dan pengolah limbah elektronik. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum administrasi serta kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam menegakkan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang melanggar ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Informan dalam peneilitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dengan melakukan wawancara serta dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum administrasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2018-2019 ada peningkatan sebesar 16% kegiatan usaha yang diawasi. Terdapat 46 kegiatan usaha yang dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan secara bertahap dari teguran tertulis hingga pembekuan izin. Kendala yang dihadapi yaitu tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang mengalami keterbatasan jumlah. Selain itu, pada penanganannya terdapat sarana dan fasilitas yang tidak memadai karena di Kota Surabaya belum memiliki tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri. Serta kurangnya tingkat ketaatan terhadap hukum dari masyarakat, dalam hal ini yaitu penghasil limbah untuk mematuhi ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik. Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Limbah Elektronik, Pengelolaan Limbah Elektronik.]]>
<![CDATA[Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum ]]>
<![CDATA[Putri, Sendy Uda Cantika]]>;
<![CDATA[Astuti, Pudji]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37595
<![CDATA[Abstrak Vandalisme adalah suatu perbuatan perusakan atau penghancuran terhadap barang-barang milik oranglain atau barang-barang milik umum. Di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak di atur secara khusus mengenai Vandalisme.Tetapi dalam pengenaan kasus vandalisme di Indonesia sendiri banyak terjadi perbedaan dalam penggunaan Undang-Undang dalam pengenaan kasus vandalisme mengenai perilaku coret-mencoret yang identik dengan vandalisme. Salah satu pengenaan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan dalam pengenaan kasus vandalisme adalah Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana dalam Pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan mengenai coret-mencoret dan hanya menggunakan sebutan pengrusakan dan penghancuran. Sedangkan dalam Peraturan Daerah vandalisme di atur lebih spesifik dengan menggunakan kata coret-mencoret. Maka dengan begitu penggunaan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penggunaan kata merusak dan menghancurkan dalam pengenaan kasus coret-mencoret menjadi tidak jelasm karena dalam peraturan tersebut tidak mengatur coret-coret secara spesifik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder (pustaka) yang terdiri dari : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian data diolah secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metoder preskripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada . menghasilkan kesimpulan yaitu coret-mencoret di fasilitas umum diklasifikasikan sebagai vandalisme dan coret-mencoret di fasilitas umum di klasifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenakan pasal Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci: coret-mencoret di fasilitas umum, vandalisme, tindak pidana, pasal 406 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, perusakkan dan penghancuran.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Krg Tentang Pemindahan Hak Melalui Jual Beli Yang Dilakukan Dihadapan PPAT Sebelum Pembayaran Objek ]]>
<![CDATA[Kayungyun, Inggrid Rahadyan]]>;
<![CDATA[Wardhana, Mahendra]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37640
<![CDATA[Sengketa jualbeli tanah yang tidak memenuhi prinsip tunai dan riil terdapat dalam Putusan Nomor:15/Pdt.G/2017/PN.Krg.Kasus tersebut terjadi karena sepeninggalnya bapak penggugat meninggalkan persoalan terhadap fisik tanah diwaris kepada ahliwarisnya yang sertifikatnya tercatat nama oranglain.Awalnya penjual disyaratkan membawa sertifikat oleh Camat, pembeli mensyaratkan bahwa pembayaran dan pelunasan akan diselesaikan setelah sertifikat menjadi atas nama pembeli,kemudian dipenuhilah kedua syarat tersebut oleh penjual.Setelah itu sertifikat telah jadi menjadi atas nama pembeli,akan tetapi pembeli tidak diketahui keberadaannya.Sehingga sertifikat tersebut oleh pemerintah desa Blulukan diserahkan kembali kepada ahliwaris dan pembeli belum membayar pelunasan dan biaya peralihan.Putusan tersebut penggugat memohon untuk pembatalan AJB,pencatatan yang dilakukan turuttergugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,membatalkan pencatatan pada SHM,dan memerintahkan turuttergugat untuk mencoret SHM agar dikembalikan menjadi atas nama penjual.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam memutus perkara pemindahan hak melalui jualbeli tanah yang dilakukan sebelum pembayaran objek berdasarkan Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/PN.Krg.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif yang mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 15/Pdt.G/2017/PN.Krg. Penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan perundang–undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini adalah jualbeli yang terjadi antara para pihak cacat hukum karena tidak memenuhi syarat jualbeli sehingga berdampak pada AJB yang telah dibuat. Dalam pertimbangan hakim terdapat kekaburan norma mengenai sepakat,hakim menyatakan sepakat para pihak tidak terpenuhi karena tidak ada persesuaian kehendak.Sepakat diantara para pihak sebenarnya terpenuhi karena para pihak telah sepakat tentang barang dan harganya.Terkait pembatalan sertifikat hakim menolak gugatan karena bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang BPN sehingga pengugat dapat mengajukan permohonan kepada BPN untuk pembatalan sertifikat.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMEN BCA FINANCE TERKAIT PERUBAHAN BESARNYA SUKU BUNGA DAN CARA PERHITUNGAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA ]]>
<![CDATA[Sari, Cindy Yunita]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Eny]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37715
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian yaitu perjanjian baku yang cenderung memberatkan salah satu pihak. Seperti yang terjadi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen pada BCA Finance tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen tersebut telah mencantumkan klausula berupa perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kedai Kopi Terkait Label Halal Pada Jasa Penjualan Minuman Kopi Di Kota Malang ]]>
<![CDATA[Kartika, Ari Purwita]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37902
<![CDATA[Sales services for coffee in coffee shops according to the Halal Product Guarantee Law must be labeled as halal. Inclusion of a halal label made by the owner of Robusto Coffee, owner of Lupa Lelah and owner of Jali Merah Koffie is the obligation of business actors to provide true, clear and honest information regarding the condition of regulated goods and or services as regulated in the Consumer Protection Law. This study aims to analyze the awareness of coffee shop business actors towards the inclusion of halal labels on coffee shop sales services and to analyze the URAIS field of the Ministry of Religion of East Java Province as the Halal Certification Service Coordinator. The research method used is juridical empirical by using data study techniques through observation and interviews. The research data analysis technique was descriptive analytical. Based on the high and low level of legal awareness, 3 (three) coffee shop business actors in this study do not have legal awareness because the four indicators that affect legal awareness are not fulfilled. The cause of legal awareness of 3 coffee shop business actors is due to education and age factors. In addition to education and age factors, business actors are not aware of the lack of socialization from the URAIS Division of the Ministry of Religion of East Java Province as the East Java Province Halal Certification Service Coordinator and currently supervision is being carried out by the Head of the URAIS Section as the Coordinator of Halal Certification Services for coffee shop owners who are not has halal certification and halal label drinks on coffee sales services in Malang City by means of preventive and repressive supervision.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Daring (Dalam Jaringan) ]]>
<![CDATA[Yuniantari, Djihan]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37907
<![CDATA[Pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang terdapat di Indonesia diatur dalam KUHP. Salah satu bentuk tindak pidana yaitu pelecehan seksual, karena sifat KUHP yang limitatif, sehingga membatasi penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku yang mengikuti perkembangan zaman dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual supaya tidak mendapatkan sanksi. Seperti halnya yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui dalam jaringan (daring). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan pelecehan seksual terhadap anak melalui daring berdasarkan Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, beserta pentingnya pembaharuan pengaturan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak melalui daring sebagai perlindungan terhadap korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Hasil dan pembahasan menyatakan bahwa pengaturan hukum yang telah ada di Indonesia mengenai pelanggaran norma asusila seperti KUHP, UU ITE, UUPA, serta UU Pornografi belum dapat menjadi pengaturan hukum untuk tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui daring. Pelecehan seksual terhadap anak melalui daring juga belum termasuk dalam pelanggaran Pasal 293 KUHP karena hanya mengatur mengenai perbuatan cabul (secara fisik), sehingga pentingnya pembaruan peraturan guna melindungi korban serta memberikan kepastian hukum. Salah satu bentuk pembaruan peraturan tentang pelecehan seksual yaitu RUU PKS. RUU PKS memberikan pembaruan pengaturan hukum tentang perbuatan pelecehan seksual yang tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga non-fisik, sehingga korban mendapat perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan isi pasal 3, pasal 22 ayat (1), pasal 24 ayat (1), dan pasal 25 RUU PKS.]]>
<![CDATA[BATAS WAKTU PENETAPAN SP3 (SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN) TERKAIT KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Pahlevi, Reza]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37910
<![CDATA[Pemberlakuan aturan baru dalam KPK tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU No. 19/2019) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan wewenang kepada KPK untuk dapat menghentikan penyidikan terhadap perkara korupsi maksimal dua tahun penyidikan, hal ini menimbulkan pertanyaan kepada lembaga lain dalam pemberantasan korupsi yaitu kepolisian, karena kepolisian sendiri dalam prosedur penyelesaian perkara terkait dengan penghentian penyidikan berpedoman kepada aturan yang ada pada pidana umum yaitu KUHP dan KUHAP. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Pasal 78 dan 79 KUHP ini, dapat atau tidak digunakan sebagai batas waktu penetapan SP3 pada tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan alasan yang mendasari batas waktu penetapan SP3 tindak pidana korupsi pada KPK lebih singkat daripada kepolisian. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 78 dan 79 KUHP dapat digunakan sebagai pedoman kepolisian dalam penjatuhan daluwarsa SP3 bagi tersangka perkara korupsi pada tahap penyidikan. Batas waktu penetapan SP3 pada KPK lebih singkat dari kepolisian karena kepolisian menggunakan pedoman daluwarsa penyidikan pada KUHP dan KUHAP, sedangkan KPK mendasarkan daluwarsa pada naskah akademik rancangan UU No. 19/2019 yang melihat aspek kepastian hukum dan HAM, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang ringan, sekaligus KPK sebagai lembaga khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mencegah kerugian negara yang lebih besar.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN No 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr) ]]>
<![CDATA[Infantrilia, Novita Ayu Marlinda]]>;
<![CDATA[Hikmah,Lc.,M.HI, Nurul]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (3) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.37940
<![CDATA[Perkawinan merupakan peristiwa sosial juga memiliki dimensi hukum. Perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi tidak bersifat mutlak karena masih dimungkinkan terjadinya poligami. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat perkawinan adalah batalnya perkawinan poligami. Pada putusan No 0658/Pdt.G/2015/PA.Pbr majelis hakim memberikan pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat tetapi justru tidak mengabulkan petitum dari penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan dari sudut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui lebih dalam analisa yuridis dari pertimbangan hakim terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum. Teknik analisis dengan melakukan telaah mendalam dari isu hukum,kemudian dihubungan dengan sumber bahan hukum dan dinilai dengan peraturan perundang-undangan sebagai lex superiori. Pada putusan No 0568/Pdt.G/2015 PA Pbr para tergugat menggunakan alat bukti selain surat yaitu pengakuan, tetapi majelis hakim tidak menganggap bukti pengakuan tersebut sebagai bukti yang membenarkan dalil gugatan. Dalam perkara tersebut pihak tergugat telah memberikan pengakuan mengenai perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat berupa izin istri pertama dan kemudian izin pengadilan, majelis hakim justru tidak mengabulkan dalil-dalil gugatan penggugat yang berakibat perkawinan poligami tidak memenuhi syarat tersebut,tetap sah.]]>
