cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2015)" : 40 Documents clear
PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BOJONEGORO AMALIA FAJRIN, RIZKY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13066

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman, merupakan tempat untuk mencapai tujuan guna memasyarakatkan narapidana agar kelak dapat berintegrasi di tengah masyarakat ketika mereka bebas melalui, pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemidanaan bukan bertujuan untuk mencabut hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur hak-hak narapidana, salah satu hak narapidana yang perlu diperhatikan yaitu pada pasal 14 ayat (1) huruf d narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan penelitian dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak berdasarkan PP RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Junto Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pelaksanaan hak narapidana atas pelayanan kesehatan, adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro tidak memiliki poliklinik untuk narapidana yang sakit, tidak ada pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal satu bulan sekali, tidak ada ruangan isolasi bagi narapidana yang menderita penyakit yang menular. Pelaksanaan hak narapidana atas makanan yang layak adalah, jumlah protein dan kalori yang telah ditentukan tidak terpenuhi secara maksimal, makanan tambahan bagi narapidana yang melakukan pekerjaan tertentu tidak disebutkan, tahap persiapan, pengolahan dan pendistribusian makanan dilakukan oleh narapidana itu sendiri dan tidak ada pegawai khusus berlatar belakang ahli gizi, mutu dan jumlah makanan yang diberikan masih belum sesuai dengan standart bahan makanan yang telah ditentukan, penyimpanan makanan dan pemeliharaan perawatannya dilakukan narapidana itu sendiri, lemari penyimpanan makanan kurang memadai sehingga bahan makanan terlihat tidak segar, daftar menu makanan hanya di gantung di dinding dapur saja, dan tidak adanya ruang makan untuk proses pendistribusian makanan. Pelaksanaan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pelaksanaan hak narapidana atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak yang sudah sesuai, masih belum optimal pelaksanaannya. Karena, kurangnya peningkatan pelayanan ksehatan dan makanan yang layak baik dari sumber daya manusia dan bahan kebutuhan yang diperlukan. Kata Kunci : Hak Narapidana, Pelayanan Kesehatan, Makanan Yang Layak Abstract Corectional institution as spearhead implementation of aegis is a place to achieve the goal to socialize the prisoners, so they can integrate in society when they are free through education, rehabilitation and reintegration. Punishment is not intended to deprive the rights which attached to him as human being. Paragraph 14 (1) rules number 12 in 1995 about correctional regulates the rights of prisoners, one of the prisoners rights which need to notes is in paragraph 14(1) letter d that prisoners are entitled to get health care and decent meals. This study is juridical sociological research or empirical legal research. This study located in Correctional Institution Class II A Bojonegoro. The type of data used in this study are primary data and secondary data. Research informant in this study were taken using purposive methode. Data collection in this study using interviews and documentation methods. Data processing methods using reduction, presentation and conclusion. Based on the results that have been obtained, we can conclude that the implementation of prisoners right of health care and decent meals based on PP RI Number 32 in 1999 about the terms and procedures for the implementation of the prisoners right Junto the Republic Indonesian Justice minister’s decision Number M.02-PK.04.10 in 1990 about prisoners development system / Indonesian justice inister republican prisoners. The implementation of prisoners rights of health care, correctional institution class II A Bojonegoro didn’t have polyclinic for sick prisoners, there are no regular medical check up minimum once a month, there are no isolation room for prisoners who have infectious diseases. The implementation of decent meals, the amount of protein and calories which has been specified not fulfilled, side dish for prisoners who did a specific job not mentioned, preparation phase, processing, and distribution of meals was done by the prisoners and there are no special empolyee whose background nutritionist, the quality and quantity of food goven is still not appropriate with food standard which has been specified, food storage and manintenance treatment has been done by the prisoners, the food storages is inadequate so the food looks not fresh, food menu just hanging on the kitchen wall, and there are no dining room for food distribution process. The implementation of prisoners right in correctional institution class II A bojonegoro doesn’t yet match with the rules. The implementation of prisoners rights to health services and decent food that is appropriate, still not optimal implementation, because the lack of improvement of the health services and decent food both human resources and material needs required. Keywords : Prisoners Rights, Health Care, Food Decent
PROSES PENANGANAN PERUSAKAN CAGAR BUDAYA DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS PERUSAKAN BANGUNAN SINAGOGE BEIT HASHEM ) IMUNGKASI DEVI SUKO P, IMING
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13067

Abstract

Kota Surabaya memiliki banyak bangunan cagar budaya. Salah satu bangunan yang diduga cagar budaya di Surabaya adalah bangunan Sinagoge Beit Hashem. Sinagoge ini terdapat di Jalan Kayun 4-6 Kota Surabaya. Penetapan bangunan Sinagoge Beit Hashem sebagai bangunan yang diduga cagar budaya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikotamadya Diduga Cagar Budaya Nomor: 646/1654/436.14/2009. Pada saat proses penetapan bangunan Sinagoge Beit Hashem sebagai bangunan cagar budaya, bangunan ini dirobohkan hingga menjadi tanah kosong. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berlaku mengenai cagar budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses hukum penanganan perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik saat menangani kasus perusakan bangunan tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yang berasal dari Dinas Kebudayaan dan Priwisata kota Surabaya, Tim Cagar Budaya kota Surabaya, Surabaya Heritage Society (SHS)/Sjarikat Poesaka Soerabaia (SPS), Kepolisian Sektor Genteng, serta DPRD kota Surabaya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian proses hukum kasus perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem ada 2 (dua), yaitu: Proses hukum secara administrasi, yaitu teguran-teguran pada saat pembongkaran bangunan Sinagoge Beit Hashem berlangsung. Proses hukum secara pidana, yaitu tidak ada karena tidak ada laporan kepada kepolisian untuk dapat ditindak lanjuti. Kendala yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus perusakan bangunan Sinagoge Beit Hashem, ketidakpastian status bangunan Sinagoge Beit Hashem,dan perbedaan penerapan hukum. Kata Kunci : Sinagoge Beit Hashem, Perusakan, Bangunan Cagar Budaya Abstract Surabaya city has many hisrtorical buildings. One of them is Sinagoge Beit Hashem Beit Hashem. This Sinagoge is located on jl. Kayun 4-6 Surabaya. Determination of Sinagoge Beit Hashem as suspect of cultural heritage building was issued by Mayor’s decision Number: 646/1654/436.6.14/2009. When Sinagoge Beit Hashem was in process to become cultural heritage building, it was destroyed and became wastelanded. This is not appropiate with regulations number 11/2010 about cultural heritage. The purposes of this research are to see the legal process of handling the destruction of Sinagoge Beit Hashem building in Surabaya, and also to see the obctacles which are faced by the investigator while handling this case. This research is empirical legal research. The approach used in this research is qualitative approach. There are two data that are used in this research, primary and secondary. Those data come from Surabaya Culture and Tourism Departement, a Team of Cultural Heritage in Surabaya, Surabaya Heritage Society (SHS), Police office, and DPRD of Surabaya. This research is using qualitative technique. According to the result, the writer concludes that there are two legal processes in the case of Sinagoge Beit Hashem building destruction. The first is administrative process, which is the warning when Sinagoge Beit Hashem was on the process of destruction. The second is criminal process, there is no criminal process in this case because there is no complaint to get some act from police. The obstacles of the investigator in handling the case of Sinagoge Beit Hashem building destruction are, there is no case report of Sinagoge Beit Hashem building destruction, the unclear status of Sinagoge Beit Hashem building, and the difference in processing the legal action. Keywords : Sinagoge Beit Hashem, Destruction, Cultural Heritage Building.
KEWENANGAN POLISI MELAKUKAN TEMBAK DI TEMPAT (STUDI KASUS PENYANDERAAN SISWI SDN TLOGOPATUT 2 GRESIK) FAUZIYAH, ANIS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13068

Abstract

Aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan di lapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka, dan pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka bersifat situasional. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tembak di tempat dalam kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik, serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban polisi yang melakukan tembak di tempat berkaitan dengan kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik. Penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu melukiskan langsung bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, lokasi penelitiannya berada di Polisi Resort Gresik karena studi kasus yang terjadi di wilayah hukum kota Gresik Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi video. Teknik pengolahan data setelah data didapatkan baik data primer maupun data sekunder kemudian data direduksi diikuti penyusunan sajian data secara komprehesif dan teliti serta hati-hati dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini terungkap bahwa tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi dalam kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik ini tidak sesuai yang ada di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam tindakan individual yang telah dilakukan oleh polisi pada kasus ini, terdapat tindakan melebihi wewenangnya dan tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan. Pertanggungjawaban tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi terhadap Fuad belum terpenuhi, karena polisi menganggap tembak di tempat tersebut bukanlah pelanggaran. Kata Kunci : Kewenangan Polisi, Tembak di tempat, Penyanderaan Abstract Police officers have the authority to act according to his own judgment. This authority is written in Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The application in the field of police usually shoot on the spot action against the suspect, and basically the application of shoot on sight against the suspect is situational. This study aimed to determine the application of the authority of the police in conducting the firing in place in case the student hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik, as well as the accountability of the police to find out how to do the shoot in a place that deals with cases of female students hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik. Legal research is a qualitative descriptive study that directly describe how law enforcement by the police, the location of his research is in the Police Resort Gresik selected case studies that occurred in the jurisdiction of the town of Gresik Data was collected through interviews and video documentation. Mechanical processing of data after the data obtained both primary data and secondary data and then the data is reduced followed by the preparation of the dish and carefully formulated comprehensive data and cautiously and ended with a conclusion. Results of this study revealed that the shoot on the spot by the police in the case of female students hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik is not appropriate in the Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. In individual action taken by the police in this case, there are actions and not exceed its authority in accordance with the rules of Legislation. Accountability shoot on sight by the police against Fuad has not been met, because police consider shoot on sight is not an offense. Keywords : Police Authority, Shot at place, Hostage
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG MEREK TERHADAP PENGGUNAAN MEREK SEPATU OLAHRAGA TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.13/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST) DERMAWAN, RIZKI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13069

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan di media tentang kasus pemalsuan dan peniruan merek sepatu olahraga terkenal oleh pihak yang tidak beritikad baik. Tentu saja hal tersebut merugikan pemilik hak atas merek tersebut yang membangun kualitas produk, citra merek dan melakukan promosi secara besar-besaran di perdagangan internasional. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan perihal pemalsuan dan peniruan terhadap merek terkenal, seperti yang terjadi pada putusan perkara No.13/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST antara Adidas melawan Kim Sung Soo. Merek sepatu Adidas adalah merek terkenal karena terbukti dari didaftarkannya dibeberapa negara, investasi dan promosi besar-besaran. Pihak Adidas melakukan gugatan pembatalan merek karena Kim Sung Soo mendaftarkan merek Adidia III yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Adidas. Penulis tidak setuju dengan putusan merek Adidas, karena dalam pertimbangan putusan perkara persamaan pada pokoknya tidak sesuai konsep hukum merek. Semua merek yang sudah didaftarkan pada Dirjen HKI menerima perlindungan hukum yang sama. Pemberlakuan khusus diberikan untuk merek terkenal dengan hak prioritas untuk mendaftarkan merek di Indonesia seperti pada Pasal 11 dan 12 UU Merek dan dapat melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek seperti pada Pasal 68 UU Merek. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui upaya pemilik merek dengan melakukan hal yang bersifat represif jika terjadi perkara merek. Seperti contoh pada putusan merek Adidas melawan merek Adidia III yang diselesaikan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan cara mengajukan gugatan seperti pada Pasal 76 ayat (1) UU Merek. Beberapa alasan dijadikan dasar pihak Adidas untuk melakukan gugatan melalui jalur litigasi. Terakhir penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada Pasal 84 UU Merek. Kata Kunci : Merek Terkenal, Pembatalan Merek, Hak Eksklusif ABSTRACT This research is based by news report in the media by news at news paper about the case of fabrication and imitation of famous trademark sport shoes by the party who have bad faith. It gives disadvantages for trademark rights ownership which develops the product quality, brand image and big promotion in international markets.This research uses nomative juridical method, which explains the truth of problems by the logic of scientific laws from normative side. The writer uses several approaches, for instance case approach, statue approach and conceptual approach. The writer analyzes this research using prescriptive. The results of this research indicated that there are any problems about fabrication and imitation of famous trademark sport shoes, such as on case which have juridical verdict Number 13 / MEREK / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST between Adidas AG against Kim Sung Soo. Adidas trademark shoes is a well-known brand in the world and registered in many country, investment and has big promo. Adidas’s party do nullification of their trademark, because Kim Sung Soo registered his product with Adidia III trademark which have similarity in principle with Adidas’s trademark. The writer disagree with the juridical verdict Adidas trademark because the consideration of that juridical verdict indicated that the similarity in principle of the products doesn’t match with concept of trademark rights. All of trademark which registered at the Dirjen HKI have the same of legal protection. It has special enforcement which give to the well-known trademark which have an excessive protection and priority rights which mentioned on article 11 and 12 of trademark law and also can do propose of nullification of trademark as in article 68 of trademark law. The trademark owner can get their law protection if they do repressive action for trademark case. Based on the juridical verdict Adidas trademark between Adidas against Adidia III which finished by litigation at Pengadilan Niaga Jakarta Pusat with filing a lawsuit as in article 76 verse (1) of trademark law. Adidas uses some reasons to do a lawsuit against Kim Sung Soo. For the last, problem solving of this case is alternative dispute resolution such as arbitration etc based on article 84 about trademark law. Keywords : Famous Trademark, Nullification of Trademark, Exclusive Rights
ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim. TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DI TOL JAGORAWI JAKARTA TIMUR MERLIANA, DESTI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13070

Abstract

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memuat tujuan dari hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kasus kecelakaan Lalu lintas di Tol Jagorawi, Jakarta Timur dengan terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa yang menimbulkan stigma di masyarakat bahwa Hakim dipandang tidak adil karena ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Penelitian ini akan menganalisis pemidanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim dengan terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang kemudian diolah menggunakan sistem kartu dalam teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskripsi tentang hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Hakim terlalu menitikberatkan restorative justice, sehingga mengabaikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Restorative justice belum dapat diterapkan (kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak), sehingga penerapan restorative justice tidak memenuhi syarat. Pemidanaan hanya bersifat formalitas semata, karena tujuan dari pemidanaan tidak dapat diterapkan yaitu tidak memberikan efek jera. Menimbulkan stigma di masyarakat, bahwa keadilan dapat dibeli dengan uang, karena berat ringannya pidana dapat ditawar dengan uang. Hakim harusnya lebih mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sehingga tujuan hukum dapat terpenuhi dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Kata Kunci : Pemidanaan, Putusan Pengadilan, Kecelakaan Lalu Lintas. Abstract The judge in the convict must contain the purpose of the law , namely , fairness , usefulness , and legal certainty . The traffic accident case of Jagorawi , East Jakarta with the accused M . Rasyid Amrullah Rajasa that cause stigma in society that the judge deemed unfair because the severity of sentence imposed by the judge . This study will analyze punishment the Jakarta District Court Number : 151 / Pid . Sus / 2013 / PN . Jkt Tim. with the accused M . Rasyid Amrullah Rajasa. This research is normative. The research approach used approach to legislation, case approach, and a conceptual approach. Type of legal material consists of primary legal materials and secondary legal materials. Legal material collection techniques used literature study, which is then processed using a card system in data processing techniques. Legal materials analyzed drawn conclusions and further provides prescription of research results. Based on research results that has been obtained, it can be concluded that the judge was too focused restorative justice, so ignore the values that live in the community. Restorative justice can not be applied (except in Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System), so that the application of restorative justice is not eligible. Punishment only was be a mere formality, since the purpose of the punishment can not be applied which do not provide a deterrent effect. Stigmatization in society, that justice can be bought with money, because of the severity of the crime can be compromised by money. Judges should first consider the values of justice that live in the community so that the goal can be met and the law can be felt by of all these of society. Keywords: Punishment, Court Decisions, Traffic Accidents.
PENERAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGRAAN PELAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIFPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI SURABAYA WIDI ASTUTI, MIYUT
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13935

Abstract

Kecelakaan merupakan Tindak pidana, dapat berupa pelanggaran ataupun kejahatan. Tindak pidana tersebut juga dapat dilakukan dengan kesengajaan ataupun kealpaan, hal yang paling penting berkaitan dengan siapakah yang harus bertanggung jawab atas Tindak pidana akibat terjadinya kecelakaan. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan untuk menentukan kesalahannya. Penentuan siapa yang bersalah berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas membutuhkan kejelian. Kejelian ini dibutuhkan untuk menemukan barang bukti yang tercecer di jalan saat terjadinya kecelakaan. Barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut harus segera diamankan. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/ menghilangkan barang bukti. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk segera mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan pasal 227 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hambatan yang dihadapi oleh Polsek Dukuh Pakis dalam penanganan TPTKP kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/ menghilangkan barang bukti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam. Data dikaji secara mendalam dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Kesimpulan berdasarkan analisis data diperoleh jawaban bahwa Unit Laka Lantas Kepolisian POLRESTABES Surabaya sudah menerapkan Pasal 227 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan Tindakan Pertama di TKP. Hambatan yang dihadapi oleh Unit Laka Lantas Polsek Dukuh Pakis antara lain jumlah penegak hukum yang terbatas khususnya pada jam malam, Terlambatnya laporan atau pengaduan oleh masyarakat yang disampaikan kepada Unit Laka Lantas Kepolisian Sektor Dukuh Pakis Surabaya Barat, tingginya volume kendaraan yang ada di kota Surabaya.Kata Kunci : Tindakan Pertama, Tempat Kejadian Perkara, KecelakaanAbstractAccident, criminal acts, can be meant as violation and crime. These acts are conducted either intentionally or unintentionally, in which the concerned point is the subject who should be responsible to the criminal acts because of the accident. The criminal responsibility is sentenced to the person who causes the mistakes or accident. To determine who is mistaken on a traffic accident requires foresight. This foresight is needed to find evidence left on the road when the accident occurred. Evidence of traffic accident was immediately secured. This is because the road is crowded with vehicles which can remove easily and erase evidence. This makes a transport police men secure the location where the accident happened. The purpose of this research was to find out the application of article 227 C, Law No. 22/2009 about traffic and transportation and obstacles faced by Dukuh pakis sector police to do first act of traffic accident. This research is a sociological juridical law. The research design is qualitative descriptive used to uncover the facts in depth. Data were studied in depth and combined with other data, which based on the theories that support and draw conclusions at last. Data was collected by using interviews and document. The data were analyzed by using qualitative approach. The result of this research showed that the traffic accident unit of police in POLRESTABES Surabaya apply article 227 C, law no. 22/2009 about traffic and transportation on the first acts of traffic accident. The obstacles faced by traffic accident unit of Dukuh pakis sector police are 1) limited number of policemen especially in the night shift, 2) the late report given by society to traffic accident unit of Dukuh pakis sector police, west Surabaya, and 3) the great number of vehicles in Surabaya.Keywords : first acts, accident, Crime Scene
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. OTO MULTIARTHA DISERTAI PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA JANNATUN NAFIS, NUR
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.14086

Abstract

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian hutang piutang. Hutang piutang menjadi dasar adanya suatu jaminan. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha yang disertai pembebanan jaminan fidusia, objek benda tersebut adalah benda bergerak yaitu mobil Toyota Rush Tahun 2013. Pada perjanjian pembebanan jaminan fidusia, objek tersebut tidak dituangkan dalam akta notaris dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada pembebanan jaminan fidusia harus di tuangkan pada akta notaris kemudian didaftrakan pada kantor pendaftaran fidusia, sehingga terbit sertifikat fidusia yang mana sertifikat tersebut dapat melindungi kreditur dan debitur agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha yang disertai pembebanan jaminan fidusia. Untuk mengetahui apakah perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha sudah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan fidusia, mengingat objek pada perjanjian tersebut adalah benda yang diberi pembebanan jaminan fidusia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahan. Bahan hukum yang dibutuhkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang sesuia dengan masalah yang dikaji kemudian dikaitakan dengan konsep dan dianalisa. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur bisa melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Pembebanan Jaminan FidusiaAbstractConsumer financing agreement is an agreement accounts payable. Accounts payable is the basis for a guarantee. In consumer financing agreement in PT. Oto Multiartha that accompanied the imposition of fiduciary, the object is a moving object that Toyota Rush In 2013, the imposition of fiduciary agreement object is not covered by notary deed and registered at the registration office of the fiduciary. According to Law No. 42 of 1999 concerning the imposition Fiduciary must pour the notary deed then registered on fiduciary registration office so that the issue of fiduciary certificates which the certificate can protect the creditor and the debtor so that in the future no one harmed. This research uses normative research, reviewing the legislation in force is then connected with the problems. Legal material is needed for the primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. The approach used in this study is the approach of legislation and approach the concept. Material processing techniques normative legal research by reviewing the legislation that is in conformity with the considered problem then it’s said with the concept and analyzed. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the legal protection for the debtor can through litigation and non-litigation, by agreement of the parties in case of problems due to this agreement, the parties agree to settle amicably, but if not reached the settlement done at the District Court of Sidoarjo. Agreements consumer financing to PT. Oto Multiartha not noticed fiduciary legislation in force, in fact the object loading the object is not covered by notary deed and not registered.Keywords: Agreement, Consumer Financing, Imposition Fiduciary
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SIRINE DAN LAMPU ISYARAT PADA MOBIL PRIBADI(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA) WILDAN, ARDI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.14089

Abstract

Penggunaan sirine dan lampu isyarat telah diatur di dalam Pasal 59 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 44 PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Tujuan dari sirine dan lampu isyarat adalah untuk memberikan prioritas jalan karena kendaraan memerlukan respon cepat, contohnya adalah mobil polisi, pemadam kebakaran dan ambulans, namun saat ini banyak mobil yang tergabung dalam komunitas menggunakan sirine dan lampu isyarat. Berdasarkan data yang diperoleh dari POLRESTABES Surabaya, terdapat 28 kendaraan yang terbukti menggunakan sirine dan lampu isyarat, dengan perincian 20 kendaraan roda 2 dan 8 adalah kendaraan roda 4. Polisi mengatasi permasalahan ini dengan cara memberikan teguran lisan kemudian memberikan tilang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum Pasal 59 UULLAJ yang dilakukan polisi, upaya yang dilakukan, dan hambatan yang didapat polisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat di mobil pribadi melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah polisi pada bagian Gakum dan bagian Dikyasa, informan dari pengguna sirine dan lampu isyarat pada mobil pribadi yang tergabung dalam komunitas mobil di Surabaya. Kesimpulan penelitian ini adalah penegakan hukum penggunaan sirine pada kendaraan pribadi sampai saat ini masih belum berjalan dengan maksimal. Terbukti dengan masih banyaknya kendaraan pribadi yang menggunakan sirine dan lampu isyarat. Upaya preventif yang dilakukan polisi dengan sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Upaya represif (penegakan hukum) belum maksimal, karena masih banyak kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu isyarat di jalan tetapi pihak kepolisian tidak memberikan tindakan. Hambatan yang didapat pihak kepolisian kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pada umumnya pemasangan sirine diletakkan di dalam kabin mesin sehingga mempersulit polisi untuk mengerti mobil tersebut menggunakan sirine atau tidak. Pihak kepolisian dalam mengatasi penggunaan sirine pada kendaraan pribadi lebih profesional, dengan mengadakan razia secara rutin terutama pada komunitas mobil dan memberikan sanksi dengan melepas sirine dan lampu isyarat untuk memberikan efek jera kepada pengguna.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Polisi, Penggunaan Sirine dan Lampu IsyaratAbstractThe use of sirens and signal lights have been provided in Article 59 of Law Number 22 Year 2009 conccerning Traffic and Road Transport and also Article 44 of Government Regulation Number 55 Year 2012 concerning vehicles, but now many cars which are the members of community use sirens and signal lights. The purpose of the sirens and signal lights is to give priority on the roads because vehicles require quick response, the example is police car, firefighter and ambulance, but nowadays many car that joined in car community using sirens and signal lamp. Based on the data that acquired by POLRESTABES Surabaya, there are 28 vehicle proved to use sirens and signal lights, 20 of them are in which two wheels and 8 four wheels. Police handled this matter by giving verbal warning then give ticket to the suspect. The purpose of this research is to know how the law enforcement of Article 59 about traffic and road transport, effort done and obstacles met by police. This research is descriptive which intend to describe law enforcement related to the use of sirens and signal lights in private vehicle through interview and documentation. After that, the data acquired are analyzed qualitatively. Informants in this research are Police in Gakum and Dikyasa, and also vehicle owner which use sirens and signal lights from Surabaya car community. Law enforcement of using sirens in private vehicle until now is still not in maximum condition. It is proved with many private vehicles used siren and signal lights on the street. Preventive effort that had been done by police are by giving socialization. Repressive effort is not maximum yet, because there are still many cars using siren and signal lights on the street, but police did nothing even that act clearly violated traffic regulation. Obstacles met by police are lack of law awareness in society to the law. Generally, sirens installation is put inside machine cab, which make police difficult to understand that vehicle use sirens or not. Police in overcoming matters of sirens used in private vehicle should be more professional, by conducting inspection routinely to car community and giving sanction by removing sirens and signal lights to make the owner wary..Keywords : Law Enforcement, Police, Use of Sirens and Signal Lights.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG JUDICIAL REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN MARDHANI, YUSUF
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.14090

Abstract

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara No.46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilatar belakangi oleh adanya permintaan uji materi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono. Pemohon merasa hak konstitusionalnya tercederai dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur tentang syarat sah perkawinan dan status anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Setelah itu mahkamah konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yakni pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terkait uji materi pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar melakukan pemecahan masalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi sehingga jika perlu dalam putusannya mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi terwujudnya keadilan substantif. Hal-hal yang melatar belakangi konstruksi pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita yakni putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes yaitu berlaku secara menyeluruh di wilayah hukum Republik Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari sebuah undang-undang yang dimohonkan untuk dijudicial review sudah tidak sesuai dari UUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakan ikut tidak berlaku. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik yang berlaku untuk semua orang, berbeda dengan putusan pengadilan lain yang bersifat perdata yang memang dalam hukum acaranya tidak memperkenankan adanya putusan hakim yang bersifat ultra petita.Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Hak Anak.AbstractDecision of Constitutional Court regarding the matter no. 46/PUU-VIII/2010 about test material article 2 paragraph (2) and article 43 paragraph (1) of law No. 1 of 1974 about marriage, Rulling by the presence of material test request against the Act No. 1 of 1974 about marriage proposed by Machica Bint h. Mochtar Ibrahim requesting his son Mohammed Iqbal bin Moerdiono Ramadan in order to be recognized as the son of the late Moerdiono. The applicant feels right Constitutional be broken by the existence of law No. 1 of 1974 about marriage, especially in article 2 paragraph (2) and article 43 paragraph (1) who set about the terms of the legal status of a child outside of marriage and mating which only has a relationship with her mother and her mother's family. After that the Constitutional Court eventually granted in part a petition for the applicant, i.e. the article 43 paragraph (1) which States that the child beyond mating retains the relationship with her biological father as long as can be proven by science and technology. Based on that, then that is a staple of the problem in this research is whether the Rullingof the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 can protect the rights of the child which had been provided for in legislation and How consideration of the judge of the Constitutional Court in the Rullingrelated to the dropping Test Material article 2 paragraph (2) and article 43 paragraph (1) of law No. 1 of 1974 about marriage. This research uses the normative, juridical approach by reviewing a legislation to be used as the basis of doing problem solving. From the results it can be concluded that the Rullingof the Constitutional Court have been in line with rules governing legislation on the rights of the child. As for the results of the second was the law judge in consideration there of is in compliance with applicable law.Keywords: Rulling Of The Constitutional Court, Judicial Review, The Rights Of The Child
IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN ANAK DIKAITKAN DENGAN WAJIB BELAJAR (WAJAR) 9 TAHUN BAGI ANAK YANG BEKERJA DI WARUNG KOPI PUJASERA TRIDHARMA KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK WINARSIH, ELIS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.14176

Abstract

Gresik merupakan daerah yang padat penduduknya, yang dikenal sebagai kota santri. Gresik juga merupakan daerah industri perdagangan yang cukup besar baik di sektor formal maupun informal. Hal ini dibuktikan dengan banyak berdirinya warung kopi yang tersebar luas di wilayah Gresik, salah satunya warung kopi Pujasera Tridharma. warung kopi Pujasera Tridharma tersebut terletak di jalan Tridharma Kebomas Kabupaten Gresik. Pembentukan warung kopi yang luas di Gresik ini menyebabkan banyak pengusaha yang memperkerjakan anak dengan usia 14 tahun sebagai pekerja di warung kopi Pujasera Tridharma tersebut. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka seharusnya dimanfaatkan untuk belajar. Dalam hal ini Pemerintah telah menetapkan wajib belajar 9 tahun yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang tentang Sistem Pindidikan Nasional (Sisdiknas). Tujuan daripada penelitian ini adalah, untuk mengetahui alasan tidak terimplementasinya pasal 6 Undang-undang tentang Sisdiknas mengenai wajib belajar 9 tahun sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di warung kopi pujasera Tridharma Gresi. Serta untuk mengetahui dan memberikan penjelasan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang bekerja di warung kopi Pujasera Tridharma Gresik dalam melaksanakan wajib belajar 9 tahun. Dalam hal ini, anak-anak yang bekerja di sektor informal karena mereka ingin membantu perekonomian keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diambil dari observasi dan wawancara. Lokasi penelitian ini di jalan Tridharma Kebomas Kabupaten Gresik. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terimplementasinya Pasal 6 Undang-undang tentang Sisdiknas dengan baik dikarenakan pengaruh faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan keluarga yang rendah serta faktor kemauan pada diri anak itu sendiri. Dalam hal ini orang tua harus memberikan pemahaman yang lebih baik dan memperhatikan anak-anak mereka. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam memberikan perlindungan untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak di Gresik perlu ditingkatkan lebih lanjut dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua dan anak-anak tentang pentingnya pendidikan bagi anak.Kata Kunci : pekerja anak, faktor penyebab, hak pendidikan anakAbstractGresik is a densely populated region, known as the city of devout muslim. Gresik is also an area large enough trade industry in the formal and informal sectors. This is evidenced by the establishment of many coffee stores that are extansive in the region of Gresik, especially a Pujasera Tridharma Coffee store. Pujasera coffee store is located on the road Tridharma Kebomas Gresik. The extensive establishment of a coffee store in Gresik has caused many employers who employ adolescents with an average age of 14 years as a worker in a coffee store including children working in the Tridharma Pujasera coffe store. In essence, the child must not be working. Because of the time they are supposed to be used for learning to achieve its goals. In this case described in Article six of the Law on the National Education System (Education System). The objective of studies first, to find a reason not impletation Article 6(six) of the Law on National Education System regarding the compulsory 9 years as a legal protection for children working in the Tridharma pujasera Gresik coffe store. Second, to identify and provide an explanation regarding the efforts made by the Department of Education Gresik in providing legal protection to children who work in a Pujasera Tridharma Gresik coffe store in implementing the nine-year compulsory education. In this case, the children who work in the informal sector because they want to help they family economy. The research method used is descriptive qualitative research methods. Data drawn from direct observation and interviews with the object of research. The research located on the road Tridharma Kebomas Gresik. The results show that not implementation Article 6 of the Law on National Education System properly due to the influence of environmental factors, family factors, economic factors, factors that lower levels of family education and the factor in the child's own self. In this case the parents should provide a better understanding and attention to their children. In this case the Department of Education in providing protection to fulfill the right to education of children in Gresik needs to be improved further by giving socialization to parents and children about the importance of children education.Keywords : child labor, causative factor, childrens right education

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue