Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG MEREK TERHADAP PENGGUNAAN MEREK SEPATU OLAHRAGA TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.13/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST) DERMAWAN, RIZKI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i1.13069

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan di media tentang kasus pemalsuan dan peniruan merek sepatu olahraga terkenal oleh pihak yang tidak beritikad baik. Tentu saja hal tersebut merugikan pemilik hak atas merek tersebut yang membangun kualitas produk, citra merek dan melakukan promosi secara besar-besaran di perdagangan internasional. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni menjelaskan kebenaran suatu permasalahan dengan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan perihal pemalsuan dan peniruan terhadap merek terkenal, seperti yang terjadi pada putusan perkara No.13/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST antara Adidas melawan Kim Sung Soo. Merek sepatu Adidas adalah merek terkenal karena terbukti dari didaftarkannya dibeberapa negara, investasi dan promosi besar-besaran. Pihak Adidas melakukan gugatan pembatalan merek karena Kim Sung Soo mendaftarkan merek Adidia III yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Adidas. Penulis tidak setuju dengan putusan merek Adidas, karena dalam pertimbangan putusan perkara persamaan pada pokoknya tidak sesuai konsep hukum merek. Semua merek yang sudah didaftarkan pada Dirjen HKI menerima perlindungan hukum yang sama. Pemberlakuan khusus diberikan untuk merek terkenal dengan hak prioritas untuk mendaftarkan merek di Indonesia seperti pada Pasal 11 dan 12 UU Merek dan dapat melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek seperti pada Pasal 68 UU Merek. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui upaya pemilik merek dengan melakukan hal yang bersifat represif jika terjadi perkara merek. Seperti contoh pada putusan merek Adidas melawan merek Adidia III yang diselesaikan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan cara mengajukan gugatan seperti pada Pasal 76 ayat (1) UU Merek. Beberapa alasan dijadikan dasar pihak Adidas untuk melakukan gugatan melalui jalur litigasi. Terakhir penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada Pasal 84 UU Merek. Kata Kunci : Merek Terkenal, Pembatalan Merek, Hak Eksklusif ABSTRACT This research is based by news report in the media by news at news paper about the case of fabrication and imitation of famous trademark sport shoes by the party who have bad faith. It gives disadvantages for trademark rights ownership which develops the product quality, brand image and big promotion in international markets.This research uses nomative juridical method, which explains the truth of problems by the logic of scientific laws from normative side. The writer uses several approaches, for instance case approach, statue approach and conceptual approach. The writer analyzes this research using prescriptive. The results of this research indicated that there are any problems about fabrication and imitation of famous trademark sport shoes, such as on case which have juridical verdict Number 13 / MEREK / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST between Adidas AG against Kim Sung Soo. Adidas trademark shoes is a well-known brand in the world and registered in many country, investment and has big promo. Adidas’s party do nullification of their trademark, because Kim Sung Soo registered his product with Adidia III trademark which have similarity in principle with Adidas’s trademark. The writer disagree with the juridical verdict Adidas trademark because the consideration of that juridical verdict indicated that the similarity in principle of the products doesn’t match with concept of trademark rights. All of trademark which registered at the Dirjen HKI have the same of legal protection. It has special enforcement which give to the well-known trademark which have an excessive protection and priority rights which mentioned on article 11 and 12 of trademark law and also can do propose of nullification of trademark as in article 68 of trademark law. The trademark owner can get their law protection if they do repressive action for trademark case. Based on the juridical verdict Adidas trademark between Adidas against Adidia III which finished by litigation at Pengadilan Niaga Jakarta Pusat with filing a lawsuit as in article 76 verse (1) of trademark law. Adidas uses some reasons to do a lawsuit against Kim Sung Soo. For the last, problem solving of this case is alternative dispute resolution such as arbitration etc based on article 84 about trademark law. Keywords : Famous Trademark, Nullification of Trademark, Exclusive Rights
PERJANJIAN ASURANSI PERTANIAN PADA PROGRAM KETAHANAN PANGAN OLEH PEMERINTAH Vandawati, Zahry; Dermawan, Rizki; Sabrie, Hilda
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In an effort to achieve food security, the government seeks to protect agricultural products by means of agricultural insurance programs. The insurance company is liable to compensate farmers in case of losses incurred by risks such as floods, droughts and plant disturbing organisms. Legal protection for farmers is given in accordance with the rights of peasants mandated by the Law. This research uses a type of normative legal research to find the rule of law, legal principles, and relevant legal doctrines and conduct a study of legal concepts. The approach method used in this research is the legislative approach and conceptual approach to examine the accountability of insurance companies and legal protection for farmers against agricultural insurance agreement on food security programs by the government.
Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini dan Perundungan di Kalangan Remaja Na'mah, Ulin; Dermawan, Rizki; Rizal, Moch. Choirul; Rachmatulloh, Mochammad Agus; Widodo, Muhammad Fajar Sidiq; Qamaria, Rezki Suci; Mayaningsih, Afifah; Putri, Kharisma Firda Candra; Inderaswari, Siska Fajri; Aji, Michelle Salma Khotom; Alfan M, M Ijaz
Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Cipta Media Harmoni

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53624/kontribusi.v4i2.428

Abstract

Pernikahan dini dan perundungan (bullying) merupakan dua isu yang krusial di kalangan remaja Indonesia. Kedua masalah tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial remaja. Dalam upaya mengurangi insiden pernikahan dini dan perundungan pada remaja, diperlukan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku. Penyuluhan ini sangat penting dalam mencegah pernikahan dini dan perundungan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum remaja seperti memberikan informasi mengenai undang-undang perlindungan anak, hak-hak anak, dan konsekuensi hukum dari pernikahan dini dan perundungan. Dimana kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian Fakultas Syariah IAIN Kediri kepada masyarakat dengan metode Participatory Action Reasearch (PAR). Hasil kegiatan ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum adalah alat yang efektif dalam upaya preventif pernikahan dini dan perundungan di kalangan remaja. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan menyediakan edukasi yang komprehensif, diharapkan insiden pernikahan dini dan perundungan dapat dikurangi secara signifikan.
EMG-Based Hand Gesture Recognition Using Interpretable Deep Learning for Prostheses Dermawan, Rizki
Journal of Electrical Engineering Vol. 2 No. 01 (2024): Elimensi : Journal of Electrical Engineering
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/elimensi.v2i01.427

Abstract

This study proposes an EMG-based hand gesture recognition method for adaptive prosthesis applications using interpretable deep learning. The proposed method utilizes EMG (electromyography) signals obtained from arm muscles to identify various hand movements performed by prosthesis users. By using a deep learning architecture, the developed model can classify hand movements with high accuracy. This approach also integrates model interpretability through saliency map visualization techniques, which allows understanding of the key features used by the network to make decisions. EMG datasets collected from several subjects were trained to recognize hand gestures such as gripping, grasping, and waving, and were complemented with signal processing to reduce noise and improve data quality. Evaluation results show that the proposed deep learning model achieves classification accuracy of up to 95%, with a relatively low time-to-decision, making it suitable for prosthesis applications that require fast and accurate responses. The results of this study have the potential to improve prosthesis performance with smoother and more responsive control, as well as provide new insights for the development of biomedical signal-based prosthetic devices.
Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri Dermawan, Rizki; Rizal, Moch Choirul; Rachmatulloh, Mochammad Agus; Widodo, Muhammad Fajar Sidiq
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2022.8.2.165-191

Abstract

Praktik-praktik transaksional yang cenderung koruptif dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia ditengarai akan tetap terjadi, karena masih ditemukannya sikap yang cenderung permisif terhadap korupsi. Padahal, praktik yang koruptif itu perlahan-lahan akan menggerus kehidupan demokrasi dan menghancurkan kedaulatan rakyat. Mengingat masalah tersebut, penelitian ini merumuskan pola yang baik terkait pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu oleh organisasi bantuan hukum (OBH) perguruan tinggi (PT) di Kota Kediri. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan pendidikan. Hasilnya, kebijakan tentang bantuan hukum memberikan kepercayaan kepada OBH yang terverifikasi dan terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. OBH PT di Kota Kediri belum semua terverifikasi dan terakreditasi, sehingga berpengaruh pada pendanaan untuk menjalankan program-programnya. Namun, keadaan demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup ruang pelayanan kepada masyarakat, mengingat sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT, misalnya, adalah pendidikan antikorupsi bagi paralegal komunitas untuk isu pemilu dengan berbasis pada cara-cara yang partisipatif dan dialogis.
Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia regarding Criminal Procedure Law in Criminal Law Enforcement in the City of Kediri Nurhayati, Siti; Rizal, Moch. Choirul; Dermawan, Rizki
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 7 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v7i1.9698

Abstract

Several decisions of the MK formulated new arrangements regarding criminal procedural law in Indonesia. However, the legislature has yet to follow up. Therefore, this study focuses on describing and providing prescriptions regarding MK decisions which were followed up by criminal law enforcement officers in Kediri City along with the embodiment of the principle of legal certainty. Legal research (which is certainly normative) uses statutes, case and conceptual approaches. This research was conducted in the City of Kediri by collecting primary, secondary, and non-legal legal materials using library research, interviews, and focus group discussion techniques. Analysis in research is prescriptive to find the truth of coherence. As a result, first, the decisions of the MK that changed several articles in the criminal procedural law in Indonesia have been followed up by criminal law enforcement officials in the City of Kediri through the centralized policies of each institution. Second, several policies following up on the MK decision have guaranteed the realization of the principle of legal certainty, except for the issuance of a circular letter from the MA which confirms that a request for review is only 1 (one) time. However, these follow-up actions are not actually within the authority of each institution and are still partial in nature, giving rise to relatively one-sided interpretations and disparities in the handling of criminal cases.