cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2015)" : 40 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA PERKARA NOMOR : 71/G/2009/PTUN.SBY DAN NOMOR : 134/G/2009/PTUN.SBY (Studi Kasus : Sertipikat Ganda (Overlapping) Di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)   RIZAL POETRA, RAHMAT
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13926

Abstract

Negara Indonesia adalah negara agraris, yang mayoritas penduduknya bergerak dalam sektor pertanian. Tanah dapat dijadikan sebagai harta yang bersifat permanen, karena harga tanah yang stabil. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, pada masalah pertanahan memerlukan penanganan yang khusus, diperlukan jaminan kepastian hak-hak atas tanah. Salah satu yang telah dibawa dihadapan sidang pengadilan yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY, yaitu suatu sengketa sertipikat ganda yang terjadi di Desa Laban, Kabupaten Gresik, Yaitu dua sertipikat yang tumpang tindih, sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Cahaya Hijau Taman Indah dengan sertipikat hak milik atas nama Sulastri dkk (ahli waris Kadir P Karti). Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengetahui putusan mana yang digunakan sebagai acuan hukum yang pasti dan tetap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Nomorrmatif, yaitu penelitian pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur identifikasi bahan pustaka atau data sekunder, Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Kasus. Dari hasil penelitian bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan asas pemerintah yang baik. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY di mana kantor pertanahan kabupaten gresik kurang cermat dan teliti dalam penerbitan sertipikat sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor. 24 Tahun 1997. Untuk membuktikan kebenaran dari akta jual beli PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH dengan Mistar P Patah dibuktikan melalui lembaga peradilan umum di ranah perdata. Jika diperhatikan keterangan saksi PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH membeli secara sah dari Mistar P Patah dan saksi sebagain ahli waris, menurut keterangan Ahli waris Kadir P Karti, tanah tersebut adalah atas nama Kadir P Karti bukan Mistar P Patah, Mistar P Patah bukan ahli waris sah. Di samping itu sertipikat hak guna bangunan diterbitkan dengan cara tidak cermat, menjadikan sertipikat secara hukum telah cacat administratif, sehingga sertipikat hak guna bangunan Nomor. 45 dibatalkan. Dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY. Kesimpulan dari penelitian adalah sertipikat tanah memiliki dua sisi, yaitu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KPTUN) dan di sisi lain sebagai tanda bukti hak keperdataan seseorang atau badan hukum atas tanah, apabila terjadi sertipikat ganda penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Sertipikat Ganda, Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya, Putusan Hakim ABSTRACT State of Indonesia is an agricultural country, the majority of the population is engaged in agriculture. The land can be used as a permanent property, because land prices were stable. In line with development in Indonesia, on land issues requiring special handling, needed certainty over land rights. One that has been brought before the trial court that the decision of the administrative court of Surabaya Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY. Namely a dual certificate dispute that occurred in the village of laban, gresik district, two overlapping certificate, certificate of building rights on behalf PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH with certificate of property rights in the name of Sulastri and others (heirs Kadir P Karti). The purpose of research is to determine the consideration of the administrative court judge of Surabaya in the decision on case Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY in accordance with applicable regulations, and find out the verdict which is used as a legal reference definite and fixed. Type of research is Nomorrmative research, the research collection of legal materials made by the procedure of identification of library materials or facts secondary. Approach to legislation and case approach. From the research that a judge in considering the case decision Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY in accordance with the legislation, and the principle of good government. And decisions that have binding legal force is the decision Numer : 134/G/2009/PTUN.sby where the district land office gresik less careful and meticulous in the issuance of certificates as set out in PP Nomor. 24 1997. To prove the truth of the deed of sale and purchase pf PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH with a Mistar P Patah evidenced by the judiciary common in the realm of civil. If considered witness testimony PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH legally purchase of Mistar P Patah and witnesses partly heir, heirs according to Kadir P Karti, the land is in the name Kadir P Karti Nomort Mistar P Patah, Mistar P Patah is Nomort the legitimate heir. In addition to the land rights certificates issued by Nomort careful, make legally certificate has been flawed administrative, so that the land rights certificates Number 45 is canceled. And decisions that have binding legal force is ruling a number 134/G/2009/PTUN.SBY. The conclusion of the study is the land certificate has two sides, namely as a state administrative decision (KPTUN) and on the other hand as proof of a person’s civil rights or legal entities on the ground, in case of dual completion certificate can be reached via two paths, namely paths administrative court and district court. Keywords : Double Certificate (Overlapping), Administrative Court Surabaya, Verdict
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAWASAN PRODUK HORTIKULTURA IMPORDI SURABAYA SURYA RAHMAWATI, DIAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.13932

Abstract

Produk Hortikultura merupakan salah satu jenis pangan segar yang diatur di Indonesia. Produk Hortikultura yang berasal dari impor perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah, mengingat produk yang masuk harus produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Hal ini disebabkan Produk Hortikultura yang merupakan bagian dari tumbuhan mudah untuk busuk dan tercemar, baik cemaran kimia maupun cemaran biologi. Kasus dugaan adanya bakteri jenis Listeria Monocytogenes yang terdapat pada buah apel merek Ganny Smith dan Gala, menunjukkan bahwa bentuk pengawasan pangan yang ada di Indonesia yaitu Multiple Agency System belum sepenuhnya memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan membuat Produk Hortikultura Impor yang beredar adalah pangan yang aman untuk dikonsumsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Produk Hortikultura Impor mengingat Indonesia menganut Multiple Agency System dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran produk hortikultura impor yang tidak sesuai dengan perauran perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan konsep yaitu pendekatan yang merujuk kepada perundang-undangan dan doktrin yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku literatur, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis atau website. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Indonesia menganut Multiple Agency System dalam pengawasan pangannya. Pengawasan ini melibatkan lebih dari satu lembaga. Pengawasan dimulai dari proses perijinan impor, pemeriksaan administratif dan pemeriksaan secara fisik. Badan Karantina sebagai garda terdepan melakukan pengawasan terhadap produk hortikultura di pintu pemasukan. Dirjen Bea dan Cukai mengawasi di kawasan pabean. Badan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan pada keamanan pangan segar dan Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan melakukan pengawasan sesuai bidangnya. Koordinasi antar lembaga menjadi bagian yang terpenting agar suatu tujuan dari pangan yang aman dapat tercapai. Apabila terdapat Produk Hortikultura Impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait keamanan dan mutu, maka importir akan dikenai sanksi administratif oleh lembaga yang memiliki kewenangan.Kata Kunci : Produk Hortikultura Impor, Pengawasan pangan, Multiple Agency SystemAbstractHorticulture is one of the fresh food that is regulated in Indonesia. Horticultural products are derived from imports need to get special attention from the government, because the incoming product should be a product that is safe and not harmful to human health. This is because Horticultural Products are easy to foul and polluted, both chemical contaminants and biological contaminants. Cases of alleged presence of bacteria species Listeria monocytogenes found in Ganny Smith and Gala Apple brand, showed that the food monitoring in Indonesia, namely Multiple Agency System has not fully guaranteed that the monitoring is done to make Horticultural Products Import is the food that is safe to consume. The method used in this thesis is a normative method. Normative legal research has conducted legal research based on the norms and rules of the legislation. There are two (2) approaches, they are: statute and conceptual approaches. The type of material used are the primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as literature books, papers, scientific articles, journals, theses or website. The Results of the research in this thesis are Indonesia adheres Multiple Agency System under the monitoring of its food. This monitoring involves more than one agency. Monitoring begins with the process of import licensing, administrative examination and physical examination. Quarantine is the front line to monitore the import of horticultural products. Director General of Customs and Excise oversees in the customs area. Food Security Agency conducts monitoring of fresh food security and the Department of Agriculture and the Department of Commerce monitors the appropriate fields. Inter-agency coordination is in order to become the most important part of a goal of food safety can be achieved. If there are Imported Horticulture products that are not in accordance with the laws and related about safety and quality, then importers will be subject to administrative sanctions by the agency that has the authority.Keywords : Imported Horticultural Products, Monitoring on food, Multiple Agency System
TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 764/PID.SUS/PN.JKT.PST/2014 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 NUR SHADRINA, GHASSANI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14083

Abstract

TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 764/PID.SUS/PN.JKT.PST/2014 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 Ghassani Nur ShadrinaS1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA (sanny.shadrina@gmail.com)AbstrakPeredaran senjata api yang tidak diawasi secara ketat serta kepemilikan senjata api secara illegal adalah satu contoh bentuk penyalahgunaan senjata api. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2014 atas perkara jual-beli senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Eko Eri Susilo adalah salah satu contoh kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat. Dalam putusan ini terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana penyalahhgunaan senjata api. Terkait permasalahan tersebut putusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk meninjau tepatkah putusan hakim dalam pekara nomor 764/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST dikaitkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, dan teknik analisis bahan hukum dengan cara seleksi data dengan sifat preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim atas putusan nomor 764/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST. Tidak sesuai karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum dan kurang dari 1/3 dari ketentuan yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, selain itu hakim harusnya wajib menggali lebih dalam mengenai perkara tersebut sesuai yang tertera dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kehakiman. Hakim dalam pekara dengan terdakwa Eko Eri Susilo juga harusnya menggunakan yurisprudensi hakim dengan terdakwa Ramli Sidik terkait dengan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa. Pengawasan terhadap senjata api oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diperketat, pihak terkait juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan senjata api.Kata Kunci: Senjata Api, Putusan Hakim, Penyalahgunaan Senjata Api AbstractThe circulation of firearms that are not closely monitored and illegal possession of a firearm is an example of the misuse of firearms. Decision of Central Jakarta District Court in 2014 over the case of sale of firearms carried by the accused Eko Eri Susilo is one example of the misuse of firearms in society, in this decision the defendant charged with a criminal offense on misuse of firearms, related with this background, there is a problem in the decision accurate to the judge's decision on number 764 / PID.SUS / PN.JKT.PST / 2014 associated with Article 1, Section (1) Of Law No. 12 Emergencies In 1951?.This research is Normative law research with statue approach and conceptual approach. Legal material collection techniques used is literature, and legal materials analysis techniques used data selection with prescriptive type. By using those methods can be found that in the legislation which related to firearms that are contained within the rules on the forms of misuse of firearms.Based on the discussion that has been the author described in chapter III , the writer can draw the conclusion that the judge's ruling against the decision number 764 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.PST . More less appropriate because the sentence imposed on the defendant lighter than that are enforceable by the public prosecutor and less than 1/3 of the provisions contained inArticle 1, Section (1) Of Law No. 12 Emergencies In 1951, in addition to the judges should be required to dig deeper into the case such as stated in Article 5 article ( 1 ) of the Law of Justice . The judge in the defendant Eko Eri Susilo use jurisprudence should also judge the defendant Ramli Sidik associated with the misuse of firearms committed by the defendant . Supervision of firearms by those responsible can be tightened , related parties are also expected to be able to disseminate to the public about the forms of misuse of firearms act .Keywords : Firearm, Judge Decision, Misuse of firearm
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 45 PK/AG/2008/PENGADILAN AGAMAYOGYAKARTA MENGENAI UPAYA PK PADA PUTUSAN VERSTEK NOMOR318/Pdt.G/1991/PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA PERCERAIAN DYAH AYU KUSUMA WARDANI SUTJIPTO PUTRI, SUKMA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14102

Abstract

Prosedur permohonan perceraian pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, bagimereka yang menganut Agama Islam, prosedur permohonan perceraiannya diajukan melalui Pengadilan Agama,dan kedua, bagi mereka yang bukan beragama Islam prosedur perceraiannya diajukan melalui PengadilanNegeri. Pokok permasalahan yang didapat dalam kasus ini adalah adanya putusan PK. Dalam Putusan PK inidilatarbelakangi adanya putusan tidak hadir di depan Hakim (Verstek) dari Pengadilan Agama Yogyakarta padatahun 1990. Isi dari putusan tidak hadir di depan Hakim (Verstek) Pengadilan Agama ini dalam uraian mengenaikejadian atau kronologis yang menjadi alasan gugatan (posita ) tidak sesuai dengan fakta lapangan dan menurutUndang-Undang yang berlaku. Dikarenakan adanya kebohongan dan tipu muslihat yang dibuat oleh pemohon(suami) dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian inimerupakanpenelitian yuridis normatif yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukumsekunder ini ditunjang dengan normatif dokumentatif, yakni bahan penelitian hukum dicari dengan carapenelitian kepustakaan termasuk wawancara dengan narasumber. Bahan hukum yang terkumpul kemudiandianalisis secara kualitatif.Pada akhirnya disimpulkan bahwa sesuai dengan Putusan tidak hadir di depan Hakim(Verstek) Nomor 318/Pdt.G/1991/PAYK telah memenuhi syarat formil dalam memutus perkara cerai talak dapatdibenarkan dan hukumnya sah berdasarkan putusan peradilan perdata Pengadilan Agama, akan tetapi akanberbeda apabila putusan tersebut merujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena menurut penelitihal tersebut merupakan putusan tidak sah, karena proses dan alasan-alasan sebelum turunnya putusan verstektidak terpenuhi, yaitu proses perceraian dan alasan-alasan perceraian, karena dalam kronologi yang telahdijelaskan tidak memenuhi alasan-alasan perceraian tersebut.Kata Kunci: Tidak Hadir di depan Hakim (Verstek), Peninjauan Kembali, Cerai Talak.AbstractDivorce application proceduresare basicallydivided intotwoparts: first, for those who are moslems,divorcepetition proceduresare filed by aReligious Court, andsecond, for those who are notmoslems,divorceproceduresare filed by the District Court.The subject matter obtained in this case is the decision of the RequestCivil. The background of this Request Civil is Verstek decision of the Religious Court of Yogyakarta in 1990.Based on Posita, the contents of this verstek decision of religious court are not in accordance with the facts andthe existing law. This is due to the lies and deceptions which are made by the applicant (husband) in applyingfor divorce at the Religious Court of Yogyakarta. This research is a normative petition juridical reviewwhichcoversprimary, secondary and tertiary legal materials. Secondary law is supported by the normativedocumentary legal research materials through review of literature and interviews with informants. Legalmaterials are then analyzed qualitatively. It is concluded that in accordance with Verstek Decision No. 318 /Pdt.G / 1991/PAYK has filled the formal requirements in deciding the case of divorce. It can be justified andlegitimated based on civil judicial ruling of Religious Court, but it would have been different if the decision isreferred to the Compilation of Islamic Law. In this matter, the researcher assumes that the decision is invalid. Itis due to the fact that chronologically, the applicant (husband) could not provide the process and the reasons fordivorce before the Verstek decision was made.Keyword:Verstek, Request Civil, Divorce Case.
IMPLEMENTASI YURIDIS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 48 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API DI DAERAH OPERASI VIII SURABAYA (DAOP 8) RACHMAWATI, NADINA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14177

Abstract

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api di Daerah Operasi VIII Surabaya (DAOP 8) yang bertujuan untuk memenuhi hak penumpang sebagai konsumen agar menerima pelayanan sesuai dengan standarisasinya. Peneliti tertarik meneliti tentang Implementasi Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan tersebut di Daerah Operasi VIII Surabaya (DAOP 8) dengan sampel penelitian yaitu Stasiun Mojokerto sebagai stasiun besar, Stasiun Sidoarjo sebagai stasiun sedang dan Stasiun Tarik sebagai stasiun kecil. Hal ini dikarenakan karena terdapat beberapa aspek standar pelayanan minimum yang belum terlaksanakan secara optimal. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan di stasiun DAOP 8 dan hambatan-hambatan dalam penerapan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yakni menggambarkan pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan serta hambatan-hambatan yang dihadapi PT KAI DAOP 8. Data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara kepada informan. Pengamatan dilakukan agar peneliti mengetahui penerapan standar pelayanan minimum di Daerah Operasi VIII Surabaya (DAOP 8). Sedangkan wawancara dilakukan dengan beberapa informan, yaitu Assistant Manager Customer Care dari Unit Pelayanan DAOP 8 serta kepala-kepala stasiun yaitu Kepala Stasiun Mojokerto, Kepala Stasiun Sidoarjo dan Kepala Stasiun Tarik. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan standar pelayanan minimum di Daerah Operasi VIII Surabaya (DAOP 8) masih belum optimal dikarenakan ada beberapa fasilitas-fasilitas yang belum ada seperti tidak adanya CCTV dan customer service di Stasiun Mojokerto dan Stasiun Sidoarjo, tidak adanya ruang untuk ibu menyusui di Stasiun Sidoarjo, tidak adanya toilet untuk penyandang difable dan lampu penerangan yang kurang di Stasiun Tarik. Hal ini dikarenakan ada beberapa hambatan yang dihadapi PT KAI DAOP 8 dalam menerapkan standar pelayanan minimum tersebut, yaitu pendanaan yang minim, membutuhkan waktu yang lama dan kesadaran hukum masyarakat yang kurang.Kata Kunci: Standar Pelayanan Minimum, Daerah Operasi VIII Surabaya, DAOP 8.AbstractThe purpose of Minister of Transportation Regulation Number 48 Year 2015 concerning Minimum Service Standards for Train Passengers in Regional Operation VIII Surabaya (DAOP 8) is to fulfill the passengers rights as consumers to receive the service according with it’s minimum standards. Researcher is interested to analyze on The Juridical Implementation Minister of Transportation Regulation in Regional Operation VIII Surabaya (DAOP 8) with samples namely Mojokerto as a big Train station, Sidoarjo as medium Train Station and Tarik as small Train station. There are several aspects of minimum service standards were not implemented optimally. The purpose of this research are to know the Implementation of that Regulation at the station in Regional Operation VIII Surabaya (DAOP 8) and it’s obstacles. This research uses the qualitative analysis. Research as described in the Implementation of Minister of Regulation and several obstacles that found in PT KAI DAOP 8. Data are collected by observation and interview from informants. The Purpose of this observation is to know Implementation of minimum service standards in Regional Operation VIII Surabaya (DAOP 8). The participants of interview are assistant manager of customer care, service units DAOP 8 and some head of train stations, namely a head of Mojokerto Train Station, head of Sidoarjo Train Station and head of Tarik Train Station. Data collected are analyzed qualitatively, outline available data then do explanations and an interpretation to achieve systematic and understandable meaning. The result of this research showed that the Implementation of the Minimum Service Standards in Regional Operation VIII Surabaya (DAOP 8) is not yet optimal, because there are several facilities which do not exist, for example the absence of cctv and customer service at the Mojokerto Train Station and Sidoarjo Train Station, the absence of room for nursing mother at the Sidoarjo Train Station, the absence of a bathroom for difable people and number of lighting less at the Tarik Train Station. It was because there are several obstacles that found by PT KAI DAOP 8 in applying this minimum service standards, such as need of fund, needed a long time and the less awareness from customers.Keywords: Minimum Service Standards, Regional Operation VIII Surabaya, DAOP 8.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XII/2014TENTANG HAKIM AD HOC BUKAN PEJABAT NEGARA TAMA ULINA BR TARIGAN, MELISA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14178

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari 11 hakim Ad Hoc di Indonesia yang mengajukanpermohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Alasan para hakim Ad Hoc adalah tentang kedudukanhakim Ad Hoc yang dikecualikan sebagai pejabat negara. Hakim Ad Hoc merasa bahwa adanyadiskriminasi terhadap kedudukan yang seharusnya disamakan dengan hakim karir. Sehingga hakim AdHoc meminta kepastian hukum terhadap kedudukannya dan keadilan sebagai warga negara Indonesia.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kajian dan impikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni menganalis putusan Mahkamah Konstitusidisesuaikan dengan teori dan peraturan perudang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakanadalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian inimenunjukkan bahwa kedudukan hakim Ad Hoc sebagai pejabat negara ditolak dalam putusan MahkamahKonstitusi. Bahwa kedudukan hakim Ad Hoc bukan pejabat negara menjadi penting dalam sebagai dasarpertimbangan hakim MK. Pada simpulannya Dasar pertimbangan MK masih menimbulkan krusialterhadap kedudukan hakim Ad Hoc. Kepada hakim Ad Hoc dengan menyatakan bahwa hakim Ad Hocbukan pejabat negara. Mahkamah harus memperhatikan bahwa Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang bersifat spesialis dan Undang-undangNomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) merupakan undang-undang yang bersifatumum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih diutamakan menjadi dasar pertimbanganMahkamah. Selain itu dalam pertimbangan Mahkamah dapat mengesampingkan UU ASN yang lebihrendah dan mengutamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI)yang lebih tinggi. Sebagai undang-undang tertinggi di negara Indonesia, dalam pembuatan undangundangmerujuk pada UUD NRI tahun 1945. Dengan Demikian pertimbangan Mahkamah harusmemperhatikan perundang-undangan yang lebih diutamakan menjadi dasar pertimbangan. Sehinggapenyebutan hakim Ad Hoc tidak dikecualikan sebagai pejabat negara tetapi sama dengan hakim yangdisebut sebagai pejabat negara. Implikasi terhadap putusan MK terhadap putusan yang dilakukan olehhakim Ad Hoc dapat menjadi tidak sah. Bahwa syarat sahnya suatu putusan dilakukan oleh pejabat negarayang berwenang. Pejabat negara yang dimaksud adalah hakim, termasuk hakim karir dan hakim Ad HocKata Kunci: Kedudukan, Hakim Ad Hoc, Pejabat NegaraAbstractThis research was inspired by 11 Ad Hoc judges in Indonesia who submit petition to theconstitutional court. Subject of their petition is related with the position of the Ad Hoc judge who isexcepted to be a state official. They argue that there has been discrimination against their position thatshould be equated with career judges. Therefore, they asked for legal certainty to their position andjustice as a citizen of Indonesia. This research constitutes normative research that is to analyze the rulingof the constitutional court adjusted to theories and regulations. This research uses regulations andconceptual approaches. Technique to analyze material of law used in this research is prescriptive method.Result of study in this research showed that position of Ad Hoc judge as a state official was rejected byconstitutional court in its ruling. In its conclusion, basic considerations of the constitutional court stillgenerates crucial matters to the position of Ad Hoc judge stating that an Ad Hoc judge is not a stateofficial. The constitutional court should pay attention act no. 48 year 2009 about judicial power which is aspecialist act and act no. 5 year 2014 about civilian state apparatus which is a general act. Act no. 48 year2009 about judicial power is more preferred to be basic consideration of the constitutional court. Beside,in its consideration, the constitutional court may excludes act no 5 year 2014 which is lower andaccentuate UUD NRI year 1945 which is higher. As the highest act in Indonesia, construction of actshould refer to UUD NRI year 1945. So appellation of Ad Hoc judge can’t be excepted as state officialbut equal with other judges as state official. Implication to the constitutional courts’ ruling about positionof Ad Hoc judge can be illegal. Validity of a ruling should be made by state officials and the stateofficials referred to above is judge, including career judges and Ad Hoc judges.Keywords: position, Ad Hoc judge, state official
PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENGGELEDAHAN OLEH POLISI NOVIANTO, RINO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14268

Abstract

Tersangka merupakan seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 14 KUHAP). Tersangka tidak bisa diperlakukan dengan semena-mena. Kenyataanya penyidik dalam melakukan penggeledahan terkadang tidak mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pihak tergeledah dirugikan oleh oleh penyidik karena penggeledahan yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan trauma bagi tersangka. kenyataannya banyak pelanggaran hak yang dilakukan pihak penyidik kepada tersangka. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui mengapa pelaksanaan penggeledahan tidak sesuai dengan Pasal 33 dan 34 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggambarkan langsung materi secara sistematis fakta atau karakteristik informan. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana ilmiah. Peneliti hanya memfokuskan pada proses penggeledahan rumah. Informan dalam penelitian ini adalah penyidik dan Sidiq (tersangka narkoba). Data dianalisis secara kualitatif, yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum polrestabes Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruhnya penggeledahan yang dilakukan penyidik sesuai dengan undang-undang. Adapun pelanggaran yang dilakukan penyidik adalah penyidik tidak menyerahkan berita acara penggeledahan pada tersangka. Penyidik baru menulis nama tersangka pada surat perintah tugas pada saat tugasnya telah selesai. Seharusnya dari pihak penyidik diberikan bekal tentang kesadaran memenuhi hak tersangka. Tergeledah tidak ada upaya apapun saat hak-haknya dilanggar oleh penyidik, karena minimnya pengetahuan tentang hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka polisi sebaiknya melakukan sosialisasi tentang hukum dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, agar seluruh masyarakat tahu tentang adanya hukum. Secara khusus pihak penyidik harus memberikan pengetahuan ke tersangka Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hak Tersangka, Proses Penggeledahan. Abstract The suspect is person who because of their actions or the situation, based on preliminary evidence reasonably suspected as perpetrators of criminal acts (Article 1, verse 14, KUHAP). The suspect can not be treated arbitrarily. In fact the investigator to conduct the search sometimes did not comply with the legislation occured. In this case, the searched party is harmed by the investigator because searches conduct are not suitable with the procedure can be traumatic for the suspect. In fact many rights violations carried out by the investigators to the suspect. It becomes interesting to study, to find out why the implementation of the searched is not according to Articles 33 and 34 of the KUHAP. This research is empirical. Empirical research is research that directly describe systematically the material facts or characteristics of the informant. This method focuses on observation and scientific atmosphere. Researcher only focused on the process of house searched. Informants in this study are investigator and Sidiq(drug case suspect). Data will be analyzed qualitatively, which lays out the available data and then do the description and interpretation with the sentences. The research was conducted in Polrestabes Surabaya jurisdiction. Results of the study, showing that not all searched conducted by investigator entirely accordance with the law. As for the violations committed by the investigator is an investigator did not submit an official report of searched to the suspect. Investigators just write the suspect name on the warrant assignment when the task was completed. Authorities should had been given the provision of consciousness to fulfill the suspect rights. The Searched suspect have no any effort when their rights are being violated by investigators, because of lack of knowledge about the law. In order for overcome the problem, then police should conduct socialization of the law carried out at all levels of society, so that all the peoples know about the law. Especially the investigating authorities should beprovide knowledge to suspect. Keywords : Law Enforcement, Suspect Right, Searched Process.
Tinjauan Yuridis Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Informasi Berkaitan Dengan Akta Dalam Pemberian Saksi Pada Proses Peradilan Pidana AKHMAD RAMA FAUZI, TUBAGUS
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14270

Abstract

Kewajiban notaris menjaga kerahasiaan isi akta dalam proses pemberian kesaksian pada proses peradilan pidana ini sebenarnya telah diatur dalam UUJN tahun 2004 dan 2014 yang menjelaskan tentang kewajiban notaris menggunakan kewajiban ingkar namun pada proses mana notaris bisa menggunakan hak ingkarnya ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, bahkan terkadang notaris itu sendiri tidak mengetahuinya sehingga terkadang notaris kebingungan ketika dipanggil oleh penyidik apalagi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pihak penyidik memanggil langsung notaris dalam proses penyidikan tanpa melalui MPD membuat notaris harus lebih pintar untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, dan teknik analisis bahan hukum dengan cara seleksi data dengan sifat preskriptif. Menggunakan metode penelitian tersebut dapat ditemukan hasil bahwa di dalam peraturan perundang-undangan terkait kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya dan penggunaan hak ingkar memang sudah diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN tahun 2004 bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya kecuali undang-undang menentukan lain, undang-undang menentukan lain di sini berarti hak ingkar notaris bisa gugur jika ada undang-undang yang mewajibkan notaris untuk memberikan segala keterangan tentang akta yang dibuatnya seperti undang-undang tipikor atau jika notaris tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi dan melibatkan akta yang dibuatnya.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki hak untuk tidak bicara sekalipun di muka pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang lain dan dalam proses penyidikan notaris hanya diperbolehkan memberikan fotokopi minuta atau surat-surat yang dilekatkan dalam minuta akta dan akibat hukum bagi seorang notaris dalam menggunakan hak diamnya di depan pengadilan yaitu notaris harus dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan serta membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan, apabila hak ingkar tersebut ternyata di tolak oleh hakim/pengadil atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan. Kata Kunci : Notaris, Akta Notaris, Peradilan Pidana Abstract Juridical Analysis On Notary Obligation To Keep Secret Of Informations Related To A Deed In Giving Testimony In Criminal Justice Process A notary’s obligation to keep certain secret of a legal instrument or deed’s content in a process of giving testimony in a criminal justice process actually has been stipulated in UUJN year 2004 and 2014 which describe about the notary’s obligation to use his or her right of refusal, but on what process a notary public can use his or her right of refusal is what people rarely know about, even the notary himself or herself sometimes doesn’t know about it. Therefore he or she gets confused when called in by the investigating authorities, moreover after Constitutional Court verdict has been issued which allows the investigating authorities summon the notary public directly in the investigating process without going through MPD. This makes the notary public has to be smarter to keep the secret of the legal document or deed he made. This is a research of normative law with legislation research approach and conceptual approach. The legal entities collecting technic has been used here is literature review and the legal entities analysis technic is by selecting the data with natural prescriptive. Using this kind of research method can found a result that in the legislation related to notary keeping secret of the deed obligation and refusal right using have been indeed regulated in article 16 paragraph (1) alphabet (e) UUJN year 2004 which states that a notary must keeping secret of anything related to the deed he or she made except the constitution determine otherwise. The constitution determine otherwise here means that the notary’s refusal right can be canceled if there’s constitution which obliges the notary to give any information about the deed he or she made, for example corruption laws or if the notary involves in a corruption act and the deed involved in. Based on the research result, can be summarize that a notary has a right to not speak even in the court as long as not be contrary to the others constitution and the notary is only allowed to give a copy of minuta or legal documents attached in the deed’s minuta in the investigating process. Also the law impact for a notary in using his or her refusal right in the court is he or she has to be released from the obligation as witness or giving testimony in the court. Because legally, the testimony he or she would give, according to his or her knowledge, is considered as contrary with the notary oath of office or violate professional secrecy and this frees the notary from any lawsuit from the parties concerned. If his or her refusal right is apparently rejected by the judge or according to legal provision, the notary was obliged for giving testimony in the court. Keywords : Notary, Deed of Notary, Criminal Justice Process
PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH JAWA TIMUR DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI JAWA TIMUR ARGANANTA, RICKI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14271

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya yakni melakukan pengawasan melalui laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal melakukan pengawasan melalui laporan atau aduan tersebut, terjadi peningkatan jumlah laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan setiap tahun meningkat. Padahal tujuan dengan adanya Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur tersebut bertujuan mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur salah satunya melalui Lembaga Ombudsman. Tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dan Upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam mengatasi jumlah peningkatan laporan atau aduan dari masyarakat atau perseorangan atas tindakan maladministrasi dalam mewujudkan good governance di Provinsi Jawa Timur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau empiris atau non doktrinal. Sedangkan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya dan juga mewujudkan good governance salah satunya melalui lembaga Ombudsman tersebut belum maksimal. Hal ini dikarenakan Lembaga Ombudsman Daerah Jawa Timur memiliki beberapa kendala yaitu yang pertama kendala internal, yang kedua kendala eksternal. Kendala internal berupa terbatasnya jumlah Sumber daya Manusia (SDM) atau pegawai, terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik, terbatasnya anggaran dana. Kendala eksternal meliputi tidak adanya i’tikad baik dari penyelenggara pelayanan publik atau terlapor dan adanya sistem birokrasi dari penyelenggara pelayanan publik yang bersifat tertutup. Upaya dalam mengatasi kendala internal yakni dengan cara pengajuan permohonan pegawai, dan anggaran dana pada Lembaga Ombudsman Pusat, kemudian mengikuti beberapa pelatihan. Upaya dalam mengatasi kendala eksternal yakni dengan cara melakukan sosialisasi dan selalu berhubungan dengan pihak penyelenggara pelayanan publik sehingga mereka paham terkait dengan keberadaan Lembaga Ombudsman. Kata Kunci : Ombudsman, Good Governance, Provinsi Jawa Timur. Abstract This research is motivated associated with the East Java Regional Ombudsman Institution in performing, its function which is to supervise through reports or complaints from the public or individuals for acts of maladministration made by public services. In terms of monitoring by the report or the complaint, an increasing number of reports or complaint from the public or individuals each year is increasing. Whereas a purpose ombudsman institute of east java aims to realize good governance in the province of East Java, one of them through the Ombudsman. The purpose of writing this essay to answer how the form of services provided by the Institute of Regional Ombudsman East Java and attempt what was done by the Institute of Regional Ombudsman of East Java in addressing the increasing amount of reports or complaints from the public or individuals for acts of maladministration in realizing good governance in East Java, The method used is the juridical sociological or empirical or non-doctrinal. The data analyze technique in the form of qualitative descriptive.The results show that the East Java Regional Ombudsman Institution in performing its function and also realize good governance one of them through the institution of the Ombudsman is not maximized. Because the East Java Regional Ombudsman has some constraints, that the first is internal obstacles, the second external constraints. Internal constraints such as the limited number of Human Resources (HR) or employees, employees who have a limited ability or competence better, the limited budget. External constraints include lack of good i'tikad of public service providers or reported and the bureaucratic system of public service providers that are closed. Efforts to overcome internal obstacles namely by filing clerks, and budgetary funds on the Ombudsman Institution Center, then follow some training. The efforts to overcome external constraints which are a way to socialize and keep in touch with the organizers so that they understand the public service associated with the presence of the Ombudsman Institution. Keywords: Ombudsman, Good Governance, Province of East Java.
HAK RECALL PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD HADI SANTOSO, WIRA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.14298

Abstract

Recall merupakan kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata “re” yang artinya kembali, dan “call” yang artinya panggil atau memanggil. Recall merupakan hak untuk mengganti anggota lembaga pemusyawaratan/perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut. Hak recall dalam ketatanegaraan Indonesia juga dikenal sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) dan dijabarkan lebih lanjut mengenai alasan-alasannya dalam Pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPR diberhentian antarwaktu diusulkan oleh partai politiknya sesuai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pemilihan anggota DPR menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya daya tarik yang tinggi di mata para pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak recall partai politik yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh bagi anggota DPR yang direcall jika dirugikan karena tidak sesuai dengan Undang-undang dan AD/ART partai politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Seseorang terpilih di parlemen bukanlah karena diangkat atau ditunjuk partai, melainkan terpilih karena pilihan langsung dari rakyat sendiri untuk duduk di lembaga perwakilan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, regulasi pemberhentian dari kepartaian terhadap anggota legislatif yang memiliki dampak pemberhentian sebagai anggota legislatif perlu disempurnakan lagi dengan meminta rekomendasi terhadap anggota legislatif terkait kinerja dari anggota yang bersangkutan, dengan catatan bahwa anggota tersebut diberhentikan dengan alasan terkait sikap maupun pendapatnya dalam rapat maupun paripurna pada lembaga legislatif. Sistem proporsinal terbuka yang dianut dalam pemilu di Indonesia tentunya tidak terciderai karena dengan melibatkan seluruh anggota legislatif sebagai representsi rakyat.Kata Kunci : Hak Recall, Recall Anggota DPR, Sistem Pemilu IndonesiaABSTRACTRecall is an English word which consists of the word "re", which means back, and "call" which means to call or summon. Recall is the right to replace members pemusyawaratan institutions / representative of the position that no longer have membership status at the agency. Recall the Indonesian constitutional rights also known as Interim Replacement (PAW) is provided for in Article 239 paragraph (1) and further elaborated on his reasons in Article 239 paragraph (2) of Law No. 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Regional Representatives Council. DPR members diberhentian intertemporal proposed by political parties according the legislation. In Indonesia, the parliamentary elections using proportional system with open lists. Through this system, political parties tend to look for candidates who are popular that has high appeal in the eyes of voters. The purpose of this study was to determine the recall right political party in accordance with Law No. 2 Year 2011 concerning Amendment to Law No. 2 of 2008 on Political Parties and Law No. 17 Year 2014 About the People's Consultative Assembly, House of Representatives , Regional Representatives Council, and the Regional Representatives Council. The second objective is to determine the legal measures that can be taken for members of Parliament who recalled if harmed because it is not in accordance with the Act and the AD / ART political parties. This study is a normative legal research, while the approach used is the approach of legislation (statute approach), the approach of the case (case approach), and the approach to the concept (conceptual approach). A person elected to the parliament not because appointed or designated party, but was chosen because it directly from people's own choice to sit in the legislature. The conclusion is regulation of dismissal from the party against legislators who have an impact dismissal as legislators need to be refined further, by asking for a recommendation to the members of the legislature related to the performance of the member concerned, noting that the members dismissed for reasons related attitudes and opinions in meetings or plenary on legislature. Proporsinal open system adopted in the elections in Indonesia would not terciderai as to involve all members of the legislature as representsi people.Keyword : Right To Recall, Recall Members Of Parliament, The Electoral System Of Indonesia

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue