cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 2 No 4 (2015)" : 40 Documents clear
Pengaturan Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat ADI PRADANA, RAMADHAN
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17192

Abstract

Pidana bersyarat adalah suatu pelaksanaan pidana dimana terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan, kecuali apabila selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Pidana bersyarat dapat mengurangi masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan menghindarkan stigma negatif dari masyarakat. Pengawasan pidana bersyarat perlu diadakan untuk mengontrol dilaksanakannya syarat umum dan syarat khusus yang dikenakan oleh hakim. Tidak adanya aturan yang memuat petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diolah dengan menggunakan sistem klasifikasi bahan hukum yang dilakukan secara logis dalam teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat belum diatur di Indonesia. Belum diaturnya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat ini menimbulkan kebingungan bagi Jaksa dan Balai Pemasyarakatan atau Bapas dalam penerapannya sehingga proses pengawasan berjalan kurang maksimal. Kurang maksimalnya pengawasan ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pidana bersyarat itu sendiri. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan jika kegiatan yang dilakukan Jaksa selama proses pengawasan pidana bersyarat memiliki persamaan yang pada dasarnya terdiri dari dua bentuk, yaitu wajib lapor dan pengawasan langsung. Untuk mengisi kekosongan hukum, kegiatan yang dilakukan Jaksa selama proses pengawasan ini seharusnya dijadikan sebagai petujuk teknis yang tetap dalam pengawasan pidana bersyarat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Jaksa dan Bapas dalam penerapannya.Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Petunjuk Teknis, Jaksa, BapasAbstractConditional punishment is a system where the convicted person does not need to undergo the punishment as long as the convict does not violate general and special conditions issued by the judge during their probation. Conditional punishment can be a way to avoid incarceration overcapacity and negative stigma from society. Supervision over conditional punishment should be created to control the implementation of its general and special conditions imposed by the judge. The absence of regulation over such supervision has been major factor that led to no optimal supervision. This study analyzed how to arrange technical instructions of conditional punishment implementation. This research is normative. The research approach used is legislation approach and conceptual approaches. Type of legal materials consists of primary legal materials and secondary legal material. Legal materials collecting technique used are literature study which is then processed using the selection system of legal materials in data processing techniques. Legal materials analyzed then drawn conclusions and further provides prescriptive about the study results. Based on this research, it can be concluded that the technical instructions of conditional punishment implementation has not yet been arranged in Indonesia. This situation led to the ignorance of general prosecutor and correctional facility officer (Bapas) in implementing the supervision procedures. Thus, the actual purpose of conditional punishment cannot yet be accomplished maximally. The results of this research showed that, in overseeing a conditional punishment, the prosecutor uses temporary technical instructions which later elaborated in two means: (1) compulsory report; and (2) direct supervision. To fill the legal vacuum, these temporary technical instructions should serve as the permanent technical instructions in overseeing conditional punishment. This finding should also serve to provide legal certainty to the prosecutor and Bapas in implementing the conditional punishment.Keywords: Conditional Punishment, Technical Instructions, Prosecutor, Correctional Facility Officer
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP PENGATURAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT MIDI UTAMA INDONESIA TBK. AGUSTIN, LANNI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17195

Abstract

TJSL merupakan suatu bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perseroan terhadap aspek-aspek sosial yang berada di lingkungan perseroan. Suatu perseroan seharusnya memiliki kesadaran bahwa kegiatan operasional mereka telah menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitar perseroan. TJSL suatu perseroan dapat menjadi wujud dari sikap kooperatif perseroan menanggapi dampak yang ditimbulkan oleh perseroan tersebut. Pengaturan TJSL di Indonesia terdapat dalam pasal 74 UUPT serta PP TJSL yang merupakan peraturan pelaksana pasal 74 UUPT tersebut. Setiap perseroan melaksanaan TJSL perseroan dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu TJSL yang dirasa unik ialah TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalamnya melibatkan partisipasi konsumennya. Keterlibatan konsumen dalam TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. menimbulkan banyak pertanyaan karena dianggap sebagai pelimpahan sebagian kewajiban perseroan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalam penerapannya melibatkan konsumen atau pelanggannya ditinjau dari UUPT dan PP TJSL dan untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. yang di dalam penerapannya melibatkan konsumen. Hal ini diteliti karena adanya kekaburan norma dalam pengaturan terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL. Selain itu, juga untuk memahami terkait akibat hukum apa yang dapat terjadi dengan pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk.Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang menganalisis studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu pasal yang dianggap kabur melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pengaturan TJSL di Indonesia terkait pelaksaaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. Hasil penelitin ini sendiri menjelaskan bahwa terdapat kekaburan norma dalam pengaturan terkait realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL dalam UUPT dan PP TJSL. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. dianggap kurang sesuai dengan UUPT dan PP TJSL. Hasil penelitian lainnya ialah penjabaran terkait akibat hukum yang sekiranya dapat timbul dalam pelaksanaan TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. Seharusnya UUPT dan PP TJSL dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi terkait pengaturan realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL agar tidak menimbulkan suatu kekaburan norma. Serta, konsumen yang dilibatkan dalam TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. harus tetap dilindungi hak-haknya karena di sisi lain konsumen partisipan tersebut juga merupakan subjek dari TJSL perseroan. Perlindungan hak-hak konsumen tersebut sesuai dengan tujuan TJSL sendiri yakni agar pelaksanaannya tidak merugikan kepentingan salah satu stakeholders perseroan yang ada.Kata Kunci: CSR, TJSL, Perseroan, Stakeholders.AbstractCorporate Sosial Responsibility or commonly known as Social and Environmental Responsibility (further shorten to TJSL). TJSL is a form of social labour which done by the company over the social aspects in the environmental surrounding the company. The company should have awareness that their operational activity has caused the positive and negative to the environmental surround them. TJSL of a company can be form of the cooperative demeanor of a company in respond to the outcome which caused by the company.TJSL arrangements in Indonesia contained in article 74 of the Company Law and the PP TJSL which is the implementing regulations of the article 74 of the Company Law. Every company carrying out TJSL the company in a way that is different. One TJSL that feel unique is TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. in which involves the participation of consumers.Consumer involvement in TJSL of PT Midi Utama Indonesia Tbk. raises many questions because it is considered as a partial transfer of liabilities to consumers.This study aims to find out more in related TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. in which involve consumers, whether there has been appropriate in the view of the Company Law and PP TJSL related to the realization of its budget and what the legal consequences of the application of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. It was studied for their vagueness in the regulation norms related to the realization of the budget for the implementation of the Company Law and PP TJSL. In addition, it is also relevant to understand the legal consequences of what can happen with the implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. The research used in this study is legal analyze literature study, by analyzing an article that is considered to escape through legislation, literature and reference materials related to the regulation TJSL in Indonesia related implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk.The results of this experiment himself explains that there is a vagueness in the regulation norms related to the realization of the budget for the implementation of the Company Law and PP TJSL. This resulted in the implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. Considered less in accordance with the Company Law and PP TJSL. The other is the translation of research results related to legal consequences if it can arise in the implementation of TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk.Company Law and PP TJSL supposed to provide a clearer explanation related to the implementation of the budget realization regulation TJSL order not to cause a haziness norm. As well, consumers are involved in TJSL PT Midi Utama Indonesia Tbk. should remain protected his rights for participate consumers on the other hand is also the subject of TJSL company. Protection of consumer rights aims to accordance with the purpose of TJSL which implementation does not harm the interests of one of the company‟s existing stakeholders.Keywords: CSR, TJSL, the Company, Stakeholders.
STATUS GURU HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ALVERINA, CLARA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17196

Abstract

Permasalahan mengenai pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 belum juga berakhir. Sampai pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian masih banyak Guru Honorer yang belum diangkat menjadi CPNS, padahal tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 bahwa tenaga guru adalah bagian dari tenaga honorer yang pengangkatannya diprioritaskan. Dalam UU ASN tidak memuat adanya ketentuan mengenai Tenaga Honorer. Meskipun Tenaga Honorer sudah dihapuskan dalam UU ASN, namun masih banyak Guru Honorer yang tetap bekerja, mereka bekerja dalam ketidakjelasan status, mereka bekerja hanya berdasarkan pada Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Guru Honorer yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui status Guru Honorer setelah berlakunya UU ASN dan keabsahan SK pengangkatan Guru Honorer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, setelah dilakukan interpretasi hukum terhadap konsep Tenaga Honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerta (PPPK) ditemukan jawaban bahwa Tenaga Honorer berbeda dengan PPPK. Dengan demikian maka ketentuan mengenai PPPK tidak dapat diterapkan pada Tenaga Honorer. Guru Honorer tidak mendapat kejelasan dan pengakuan dalam UU ASN. Berdasarkan asas presumptio justae causa SK Pengangkatan yang dimiliki Guru Honorer masih dianggap sah.Kata Kunci: Guru Honorer, UU ASN, SK Guru HonorerAbstractThe problem concerning about the appointment of Honorary Staff to become Civil Servant Candidate, as regulated in Government Regulation Number 48, year 2005, is not yet over. By the time the Law Number 5, year 2014, about Civilian State Apparatus (will be mentioned as “ASN Law” afterward), which is as the replacement of Law Number. 43, year 1999, about the Principal Personnel, is issued; there are many Honorary Teachers who have not yet been appointed to become Civil Servant Candidate. Whereas, it is clearly stated in the Government Regulation Number. 48 , year 2005, article 3, that teachers are part of Honorary Staff whose appointment should be prioritized. The fact is ASN Law does not contain the provision about Honorary Staff. However, although Honorary Staff is no longer mentioned in ASN Law, there are many Honorary Teachers who are still woking despite the obscurity of their status. Thus, they work based on the decree of Honorary Teacher Appointment that they have. The purpose of this research is to find out the status of Honorary Teachers after the application of ASN Law as well as the validity of their status. This research uses normatve juridical as research method. Then, this reseach aslo uses statute approach and conceptual approach. Next, the legal material used are primary legal material, secondary legal material and non-legal material. Later on, this research uses literature review as the the data collection technique and prescriptive as the analysis techique. Based on the result of the research, from the legal interpretation toward the concept of Honorary Staff and PPPK; it is revealed that Honorary Staff is different from PPPK. As a consequence, the provision referred to PPPK cannot be applied to Honorary Staff. Thus, Honorary Teachers are not being clarified and recognized within ASN Law. Based on the presumtio justae cause principle, the decree of appointment that is owned by Honorary Teachers is valid.Keywords : Honorary Teacher, ASN Law, Decree of Honorary Teacher
Pelaksanaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat di Terminal Purabaya APRILLIA, DELBY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17199

Abstract

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat merupakan perintah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun hingga saat ini penyandang cacat belum sepenuhnya mendapatkan hak aksesibilitas secara optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan hak aksesibilitas bagi penyandang cacat di Terminal Purabaya kerena Terminal Purabaya merupakan terminal tersibuk di Jawa Timur (dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per hari) serta upaya yang akan dilakukan UPTD Terminal Purabaya untuk meningkatkan aksesiblitas dan pelayanan kepada penyandang cacat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi fasilitas di Terminal Purabaya dan wawancara kepada pihak UPTD Terminal Purabaya serta Sekretaris Perkumpulan Penyandang Cacat Mandiri di Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini aksesibilitas di Terminal Purabaya belum terlaksana sepenuhnya berdasarkan amanat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan. Masih banyak fasilitas yang belum memudahkan penyandang cacat. Adapun upaya yang akan dilakukan UPTD Terminal Purabaya di antara yaitu pembangunan toilet yang akan didesain ramah bagi penyandang cacat serta jalur evakuasi khusus penyandang cacat dari tempat kedatangan sampai keberangkatan.Kata kunci : Penyediaan Aksesibilitas Penyandang Cacat, Transportasi,Terminal Purabaya.AbstractThe provision of accessibility for persons with disabilities arestipulated in Law Number 4 Year 1997 concerning Persons with Disabilities, but so far the persons with disabilities have not fully got the rights in an optimal accessibility. This research was conducted to study the implementation of accessibility rights for persons with disabilities in Purabaya Bus Station since Purabaya is the busiest bus station in East Java (by number of passengers up to 120,000 per day) as well as the attempts will be carried out by UPTD Purabaya Station to improve the accessibility and services to persons with disabilities. This research is an empirical law with juridical sociological research model law. The data collection techniques used is observation of facility in Purabaya, interview to the UPTD Purabaya Station and the Secretary of the Association of Persons with Disabilities in Sidoarjo. The analysis technique used in this research is qualitative analysis techniques. The results showed that up to now the accessibility in Purabaya bus station has not been implemented completely according to the Minister of Transportation Decree Number 71 Year 1999 concerning Accessibility for Persons with Disabilities and the Sick On Transportation Infrastructure. Many facilities in Purabaya have not facilitated the persons with disabilities. As for the measures to be taken by UPTD Purabaya Station including the construction of the toilets for persons with disabilities as well as an evacuation route from arrivals to departures.Keywords :Provision of the Disabled accessibility , transportation, Terminal Purabaya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PRASETYO, GAGUK
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17202

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN PASAL 95 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN WULANDARI, REVILLIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17206

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG TIDAKMENDAPATKAN WAKTU ISTIRAHAT MENJELANG MELAHIRKAN ANAK PERSADA PUTRA HARIYONO, DHIMAZ
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17210

Abstract

Hak untuk mendapatkan waktu istirahat menjelang melahirkan anak untuk pekerja perempuan telah diatur pada pasal 82di dalam UUK. Aturan mengenai hal tersebut harus dicantumkan di perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan. Salahsatu perusahaan yang tidak mencamtumkan aturan tersebut di PKWT yang digunakan adalah PT ISH. Tidak adanyaaturan mengenai waktu istirahat menjelang melahirkan anak di PKWT PT ISH membuat adanya kekosongan hukum diPKWT tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongannorma terkait waktu istirahat menjelang melahirkan anak bagi pekerja perempuan, untuk mengetahui pengunduran diriatas permintaan perusahaan berdasarkan UUK, dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerjaperempuan.Metode penelitian yg digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yangdigunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukummenggunakan teknik preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang berkaitan dengan ketentuanwaktu istirahat menjelang melahirkan anak. Berdasarkan hasil penelitian, PKWT yang isinya lebih rendah dariketentuan perundang-undangan yang berlaku harus batal demi hukum. Upaya yang dapat dilakukan oleh pekerjaperempuan terkait tidak mendapatkan hak waktu istirahat menjelang melahirkan anak adalah melakukan perundinganbipartit terlebih dahulu, bila gagal dilanjutkan ke mediasi dan jika masih gagal dilanjutkan ke Pengadilan HubunganIndustrial.Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja perempuan, melahirkan anakAbstractThe right for obtaining time off for a female worker before giving birth has been stipulated in article 82 of the labor law.This rule should be included in the agreement made by the company. One of the companies which does not include thatrule in a work agreement for a specified time (PKWT) is PT Infomedia Solusi Humanika. The absence of rule on timeoff for female workers before giving birth create a legal vacuum. Based on this problem, the aims of this study areanalyzing the legal vacuum related to the time off for female workers before giving birth, learning about resignprocedure based on labor law, and learning about legal effort to be made by female workers. The method used in thisresearch is a normative research. The approaches used are statute and conceptual approaches. Legal material analysistechnique used is prescriptive technique to provide arguments on the study related to the regulation of time off forfemale workers before giving birth. Based on the result, PKWT with which the content is lower than the higherregulations shall be null and void. The legal efforts to be made by female workers who do not get the time off beforegiving birth are Bipartite Negotiation, if it fails then the parties proceed to Mediation and if it also fails they proceed totrial on Industrial Relationship Court.Key Words: Legal Protection, Female Workers, Giving Birth
PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN MENGENDARAI SEPEDA MOTOR TIDAK LAIK JALAN PADA BECAK MOTOR DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA ANDRI NUGROHO, EKO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17215

Abstract

Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur tentang larangan mengemudikan Sepeda Motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dalam hal ini terjadi pada becak motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan hambatan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap pengendara becak motor yang diatur dalam Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Polrestabes Surabaya melakukan penegakan terhadap pengendara becak motor dengan memberikan tilang serta penyitaan kendaraan berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Jo 106, Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU LLAJ, penyitaan becak motor dapat diambil ketika selesai persidangan dan apabila pengendara becak motor yang memiliki SIM dan STNK masih diperbolehkan beroperasi di Jalan. Penegakan yang dilakukan oleh Kepolisian kurang maksimal, sebab penegak hukum kurang tegas dalam melakukan penindakan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan serta sarana penyitaan kendaraan masih kurang maksimal.Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Mengendarai Becak Motor, Penegakan Hukum.AbstractArticle 285 paragraph (1) number 22 year 2009 about traffic and road public transportation (UU LLAJ) arrange about prohibition driving Motorcycles that do not meet the technical requirements and road worthy, in this case happens to pedicab motor. This purpose observation for know law enforcement and the obstacle doing by Police Resort of Surabaya for driver pedicab motor set out in under article 285 paragraph (1) UU LLAJ. This research is descriptive qualitative research. Police resort of Surabaya enforcing for driver pedicab motor giving speeding ticket with machine acquisition to article 285 paragraph (1) Jo 106, article 48 paragraph (2) and (3) UU LLAJ, pedicab motor can be overtaken after finish session and the driver pedicab motor a have SIM and STNK give to operated in road. Enforcement doing by Police Department uncompleted, because law environtment less strict in conducting prosecution, covering legal awareness of the importance of road safety on the road, in addition for to confiscation of vehicles is still less than the maximum.Keywords: Traffic Violation, Driving a Pedicab Motor, Law Enforcement
CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/ PDT/ 2012) VISCHARINA DAMAYANTI, ANGGITA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17232

Abstract

Suatu perjanjian harus dibuat berdasarkan pada syarat-syarat keabsahan perjanjian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu syarat sahnya adalah adanya sepakat antara para pihak yang akan terikat dalam perjanjian tersebut. Kata “sepakat” ini bukan hanya dalam ucapan saja, namun memiliki berbagai aspek penting, yakni mengenai kehendak. Apabila terdapat cacat kehendak, maka perjanjian tersebut dapat berakibat batal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memahami mengenai Putusan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/ Pdt/ 2012 telah tepat atau tidak jika dikaitkan dengan aturan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata tentang syarat keabsahan perjanjian. Jenis penelitian adalah normatif, yang dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Majelis Hakim kurang dalam penerapan hukum yakni tidak memberikan pertimbangan mengenai adanya cacat kehendak dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat serta tidak memberikan pertimbangan bahwa perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Putusan mahkamah Agung Nomor 472 K/ Pdt/ 2012 tersebut terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari sesama Hakim yang memutus perkara tersebut namun dissenting opinion tersebut tidak digunakan dalam menjatuhkan putusan. Kata Kunci: Perjanjian, Cacat Kehendak, Putusan Mahkamah Agung Abstract In the made of an agreement must be based on terms of the validity of the agreement that has been arranged in Burgerlijk Wetboek (The Book of Civil Law). One of the requirements validity of it is there must be an agreed between the parties that will be bound in the agreement. The agreed must has a various important aspect, it’s about the will of the parties. If there was a defective will in a agreement, the agreement can be void. The purpose of this research is to find out is The Decision of the Supreme Court Republic of Indonesia 472 K/ Pdt/ 2012 has been appropriate if linked to the rules Article 1320 and 1321 of The Book of Civil Law. Article about the terms of validity of the agreement, which rejected a petition for cassation of a plaintiff upon the petition for annulment suit purchase agreement that contain the defect of the will in it, which was made when one of the parties under a pressure.This research is a normative research with statute approach and case approach. The legal materials used are primary legal material and secondary legal material. The analysis is by processing the primary legal materials assistance to the theory obtained from the secondary legal materials. Based on the research it can be seen that the judge in lacking the rule of law is not provide the consideration about the existence of defect of the will in purchase agreement between the plaintiff and the defendant. They did not consider that the agreement violated Article 1320 The Book of Civil Law. In Decisions of Supreme Court 472 K/ Pdt/ 2012 there’s a dissention opinion from another judge but that dissenting opinion was not used in dropped decisions. Keywords: Agreement, Defect of the Will, The Supreme Court Decisions
PEMENUHAN HAK-HAK BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENYANDANG CACAT FRANANDAKA, REGA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 2 No 4 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i4.17233

Abstract

Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai hak yang sama, termasuk dalam pendidikan sebagaimana diatur Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6 Undang- Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengatur bahwa Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan dan aksesibilitas sesuai dengan kondisi disabilitasnya dan mendapatkan aksesibilitas supaya bisa mandiri. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas juga diatur dalam ketentuan Internasional, salah satunya adalah Convention On The Rights Of Persons With Disabilities. Ketentuan tersebut belum terlaksana di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak-hak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Universitas Negeri Surabaya dalam usaha memenuhi hak-hak bagi mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini adalah yuridis-empiris, Data yang dikumpulkan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan dalam lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui analisis preskriptif yakni memberikan argumentasi terkait permasalahan yang diteliti. Pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya masih belum terlaksana. Hal ini karena aksesibilitas diantaranya lift, lerengan, jalur pemandu, buku bicara, komputer bicara dan aksesibilitas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi, belum disediakan secara lengkap dan merata. Penyediaan aksesibilitas difokuskan pada gedung FIP dan PLB. Aksesibilitas pada gedung lain masih belum merata, bahkan ada gedung yang tidak ada aksesibilitas sama sekali. Kondisi tersebut terhambat karena kebanyakan Gedung Unesa adalah bangunan lama, Pihak Perpustakaan menunggu kebijakan atasan untuk menyediakan aksesibilitas, dan ada perbedaan pemahaman terkait dengan penyediaan aksesibilitas pada jajaran pimpinan Unesa.Kata Kunci :Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, AksesibilitasAbstractDisability is a citizen who has the same right, including in education regulated article 31 subsection (1) The Constitution of the Republic of Indonesia Years 1945.Article 6 the Law Number 04 Years 1997 about disabled arranged that disability deserves education and accessibility matches the disabilities and get accessibility that could be independent. Protection against disability also mentioned in the international, one of which is convention on the rights of persons with disabilities. This requirement not yet done on a State University of Surabaya (Unesa). This research is juridical empirical, namely research the implementation of the legislation and obstacles faced in implement the fulfillment of rights to university students people with disability. The sources collected consisting of the primary sources and secondary sources. Method data collection obtained through interviews, observation and documentation. Research sites are done in a State University of Surabaya (Unesa). Parties can tell us is respondents, informants and speakers, used in research is just informants. Analysis method data in this study prescriptive analysis the argument related to give the study. The fulfillment of rights of people with disabilities on a State University of Surabaya (Unesa) has not been undertaken. This is because accessibility of them the elevator, ramp, the guiding block, book talk, computer talk and accessibility other as stipulated in Section 5 Regulation Education And Culture Minister (Permendikbud) No. 46 2014 about Education and LearningSpecial Service in Higher Education, not provided a complete and evenly. Provision of accessibility focused on building FIP and PLB. Accessibility in building some are still has not been spread evenly, there are even building which there is no accessibility at all. This condition impeded because most of building Unesa is the old buildings, the library waiting for policy superior to provide accessibility, and there is a difference in understanding related to provide accessibility on the Unesa leaders.Keywords :Fulfilment, disabled, Accessibility

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue