cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4 No 3 (2017)" : 40 Documents clear
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBUANG SAMPAH DI BIBIR PANTAI PESISIR LAMONGAN MENURUT PASAL 29 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Susisno, Tulung
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23115

Abstract

Environmental pollution has become a complicated issue right now. Environmental pollution is caused by poor waste management systems and law enforcement in less effective waste management. Pollution is like what happened in the coastal areas of Brondong Regency that has been contaminated by household waste. Household waste discharged into the sea by irresponsible communities has not received serious responses from law enforcement agencies and institutions authorized to take action against the pollution. This study aims to determine the effectiveness of law enforcement Article 29 paragraph (1) sub-paragraph e of Law Number 18 Year 2008 on Waste Management in coastal areas Brondong District Lamongan and to know the obstacles experienced in enforcing the law. The type of this research is sociological juridical law research. Data were collected using interview techniques and documents. Interview conducted to the Chief of Police Pamong Praja, Head of Waste Management and Waste B3 and Rukun Fisherman Lamongan District. The result of the research shows that law enforcement of Article 19 juncto 26 of Local Regulation Number 10 Year 2010 about waste management (Perda 10/2010) in coastal area of ​​Brondong Regency of Lamongan Regency is not effective because there are three legal factors that hamper law enforcement Article 19 juncto 26 Perda 10/2010. The Lamongan District Work Unit which handles waste management issues does not enforce the Local Regulation and does not carry out the garbage disposal operation in the coastal area of ​​Brondong Regency. Factors that become obstacles and barriers to law enforcement Article 19 juncto 26 Perda 10/2010 among others are law enforcement factors, facility factors, and cultural factors.Keywords: Coastal Coast, Living Environment, Law Enforcement, Effectiveness.
TINJAUAN YURIDIS PENGHILANGAN KEWAJIBAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEKERJA YANG DIBERHENTIKAN AKIBAT MELANGGAR TATA TERTIB PADA PERJANJIAN KERJA ANTARA PT.INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA SEMARANG DENGAN PEKERJA yuniarti, Neni
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23126

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Infomedia Solusi Humanika Semarang (ISHS) dengan pekerja terdapat klausula yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyimpangi pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak melakukan pengakhiran hubungan kerja sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain. Maksud dari klausul ini adalah agar pihak yang melakukan pengakhiran hubungan kerja tidak perlu memberikan ganti rugi, hal ini telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Persoalannya adalah pada pasal 1320 KUHPerdata para pihak wajib memenuhi unsur keempat syarat sah perjanjian yakni suatu sebab yang halal. Para pihak tidak boleh memperjanjikan sesuatu bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami PKWT yang mencantumkan klausul penyimpangan pasal 62 UU Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. ISHS dengan pekerja dapat dibenarkan dalam hukum serta mengetahui dan memahami akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bahwa PKWT antara PT. ISHS dengan pekerja yang memuat klausula penyimpangan terhadap ketentuan pasal 62 UU Ketenagakerjaan tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena klausul tersebut bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum dari perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. ISHS dengan pekerja yang memuat klausula penyimpangan terhadap ketentuan pasal 62 UU Ketenagakerjaan tersebut tidak memenuhi salah satu unsur syarat  sah suatu perjanjian yang terdapat dalam ketentuan pasal 52 UU Ketenagakerjaan yang mengadopsi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. Kata Kunci           : ganti rugi, perjanjian kerja waktu tertentu, tata tertib, phk
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NO.05/WJM/I/2016 YANG TIDAK MENCANTUMKAN KLAUSUL JAMINAN SOSIAL YANG BERAKIBAT TIDAK ADA TANGGUNG JAWAB PT. WAHYU JAYA MANDIRI TERHADAP MARTONO SAAT TERJADI KECELAKAAN KERJA DARMAWAN, HERU; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23336

Abstract

Abstrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No.05/WJM/I/2016 antara PT. Wahyu Jaya Mandiri dengan Martono tidak mencantumkan klausula mengenai hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial yang salah satunya adalah jaminan kecelakaan kerja. Ketiadaan klausul mengenai jaminan sosial menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak Martono untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bahwa Martono berhak atau tidak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja saat terjadi kecelakaan kerja atas PKWT No.05/WJM/I/2016 yang tidak mencantumkan klausul jaminan sosial dan Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Martono apabila tidak ada tanggung jawab dari PT. Wahyu Jaya Mandiri saat terjadi kecelakaan kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan ban non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Martono berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja saat terjadi kecelakaan kerja atas PKWT No.05/WJM/I/2016 yang tidak mencantumkan klausul jaminan sosial. Hal tersebut dikarenakan PKWT No.05/WJM/I/2016 bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dapat disimpulkan PKWT tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu pasal 99 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Martono apabila tidak ada tanggung jawab dari PT. Wahyu Jaya Mandiri saat terjadi kecelakaan kerja adalah melalui upaya non litigasi maupun litigasi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kata Kunci: PKWT, jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja Abstract The Certain Work agreement for specified period of time (PKWT) No.05/WJM/I/2016 between PT. Wahyu Jaya Mandiri and Martono doesn’t state the clause about worker rights to receive social security, one of which is the work accident benefits. The absence of social security clause uncertainty as to whether Martono are entitled to work accident benefits or not. The purposes of this study are to find out on whether or not the worker deserve to receive work accident benefits when there’s work accident but the PKWT itself doesn’t clearly specify the social security clause and what kind of legal efforts that can be done by the worker if the employer doesn’t want to be responsible when a work accident had happened. The types of research that’s being used in this study is a normative legal research with statute and conceptual approaches. The types of material that are being used are the primary, secondary and the tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is the literature study technique. The analysis technique which is being used is prescriptive method. The research result shows that Martono do deserve work accident benefits when there’s work accident but the PKWT doesn’t clarify social security clause because the employer made a PKWT that doesn’t go side by side with Article 99 Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower. Legal efforts that could be done by the workers if there’s no act of responsibility from the employers are through non litigation effort as well as litigation effort, as regulated in the Act Number 2 Year 2004 about a Settle on Industrial Relations Disputes. Keywords : PKWT, social Security for workers, work accident
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RAZIA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KABUPATEN MOJOKERTO NURYATI, TUTUT
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23338

Abstract

Abstrak Penyelenggaraan penjualan minuman beralkohol telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol (Minol), namun setiap tahunnya pelanggaran dalam izin penyelenggaraan penjualan minuman beralkohol mengalami peningkatan mencapai 50% setiap bulan berdasarkan data barang bukti penyitaan yang diambil dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol dan hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan penertiban kios yang tidak mempunyai izin khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan wawancara kepada informan yaitu Ketua Bidang Penegak Peraturan Daerah, penyidik, pemilik kios, pihak keamanan serta dokumentasi untuk membantu mengecek kebenaran data. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap pihak- pihak terkait dalam Peraturan Daerah tersebut dengan jelas menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan penjual harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Hasil penelitian menunjukan bahwa hingga saat ini pengawasan tentang penyelenggaraan penertiban kios penjual minuman beralkohol tanpa izin belum efektif. Hal ini dapat diamati dari beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Faktor yang memenuhi hanya dari faktor hukum, hal tersebut dikarenakan peraturan yang diatur sudah sesuai dengan tujuan hukum dalam mengatur masyarakat namun fakta yang terjadi dalam lapangan kendala yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan penertiban kios penjual minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Mojokerto. Kerahasiaan informasi dalam melakukan penertiban yang lemah, kurangnya unit patroli di lapangan saat melakukan penertiban, masyarakat yang tidak mendukung terhadap peraturan yang ada dan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol itu mengikuti perkembangan zaman. Cara mengatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini yakni pemerintah segera memenuhi sarana dan prasarana, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, dan meningkatkan pengawasan terhadap aparat dan memberikan sanksi yang berat kepada aparat. Selain itu yang terlibat penyalahgunaan wewenang dalam hal penyebaran informasi waktu dan tempat yang akan dilakukan razia. Kata kunci : pengawasan, perizinan, minuman beralkohol Abstract The sale of alcoholic beverages has been regulated in Mojokerto District Regulation Number 3 year 2016 concerning Supervision, Control, Distribution, Sales and Licensing of Alcoholic Beverages, but annually violations in the licensing of alcoholic beverage sales increased by 50% each month based on data evidence of seizure taken from the Satuan Polisi Pamong Praja. This study was conducted to determine the effectiveness of supervision of alcoholic beverage sellers and the obstacles encountered in optimizing the supervision of the implementation of stalls that do not have permits in Mojokerto regency. This research is a juridical sociological. The data collection techniques are observations conducted at the Office of Satuan Polisi Pamong Praja, and interviews to informants namely the Chairman of the Regional Law Enforcement, investigators, stalls owners, security and documentation to help check the truth of the data. The analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis technique. The effectiveness of supervision by the Mojokerto District Government on the parties concerned in the Regional Regulations clearly states that the sale of alcoholic beverages is only permitted in certain places and the seller must have an Alcoholic Beverage Trading License or Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). The result of the research shows that until now the supervision on the implementation of the staging of unlicensed alcoholic bavereges stall sellers has not been effective. This can be observed from several factors such as regulation, law enforcers, facilities and infrastructure, community and cultural factors. Of the several factors the one that meet the requirements is regulation factor, it is because the regulations are in accordance with the objectives of law in regulating the community but the facts that occur in the field of constraints faced in optimizing the supervision of the management of the stalls selling alcoholic beverages without permits in the Mojokerto regency. Is less the maintenance of confidential information in the conduct of control, the lack of patrol units in the field during the conduct of the curbing, lack of support from the community against existing regulations and the assumption in the community that consuming alcoholic beverages that follow the times. The government should immediately fulfill the facilities and infrastructure, provide counseling to the public, and increase supervision of the authorities and provide severe sanctions for officials involved in leaking information about time and place to conduct law enforcement. Key words: supervision, permits, alcoholic beverage
IMPLEMENTASI PASAL 29 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT DENGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBUANG SAMPAH RAHAYU SISWORINI, PURWANING
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23858

Abstract

Abstrak Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Salah satu sampah yang belum bisa diuraikan di alam yaitu sampah popok sekali pakai. Hal ini dikarenakan popok tersebut menggunakan bahan pulp atau polyacrylate superabsorbent polymer yang yang berfungsi sebagai penyerap, sehingga memerlukan pengelolaan sampah tersendiri. Faktanya, masyarakat terbiasa membuang sampah popok tersebut ke Sungai Kalimas sehingga mencemari bahan baku air minum Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah popok dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam membuang sampah popok bagi ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai di Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 12, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui pelaksanaan hukum termasuk dalam penegakan hukum. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah khususnya sampah popok sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator kesadaran hukum yaitu rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, rendahnya sikap hukum dan rendahnya pola perilaku hukum masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai dalam membuang sampah khususnya sampah popok di Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 12, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, yaitu tingkat pendidikan masyarakat, pekerjaan, akses informasi dan budaya, sedangkan faktor usia tidak berpengaruh secara positif. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan penyuluhan dari kader Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 12, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya terkait peraturan tersebut dan kepedulian masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui kemandirian dalam mengakses informasi. Kata Kunci : popok sekali pakai, UU Pengelolaan Sampah, faktor yang berpengaruh Abstract Article 29 paragraph (1) of Act Number 18 Year 2008 concerning Waste Management regulating the prohibition of disposing garbage out of place. One of the garbage that can not be decomposed in nature is disposable diapers. This is because disposable diapers use a pulp of polyacrylate superabsorbent polymer material that acts as an absorber, so that requires a separate garbage management. However, the public is used to dispose disposable diapers to the Kalimas River so it contaminate the main ingredients of drinking water in Surabaya city. This research purposes are to reveal public awareness in various kinds of diapers and describe the factors that affect the awareness of the law in choosing garbage diapers for the owners of children who wear disposable diapers in Posyandu Kasih Ibu VII Number 12, Wonokromo Village, Subdistrict Wonokromo, Surabaya City. The type of this research is sociological juridicial research which is a legal research to find out how the implementation of law including in law enforcement. The source of the data is obtained from primary law material and secondary law material with qualititative analysis as the method. The results showed public level of legal awareness in disposing garbage especially disposable diapers garbage is very low. Proven by indicators reveal public awareness is the low level of knowledge of legal knowledge, the low level of legal understanding, the low level of legal attitudes and the low level of public legal behavior. Factors that influence the level of legal awareness of a mother as an owner of the child of disposable diapers users on disposing of garbage especially diapers in Posyandu Kasih Ibu Number 12, Wonokromo Village, Subdistrict Wonokromo , Surabaya City, specifically: the level of public education, work, information access, and culture. While the age factor has no possiive effect. Therefore socialization and counseling from cadre Posyandu Kasih Ibu VII Number 12, Wonokromo Village, Subdistrict Wonokromo, Surabaya City related to the regulation and public awareness in raising legal awareness through independence in accessing information. Keywords : disposable diapers, Waste Management regulating, influence factor
ANALISIS YURIDIS KONSEP KEADAAN MAUT DAN PERTOLONGAN PADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI PASAL 531 KUHP DEWI KARTIKA, MEGA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.23945

Abstract

Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dapat diketahui kapan, dan di mana terjadinya, peristiwa yang dapat menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lain yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan manusia. Kecelakaan sebagai salah satu keadaan yang dapat mengancam jiwa manusia, pada umunya menimbulkan korban dan membutuhkan pertolongan yang cepat dan tepat. Pemberian pertolongan tersebut diatur dalam Pasal 531 KUHP, yang berbunyi bahwa setiap orang yang menyaksikan orang lain dalam keadaan maut wajib memberikan pertolongan, akan tetapi dalam hal ini Pasal 531 KUHP terdapat tidak kejelasan terkait konsep keadaan maut dan pertolongan, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta mempersulit pihak Kepolisian dalam melakukan penegakkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep keadaan maut dan pertolongan yang dimaksudkan Pasal 531 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang diolah secara sistematis, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan memberikan argumentasi atas permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan konsep keadaan maut yang dalam hal ini diartikan sama dengan kondisi darurat korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Kondisi darurat korban kecelakaan lalu lintas dapat diidentifikasi dari kesadaran, luka, pendarahan, pernafasan, denyut nadi serta warna kulit korban kecelakaan. Konsep pertolongan pada kecelakaan lalu lintas adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disebut P3K, yang dalam hal ini memiliki prinsip penanganan yang cepat dan tepat untuk memininalisir keparahan, kecacatan maupun kematian pada korban kecelakaan lalu lintas. Kata Kunci: kecelakaan lalu lintas, kekaburan norma Pasal 531 KUHP. konsep keadaan maut dan pertolongan.
ANALISIS YURIDIS PENGGANTIAN PEKERJA DENGAN ALASAN MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH (STUDI KASUS DI PT SMELTING GRESIK) NAILUL AUTHOR, AHMAD; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.24180

Abstract

Abstrak Mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting merupakan akibat dari gagalnya perundingan PKB-8 yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan PT Smelting dengan pihak serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting dan SKS. Batas waktu yang telah disepakati oleh para pihak dalam Tata Tertib Perundingan PKB-8 telah terlewati, sehingga berakibat pada perbedaan penafsiran antara para pihak. Pihak serikat pekerja menilai terlewatinya batas waktu merupakan sebuah deadlock dan berakibat pada melakukan Mogok Kerja, sementara pihak perusahaan itu belum deadlock karena pihak perusahaan masih mau berunding berakibat pada PHK sepihak dan pengggantian pekerja secara sepihak oleh perusahaan. Penelitian ini khusus mengkaji mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh serta meneliti PHK serta penggantian pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak pekerja/buruh yang di-PHK dan digantikan sepihak oleh pihak perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh dan PHK serta penggantian pekerja secara sepihak oleh pihak perusahaan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUK. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan serta wawancara. Teknik analisis metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Tindakan PHK serta penggantian pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT Smelting bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 UUK. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pekerja, baik lingkup litigasi maupun non litigasi sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Rekomendasi peneliti adalah penaatan segala peraturan Perundang-undangan yang ada sebelum melakukan tindakan yang akan berakibat kepada para pihak, serta untuk mengupayakan Perundingan Bipartit terlebih dahulu bilamana terjadi perselisihan. Kata Kunci: PT Smelting, mogok kerja, PHK, penggantian pekerja sepihak. Abstract The strike action carried out by workers / labor unions incorporated in the labor union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting is the result of the collapse of the PKB-8 negotiations conducted by PT Smelting company with the union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting and SKS. Deadlines approved by the parties to the PKB-8 Bargaining Rule have been passed, resulting in different interpretations between the parties. Unions argue that endorsement approval is deadlock and leads to work strikes, while the company has not reached a dead end because the company is still willing to negotiate resulting in unilateral dismissal and unilateral reimbursement of workers by the company. . This study specifically examines strikes by workers / workers and checks for unemployment and unilateral worker reimbursement by companies and what remedies can be taken by workers who are dismissed and reimbursed unilaterally by the company. The purpose of this research is to know the suitability of strike done by worker / labor and dismissal and unilateral worker replacement by company side with provisions as regulated in UUK. The type of research is normative law research using approach of legislation and case approach. Types of legal materials comprise primary, secondary, and non-legal legal materials. Techniques of collecting legal materials with literature study techniques and interviews. Prescriptive method analysis technique. The result of the research shows strike conducted by the workers / laborers who are united in the union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting is valid according to the laws and regulations. Acts of unemployment and unilateral reimbursement by the company of PT Smelting are wrong for violating the provision of Article 144 of UUK. Legal efforts that can be done by the workers, both the scope of litigation and non litigation as in the provisions of Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. The researchers recommendation in relation to this case is to comply with all existing legislation prior to committing an act which would result to either party or both parties, and to seek the first bipartite negotiation in the event of a dispute. Keywords: PT Smelting, strike, layoffs, replacement of unilateral workers.
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PERIODE PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI KOTA SURABAYA , SHOFAWATI; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.24238

Abstract

ABSTRAKPKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam waktu tertentu dan pekerjaan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pada kenyataannya ada pengusaha yang tidak menerapkan periode PKWT yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan periode PKWT di Kota Surabaya merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk pengawasan, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan periode PKWT di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dan pekerja PKWT. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklasifikasikan secara sistematis, Hasil pengolahan data, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan terhadap periode PKWT oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan preventif edukatif, dengan kegiatan berupa pemeriksaan, pengujian, sosialisasi, dan pembinaan. Kendala yang dihadapi Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yaitu kendala internal maupun eksternal, diantaranya terbatasnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, adanya kegiatan pengawas ketenagakerjaan, dan adanya penolakan dari beberapa perusahaan untuk diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Upaya yang telah dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah membagi pengawas menjadi enam korwil, membuat rancangan kegiatan yang terperinci. Upaya yang sedang dilakukan pengawas ketenagakerjaan adalah melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap perusahaan yang telah menyimpang. Sedangkan upaya yang akan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan adalah memaksimalkan fungsi pengawas ketenagakerjaan dan pengajuan penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Kata kunci: pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, periode PKWT
PENEGAKAN PASAL 222 JUNCTO PASAL 216 KUHP BAGI KELUARGA KORBAN YANG MENOLAK UNTUK DIOTOPSI DI POLRESTABES SURABAYA LUTFITANINGTYAS, RIZKA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.24281

Abstract

Abstrak Kematian tidak wajar merupakan salah satu perkara tindak pidana yang harus diselesaikan demi penegakan hukum. Penyelesaian perkara tindak pidana kematian tidak wajar perlu adanya otopsi untuk mengungkap penyebab kematian dan menentukan pelaku pembunuhan tersebut. Namun, pelaksanaan otopsi tersebut seringkali terkendala dengan kurangnya informasi mengenai penyebab, cara dan mekanisme kematian tersebut dengan cara wajar atau tidak wajar. Penyebab kurangnya informasi tentang penyebab, cara dan mekanisme kematian yang tidak wajar tersebut seringkali disebabkan karena pihak keluarga yang menolak dan menentang dengan adanya otopsi tersebut, sehingga banyak kasus kematian yang tidak wajar tidak terungkap. Tindakan keluarga yang menolak untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar membuat pelaku pembunuhan masih bebas berkeliaran di luar dan sangat membahayakan bagi masyarakat maupun negara. Maka dari itu perlu telaah khusus dalam penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya serta hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaan otopsi di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan kualitatif menggunakan sumber data primer dalam memperoleh informasi serta data penelitian perolehan data menggunakan metode observasi dan wawancara kepada informan penegak hukum dan keluarga korban. Data kemudian direduksi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses acara pidana Pasal 222 juncto Pasal 216 KUHP belum ditegakkan dengan sempurna. Penegakan Pasal menjadi alternatif terakhir ketika ada penyesuaian kasus dengan cara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa pasal pada KUHP menurut teori efektifitas hukum adalah fleksibel dan dapat menyesuaikan aktifitas globalisasi lainnya. Hambatan dalam proses pelaksanaan otopsi di Polrestabes Surabaya yang ditolak oleh keluarga korban karena takut jenazah dimutulasi, menghabiskan waktu dan uang, belum paham otopsi, menghormati tubuh jenazah, kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang forensik, adat dan budaya yang menentang otopsi dan sarana prasarana yang masih kurang dan mendukung. Tindakan dari pihak kepolisian dalam penegakan penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya yang sering kali dilakukan adalah dengan menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak bertanggungjawab atas apa yang terjadi di kemudian hari karena keluarga korban menolak jenazah untuk diotopsi dengan cara menggunakan surat pernyataan tertulis yang harus disetujui oleh keluarga korban pada kematian yang tidak wajar. Kata Kunci: otopsi, kematian tidak wajar, penolakan keluarga, KUHP. Abstract Unfair death is one of the criminal offenses that must be solved for law enforcement. The settlement of a criminal case of unnatural death requires an autopsy to uncover the cause of death and determine the perpetrator of the murder. However, the implementation of such autopsies is often constrained by a lack of information about the causes, mechanisms and mechanisms of death in a reasonable or unnatural way. The cause of the lack of information about the causes, mechanisms and mechanisms of unfair deaths is often caused by the family who refuse and oppose the existence of the autopsy, so that many cases of unnatural deaths are not revealed. Family action that refuses to be autopsied on an unnatural death makes the perpetrators of murder still free to roam outside and very dangerous for society and country. Therefore, special study in enforcing Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families of victims who refuse to be autopsied at Polrestabes Surabaya. The study entitled the enforcement of Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families refusing to be autopsied at unfair deaths aims to know how the enforcement of Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families of victims who refused to be autopsied at Polrestabes Surabaya as well as any obstacles and solutions in the process of carrying out an autopsy at Polrestabes Surabaya. This study uses a qualitative approach and includes a type of sociological juridical research. Qualitative approach uses primary data source in obtaining information and data of data acquisition research using observation method and interview to law enforcement informant and victims family. The data are then reduced and analyzed descriptively qualitatively. The process of criminal procedure Act 222 juncto Act 216 KUHP can not be established perfectly. Enforcement of Article becomes the last alternative when there is adjustment of case by way of kinship. This shows that the Act on KUHP according to the theory of legal effectiveness is flexibility and can adjust other globalization activities. Obstacles in the autopsy process in Polrestabes Surabaya rejected by the families of the victims for fear of bodies being mutilated, spending time and money, not understanding autopsies, respecting bodies, lack of human resources expert in forensics, customs and cultures that oppose autopsy and infrastructure which is still lacking and supportive. The action of the police in enforcing the enforcement of Act 222 juncto Article 216 KUHP for the families of victims who refused to be autopsied in Surabaya Polrestabes which often done is to state that the police are not responsible for what happened in the future because the families of the victims refused the body to be autopsied with how to use a written statement to be approved by the victims family on an unfair death. Keywords: autopsy, unfair death, family refuses, KUHP.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BAGI PENDATAAN PENDUDUK DI SURABAYA EKAYUNI SIMBOLON, ULI; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 3 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i3.24392

Abstract

Penduduk yang datang dari luar kota yang tinggal di tempat berbeda dengan KTP selama beberapa waktu dan tidak pindah menetap disebut sebagai penduduk non permanen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pendataan terhadap penduduk non permanen dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tingginya jumlah penduduk non permanen di Surabaya sering menjadi permasalahan dalam hal pengawasan. Sebelum dikeluarkan Permendagri No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen, pengawasan yang dilakukan yaitu dengan adanya Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) yang harus dimiliki oleh tiap penduduk non permanen. Dikeluarkannya peraturan baru, maka penduduk non permanen tidak perlu memiliki SKTS tetapi hanya dilakukan pendataan dan dirasa kurang dalam hal pengawasannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk pengawasan bagi pendataan penduduk non permanen berjalan secara efektif atau tidak, untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pendataan terhadap penduduk non permanen di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu dengan hanya pendataan yang dilakukan terhadap penduduk non permanen tidak berjalan secara efektif karena tidak adanya alat pengawasan yang dimiliki oleh penduduk non permanen, sehingga sangat sulit untuk diawasi oleh pemerintah. Pendataan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan jumlah penduduk non permanen yang banyak tidak mungkin untuk semua bisa didata oleh petugas, akibatnya pemerintah tidak dapat melakukan pemeriksaan bukti bahwa penduduk tersebut sudah terdata. Hambatan dalam pendataan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu tidak seimbangnya jumlah petugas pendata dengan luas wilayah di Surabaya, hambatan eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan pendataan penduduk non permanen. Kata Kunci : pengawasan, pendataan, penduduk non permanen

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 03 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 4 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol. 4 No. 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol. 4 No. 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue