cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4 No 4 (2017)" : 40 Documents clear
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI PROSES E-TILANG DI POLRESTA SIDOARJO GUSTI AYU KOMANG NOVIANI, I; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24668

Abstract

Elektronik Tilang merupakan kebijakan terbaru dari Kepala Polisi RI yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2016. Program terbaru ini diberlakukan yang mana setiap ada pelanggaran lalu lintas akan ditindak dan didata secara online melalui aplikasi mobile yang dimiliki oleh aparat kepolisian dan semua pembayaran denda pelanggaran harus dibayarkan sendiri oleh pelanggar kepada bank melalui kode briva yang sudah diberikan petugas. Pembayaran bisa langsung menggunakan ATM maupun datang langsung ke teller bank. Tujuan dari sistem baru E-Tilang dari Kepala Polisi RI yang disahkan pada Desember 2016 dalam menindak setiap pelanggaran adalah untuk menekan adanya pungli yang biasa dilakukan petugas dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas serta mengurangi hubungan pembayaran langsung antara petugas dengan pelanggar. Prakteknya di Polresta Sidoarjo terdapat petugas yang menawarkan pembayaran denda lebih murah supaya pelanggar membayar denda di tempat. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengawasan langsung dari anggota pengawas seperti kepala pengawas dan profesi pengamanan. Akibat dari tidak adanya pengawasan langsung maka denda yang seharusnya dibayarkan kepada bank seluruhnya tetapi oleh petugas hanya dibriva setengah dari pembayaran denda yang dibayarkan oleh pelanggar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan serta mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses elektronik tilang di Polresta Sidoarjo dan juga untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mengawasi pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses elektronik tilang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa selama pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses E-Tilang di Polresta Sidoarjo tidak pernah ada pengawasan langsung dari seksi pengawas dan propam. Tidak pernah ada pengawasan langsung karena jumlah anggota pengawas terbatas sedangkan jumlah wilayah polsek di wilayah Polresta Sidoarjo terbagi menjadi 15 polsek sehingga tidak bisa menjangkau setiap polsek secara bersamaan. Selain itu faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses E-Tilang ada lima faktor antara lain aturannya tidak mengatur secara spesifik proses pengawasan bagi polisi pada saat melakukan penindakan, aparat penegak hukumnya untuk jumlah anggota pengawas terbatas, tidak professional dan tidak bermoral, masyarakatnya untuk kesadaran hukumnya kurang, sarana dan prasarana sudah memadai, dan budaya hukum bagi aparat penegak hukum memang sejak dari dulu tidak pernah ada pengawasan langsung. Kata kunci: pelanggaran lalu lintas, e-tilang, pengawasan
Analisis Yuridis Larangan Pers Dalam Memperoleh Informasi Di Kawasan Konflik Sosial SIDIQ SETIAWAN, SATRIA; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24689

Abstract

Indri Fogar S. S.H., M.H. Abstrak Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dimana telah tertuang dalam Konstitusi Indonesia. Perolehan terhadap informasi ini dapat terhambat dan bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali. Pelarangan memperoleh informasi disebabkan oleh adanya Aturan dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, jika adanya penetapan kawasan konflik maka setiap orang dilarang untuk keluar atau masuk kawasan konflik sosial dan termasuk bagi para pers untuk mendapatkan informasi dalam kawasan konflik sosial. Dalam hal ini menimbulkan pertentangan aturan yang dibahas dalam peneltian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis aturan pada pers untuk mendapatkan informasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konflik dan mengetahui akibat hukum yang terjadi mengenai larangan pers dalam memperoleh informasi terkait kebebasan pers. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian adalah perolehan atas informasi pada kawasan konflik sosial menjadi tidak dapat dilakukan. Permasalahan ini berpotensi untuk menabrak beberapa peraturan yang sebanding dalam hal ini adalah Undang-Undang Pers, dan beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Akibat hukum yang ditimbulkan terjadi mengenai larangan pers dalam memperoleh informasi terkait kebebasan pers dalam hal ini adalah terjadinya konflik antar aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dengan Undang-Undang Pers. Solusi yang digunakan selanjutnya diberikan langkah praktis yang berupa pembatalan dimana terbagi menjadi dua bagian yang berbeda yakni secara abstrak formal dan praktikal. Pembatalan secara abstrak formal dilakukan dengan melakukan uji materi terhadap aturan yang dianggap sebagai sumber masalah dan pembatalan secara praktikal dengan menganggap aturan yang bermasalah tidak perlu untuk diberlakukan. Kata kunci: kawasan konflik sosial, hak asasi manusia, pers Abstract The right to information is one form of human rights which has been contained in the Indonesian Constitution. The acquisition of this information can be hampered and can not even be done at all. The prohibition of obtaining information is due to the Rules in the Social Conflict Management Act, in the case of a conflict area determination, everyone is prohibited from leaving or entering the area of ​​social conflict and including for the press to obtain information within the conflict area. Thus, this leads to conflicting rules discussed in this study. This study has purposes to analyze the rules of the press to obtain information on areas that have been designated as conflict areas and to know the legal consequences of the press ban in obtaining information related to press freedom. This legal research is a normative juridical legal research. Problem approach in this research is approach of legislation and conceptual approach. The analysis used in this research is done prescriptively. The result of this research is the acquisition of information on the conflict area become can not be done. This research that it is not necessary to enforce it because it has the potential to crash into comparable legislation in this case is the Press Law, and some international conventions that have been ratified by the Government of Indonesia. The consequences of the law occurred regarding the prohibition of the press in obtaining information related to the freedom of the press in this case is the occurrence of conflict between the rules contained in the Law of Social Conflict Handling with the Press Act of the preference principle, to furthermore given a practical step in the form of cancellation which is divided into two distinct parts of which are abstractly formal and practical. A formal abstraction cancellation is performed by conducting a material test of a rule deemed to be a source of trouble and cancellation by practically assuming a problematic rule is not necessary to enforce Keywords: international convention, mercury, hazardous and toxic materials
Tinjauan Yuridis Tentang Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia BASIR, AZHAR; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24694

Abstract

Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.ABSTRAK Tanah berperan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan sebagai upaya lanjut untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar hukum dari pemberian jangka waktu hak pakai diatas hak milik bagi warga Negara asing di Indonesia, juga bagaimana perlindungan hukum bagi warga Negara asing yang memiliki hak pakai atas tanah di Indonesia. Karena hal di atas tersebut pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan demi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan khususnya tentang hak pakai. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang diharapkan dapat memperoleh pemecahan suatu masalah dan sebagai sarana yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran yuridis secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan. Menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dengan penyelesaian konflik menggunakan 3 asas prefensi, yaitu Lex superiori derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali dan Lex posteriori derogat legi priori. Norma hukum mengenai jangka waktu hak pakai diatas hak milik warga Negara asing di Indonesia pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 menggantikan norma yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996, karena lebih baru. Mengingat pada asas Lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama, asas ini dipakai apabila peraturan yang baru tidak secara tegas mencabut berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama. Kata kunci: pemberian jangka waktu, hak pakai, warga negara asing.ABSTRACT Land plays a very important role in the life of the nation of Indonesia, the implementation ofaa national development is carried out as an advanced effort to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. This research is a scientific activity that is expected to obtain the solution of a problem and as a means of aims to disclose systematic juridical, analytical and constructive truths to the data that has been collected. Using the type of normative legal research, with the legality approach and conceptual approach. With conflict resolution using 3 principles of preference, namely Lex superiori derogat legi inferiori, Lex specialis derogat legi generali and Lex posteriori derogat legi priori. The data obtained will be analyzed descriptively, that is by describing the existence of subject and object of research based on existing facts, so that will be obtained deeper understanding about subject matter which studied by using systematic writing divided into 4 chapters namely introduction, literature study, result and discussion , and conclusions. The legal norm regarding the duration of use rights over the property rights of foreign citizens in Indonesia under Government Regulation No. 103 of 2015 supersedes the norms listed in Government Regulation No. 40 of 1996, as it is more recent. In view of the principle of Lex posteriori derogat legi priori, that is, the new rule overcame or paralyzed the old rules, this principle is used if the new rules do not expressly revoke the enactment of legislation governing the same thing Keywords: Giving Term, Use Rights, Foreigners.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 29/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG TENTANG PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TRI YANINGRUM, SEPTI; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24703

Abstract

Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya tidak hanya berlandaskan pada KUHP dan KUHAP saja, tetapi juga wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu contoh tindak pidana yang pelakunya anak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg. mengenai tindak pidana pencabulan oleh terdakwa Yohanes Tibanama yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa berupa penjara dan denda, namun denda digantikan dengan kurungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg telah sesuai jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, juga belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, asas dalam SPPA, serta kemanfaatan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/PN.Trg adalah upaya hukum peninjauan kembali. Upaya peninjauan kembali dapat dilakukan karena putusan tersebut merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun putusan pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. kata kunci: tindak pidana, anak, SPPA, penjatuhan sanksi pidana
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS YANG BEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN BIDANG JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PEKERJA HARIAN LEPAS PT. PILLAR PERMATA) RAHMAWATI, IRNA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24823

Abstract

Irna Rahmawati(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) irnarahmawati.235.ir@gmail.comArinto Nugroho, S.Pd., S.H., MH. (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya) arintonugroho@unesa.ac.idAbstrak Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti membahas mengenai hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Selama ini pihak perusahaan masih melihat pihak pekerja harian lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Padahal dalam suatu hubungan kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian secara lisan kedua belah pihak sesuai dengan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas. Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata Surabaya. Pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata dilihat dari perjanjian kerja masih dibuat secara lisan yang disepakati kedua belah pihak, isi dari perjanjian tersebut mengenai waktu kerja dan upah kerja.hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal ini tentunya berdampak pada lemahnya posisi pekerja harian lepas jasa konstruksi yang mana mereka bekerja dengan resiko tinggi akan bahaya. Bentuk perlindungan hukumnya yaitu berkaitan dengan perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja untuk pekerja harian lepas diberikan berdasarkan kehadiran dan volume pekerjaan. Selain itu juga pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pekerjanya, serta upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang belum maksimal dalam penerapannya. Dapat disimpulkan bahwa nasib pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata kurang mendapat perhatian dari pihak pengusaha. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja, tunjangan lainnya serta upaya K3.Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja harian lepas, perjanjian kerja secara lisan.AbstractLegal protection of freelance workers are dealing with the rights of the workers after accomplishing the obligations that the company required. All this time the company still see the freelance workers as a weak party. Meanwhile, the independent freelance workers are less aware of the rights and obligations they hold. In other words, the day-to-day freelance worker is merely obeying the rules that the company made. Whereas in well-cooperated relationship every party is as important as another which means that the company and freelance workers need each other. In the implementation of legal protection over freelance workers should be in accordance with the application Laws employment, namely Law Number 13 Year 2003 and the regulation it follows. This study aims to find out whether the verbal agreement between the company and freelance workers is in accordance with the law of employment and to know the form of legal protection of freelance worker which is based on verbal aggreement. Preparation of this thesis using the type of juridical normative research, research approach used is legislation. The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Case study of casual workers in PT. Pillar Permata Surabaya. The results showed that freelance workers at PT. Pillar Permata as seen from the work agreement is still verbally made and agreed upon both parties, the contents of the agreement concerning the working time and wages It is clearly contradictory to Article 57 Law Number 13 Year 2003. In this case the freelance workers position in the construction service are legally weak compare to the work they have to deal with, where they have to work at high risk. The form of legal protection that is related to the agreements are , working hours, wages that are given based on attendance and volume of work. In addition, the freelance workers also receive provision of THR (Allowance Hari Raya) as a form of appreciation of the company to freelance workers and a form of work safety and health (K3) which is not applied maximally. Based on the above research can be concluded that the freelance workers at PT. Pillar Permata received less attention from the company. The circumstances can be reviewed from the form of implementation of legal protection, both in terms of employment agreements, working hours, wages, other benefits and works safety and health ( K3) Keywords: legal protection, freelance worker, verbal agreement.
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERUSAKAN SITUS CAGAR BUDAYA (TINJAUAN KASUS PEMUKIMAN KUNO MAJAPAHIT DI DESA KUMITIR, KECAMATAN JATIREJO, KABUPATEN MOJOKERTO) HAFIDZ JIMMY PRASETYO, AHMAD; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24861

Abstract

Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki sejarah panjang hingga pada akhirnya dapat mendirikan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari masa prasejarah, hingga munculnya kerajaan-kerajaan yang silih berganti mendiami wilayah Indonesia ini, pada akhirnya kerajaan tersebut meninggalkan jejak-jejak keberadaannya yang sebagiannya masih dapat kita temui hingga saat ini, yang kemudian kita sebut sebagai Cagar Budaya. Akan tetapi, faktanya saat ini keberadaan situs Cagar Budaya sebagai warisan bangsa yang harus diapresiasi dan dilindungi oleh generasi muda, malah semakin ditinggalkan dan digantikan oleh kebudayaan bangsa lain. Selain itu, terdapat juga masalah yang lain, yakni banyaknya kasus pencurian dan perusakan terhadap situs cagar budaya yang terjadi di wilayah Indonesia. Sebagai contoh terbongkarnya kasus penjarahan serta perusakan terhadap situs cagar budaya pemukiman Kuno Majapahit di Kabupaten Mojokerto. Sehingga diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan PPNS dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap situs cagar budaya, untuk mencegah terjadinya kembali kasus tersebut. Karena Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mewajibkan adanya sinergitas antara Kepolisian dengan PPNS. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian denganPPNS dalam rangka melindungi situs cagar budaya dari tindak pidana pencurian dan perusakan situs cagar budaya dan juga mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua institusi tersebut dalam menangani permasalahan yang ada. Adapun Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Sosiologis dengan mencoba memberkan gambaran mengenai fakta yang terjadi. Dengan menggunakan bahan studi kepustakaan, Wawancara dengan Informan dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan telah terjadi kelonggaran pengawasan & koordinasi antara Kepolisian dengan PPNS sehingga menimbulkan kejadian tindak pidana pencurian dan perusakan situs cagar budaya yang ada. Dan juga mendapati hambatan yang dihadapi oleh kedua institusi tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis adalah dengan melakukan pembentukan badan Polisi Khusus Cagar Budaya agar dapat mencegah sedini mungkin akan timbulnya tindak pidana terhadap situs Cagar Budaya. Kata Kunci: Kepolisian, PPNS, Situs Cagar Budaya, Koordinasi dan Pengawasan
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA TERKAIT PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN PONOROGO AULIA FITRI, RIZQY; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24864

Abstract

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Setiap tahunnya jumlah tenaga kerja di Indonesia terus meningkat dan tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran, salah satunya adalah dengan memfasilitasi kesempatan bekerja di luar negeri. Dengan ini jumlah pekerja migran indonesia yang bekerja di luar negeri terus meningkat, membuat pemerintah menyediakan payung hukum untuk perlindungan pekerja migran indonesia. Dokumen pendaftaran wajib dipenuhi oleh calon pekerja migran indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan menyebabkan hilangnya kesempatan calon pekerja migran indonesia untuk bekerja di luar negeri. Mengingat pemenuhan persyaratan dokumen sangat krusial, maka terdapat dokumen tidak memenuhi persyaratan, salah satunya dengan memalsukan data diri. Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo sangat diperlukan dalam memperhatikan dokumen calon pekerja migran indonesia yang akan diberangkatkan dan kewenangan pengawasan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah Untuk melihat pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dalam mengawasi calon pekerja migran indonesia untuk kelengkapan dokumen keberangkatan sesuai peraturan perundang-undangan dan mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dalam pengawasan dokumen. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan mengamati reaksi serta interaksi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukan cara Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan kepada calon pekerja migran indonesia dilakukan dengan empat cara yaitu, pertama pengawasan internal yaitu kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Kedua, pengawasan eksternal kepada calon pekerja migran indonesia, perusahaan penyalur pekerja migran indonesia dan desa-desa di Kabupaten Ponorogo. Ketiga, pengawasan preventif dengan verifikasi dokumen lima tahap pada saat pendaftaran calon pekerja migran indonesia dan dilakukannya penyuluhan. Keempat, pengawasan represif dengan melakukan sanksi administrasi dan sanksi pidana agar calon pekerja migran indonesia mendaftarkan diri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Ditemukan pula beberapa kendala yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pengawasan, yaitu jumlah pegawai yang timpang dengan jumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Ponorogo serta anggaran dana yang belum mencukupi. Kata kunci: Calon Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan Dokumen Pekerja Migran Indonesia, Dinas Tenaga Kerja
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA ATAS PENGIRIMAN MINUMAN BERALKOHOL WIRAGATI, RAAFI; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.25189

Abstract

Abstrak Perjanjian ketentuan penggunaan antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan suatu klausula ketentuan penggunaaan aplikasi atas pengiriman minuman beralkohol. Pencantuman klausula tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 dan Pasal 173 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ ) yang bersifat imperatif, sebagaimana dinyatakan bahwa minuman berlakohol dapat dikategorikan dalam cairan atau barang yang mudah menyala dan meledak sehingga dalam pengangkutannya menggunakan jenis alat angkutan barang khusus. Sedangkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi yang menyediakan jasa tranportasi, sehingga tidak memiliki izin dalam hal mengangkut barang yang dikategorikan jenis barang khusus. Penelitian ini mengkaji tentang pengiriman minuman beralkohol tidak batasan umur saja yaitu 21 tahun melainkan juga melihat dari segi alat angkut yang menggunakan jenis alat angkutan khusus karena minuman beralkohol dapat dikategorikan jenis cairan yang mudah menyala dan meledak serta perusahaan pengangkutan barang khusus diharuskan memiliki izin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pencantuman klausula ketentuan penggunaan aplikasi pada perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atas pengiriman minuman beralkohol dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU LLAJ. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskiptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan klausula atas pengiriman minuman beralkohol tidak sesuai dengan Pasal 168 dan 173 UU LLAJ. Hal ini disebabkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan angkutan umum yang memiliki izin angkutan khusus sebagaimana di atur pada Pasal 168 dan Pasal 173 UU LLAJ. Akibat hukum dari ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut ialah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dijelaskan pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dan dianggap perjanjian pengiriman minuman beralkohol tersebut tidak pernah ada. Kata Kunci: Perjanjian, Konsumen, Pengiriman Minuman Beralkohol Abstract The Agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa includes a clause of alcoholic beverages. The inclusion of the clause is considered to be contrary with the regulation Article 168 and Article 173 Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic And Road Transport (TaRT Law), as stated in category alcoholic beverages which categorized as liquids or flammable and explosive goods, as for it the carrier have to use a special kind of vehicle not any kinds of vehicle. This research is specifically discuss about the inclusion of alcoholic beverages clause which not only limited by age 21 years old but to observe from the transportation sides which used a special kinds of vehicle because alcoholic beverages can be categorized as a flammable and explosive liquids. The purpose of this research is to find out the accordance between the inclusion of clauses agreement between the consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which include a clause for alcoholic beverages shipment with provisions as provided in TaRT Law, and the legal consequences. This research used normative law type of research with an approach of statute and conceptual approach. The types of legal materials used consist of primary, secondary, and non-legal materials. Technique used to collect legal materials is literature study. The analysis technique uses in this research is prescriptive method.The result of this research indicate that the agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which state the clause of alcoholic beverages shipment with only an age limit is not in accordance with the provisions of Article 163 and Article 178 of TaRT law. This is due to PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa does not have the transportation requirement described in Article 163 and Article 178 of TaRT lawThe legal consequences for inclusion of this clause in agreement between consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa is null and void and the inclusion of alcoholic beverages shipment clause is considered never existed. Keywords: Agreement, Alcoholic Beverages Shipment, Transportation.
Analisis Yuridis PKWT PT Dinamika Agung dengan Pekerja Terkait Masa Percobaan Kerja ARDIANSYAH DWANTARA, KEVIN; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.25299

Abstract

Abstrak Hubungan kerja dalam dunia ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja tidak sepenuhnya memenuhi keselarasan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, salah satunya terjadi pada perusahaan PT Dinamika Agung. Perusahaan tersebut mengisyaratkan adanya masa percobaan dalam perjanjian kerja. Pekerja disyaratkan untuk menjalani masa percobaan kerja. Masa percobaan kerja wajib dilakukan oleh pekerja dalam kurun waktu 3 bulan pertama. Upah yang diterima pekerja selama masa percobaan kerja yaitu sebesar 80% dari upah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis PKWT yang dibuat oleh PT Dinamika Agung bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan akibat hukum yang timbul apabila PT Dinamika Agung menggunakan PKWT yang mensyaratkan masa percobaan kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan hasil sebagai berikut: Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam hal PKWT dipersyaratkan masa percobaan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Saran dari hasil penelitian ini adalah: Bagi pekerja PKWT harus lebih memahami batasan-batasan kewajiban serta hak yang dimiliki oleh pekerja tersebut sehingga menghindarkan pekerja tersebut dari upaya-upaya penghilangan hak normatif pekerja PKWT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi pengusaha agar lebih memperhatikan dalam hal pembuatan perjanjian kerja agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam Perjanjian Kerja. Kata Kunci : ketenagakerjaan, PKWT, masa percobaan kerja.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL ANTARA PIHAK PENYEWA DENGAN PT. KANIGARA JAYA RAYA TRANSPORT Priyambodo, Kukuh; FOGAR SUSILOWATI, INDRI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.25322

Abstract

Perkembangan bisnis penyewaan mobil saat ini semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan transportasi khususnya transportasi darat, sehingga memunculkan berbagai usaha transportasi. Salah satunya, PT. Kanigara Jaya Raya Transport yang bergerak dalam usaha penyewaan mobil. Perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport menggunakan perjanjian baku atau sepihak, karena isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan tersebut hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban dari pihak penyewa saja. Pihak penyewa hanya dapat memilih kontrak yang ditawarkan atau tidak sama sekali yang sudah diberikan oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Penelitian ini mengkaji tentang tidak diberlakukannya asas kebebasan berkontrak kepada pihak penyewa pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan upaya penyelesaian kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis isi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport dilihat dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dan upaya penyelesaian antara pihak penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport jika terjadi wanprestasi dengan pihak penyewa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport tidak seimbang dengan kedudukan pihak penyewa. Isi perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam formulir pesanan tersebut termasuk perjanjian baku, karena hanya dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tanpa adanya keterlibatan pihak penyewa dalam pembuatan isi perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Pihak penyewa ketika diberikan formulir pesanan tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan berada pada posisi “take it or leave it”, hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan wanprestasi saat berlangsungnya sewa menyewa mobil yang disebabkan oleh pihak penyewa maka diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan antara pihak penyewa dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. kata kunci: sewa menyewa, asas kebebasan berkontrak, wanpretasi.

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue